Percepat Penanganan LSD, Pemkab Jembrana Terima Bantuan Vaksin dan Logistik Medis dari Pusat.

Laporan: Tim Lpt 

JEMBRANA , BALI KINI – Penanganan kasus Lumpy Skin Disease (LSD) di Kabupaten Jembrana mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat melalui penyaluran bantuan vaksin dan alat kesehatan, Sabtu (17/1). 

Intervensi ini menjadi langkah strategis Pemkab Jembrana dalam mengendalikan temuan kasus yang muncul di Kecamatan Negara dan Melaya.

Bantuan diserahkan oleh Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian, drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D., kepada Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, yang didampingi Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), di Balai Tempek III, Br. Tunas Mekar, Ds. Manistutu, Melaya. 

Bantuan tersebut terdiri dari 500 dosis vaksin LSD, 500 tube EDTA, 500 tube plain, 500 needle, serta dukungan obat-obatan dan disinfektan.

Bupati I Made Kembang Hartawan menyampaikan rasa terima kasih atas respons cepat pemerintah pusat dalam membantu peternak di Jembrana.

"Hari ini kita menerima peralatan lengkap untuk mencegah penyakit LSD (Lumpy Skin Disease) atau lato-lato ya, benjol-benjol. Jadi ini lengkap, komplit. Ada vaksin, obat-obatan, multivitamin, dan juga disinfektan. Ya, terima kasih. Jadi pemerintah pusat diserahkan ke provinsi dan diserahkan kepada kami ," ujarnya

Pihaknya juga menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga ekonomi masyarakat peternak.

"Ini adalah salah satu upaya kita untuk mempercepat menangani menyebarnya penyakit LSD pada sapi. Jadi kolaborasi yang luar biasa hari ini, Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan masyarakat peternak. Semoga dengan upaya yang luar biasa ini, segera penyakit LSD ini bisa kita selesaikan," tegasnya.

Sementara, Direktur Kesehatan Hewan, drh. Hendra Wibawa, memberikan instruksi teknis kepada para peternak dan petugas di lapangan guna memutus rantai penularan. 

"Saya minta para peternak segera melapor jika menemukan gejala benjolan pada kulit ternak. Petugas akan langsung memastikan apakah itu LSD atau penyakit kulit biasa. Jika ditemukan indikasi sakit, segera lakukan isolasi mandiri dengan memisahkan ternak tersebut dari kawanan yang sehat," ujarnya 

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kandang untuk mengusir serangga pembawa virus.

"LSD ini disebarkan melalui nyamuk dan lalat. Jadi, pemilik ternak harus rajin membersihkan kandang agar tidak lembab, gunakan insektisida bila perlu, dan batasi lalu lintas ternak yang keluar-masuk," tambahnya.

Trakhir, Pihaknya menekankan pentingnya benteng perlindungan melalui vaksinasi. 

"Vaksinasi darurat ini sangat penting untuk membentengi hewan di daerah yang tertular. Kami minta tim terpadu di daerah terus memberikan edukasi kepada peternak agar proses pengendalian ini berjalan cepat dan tepat sasaran," pungkasnya. 

Kompak, Bupati dan Wabup Jembrana Terjun langsung pimpin Gotong Royong pasca Banjir di Pekutatan

LAPORAN REPORTER : AJB / TIM LPT 

JEMBRANA , BALI KINI  – Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, didampingi Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), menunjukkan aksi nyata dalam merespons bencana banjir yang melanda Banjar Pasar (Lapangan Bawah), Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Jumat (16/1).

Tidak hanya hadir untuk memantau, kedua pucuk pimpinan Kabupaten Jembrana tersebut langsung  ikut bergotong royong bersama warga. Dengan menggunakan alat seadanya, Bupati dan Wabup bahu-membahu membersihkan endapan lumpur yang masuk ke dalam rumah-rumah warga terdampak.

Dalam sela-sela kegiatan tersebut, Bupati Kembang menyampaikan rasa prihatinnya sekaligus memberikan penguatan moral kepada masyarakat.

"Kehadiran kami di sini adalah bentuk tanggung jawab dan rasa kemanusiaan. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak sendirian menghadapi musibah ini. Fokus utama kita hari ini adalah pembersihan lingkungan agar sirkulasi air kembali normal dan rumah warga layak ditempati kembali. Saya sudah perintahkan jajaran BPBD dan Dinas Sosial untuk stand by, jangan sampai ada warga yang kelaparan karena perlengkapan masaknya rusak," tegasnya.

Pihaknya juga menambahkan bahwa penanganan banjir ini akan dilakukan secara komprehensif, tidak hanya jangka pendek tetapi juga mengevaluasi penyebab banjir di wilayah tersebut.

"Selain bantuan darurat, saya instruksikan dinas terkait untuk segera mengkaji sistem drainase di sini. Kita harus cari solusi permanen agar saat intensitas hujan tinggi, wilayah Lapangan Bawah ini tidak lagi menjadi langganan banjir," imbuhnya.

Sementara, Kepala Pelaksana BPBD Jembrana, I Putu Agus Artana Putra, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan dengan skala prioritas sesuai SOP kebencanaan.

"Untuk tahap awal, kami salurkan 46 paket sembako. Kami menyadari banyak warga yang berasnya terendam atau peralatan dapurnya belum bisa digunakan, sehingga bantuan logistik dasar ini menjadi sangat krusial," jelas Agus Artana.

Terkait kerusakan fisik, BPBD mencatat terdapat kerusakan pada dua unit dapur, satu kamar mandi, dan satu tembok penyengker.

"Data kerusakan ini akan segera kami proses. Kami akan koordinasikan usulan perbaikannya, baik ke tingkat Provinsi, Kabupaten, maupun melalui sinergi dengan PMI. Kita akan lihat klasifikasi kerusakannya untuk menentukan skema bantuan yang paling tepat," tutupnya.

Aksi gotong royong ini melibatkan unsur TNI/Polri, relawan, dan perangkat desa setempat, sebagai bentuk sinergi dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Desa Pekutatan. 

Prajuru MDA Kecamatan se-Jembrana Dikukuhkan, Bupati Tekankan Pengabdian Skala-Niskala

Laporan : Tim Liputan 

Jembrana Bali Kini  , Bali Kini – Prajuru Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan se-Kabupaten Jembrana masa ayahan Isaka Warsa 1947–1952 atau periode 2026–2031 resmi dikukuhkan, Rabu (14/1). Pengukuhan berlangsung di Gedung Ballroom Ir. Soekarno. 

Adapun prajuru yang dikukuhkan masing-masing Ketua MDA Kecamatan Pekutatan I Kadek Suentra, Ketua MDA Kecamatan Mendoyo I Wayan Gelgel, Ketua MDA Kecamatan Jembrana I Ketut Wardana, Ketua MDA Kecamatan Negara I Negah Sudama, serta Ketua MDA Kecamatan Melaya I Wayan Reden.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan yang hadir dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa pengukuhan prajuru MDA tidak sekadar seremonial, melainkan merupakan wujud nyata pengabdian suci kepada adat, baik secara sekala maupun niskala.

Menurutnya, tugas prajuru MDA tidaklah ringan, bahkan setara dengan tugas bendesa adat. Prajuru tidak hanya berkaitan dengan awig-awig, tetapi juga dituntut mampu mengayomi, memfasilitasi, serta menyelesaikan berbagai persoalan adat di masyarakat.

“Saya tahu tugas prajuru itu berat, sama beratnya seperti bendesa. Tidak hanya bicara awig-awig, tetapi banyak hal yang harus dihadapi. Harus mampu mengayomi dan memfasilitasi. Ini luar biasa,” ujar Bupati Kembang Hartawan.

Ia pun mengapresiasi keikhlasan seluruh prajuru yang telah bersedia ngayah di bidang adat. Bupati berharap ke depan prajuru MDA dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah demi menjaga keharmonisan dan kelestarian adat istiadat di Jembrana.

“Saya ucapkan selamat sudah ikut ngayah di adat. Mari kita bekerja sama, bersinergi, dan berjalan beriringan,” tandasnya. 

Lobi Pusat, Bupati Jembrana kawal langsung anggaran prioritas di Kemendagri

Laporan Reporter : Ajb Tim Lpt 

Jembrana , Bali Kini - Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa (13/1) di Jakarta. 

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Kembang  diterima langsung oleh Direktur Jenderal Bina Bangda Kemendagri Restuardy Daud .

Pertemuan ini dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai usulan strategis pembangunan daerah yang membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat sekaligus percepatan target infrastruktur didaerah. 

Bupati Kembang menekankan pentingnya sinkronisasi program pembangunan daerah dengan prioritas nasional, terutama pada sektor infrastruktur dasar. 

Beberapa sektor yang menjadi perhatian utama meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta pengembangan kawasan ekonomi pedesaan dan pesisir.

“Pembangunan Jembrana membutuhkan dukungan anggaran yang kuat, tidak hanya dari APBD, tetapi juga melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan program strategis kementerian. Aspirasi ini kami sampaikan langsung sebagai bentuk ikhtiar memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati Kembang Hartawan didampingi Wabup Patriana Krisna  dilokasi acara. 

Dibidang pendidikan, Pemkab Jembrana mengusulkan rehabilitasi sedang hingga berat ruang kelas sekolah sebanyak 10 unit dengan anggaran Rp7,8 miliar lebih, serta pembangunan ruang kelas baru sebanyak lima unit senilai Rp6,5 miliar lebih.

Sementara di bidang kesehatan, usulan meliputi pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat ( BPJS) dengan kebutuhan anggaran Rp16 miliar selama tiga bulan . Lainnya,  pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung puskesmas pembantu (pustu) dengan nilai Rp14,24 miliar.

Pada urusan pekerjaan umum, usulan mencakup peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan sebesar Rp22 miliar, pembangunan sumur dalam dan jaringan perpipaan serta rehabilitasi jaringan irigasi permukaan senilai Rp31,04 miliar. Selain itu, diusulkan pula pemeliharaan berkala jalan sepanjang 41,79 kilometer dengan anggaran Rp83,58 miliar, pembangunan jembatan Rp7,7 miliar, serta penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan senilai Rp36,33 miliar.

Pemkab Jembrana juga mengajukan usulan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, khususnya pencegahan kebakaran melalui pengadaan mobil layanan darurat reaksi cepat dan mobil pemadam kebakaran. Di sektor perhubungan, usulan diarahkan pada penyediaan perlengkapan jalan di ruas jalan kabupaten/kota.

Pihak Ditjen Bina Bangda Kemendagri menyambut positif langkah proaktif Pemkab Jembrana tersebut. Dirjen Bina Bangda menegaskan pentingnya kesesuaian dokumen perencanaan daerah, khususnya RKPD, dengan arah dan target pembangunan nasional agar usulan dapat diproses dan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan maupun tahun berikutnya. 

Bupati Kembang: Sentralisasi Kendaraan Jadi Strategi Pemkab Jembrana Tekan Efisiensi di Tengah Keterbatasan Fiskal

NEGARA, JEMBRANA BALI KINI – Menghapi tantangan keterbatasan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana mengambil langkah berani dengan menerapkan kebijakan Sentralisasi Kendaraan Dinas. Strategi ini dirancang untuk memangkas belanja operasional yang tidak mendesak dan memastikan setiap aset daerah bekerja secara maksimal untuk pelayanan masyarakat.

Bupati Jembrana  I Made Kembang Hartawan dihubungi  senin (12/1) mengatakan kebijakan  sentralisasi atau sistem pooling kendaraan ini merupakan respons  pemerintah daerah terhadap 

keterbatasan anggaran. Dengan menarik pengelolaan kendaraan ke satu titik( dipegang satu sub bagian umum sekretariat daerah ) , Pemkab Jembrana memproyeksikan ada penghematan pada pos pemeliharaan, dan BBM. Jika dulu anggaran tersebut tersebar ditiap dinas sekarang pengawasannya terpusat. 

Tak kalah pentingnya tujuannya sebagai fungsi kontrol dan pengawasan agar semua aset daerah itu terpakai efektif dan efisien. 

" tentu tujuan yang kita harapkan ada efisiensi dibiaya operasional, mempermudah fungsi kontrol terhadap penggunaan aset , umur aset termasuk skala prioritas penggunaan, " ujar Bupati Kembang. 

Ia menambahkan langkah ini juga bagian strategi menjaga keuangan daerah ditengah keterbatasan fiskal.

Bupati optimis mampu menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Bupati Jembrana menyatakan bahwa efisiensi adalah harga mati di tengah ruang fiskal yang terbatas.

"Kita harus cerdas dalam mengelola setiap rupiah. Sentralisasi kendaraan bukan sekadar soal pengaturan parkir, tapi soal disiplin anggaran. Kita mengalihkan beban biaya rutin yang tinggi menjadi anggaran yang bisa digunakan untuk jaminan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur masyarakat," tegasnya.

Kebijakan sentralisasi ini akan didukung  

Inovasi berupa  transformasi digital birokrasi di Jembrana. 

Artinya , pergerakan kendaraan akan dipantau secara real-time untuk memastikan akuntabilitas perjalanan dinas.

Ke depan, kebijakan ini akan terus dievaluasi guna memastikan efektivitas pelaksanaannya serta memberikan manfaat maksimal bagi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah. (*)

Bupati Kembang: Sentralisasi Kendaraan Jadi Strategi Pemkab Jembrana Tekan Efisiensi di Tengah Keterbatasan Fiskal

NEGARA, JEMBRANA BALI KINI – Menghapi tantangan keterbatasan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana mengambil langkah berani dengan menerapkan kebijakan Sentralisasi Kendaraan Dinas. Strategi ini dirancang untuk memangkas belanja operasional yang tidak mendesak dan memastikan setiap aset daerah bekerja secara maksimal untuk pelayanan masyarakat.

Bupati Jembrana  I Made Kembang Hartawan dihubungi  senin (12/1) mengatakan kebijakan  sentralisasi atau sistem pooling kendaraan ini merupakan respons  pemerintah daerah terhadap 

keterbatasan anggaran. Dengan menarik pengelolaan kendaraan ke satu titik( dipegang satu sub bagian umum sekretariat daerah ) , Pemkab Jembrana memproyeksikan ada penghematan pada pos pemeliharaan, dan BBM. Jika dulu anggaran tersebut tersebar ditiap dinas sekarang pengawasannya terpusat. 

Tak kalah pentingnya tujuannya sebagai fungsi kontrol dan pengawasan agar semua aset daerah itu terpakai efektif dan efisien. 

" tentu tujuan yang kita harapkan ada efisiensi dibiaya operasional, mempermudah fungsi kontrol terhadap penggunaan aset , umur aset termasuk skala prioritas penggunaan, " ujar Bupati Kembang. 

Ia menambahkan langkah ini juga bagian strategi menjaga keuangan daerah ditengah keterbatasan fiskal.

Bupati optimis mampu menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Bupati Jembrana menyatakan bahwa efisiensi adalah harga mati di tengah ruang fiskal yang terbatas.

"Kita harus cerdas dalam mengelola setiap rupiah. Sentralisasi kendaraan bukan sekadar soal pengaturan parkir, tapi soal disiplin anggaran. Kita mengalihkan beban biaya rutin yang tinggi menjadi anggaran yang bisa digunakan untuk jaminan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur masyarakat," tegasnya.

Kebijakan sentralisasi ini akan didukung  

Inovasi berupa  transformasi digital birokrasi di Jembrana. 

Artinya , pergerakan kendaraan akan dipantau secara real-time untuk memastikan akuntabilitas perjalanan dinas.

Ke depan, kebijakan ini akan terus dievaluasi guna memastikan efektivitas pelaksanaannya serta memberikan manfaat maksimal bagi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah. (*)