Seluruh Fraksi DPRD Setujui Perda Kawasan Tanpa Rokok

Ket. Foto : Wawali Arya Wibawa Hadiri Sidang Paripurna ke-23 Masa Persidangan III DPRD Kota Denpasar 

DENPASAR- Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri 

Sidang Paripurna ke-23 Masa Persidangan III DPRD Kota Denpasar pada Selasa (13/10). 

Sidang yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede itu membahas terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan juga Ranperda mengenai Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede mengatakan, seluruh fraksi menerima dan menyetujui kedua Ranperda itu disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan mekanisme yang ada. 

“Secara umum seluruh Fraksi menerima dan menyetujui Ranperda ini disahkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar I Gusti Ngurah Gede.

Masing-masing fraksi, yakni Fraksi PSI-NasDem, Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra menyampaikan pandangan umum dan pendapat akhir terkait kedua Ranperda tersebut. Secara umum, seluruh fraksi menerima dan menyetujui kedua Ranperda itu disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan mekanisme yang ada. 

Pandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Anggota DPRD I Wayan Suwirya menyebut, secara prinsip Fraksi Golkar menilai pembentukan Ranperda pembentukan Produk Hukum ini sangat strategis guna menghasilkan produk hukum yang akuntabel, berkualitas, responsif demi mendukung tata kelola Pemerintah Kota Denpasar yang optimal.

Sedangkan, berkaitan Ranperda Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sendiri menurut Fraksi Golkar sendiri dinilai sangatlah penting guna mengaturan pengawasan KTR yang meliputi kawasan terutama yang berkaitan dengan anak-anak, lingkungan sekolah, fasilitas umum dan lainnya. 

Dari Fraksi PSI-NasDem yang dibacakan oleh Anak Agung Putu Gede Anugraha Mertha, pandangan umum dan pendapat akhir yang disampaikan adalah disebutkan, Ranperda Pembentukan Produk Hukum Daerah harus memperhatikan kewenangan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. 

AA Putu Gede Anugraha juga menyampaikan, Fraksi PSI-NasDem mengatakan,  pembentukan Ranperda Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diharapkan akan dapat memberikan perlindungan kesehatan sekaligus menciptakan publik sehat di Kota Denpasar.

Sementara itu, pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Luh Putu Mamas Lestari disebutkan, dengan dibentuknya Peraturan Hukum Daerah diharapkan dapat menghasilkan landasan hukum yang lebih komperhensif, sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahan yang berkualitas. Lebih lanjut, Mamas Lestari juga menyampaikan, terkait dengan Ranperda Penyelenggaraan KTR, Fraksi PDI Perjuangan menilai dengan pertauran daerah ini diharapkan akan memberikan perlindungan kesehatan khususnya resiko kesehatan akibat konsumsi rokok, dan atau produk tembakau dan paparan asap rokok.

Pandangan umum dan pendapat akhir dari Fraksi Gerindra, yang dibacakan I Ketut Sudana menyebutkan, Ranperda  Pembentukan Produk Hukum Daerah, diharapkan akan dapat menjamin kepastian Hukum, untuk mengiringi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tertib dan efektif. Fraksi Gerindra juga menyampaikan, kedepannya Perda tentang Penyelenggaran KTR agar disosialisasikan dengan baik dan intensif kepada masyarakat. 

Menanggapai pembahasan itu, Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kota Denpasar, yang telah dengan seksama ikut membahas tentang pembentuan kedua Ranperda itu. 

Arya Wibawa mengatakan, pengaturan lebih terperinci diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan produk tembakau dan rokok elektrik. Menurutnya, aturan KTR yang telah ada sebelumnya disusun ketika penggunaan rokok konvensional masih menjadi perhatian utama. Sementara itu, saat ini terdapat perkembangan produk baru, seperti vape dan rokok elektrik, yang perlu diakomodasi dalam aturan turunan.

“Nanti akan kita tuangkan dalam Perwali untuk mengatur lebih detail itu, karena ada sebagian juga promosi dari rokok elektrik yang menyatakan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Hal ini yang akan kita tuangkan secara detail nanti di dalam Perwali, termasuk juga toko-tokonya,” ujar Arya Wibawa.

Dengan demikian, pengaturan ketentuan teknis mengenai pembatasan  dan pengawasan penggunaan maupun pola pengaturan toko yang menjual masih akan dirumuskan lebih lanjut melalui Perwali. (*s)

Darurat BBM, Disdikpora Denpasar Terapkan Belajar Dari Rumah

FOTO : Kepala Disdikpora Kota Denpasar, Drs. Anak Agung Gede Wiratama. 

Denpasar - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) berdampak pada mobilitas masyarakat di Kota Denpasar disegala sektor. Bahkan banyak guru dan siswa kesulitan untuk bersekolah lantaran kendaraan kehabisan BBM. Terpantau srlama dua hari petugas SPBU melayani bergantian tanpa putus waktu. 

Darurat BBM selama dua hari terakhir mendorong Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar menerapkan pembelajaran secara daring bagi satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, pada 15–17 Oktober 2026.

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan mobilitas guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik akibat kelangkaan BBM yang disertai kemacetan lalu lintas.

Kepala Disdikpora Kota Denpasar, Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag., menyampaikan bahwa instruksi pembelajaran daring tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor B/100.3.4/99/DISDIKPORA tertanggal, Rabu 14 Oktober 2026.

Dalam keterangannya, Wiratama menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga keberlangsungan proses pembelajaran agar tetap berjalan di tengah kondisi yang berpotensi menghambat aktivitas masyarakat. 

“Dalam rangka mengantisipasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dapat berdampak pada mobilitas guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik, serta untuk tetap menjaga keberlangsungan proses pembelajaran secara normal,” demikian Wiratama Rabu (14/10).

 

Pembelajaran daring diberlakukan selama tiga hari, mulai Kamis (15/10) 2026hingga Sabtu (17/10) 2026. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta di wilayah Kota Denpasar yang masuk dalam cakupan kebijakan.

Adapun jenjang pendidikan yang terdampak meliputi pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), serta satuan PAUD sejenis (SPS). Kebijakan yang sama juga berlaku bagi seluruh sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), baik negeri maupun swasta.

Disdikpora Kota Denpasar meminta seluruh kepala satuan pendidikan untuk memperhatikan dan melaksanakan ketentuan dalam surat edaran tersebut sebagaimana mestinya. Melalui penerapan pembelajaran daring ini, pemerintah daerah berupaya memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung meskipun masyarakat menghadapi kendala pasokan BBM dan gangguan mobilitas.(Jro)

Wamenkes RI Benyamin Paulus Resmikan UPTD Puskesmas III Denpasar Barat.

Ket foto : Wamenkes RI, Benyamin Paulus Octavianus, didampingi Wawali Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, saat meresmikan UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat yang merupakan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak, Selasa (6/10).

Denpasar, Bali Kini - Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Benyamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, didampingi Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, meresmikan UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat yang dikembangkan sebagai Puskesmas Ramah Ibu dan Anak, ditandai dengan penandatanganan prasasti, Selasa (6/10). Kehadiran puskesmas yang dikembangkan sebagai fasilitas kesehatan (faskes) inklusif ramah ibu dan anak ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Usai peresmian, Wamenkes RI Benyamin Paulus meninjau secara langsung sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Peninjauan meliputi ruang gawat darurat, ruang persalinan, poliklinik hingga ruang rawat inap pasien bersalin. Kehadiran UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat juga menjadi bagian dari transformasi pemanfaatan kawasan yang sebelumnya merupakan pasar loak, kemudian sempat dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sementara (TPS), serta kawasan pertanian perkotaan atau urban farming. Kini, kawasan tersebut bertransformasi menjadi fasilitas pelayanan kesehatan yang dikembangkan dengan konsep inklusif serta ramah ibu dan anak.

Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benyamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Denpasar yang turut menyukseskan program kesehatan masyarakat dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat yang merupakan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak.

"Tentu kami sangat mengapresiasi terkait keberadaan Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat, selain memberikan pelayanan kesehatan secara umum, puskesmas ini juga memiliki pelayanan khusus ibu dan anak yang tentu bermanfaat dalam mencegah resiko meninggalnya ibu dan anak," ujarnya. 

Dikatakannya, ke depan Kementerian Kesehatan akan melaksanakan renovasi dengan menyasar puskesmas, RSUD, serta fasilitas kesehatan milik pemerintah lainnya. Hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat.

"Selain infrastruktur kesehatan, kami mendorong tumbuhnya SDM kesehatan, terutama dokter spesialis, untuk mewujudkan kesetaraan dan pemerataan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan yang bermuara pada peningkatan angka harapan hidup masyarakat," ujarnya.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengatakan kehadiran UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat sebagai Puskesmas Ramah Ibu dan Anak merupakan langkah nyata Pemerintah Kota Denpasar dalam memperkuat pelayanan kesehatan yang berpusat pada masyarakat, khususnya bagi perempuan, ibu, bayi, dan anak.

Menurutnya, Puskesmas Ramah Ibu dan Anak tersebut merupakan puskesmas dengan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED), yakni pelayanan pada puskesmas rawat inap yang siap memberikan penanganan selama 24 jam terhadap kasus kegawatdaruratan pada ibu hamil, bersalin, nifas, serta bayi baru lahir.

Selain memperkuat pelayanan kesehatan, Puskesmas Ramah Ibu dan Anak ini juga didukung sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar. Melalui sinergi tersebut, bayi yang lahir di puskesmas akan mendapatkan dukungan dalam penerbitan dokumen kependudukan berupa akta kelahiran.

“Melalui konsep Puskesmas Ramah Ibu dan Anak, kita ingin memastikan setiap ibu yang datang memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, cepat, manusiawi, serta menghargai hak dan kebutuhan ibu. Demikian pula bagi anak-anak, lingkungan pelayanan kesehatan harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman, sehingga anak tidak merasa takut ketika mendapatkan pemeriksaan maupun pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arya Wibawa mengatakan keberadaan puskesmas tersebut tidak hanya menghadirkan fasilitas pelayanan kesehatan baru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kualitas sekaligus pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pihaknya berharap Puskesmas Ramah Ibu dan Anak ini dapat terus dikembangkan menjadi salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, ramah, inklusif, serta mampu memberikan pelayanan yang responsif sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap Puskesmas Ramah Ibu dan Anak ini dapat menjadi contoh dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, ramah, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah, cepat, aman, dan nyaman,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes., menjelaskan bahwa pengembangan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak merupakan bagian dari program prioritas Pemerintah Kota Denpasar dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses masyarakat.

Dikatakannya, penguatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak menjadi salah satu perhatian penting, termasuk dalam mendukung upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi. Untuk itu, pengembangan fasilitas, kualitas pelayanan, serta kesiapan tenaga kesehatan terus diperkuat sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami terus mengikuti arahan pimpinan karena ini merupakan salah satu program prioritas Bapak Wali Kota, terutama dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satunya melalui penguatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, termasuk mendukung upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi,” ujarnya.

Candrawati menambahkan, UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat telah dilengkapi dengan berbagai layanan kesehatan yang terintegrasi dengan layanan BPJS Kesehatan. Selain pelayanan kesehatan umum, puskesmas ini juga menyediakan pelayanan persalinan selama 24 jam serta layanan Damakesmas selama 24 jam.

Dengan dukungan berbagai fasilitas dan layanan tersebut, Puskesmas Ramah Ibu dan Anak diharapkan mampu menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang, sekaligus memperkuat jangkauan pelayanan kesehatan di wilayah Kota Denpasar.

“Kami berharap puskesmas ini dapat menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang bisa diakses seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Turut hadir Direktur Fasilitas Mutu PKP Kemenkes, Roy Himawan, Tenaga Ahli Wamenkes, Iwan Trihapsoro, Direktur Utama RSUP Prof. Ngoerah, Dr. I Gusti Ngurah Ketut Sukadarma, S.Kp., M.Kes., Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar, AA Putu Gede Wibawa, Forkopimda Kota Denpasar, pimpinan OPD, serta undangan lainnya. (Ags)

Jaya Negara Ngayah Nyangging pada Metatah Massal Desa Adat Panjer

Ket. Foto :Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat  ngayah nyangging dalam pelaksanaan Upacara Metatah (Mesangih) Massal yang digelar Desa Adat Panjer di Lapangan Wantilan Desa Adat Panjer, Sabtu (29/8).

Denpasar, Bali Kini - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, ngayah nyangging dalam pelaksanaan Upacara Metatah (Mesangih) Massal yang digelar Desa Adat Panjer di Lapangan Wantilan Desa Adat Panjer, Sabtu (29/8). 

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Karya Manusa Yadnya dan Pitra Yadnya Atma Wedana (Nyekah Kurung Nyatur Muka) yang dilaksanakan Desa Adat Panjer.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, anggota DPD RI IB Rai Dharmawijaya Mantra, anggota DPRD Provinsi Bali I Gusti Ngurah Gede Marhaendra Jaya, serta sejumlah tokoh masyarakat  Kota Denpasar.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Jaya Negara menyampaikan apresiasi kepada Jero Bendesa Adat Panjer beserta seluruh jajaran dan krama yang telah melaksanakan karya secara gotong royong.

“Atas nama Pemerintah Kota Denpasar, kami mengucapkan terima kasih kepada Jero Bendesa Adat Panjer beserta seluruh jajaran yang telah melaksanakan karya ini. Ini merupakan wujud dharma, termasuk dharmaning negara, melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Desa Adat Panjer,” ujar Jaya Negara.

Ia mengatakan, pelaksanaan upacara massal ini menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi pemerintah dengan desa adat dalam meringankan beban masyarakat dalam menjalankan swadharma keagamaan. 

Pemkot Denpasar turut memberikan dukungan dana sebesar Rp1 miliar untuk membantu pelaksanaan karya tersebut. 

“Walaupun bantuan ini tidak maksimal, kami memberikan dukungan sebesar Rp1 miliar, sementara kekurangannya dilaksanakan secara gotong royong. Saya kira tidak ada masyarakat yang mengeluarkan biaya. Mudah-mudahan pola seperti ini bisa kita bangun, tidak hanya di bidang spiritual dan mental, tetapi juga dalam berbagai bidang lainnya, sehingga harmonisasi dapat kita bangun di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, semangat gotong royong dan kebersamaan tersebut penting untuk terus dikembangkan di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang semakin berkembang.

Sementara itu, Bendesa Adat Panjer, AA Ketut Oka Adnyana, mengatakan pelaksanaan karya ini merupakan bagian dari komitmen Desa Adat Panjer untuk membantu dan meringankan beban finansial krama dalam menjalankan kewajiban keagamaan.

Ia menjelaskan, rangkaian karya diawali dengan Pitra Yadnya berupa upacara Warak Kururon, Ngelungah, dan Nglangkir yang telah dilaksanakan pada 24 dan 25 Mei 2026. Rangkaian tersebut kemudian dilanjutkan dengan upacara Metatah atau Mesangih Massal serta persiapan menuju upacara Atma Wedana atau Memukur. 

“Upacara Atma Wedana ini bertujuan untuk meningkatkan penyucian roh pitara menuju Sunia Loka. Namun sebelum puncak Memukur dilaksanakan, kami menyelenggarakan upacara Metatah Massal,” ujar Oka Adnyana.

Dalam pelaksanaan Metatah Massal tahun ini, tercatat sebanyak 266 peserta mengikuti prosesi. Sementara prosesi Memukur nantinya akan diikuti sebanyak 212 puspa dan dijadwalkan berlangsung pada 6 September 2026.

Peserta upacara tidak hanya berasal dari krama Desa Adat Panjer, namun juga terbuka bagi masyarakat di luar wilayah Desa Adat Panjer. Jumlah peserta tahun ini disebut menjadi yang terbesar dalam kurun waktu pelaksanaan kegiatan yang digelar setiap empat tahun sekali tersebut.

Oka Adnyana menegaskan, seluruh rangkaian upacara dilaksanakan secara gratis tanpa membebani masyarakat dengan biaya pelaksanaan. Pembiayaan sepenuhnya ditopang melalui kas Desa Adat Panjer, LPD, serta unit-unit usaha yang dikelola desa adat. Selain itu, kegiatan juga mendapat dukungan dana sebesar Rp1 miliar dari Pemerintah Kota Denpasar.

“Krama tidak dibebani biaya alias gratis. Kami tidak menetapkan standar biaya sama sekali. Hanya memberikan punia, kami persilakan seikhlasnya sebagai wujud rasa syukur,” ungkapnya.

Ia berharap seluruh krama dapat mengikuti rangkaian upacara dengan penuh ketenangan, kesucian, dan berlandaskan nilai-nilai Tri Kaya Parisudha. Nilai tersebut diharapkan dapat menjadi tuntunan bagi umat dalam mengendalikan hawa nafsu serta Sad Ripu atau enam musuh yang ada dalam diri manusia.

Ke depan, Oka Adnyana berharap pelaksanaan karya yang rutin digelar setiap empat tahun sekali ini dapat terus memperoleh dukungan dari seluruh masyarakat. Dengan adanya fasilitas upacara massal yang ditanggung desa adat, krama diharapkan tidak perlu mengeluarkan biaya besar secara mandiri di luar desa.

Menariknya, dalam pelaksanaan Metatah Massal tersebut, selain Wali Kota Jaya Negara, pada kegiatan itu, anggota DPD RI IB Rai Dharmawijaya Mantra, dan anggota DPRD Provinsi Bali I Gusti Ngurah Gede Marhaendra Jaya turut ngayah nyangging sebagai bentuk partisipasi dan dukungan terhadap pelaksanaan yadnya yang digelar Desa Adat Panjer. (Ayu)

Denpasar Raih LPM Award, Perkuat Kolaborasi Wujudkan Pembangunan Berbasis Masyarakat.

Bandung, Bali Kini - Komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam memperkuat pemberdayaan dan partisipasi masyarakat kembali mendapat apresiasi. Kali ini, Pemkot Denpasar meraih LPM Award atas konsistensinya mendorong peran aktif masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Penghargaan tersebut diterima Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar, I Wayan Budha, yang mewakili Pemkot Denpasar, di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (7/8). Penghargaan diserahkan langsung Ketua Umum DPP LPM RI, Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dalam rangkaian pemberian apresiasi kepada daerah yang dinilai memiliki komitmen dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan sosial, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, tertib, harmonis, dan produktif.

“Kolaborasi pemerintah dan masyarakat merupakan kekuatan penting dalam menjaga stabilitas serta memperkuat ketahanan sosial. Karena itu, partisipasi masyarakat harus terus dibangun dan diberi ruang dalam setiap proses pembangunan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi daerah yang secara konsisten mendorong keterlibatan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Menurutnya, LPM memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi penggerak gotong royong sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah dengan warga.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LPM RI, Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan LPM memiliki peran penting dalam membangun pola pembangunan yang berbasis pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. LPM tidak hanya menjadi wadah partisipasi, tetapi juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam menggali potensi serta mengawal pembangunan di lingkungan masyarakat.

“LPM harus hadir sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Aspirasi masyarakat harus dapat diserap, potensi yang ada harus dikembangkan, dan seluruh proses pembangunan harus didorong agar semakin partisipatif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, LPM, serta seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat agar pembangunan tidak hanya berjalan dari atas, tetapi tumbuh dari kebutuhan dan potensi masyarakat di tingkat paling bawah.

Kepala DPMD Kota Denpasar, I Wayan Budha, menyampaikan bahwa LPM Award menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi Pemkot Denpasar untuk semakin memperkuat pemberdayaan masyarakat. Ia menegaskan, penghargaan tersebut bukan semata-mata capaian pemerintah, melainkan hasil kerja bersama antara pemerintah, LPM, desa/kelurahan, dan masyarakat.

“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami. Ini bukan keberhasilan satu pihak, tetapi hasil kerja bersama antara Pemerintah Kota Denpasar, LPM, desa dan kelurahan, serta seluruh masyarakat. Ke depan, kolaborasi ini akan terus kami perkuat agar partisipasi masyarakat semakin nyata dalam pembangunan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budha mengatakan keberadaan LPM memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Selain menjadi mitra pemerintah, LPM juga berperan dalam menampung aspirasi, menggali potensi masyarakat, serta mendorong keterlibatan warga dalam berbagai program pembangunan.

“Kami berharap LPM tidak hanya menjadi lembaga yang hadir secara administratif, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak masyarakat. Aspirasi yang tumbuh dari masyarakat harus bisa menjadi bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Ketua LPM Kota Denpasar, I Gede Eka Suputra. Ia menilai penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran LPM di Kota Denpasar untuk semakin aktif menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah sekaligus penggerak partisipasi masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik. LPM akan terus hadir di tengah masyarakat, menampung aspirasi, menggerakkan gotong royong, serta ikut mengawal program pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Eka menambahkan, pembangunan yang kuat di tingkat masyarakat membutuhkan semangat gotong royong dan kolaborasi seluruh komponen. Untuk itu, pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Pemkot Denpasar, desa/kelurahan, serta berbagai unsur masyarakat.

“Semangat gotong royong adalah kekuatan utama masyarakat. Karena itu, kami akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah serta seluruh komponen masyarakat. Harapannya, setiap potensi yang ada dapat dikembangkan dan setiap aspirasi masyarakat dapat menjadi bagian dari pembangunan,” tambahnya.

Raihan LPM Award ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkot Denpasar untuk terus menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan. Pemerintah tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi bersama LPM dan seluruh elemen masyarakat membangun kolaborasi untuk menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Ke depan, penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemacu bagi Pemkot Denpasar dan jajaran LPM untuk terus menghadirkan inovasi pemberdayaan, memperkuat partisipasi publik, serta mengembangkan potensi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, pembangunan diharapkan tumbuh sebagai gerakan bersama menuju Denpasar yang maju, berbudaya, dan berkelanjutan. (Eka)

Walikota Jaya Negara Kenalkan Wisata Bahari Kota Denpasar.

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara selaku Wakil Ketua Bidang Perkotaan dan Budaya APEKSI bersama Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serta Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede saat menyambut langsung kehadiran Walikota dan perwakilan kota Anggota Komisariat IV APEKSI dalam agenda Sunset Cruise Dinner Rakerkomwil IV ke-21 APEKSI Tahun 2026 di Kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Kamis (21/5).

Denpasar, Bali Kini - Suasana hangat penuh kebersamaan mewarnai penyambutan para Walikota dan perwakilan kota anggota Komisariat Wilayah IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dalam agenda Sunset Cruise Dinner Rakerkomwil IV ke-21 APEKSI Tahun 2026 di Kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Kamis (21/5). Momentum tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kota Denpasar untuk memperkenalkan potensi wisata bahari yang dimiliki Kota Denpasar kepada 13 kepala daerah anggota Komwil IV APEKSI.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara selaku Wakil Ketua Bidang Perkotaan dan Budaya APEKSI bersama Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serta Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede menyambut langsung kehadiran Walikota dan perwakilan kota Anggota Komisariat IV APEKSI. Tampak hadir Walikota Malang, Wahyu Hidayat yang juga selaku Ketua Komwil IV APEKSI, serta Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Alwis Rustam. Tampak pula Ketua TP. PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa serta Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Swandewi Eddy Mulya. 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan bahwa Denpasar tidak hanya dikenal sebagai pusat pemerintahan dan budaya di Bali, namun juga memiliki potensi wisata bahari yang terus tumbuh dan berkembang. Salah satu kawasan unggulan yang kini menjadi perhatian adalah Kawasan Pelabuhan Benoa yang berkembang sebagai pusat aktivitas maritim sekaligus destinasi wisata modern.

“Pelabuhan Benoa sudah sangat kita kenal bersama sebagai hub bahari di Bali, khususnya Kota Denpasar. Di sini ada pelabuhan kapal pesiar, pelabuhan perikanan, restoran, hingga Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Inilah yang kembali kita kenalkan kepada seluruh walikota, bahwa Denpasar juga memiliki wisata bahari yang luar biasa,” ujar Jaya Negara.

Ia menjelaskan, pengembangan kawasan pesisir dan wisata bahari menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Denpasar dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Dengan keberadaan fasilitas maritim yang semakin lengkap, Pelabuhan Benoa diharapkan mampu menjadi gerbang wisata bahari unggulan yang tidak hanya mendukung ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat posisi Denpasar sebagai destinasi wisata kelas dunia.

Selain Kawasan Pelabuhan Benoa, Jaya Negara juga memperkenalkan sejumlah destinasi wisata bahari lainnya yang tersebar di Kota Denpasar. Mulai dari kawasan Pantai Sanur yang terkenal dengan panorama matahari terbitnya, Pantai Mertasari yang menjadi pusat aktivitas wisata keluarga dan olahraga air, Pantai Sindu yang kaya dengan nuansa tradisional, hingga Pulau Serangan yang dikenal sebagai kawasan wisata bahari dan konservasi penyu.

Menurutnya, kehadiran para kepala daerah anggota Komwil IV APEKSI menjadi kesempatan strategis untuk memperlihatkan langsung berbagai potensi yang dimiliki Kota Denpasar, baik dari sisi pariwisata, budaya, hingga pengembangan kawasan perkotaan berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, kegiatan Rakerkomwil tidak hanya menjadi forum diskusi pemerintahan, tetapi juga sarana mempererat hubungan antardaerah melalui pengalaman wisata dan budaya.

“Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bermusyawarah kepada seluruh peserta Rakerkomwil IV ke-21 APEKSI. Semoga momentum ini dapat menjadi wahana tukar inovasi, program strategis, serta menciptakan solusi bersama untuk mewujudkan kota berkelanjutan. Dan yang terpenting, bagaimana seluruh peserta dapat mengenal lebih jauh Kota Denpasar dengan berbagai potensi wisata dan budayanya,” ujar Jaya Negara. (Ags).

Satpol PP Denpasar Tertibkan Pengamen hingga Manusia Silver di Sejumlah Traffic Light

Ket. Foto : Satpol PP Denpasar Gelar SABERGEP, Tertibkan Pengamen hingga Manusia Silver di Sejumlah Traffic Light

Denpasar, Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar melaksanakan kegiatan Sapu Bersih Gepeng (SABERGEP) di sejumlah titik traffic light seputaran Kota Denpasar pada Kamis (20/5) malam. 

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta menciptakan suasana kota yang aman dan tertib.

Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Yudie Asmara mengatakan, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut petugas berhasil menertibkan dua orang pengamen, satu orang manusia silver, dan satu orang pengemis yang kedapatan beroperasi di beberapa persimpangan lampu merah di wilayah Kota Denpasar.

Adapun lokasi penertiban meliputi traffic light Gatot Subroto–Cargo–Buluh Indah, traffic light Imam Bonjol–Gunung Soputan, serta traffic light Tohpati. Setelah diamankan, seluruh orang yang terjaring selanjutnya diberikan pembinaan dan pendataan sesuai prosedur yang berlaku.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Kami juga terus mengedepankan pendekatan humanis melalui pembinaan kepada mereka yang terjaring,” ujar Yudie Asmara.

Kegiatan SABERGEP berlangsung aman, tertib, dan lancar. Satpol PP Kota Denpasar juga mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang di jalan kepada pengamen maupun manusia silver guna mengurangi aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, Satpol PP Kota Denpasar menegaskan bahwa seluruh jenis layanan dan tindak lanjut pengaduan melalui GARBASITA tidak dipungut biaya. Untuk menjaga integritas seluruh jajaran, Satpol PP Kota Denpasar juga tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun.

Apabila terdapat pihak yang meminta sesuatu dengan mengatasnamakan Satpol PP Kota Denpasar, masyarakat dapat melaporkannya melalui WA Bot GARBASITA di nomor 081337338326 dengan melampirkan bukti otentik. (Ayu

Diikuti 13 Kota, Denpasar Siap Jadi Tuan Rumah Rakerkomvil IV ke-21 APEKSI

Ket. Foto : Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya dalam kesempatan Rapat Koordinasi persiapan APEKSI Rakerkomwil IV ke-21 beberapa waktu lalu.

Jadi Wahana Promosi Wisata, Tukar Inovasi Wujudkan Kemajuan Bersama.

 

Denpasar, Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar didapuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakerkomwil) IV ke-21 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026. Kegiatan yang akan diikuti 13 pemerintah kota anggota Komisariat Wilayah IV tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 23 Mei mendatang dengan mengusung tema ‘Kolaborasi Kota Harmoni Nusantara’. Sebagai ibu kota Provinsi Bali, Denpasar pun menyatakan kesiapan penuh untuk menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan yang dipusatkan di sejumlah lokasi strategis di wilayah kota.

 

Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya menjelaskan bahwa pelaksanaan Rakerkomwil IV APEKSI menjadi momentum penting bagi Kota Denpasar, tidak hanya sebagai ajang pertemuan antar pemerintah kota, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi untuk membahas berbagai isu strategis perkotaan. Menurutnya, forum tersebut diharapkan mampu melahirkan berbagai gagasan dan inovasi baru dalam mendukung pembangunan kota yang lebih maju dan berkelanjutan.

 

“Poin utamanya adalah bagaimana Rakerkomwil ini membahas isu strategis perkotaan untuk mencari solusi bersama dan berkelanjutan, serta sebagai wahana tukar inovasi untuk kemajuan bersama,” ujar Eddy Mulya saat diwawancarai di sela tugas dinasnya pada Senin (18/5).

 

Ia menambahkan, momentum pelaksanaan Rakerkomwil juga menjadi kesempatan emas bagi Kota Denpasar untuk memperkenalkan potensi pariwisata daerah kepada seluruh peserta yang hadir. Berbagai destinasi unggulan, mulai dari wisata bahari, city tour, hingga wisata seni dan budaya akan diperkenalkan sebagai bagian dari upaya memperkuat citra Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya.

 

“Sebagai tuan rumah, momentum ini menjadi waktu yang baik untuk promosi wisata, baik wisata bahari, city tour hingga wisata budaya. Kami ingin para peserta tidak hanya mengikuti rapat kerja, tetapi juga merasakan langsung keramahan dan kekayaan budaya Kota Denpasar,” tambahnya.

 

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar, I Wayan Hendaryana menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan akan dikemas secara komprehensif selama tiga hari pelaksanaan. Beberapa agenda yang telah disiapkan di antaranya Sunset Cruise Dinner untuk memperkenalkan wisata bahari Kota Denpasar, Denpasar City Expo, rapat kerja pembahasan isu strategis perkotaan, hingga pentas seni budaya yang menampilkan kekayaan tradisi lokal Bali. Selain itu, kegiatan juga akan ditutup dengan yoga bersama, jalan santai, dan penyebaran tukik di kawasan Pantai Sanur sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan dan pelestarian alam pesisir.

 

“Pelaksanaan Rakerkomwil IV kali ini dikemas secara komprehensif dan menukik pada isu strategis perkotaan. Tentunya sebagai tuan rumah kami berharap pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan lancar, mempererat sinergi antarkota, sekaligus mendongkrak kunjungan wisatawan yang bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah,” ujar Hendaryana. (HumasDps)