Camat Manggis: Dengar Aspirasi Warga, Pembangunan Bronjong Disepakati Diberhentikan Sementara

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini — Pembangunan bronjong milik SPBE di wilayah Sungai Betel, Antiga, Kecamatan Manggis, Karangasem, menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Warga menilai aktivitas tersebut terkesan memakan badan sungai.

Dalam video yang beredar, tampak aliran Sungai Betel menyempit akibat aktivitas pembangunan di sisi sungai. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga masyarakat Panggitebel karena berkurangnya lebar sungai dikhawatirkan dapat menghambat aliran air saat debit meningkat.

Menanggapi hal tersebut, Camat Manggis, Putu Eka Putra Tirtana, menegaskan bahwa pihak kecamatan tidak berada pada posisi untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran teknis dalam pembangunan tersebut. Menurutnya, kewenangan tersebut berada pada instansi teknis terkait.

Camat Manggis menyampaikan bahwa pembangunan bronjong tersebut disebut bertujuan untuk pengamanan tebing sungai, bukan untuk mengambil alih aliran sungai. Namun, ia menegaskan bahwa persepsi dan kekhawatiran warga tetap harus diperhatikan.

“Secara kasat mata memang terlihat seperti memakan wilayah sungai, tetapi untuk menentukan itu melanggar atau tidak, ada di ranah teknis. Kecamatan tidak bisa memutuskan,” ujarnya saat ditemui di ruangannya, Jumat (19/12/2025).

Sehubungan dengan aspirasi dan kekhawatiran warga, Camat Manggis menyampaikan permintaan masyarakat agar aktivitas pembangunan bronjong tersebut dihentikan sementara. Aspirasi tersebut kemudian disepakati bersama untuk dilakukan penghentian sementara sambil menunggu kejelasan teknis dari pihak berwenang.

Penghentian sementara pembangunan bronjong ini dilakukan guna menunggu koordinasi dan peninjauan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) yang memiliki kewenangan teknis dalam pengelolaan sungai.

Camat Manggis juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan BWS dan menunggu kepastian waktu untuk turun langsung ke lapangan.

“Nanti BWS akan datang untuk melakukan peninjauan dan koordinasi,” tambahnya.

Warga berharap hasil koordinasi tersebut dapat memberikan kejelasan serta memastikan pembangunan di sekitar Sungai Betel tidak menimbulkan dampak negatif, khususnya risiko banjir.(Ami)

Meneguhkan Kembali Bela Negara di Era Digital

Oleh Tundra Meliala, Ketua Umum Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat

Peringatan Hari Bela Negara ke-77 Tahun 2025 yang diperingati pada 19 Oktober, dengan tema “Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju”, menjadi momen penting untuk menegaskan kembali bahwa kemajuan bangsa tidak pernah lahir dari keadaan yang serba mudah. Indonesia bertumbuh karena daya tahan warganya yang ditopang oleh kesiapsiagaan, disiplin, dan ketangguhan kolektif dalam menghadapi perubahan zaman yang kian cepat dan tak selalu pasti.

Kita hidup dalam lanskap global yang berlapis tantangan. Rivalitas geopolitik, krisis energi, disrupsi teknologi digital, hingga arus informasi yang mudah dimanipulasi membentuk wajah ancaman baru yang tidak selalu kasatmata. Ancaman terhadap negara tidak lagi hadir semata dalam bentuk konfrontasi fisik, melainkan menjelma sebagai serangan siber, radikalisme, polarisasi sosial, serta bencana alam yang semakin sering terjadi. Dalam situasi demikian, bela negara menuntut pemaknaan yang lebih luas dan kontekstual.

Hari Bela Negara tahun ini juga bertepatan dengan ujian kemanusiaan yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wilayah-wilayah ini memiliki jejak sejarah penting dalam perjalanan Republik. Aceh, misalnya, sejak masa awal kemerdekaan dikenal sebagai Daerah Modal yang menopang perjuangan bangsa melalui dukungan nyata rakyatnya. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa ketahanan nasional selalu bertumpu pada solidaritas dan kesediaan untuk saling menopang di saat krisis.

Dalam pidatonya pada Peringatan Hari Bela Negara ke-77, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa cinta tanah air harus diwujudkan dalam tindakan nyata membantu sesama yang tertimpa bencana, menjaga ruang digital dari hoaks, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, serta berkontribusi dalam pembangunan sesuai peran masing-masing. Penegasan ini relevan dengan tantangan kebangsaan hari ini, ketika bela negara tidak lagi cukup dimaknai secara simbolik, melainkan harus hadir dalam praktik keseharian warga negara.

Di era digital, peran media dan warga digital menjadi semakin strategis. Media pers tetap memegang peran penting sebagai penopang demokrasi dan penjaga nalar publik. Namun, pada saat yang sama, masyarakat luas termasuk konten kreator dan pengguna media sosial telah menjadi aktor utama dalam ekosistem informasi. Setiap konten yang diproduksi dan dibagikan membawa konsekuensi sosial, ia dapat memperkuat kohesi kebangsaan atau sebaliknya memperlebar jurang perpecahan.

Karena itu, bela negara hari ini juga berarti menjaga ruang publik digital tetap sehat dan bertanggung jawab. Literasi informasi, etika bermedia, dan kesadaran akan dampak sosial dari setiap unggahan menjadi bagian tak terpisahkan dari ketahanan nasional. Di sinilah bela negara menemukan relevansinya yang paling aktual bukan sebagai slogan, melainkan sebagai sikap hidup.

Meneguhkan bela negara pada akhirnya adalah meneguhkan optimisme kebangsaan. Indonesia memiliki modal sejarah, sumber daya manusia, dan nilai gotong royong yang kuat untuk melangkah maju. Selama semangat kebersamaan dijaga dan peran setiap warga dijalankan dengan penuh tanggung jawab, Indonesia akan tetap mampu berdiri tegak, bergerak maju, dan bangkit menghadapi setiap tantangan zaman.

_*Penulis Tundra Meliala adalah Ketua Umum Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat dan alumnus Lemhannas RI PPRA 51._

Ratusan Juta Uang Layang-Layang dan Ogoh-ogoh Ditilep Ibu ini

Laporan Reporter : Jero Ari

Denpasar , Bali Kini  - Uang bantuan hibah untuk FORMI (Federarasi Olah Raga Rekreasi Masyarakat Indonesia) dengan bantuan sebesar Rp. 2.489.081.971 ditilep ratusan juta oleh Ni YS mantan sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Pantes saja dana yang diperuntukan untuk kegiatan 'Rare Angon' dan STT Banjar dalam membuat Ogoh-ogoh jadi 'menciut' ternyata oknum ibu paruh baya ini penyebabnya.

Tidak menutup kemungkinan dana anggaran untuk kegiatan budaya dan upacara adat keagamaan desa, setidaknya perlu untuk dilakukan penyelidikan oleh pihak berwenang.

Kasus ini terungkap dengan adanya penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Denpasar, atas nama inisial Ni YS mantan sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Penetapan ini berdasarkan surat Penetapan tersangka No. 02/N.1.10/Fd.2/12/2025. Tanggal 18 Desember 2025.

Bahwa bermulai pada tahun 2019 dan 2020 pemerintah kota Denpasar memberikan bantuan hibah kepada FORMI sebesar Rp. 2.489.081.971 , yang seharusnya digunakan untuk kegiatan olahraga tradisional seperti layang layang ogoh ogoh, dll.

Bahwa dalam membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan (SPJ) FORMI Kota Denpasar tahun 2019 dan 2020 yang disusun oleh tersangka Ni YS selaku Kepala Kesekretariatan FORMI Kota Denpasar yang ditandatangani oleh I Gusti Ngurah Bagus Mataram selaku ketua FORMI.

Ditemukan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertuang pada Naskah Pemberian Hibah Daerah (NPHD), yang kemudian ditemukan adanya mark up harga dan nota-nota fiktif kegiatan dari penyedia jasa (rekanan).

Dalam pelaksanaan kegiatan FORMI Kota Denpasar yang tidak sesuai dengan belanja asli atas petunjuk terpidana I Gusti Ngurah Bagus Mataram mantan kadis Kebudayaan kota Denpasar ( yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan).

Itu dibuat dengan cara tersangka NYS meminta nota kosong kepada rekanan dan setelah mendapatkan nota kosong tersebut kemudian ditulis oleh tersangka NYS sesuai dengan kebutuhan realisasi kegiatan.

Bahwa tersangka Ni YS dalam membuat nota fiktif atau tidak sesuai kenyataan, tersangka NYS berinisiatif bersama sama dengan  terpidana I Gusti Ngurah Bagus Mataram dikarenakan tersangka Ni YS merasa bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut.

"Bahwa berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Negara terdapat kerugian negara sejumlah Rp 465.084.807,98," Terang Kajari Denpasar, Trimo SH.,MH.

Babwa tersangka Ni YS dilakukan penahanan bedasrkan No Print/02/N.1.10/Fd.2 /12/2025 tanggal 18 des 2025 sd 6 januari 2026 ditahan di Rutan Perempuan Denpasar di Krobokan.

BPBD Provinsi Bali Lakukan Monev Bantuan Tempat Suci di Karangasem, Mayoritas Terealisasi 100 Persen

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem , Bali Kini  — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali bersama BPBD Kabupaten Karangasem melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) Bantuan Sosial Tidak Terencana (BSTT) berupa perbaikan tempat suci/ibadah yang terdampak bencana di wilayah Kabupaten Karangasem, Kamis (18/12/2025).

Kegiatan monev yang berlangsung sejak pukul 09.00 WITA ini dilakukan di sejumlah lokasi penerima bantuan yang tersebar di Kecamatan Karangasem dan Sidemen. Tim gabungan melakukan koordinasi dengan aparat kewilayahan setempat serta meninjau langsung realisasi fisik dan administrasi bantuan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karangasem, Ida Bagus Ketut Arimbawa, mengatakan bahwa secara umum bantuan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

> “Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan, seluruh penerima bantuan sosial tempat suci/ibadah telah merealisasikan dana yang diterima untuk perbaikan kerusakan akibat bencana. Beberapa lokasi masih dalam proses penyelesaian administrasi LPJ, namun secara penggunaan dana sudah sesuai,” tegasnya.

Hasil monev mencatat empat lokasi penerima bantuan. Di Lingkungan Penaban, Kelurahan Karangasem, bantuan sebesar Rp45 juta untuk perbaikan sanggah milik I Wayan Sentana akibat hujan deras telah terealisasi 100 persen, baik fisik maupun keuangan.

Sementara itu, bantuan Rp50 juta untuk Pura Puses Kikian di Desa Sinduwati yang terdampak tanah longsor juga telah terealisasi penuh, dengan catatan tindak lanjut penyelesaian laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Untuk Pura Puseh di Lingkungan Dukuh, Kelurahan Padangkerta, bantuan Rp65 juta akibat angin kencang telah direalisasikan secara keuangan 100 persen, namun realisasi fisik baru mencapai sekitar 10 persen karena dana digunakan terlebih dahulu untuk pembelian material bangunan.

Adapun Pura Penataran Puri Agung Ulah di Desa Sinduwati menerima bantuan Rp10 juta yang telah terealisasi 100 persen, dengan tindak lanjut penyelesaian LPJ.

Ida Bagus Ketut Arimbawa menegaskan BPBD Karangasem akan terus melakukan pendampingan agar seluruh penerima bantuan menyelesaikan kewajiban administrasi sesuai ketentuan.

> “Pendampingan ini penting agar bantuan pemerintah benar-benar akuntabel, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus memastikan tempat suci bisa segera difungsikan kembali oleh masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan monev ini melibatkan BPBD Provinsi Bali, BPBD Kabupaten Karangasem, perangkat desa/kelurahan, serta masyarakat penerima bantuan.

Atasi persoalan Sampah, Jembrana siapkan roadmap terbaru dan sistem penanganan sampah terpadu

Laporan Reporter: abj / Tim Lpt 

Jembrana , Bali Kini - Kabupaten Jembrana sebagai pintu gerbang barat Pulau Bali , memiliki peran penting tidak hanya penghubung ekonomi tapi juga benteng lingkungan . Namun , Jembrana juga tak luput dari persoalan lingkungan utamanya sampah yang kini menjadi isu nasional . 

Tantangan Jembrana terletak pada ketergantungan yang tinggi terhadap TPA Peh yang makin terbatas kapasitasnya . Disisi lain , sama seperti wilayah lainnya di Bali , terjadi peningkatan signifikan dalam volume timbulan sampah harian . Peningkatan ini , dipicu pertumbuhan ekonomi , populasi hingga perilaku konsumtif masyarakat . 

Dalam respons proaktif terhadap permasalahan itu , Pemkab Jembrana telah merancang langkah langkah penanganan bahkan strategi penanganan sampah jangka panjang bertajuk "Roadmap Penanganan Sampah jangka Pendek 2025- 2026 telah disusun .  Strategi ini menandai pergeseran paradigma penanganan sampah, dari sekadar membuang menjadi memanfaatkan. Fokusnya  pada pengurangan sampah dari sumber, peningkatan daur ulang, dan implementasi teknologi pengolahan modern, yaitu Refuse Derived Fuel (RDF).

Strategi itu mengedepankan  penanganan ketat  di tiga sektor yakni hulu (sumber sampah) , tengah dan hilir .

Untuk sektor hulu akan difokuskan pada penanganan sampah berbasis sumber . Bupati Jembrana telah mengeluarkan instruksi Bupati nomor 1 tahun 2025 terkait dengan kewajiban menyediakan tebo moderen dirumah tangga . Kebijakan ini dimulai dari ASN , perkantoran hingga kemudian akan berlaku dimasing masing rumah tangga masyarakat . Program ini didukung oleh program Jembrana KEDAS, bank sampah unit sekolah perkanotan dan desa serta bank sampah induk dimasing masing kecamatan . 

Sementara di sektor tengah , dengan mengoptimalisasi TPS3R , sekolah kedas peningkatan kapasitas pengelola sampah hingga pengawasan pelaksanaan Perda 8 tahun 2013.

Terakhir disektor hilir , peningkatan daur ulang, dan implementasi teknologi pengolahan modern, yaitu Refuse Derived Fuel (RDF) serta optimalisasi TPST. 

Bupati Jembrana  I Made Kembang Hartawan menyatakan bahwa masalah sampah memerlukan solusi jangka panjang dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

"Kami tidak bisa lagi hanya menimbun sampah. TPA Peh kita sangat terbatas kapasitasnya . Perluasan pun tak mungkin . Namun kami  komitmen untuk menjadikan Jembrana bersih, lestari, sekaligus persoalan TPA teratasi . Teknologi RDF bukan hanya solusi pengolahan, tetapi juga langkah penting dalam ekonomi sirkular dan penciptaan energi alternatif," ujar Kembang dihubungi rabu ( 17/12).

Namun lanjut Kembang  Partisipasi aktif dalam memilah sampah di rumah tangga adalah kunci keberhasilan program ini, 

Karena itu , Ia mengatakan telah membangun pondasi pondasi penanganan sampah di Jembrana . Mulai dari klian , perbekel,  camat, dan lain sebagainya. Jadi sinergitas antara Bupati, unsur kewilayahan , PKK dan lain sebagainya, sudah dibangun.Jadi distribusi tanggung jawab sampah itu sudah dilaksanakan sampai ke level kewilayah.

Semua kegiatan-kegiatan, perayaan, seremonial dan lain sebagainya dialihkan ke kegiatan-kegiatan yang peduli terhadap lingkungan. Misalnya penanaman pohon , gotong royong hingga bersih bersih sampah plastik. Termasuk meniadakan seremonial umunya seperti pelepasan balon , setereofom , penggunaan plastik diganti dengan bahan bahan ramah lingkungan dan mengurangi timbulan sampah .

 “ Kita mengajak semua stakeholder bergotong royong untuk mulai peduli terhadap penanganan sampah di wilayahnya masing-masing. Dan ini memang perlu bertahap, tidak serta-merta bisa langsung jadi, tapi perlu bertahap pengawasan dan sebagainya, “ paparnya .

Khusus pengolahan sampah melalui pemanfaatan mesin RDF , Pemkab Jembrana pada  tahun 2025 ini diberikan bantuan oleh provinsi Bali melalui BKK senilai 4 miliar. Nilai itu digunakan  untuk membeli mesin pengolah sampah menjadi RDF saat ini sedang proses intalasi dan efektif beroperasi awal tahun 2026 . “ Kenapa RDF , kita melihat kondisi TPA Peh yang terbatas lahannya , peerluasan lahan TPA yang kecil sekali , makanya inovasi teknologi sebagai jawaban penanggulangan sampah di Jembrana .Targetnya kita punya 3 modul , dengan kapasitas 90 ton ,   “ ujarnya . 

Disisi lain , Kadis Lingkungan Hidup Jembrana Dewa Gede  Ary Chandra  mengatakan rata rata sampah harian masuk di jembrana mencapai 50-60 ton per hari . Dengan adanya satu RDF, akan  mampu mengolah yang sampah yang masuk ke TPA dengan kapasitas 30 ton per 8 jam  .”  Mesin RDF yang kedua sudah kita usulkan ke provinsi pada tahun 2026 . Sementara mesin ketiga diharapkan tersedia ditahun 2027 , tentunya dengan mengggandeng pihak pihak lainnya . Sehinga kedepan tidak adalagi pembuangan sampah ke TPA dengan sistem open dumping , tapi semua diolah RDF. Kita juga antisipasi lonjakan sampah pada momen tertentu , misalnya saat hari ya , mudik dan lainnya , “ terang Ary Chandra .

Langkah lainnya kata Ary Chandra dengan menata lagi TPA yang sudah eksisting .Ada 30 ton space yang bisa digunakan setiap hari guna menata TPA eksistisng yang sudah 30 tahun itu .”  pelan pelan kita kelola kita jadikan RDF .  Jika ini berjalan , praktek open dumping ke TPA sudah sangat sangat berkurang . Disamping tentunya tetap langkah perbaikan dihulu, edukasi dimasyarakat tetap dilaksanakan , “ujar Ary Chandra . 

Antisipasi Banjir di Pantai Crystal Bay, Bupati Satria Tugaskan Dinas PUPR Buatkan Sodetan

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Klungkung , Bali Kini - Pacsa terjadinya banjir beberapa waktu lalu yang melanda kawasan Pantai Crystal Bay upaya antisipasi akan dilakukan agar nantinya tidak terjadi banjir di setiap tahunnya saat musim hujan. Hal tersebut disampaikan Bupati Klungkung, I Made Satria saat meninjau aliran sungai di area Pantai Crystal Bay, Nusa Penida, Kamis (18/12). Sebelumnya banjikiriman tersebut membawa material berupa lumpur pekat, pasir halus, batu kecil, hingga ranting dan kayu dari perbukitan.

“Nah hari ini bersama Dinas PUPR Kabupaten Klungkung dan Kalak BPBD Klungkung turun ke lokasi upaya yang akan dilakukan sudah saya tugaskan Dinas PUPR agar membuat sodetan yang nantinya aliran sungai langsung ke pantai. Untuk kedepannya kita akan anggarkan untuk bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi banjir terulang menggenangi warung-warung pedagang,” ujar Bupati Satria

Bupati Satria Tinjau Perbaikan Sanderan dan Pelebaran Jalan Menuju Pantai Crystal Bay

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Nisa Penida , Bali Kini - Ditengah-tengah melaksanakan kegiatan monev pembangunan daerah, Bupati Klungkung, I Made Satria didampingi Kadis PUPR Kabupaten Klungkung, I Made Jati Laksana meninjau pembangunan sanderan jalan yang sempat mengalami jebol menuju Pantai Crystal Bay Nusa Penida, Kamis (18/12). 

“Astungkara perbaikan sanderannya saat ini sudah seratus persen selesai dan pelebarannya pun lagi 2 (dua) meter juga sudah selesai dikerjakan. Selanjutnya akan kita aspal di tahun 2026 mendatang, semoga upaya perbaikan ini nantinya berjalan lancar guna menunjang kenyamanan wisatawan berkunjung ke Nusa Penida,” harap Bupati Satria.

Pemkot Denpasar Siagakan Posko Terpadu Angkutan Nataru,

Ket foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat memimpin Apel Siaga Gelar Pasukan sekaligus membuka Pelayanan Posko Terpadu Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di kawasan Terminal Ubung, Denpasar Utara, Kamis (18/12)

Laporan Reporter : Arya 

Denpasar , Bali Kini - Wawali Arya Wibawa: Pastikan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat. 

Denpasar,

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa memimpin Apel Siaga Gelar Pasukan sekaligus membuka Pelayanan Posko Terpadu Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di kawasan Terminal Ubung, Denpasar Utara, Kamis (18/12). Kegiatan ini merupakan serangkaian upaya memastikan keamanan, kenyamanan, kelancaran serta keselamatan selama pelaksanaan ibadah natal serta arus wisatawan pada liburan Natal dan Tahun Baru. 

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen diantaranya TNI, Polri, Basarnas, Sat Pol PP, BPBD, Dishub, Organda, Jasa Raharja, Pecalang dan lain-lain. Usai pelaksanaan apel, Arya Wibawa meninjau kesiapan angkutan, Posko Terpadu, hingga pos pelayanan kesehatan.

Saat membacakan sambutan Walikota Denpasar, Arya Wibawa mengatakan bahwa apel siaga dan posko terpadu merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung kelancaran dan keselamatan pada saat perayaan ibadah Natal dan Tahun Baru. Selain memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat, posko ini berperan penting dalam memonitor pergerakan wisatawan yang datang ke Kota Denpasar. Hal ini utamanya seperti objek wisata hingga pusat perbelanjaan, serta pengaturan lalu lintas di simpang ruas jalan, keberangkatan atau kedatangan kapal di pelabuhan lokal sanur dan serangan hingga melakukan pengawasan angkutan umum liar.

“Kami sangat berterima kasih atas kerja sama dan sinergitas semua pihak yang terlibat, kami harapkan agar Penyelenggaraan Natal dan arus wisatawan saat Nataru di Kota Denpasar dapat berjalan dengan aman, nyaman, lancar, tertib, selamat,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan ditemui usai acara mengatakan. pihaknya telah mengantisipasi terjadinya kemacetan yakni dengan menempatkan personil di kawasan yang menjadi objek wisata serta pusat perbelanjaan, pihaknya juga telah menyediakan kantong parkir, diantaranya terminal ubung sebagai antisipasi kemacetan yang digunakan untuk parkir bus wisatawan. 

Perkuat Sinergi Pendidikan, Dewan Pendidikan Bangli Gelar Evaluasi Tahun 2025

Laporan : Tim Lpt 

BANGLI , BALI KINI – Dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di "Bumi Bhukti Mukti Bhakti, Dewan Pendidikan Kabupaten Bangli menggelar acara Laporan dan Evaluasi Kegiatan Dewan Pendidikan Kabupaten Bangli Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Bhukti Mukti Bhakti, Kantor Bupati Bangli ini Rabu, (17/12/25). Dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bangli, I Dewa Bagus Riana Putra, mewakili Bupati Bangli.

Acara ini dipimpin oleh Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bangli, Prof. Dr. I Made Arya Utama, dan dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari Kepala Disdikpora Kabupaten Bangli, Asisten II Setda Bangli, Anggota Dewan Pendidikan, hingga para pengawas dari Disdikpora dan Kantor Kemenag Bangli.

Turut hadir pula Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD dan MKKS SMP se-Kabupaten Bangli, seluruh Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Bangli, pengurus Gerakan Pramuka Kwarcab Bangli, serta tim peneliti LPPM UHN I Gusti Bagus Sugriwa dan tokoh pendidikan setempat.

Dalam laporannya, Ketua Dewan Pendidikan Kab Bangli masa bhakti 2022-2027 yg juga guru besar Ilmu Hukum Universitas Udayana yaitu Prof. Dr. I Made Arya Utama menekankan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di Kab Bangli harus melibatkan kolaborasi semua stakeholder pendidikan, dan Dewan Pendidikan hadir sbg salah satu mitra pemerintah daerah serta sbg representasi keterlibatan masyarakat dlm melahirkan kebijakan-kebijakan strategis dalam program pemajuan pendidikan di Kab Bangli.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi siswa dan tenaga pendidik. Melalui evaluasi ini, kita bisa melihat sejauh mana sinergi antara kebijakan pemerintah dengan implementasi di sekolah-sekolah, terutama dalam menghadapi era digitalisasi pendidikan," ujar Prof Arya. 

Sekda Bangli, I Dewa Bagus Riana Putra, dalam sambutannya menekankan bahwa sektor pendidikan merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah. Ia memberikan apresiasi tinggi kepada Dewan Pendidikan atas dedikasinya dalam mengawal kualitas belajar-mengajar.

Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah Daerah dan sekolah, tapi kolaborasi kolektif. Kehadiran seluruh kepala sekolah, pengawas, hingga tokoh pendidikan di sini membuktikan komitmen kita bersama. Saya berharap hasil evaluasi ini melahirkan rekomendasi strategis untuk mengatasi masalah disparitas kualitas pendidikan antarwilayah di Bangli, ucap Sekda Bangli. 

Ditambahkannya bahwa Pendidikan bukanlah sekedar program pembangunan, melainkan investasi strategis terbesar kita untuk masa depan daerah. Sinergi antara pemerintah, Dewan Pendidikan, dan seluruh stakeholder adalah kunci utama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di Bangli. 

Kita berkomitmen membangun Generasi Emas Bangli, pemuda yang cerdas secara intelektual, adaptif teknologi, namun tetap berakar pada kearifan lokal Bali. Setiap kebijakan pendidikan harus berfokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) demi memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat Bangli jelas Riana Putra. 

Acara ditutup dengan sesi diskusi dan pemaparan hasil temuan lapangan dari Dewan Pendidikan yang diharapkan menjadi acuan penyusunan program kerja Disdikpora Bangli pada tahun mendatang.

FPST Unwar Diminta Lakukan Edukasi Berkelanjutan Guna Mengembangkan Pertanian di Desa Sangeh

Laporan Reporter : Raditya 

Sangeh ,  Bali Kini - Dalam sesi penutupan acara Gema Ilmiah Sosial (GIS) yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi (FPST) Universitas Warmadewa, Sekretaris Desa Sangeh, Ketut Suarjaya, menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan untuk pengembangan pertanian di desa. Pernyataan ini mencerminkan kebutuhan mendasar akan kolaborasi antara institusi pendidikan dengan komunitas lokal dalam menciptakan solusi yang praktis dan relevan.

Edukasi mengenai pendekatan adaptasi terhadap perubahan iklim dan manajemen sumber daya air menjadi sangat relevan. Ia menyadari bahwa proses edukasi tidak dapat selesai dalam waktu singkat, melainkan merupakan suatu perjalanan panjang yang memerlukan dukungan dan komitmen dari semua pihak.

Suarjaya mengajak FPST untuk tetap memberikan petunjuk dan bimbingan di masa mendatang. “Kami mohon kerja sama yang lebih intensif untuk kemajuan tahun-tahun berikutnya,” tegasnya. Permohonan ini mencerminkan keinginan pemerintah desa untuk membangun sinergi yang lebih kokoh dengan dunia akademis, khususnya dalam pengembangan inovasi pertanian yang tepat guna bagi masyarakat setempat.

Lebih lanjut, Suarjaya mengutip semangat dari salah satu lagu legendaris, “Hari ini bukan hari terakhir bagi kita bertemu,” yang menggambarkan harapannya akan pertemuan dan kolaborasi berkelanjutan antara mahasiswa dengan masyarakat desa. Program edukasi dari FPST diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang teknik budidaya yang lebih baik, sehingga meningkatkan hasil pertanian dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam.

Wakil Dekan III FPST, Ir. I Wayan Sudiarta, MP, menambahkan bahwa GIS merupakan bagian integral dari kegiatan mahasiswa dalam mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan di kampus. “Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung permasalahan yang ada di lapangan, sehingga mereka dapat menerapkan teori yang telah dipelajari dalam konteks yang nyata,” ujarnya. 

Pernyataan ini menegaskan pentingnya pengalaman lapangan bagi mahasiswa, yang tidak hanya memperkaya wawasan tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan nyata untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.