KUNJUNGAN KERJA KABASARNAS KE BALI

Laporan Reporter : Ayu 

JIMBARAN , BALI KINI --- Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (KABASARNAS), Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, S.IP., M.M., CHRMP melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Kamis (16/10). Dalam kunjungan tersebut turut mendampingi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Sistem Komunikasi dan Sekretaris Utama dan Kepala Biro Humas dan Umum. Momen ini merupakan kali pertama Kabasarnas bertandang ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Selain Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, acara penting itu dihadiri perwakilan 3 Kepala Kantor wilayah tengah, yakni Mataram, Maumere dan Kupang.

Kedatangannya disambut dengan jajaran kehormatan dan ceremonial budaya khas Bali, tarian hanoman serta simbolisasi pemakaian udeng dan selendang. Selanjutnya KABASARNAS langsung menemui seluruh pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar untuk memberikan pengarahan. 

Dalam arahan KABASARNAS ditekankan program kerja Basarnas yang sejalan dengan Asta Cipta 2025  hingga 2029, yakni digital E-SAR platform, Sistem SAR Nasional Terpadu, pelayaran dan penerbangan nasional di kawasan industry, wisata, dan logistic, Pelatihan SAR terpadu nasional dan internasional, kerja sama peningkatan keselamatan dan keamanan industry dalam negeri, penguatan Unit Siaga SAR di daerah terpencil dan perbatasan, Pelibatan potensi SAR dan Pemberdayaan masyarakat dalam tanggap darurat SAR bencana alam.

Operasi SAR yang cukup menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat Indonesia yakni runtuhnya bangunan Ponpes 4 lantai. Penanganan ini merupakan tantangan yang berat hingga memerlukan penanganan khusus. Kasus-kasus serupa juga pernah dihadapi tim Basarnas dan unsur SAR gabungan lainnya. Hal inilah yang menuntut keberadaan para personel terlatih dan professional. Namun menurutnya ada juga yang menjadi keterbatasan hingga memerlukan kontribusi ekstra. Mengingat luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km2, berbentuk kepulauan dan didominasi perairan, sementara SDM, peralatan juga teknologi masih belum mencukupi. Keterbatasan-keterbatasan yang ada harus bisa diatasi dengan penyesuaian agar hasilnya tidak mengecewakan atas ekspektasi public.

Idealnya standar layana pencarian dan pertolongan harus setaraf dengan standar yang dijalankan pada IMO, ICAO dan INSARAG. Untuk bisa memenuhi capaian tersebut diperlukan adanya balai pelatihan wilayah timur, tengeh dan barat, pemenuhan sarana dan prasarana berstandar internasional, SDM yang professional dan teruji dan regulasi berlaku nasional, regional dan internasional.

Tercatat pada tahun 2024 terjadi  2.562 operasi SAR (7 kecelakaan pesawat udara, 869 kecelakaan kapal, 67 kecelakaan penanganan khusus, 146 bencana dan 1.473 kondisi membahayaakan jiwa manusia) dengan 41.049 total korban (38.871 selamat, 1.774 meninggal dan 458 hilang). Angaka tersebut menurun di tahun 2025, yakni 1.865 operasi SAR (3 kecelakaan pesawat udara, 667 kecelakaan kapal, 58 kecelakaan penanganan khusus, 121 bencana dan 1.213 kondisi membahayaakan jiwa manusia) dengan 8.430 total korban (6.720 selamat, 1.327 meninggal dan 383 hilang). Beberapa operasi SAR yang menjadi sorotan khusus diantaranya KMP Tunu Pratama, bencana banjir di Bali, WNA terjatuh di TNG Rinjani dan runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny.

Tantangan-tantangan itu bisa dijawab dengan upaya, kerjakeras, sinergitas dan totalitas hingga bisa mendaptkan capaian yang membanggakan. “Keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi diperlukan kejelian dalam merespon dan kepedulian dalam bertindak,” ungkap Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, S.IP., M.M., CHRMP.

Capaian BASARNAS diantaranya:

Medium Classified 2019

Penilaian  sangat baik system pemerintahan Berbasis elektronik

Penilaian sangat baik penghargaan system merit

Peringkat 8 besar terbaik se-asia pasifik sebagai tim SAR

Juara 2 anugerah reksa bandha sertifikasi barang milik negara

Penilaian “A” indeks penyelenggaraan pelayanan public

Opini WTP sebanyak 15 kali berturut-turut atas laporan keuangan Basarnas

Penilaian “AA” istimewa pada indeks reformasi hukum

Penilaian “AA” sangat memuaskan hasil pengawasan kearsipan

Penilaian dengan predikat informasi anugerah keterbukaan informasi public

Penilaian sangat baik  dalam indeks perencanaan pembangunan

Menurutnya menyelamatkan satu nyawa bukan hanya sekadar tugas, tetapi bentuk investasi negara terhadap masa depan bangsa. “Kita mungkin tidak bisa menyelamatkan semua, tapi setiap nyawa yang tertolong adalah kemenangan kemanusiaan,” tutupnya. 

Wawali Arya Wibawa Buka Parade Baleganjur se-Kota Denpasar Tahun 2025,

Ket foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Made Oka Cahyadi Wiguna saat menyerahkan Piagam Penghargaan serangkaian Pembukaan Parade Baleganjur se-Kota Denpasar di Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung, Denpasar, Sabtu (18/10). 

Jadi Wahana Kreativitas dan Aktivitas Seni Inovatif Generasi Muda. 

Laporan Reporter : Ajb 

Denpasar.  Bali Kini - Gelaran tahunan Parade Baleganjur se-Kota Denpasar secara resmi dibuka Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa di Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung, Denpasar, Sabtu (18/10) dan akan berlangsung hingga Minggu (19/10).  Pembukaan ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan kepada perwakilan 12 peserta yang akan unjuk kebolehan dalam memainkan gambelan baleganjur. Kegiatan yang merupakan rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kota Denpasar ini diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan aktivitas seni inovatif di kalangan generasi muda Denpasar. 

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Made Oka Cahyadi Wiguna, Ketua Komisi III DPRD Kota Denpasar, I Wayan Suadi Putra, Ketua Sabha  Upadesa Kota Denpasar, I Wayan Butuantara, Pimpinan OPD serta undangan lainya. 

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa usai membuka kegiatan mengatakan, Parade Baleganjur se-Kota Denpasar yang dilaksanakan hari ini merupakan wahana kreatifitas dan aktivitas inovatif generasi muda dalam melestarikan seni dan budaya Bali, khususnya Gambelan Baleganjur. Kegiatan ini tidak hanya menampilkan keindahan dan kekuatan seni baleganjur, tetapi juga sebagai ajang pembinaan bagi para peserta untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas mereka. 

"Melalui kegiatan ini, kita dapat melestarikan seni baleganjur dan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda akan pentingnya melestarikan budaya kita," ujar Arya Wibawa.

Lebih lanjut dijelaskan, Parade Baleganjur ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengekspresikan diri dan menunjukkan bakat generasi muda dalam penciptaan, memainkan dan kreativitas seni dan budaya. Parade Baleganjur ini juga menjadi ajang penting bagi para peserta untuk mempersiapkan diri menghadapi event yang lebih tinggi, seperti Pesta Kesenian Bali. 

"Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi generasi muda untuk terus berkarya dan meningkatkan kemampuan generasi dalam seni dan budaya, khususnya Gambelan Baleganjur yang sejalan dengan sepirit Hari Sumpah Pemuda," ujar Arya Wibawa. 

Kadis Kebudayaan Kota Denpasar, Raka Purwantara didampingi Kabid Kesenian, I Wayan Narta menjelaskan, Parade Baleganjur se-Kota Denpasar ini dilaksanakan serangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kota Denpasar Tahun 2025. Adapun kegiatan ini mengusung tema Wira Sinom Samskara yang bermakna bangkit bersama pemuda melestarikan seni dan budaya menuju Denpasar Maju. 

“Kegiatan Parade ini diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan aktivitas seni inovatif di kalangan generasi muda, sebagai penerus atau pewaris seni budaya yang tumbuh dan berkembang di jaman Globalisasi ini,” ujarnya 

Lebih lanjut dijelaskan, disamping sebagai ajang pembinaan dan pelestarian kesenian trasidional dalam rangka mewujudkan Kota Kreatif menuju Denpasar maju, kegiatan ini juga  menjadi sarana evaluasi dari semua pembinaan sekaa baleganjur yang ada di Kota Denpasar.

“Peserta parada ini nantinya menampilkan Seni Baleganjur dengan Tema Kepahlawanan/Heroik (Ajeg Yowana Sebagai Tulang Punggung Pemajuan Budaya) dengan Durasi waktu 8 - 10 menit, adapun pesertanya adalah sekaa baleganjur sebunan tingkat desa dinas/adat dan atau/banjar se- Kota Denpasar dengan ketentuan umur peserta antara 14 – 30 Tahun pada saat Parade berlangsung,” jelasnya 

Secara teknis Kabid Kesenian, Wayan Narta menambahkan, jumlah sekaa peserta parade tahun 2025 ini yakni sebanyak 12 sekaa. Beberapa unsur menjadi dasar pengamatan meliputi pada kegiatan tahun ini. Yakni Teknik (gegedig dan tetekep), Ide dan Gagasan, Struktur meliputi komposisi (pangawit, pangawak, pangecet), Kreativitas (pengembangan musikalitas dan originalitas garapan) serta Penampilan (ekspresi, gerak dan tabuh).

“Garapan Baleganjur tetap mempertahankan struktur tabuh Baleganjur tradisi yang dikembangkan (dikreasikan) dan atraksi yang disesuaikan dengan tema dan judul garapan. Sentuhan inovasi menjadi tolak ukur kreativitas, pola struktur lagu dikemas dalam satu kesatuan yang utuh tidak terpisahkan,” jelasnya 

Nantinya, seluruh peserta diberikan Piagam dan Jasa sebesar Rp. 15 juta dipotong pajak dan empat peserta terbaik akan diberikan uang tambahan sebesar Rp. 10 Juta dipotong pajak. 

Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara Hadiri Talk Show “Perempuan Berdaya

Laporan Reporter : Ayu 

Denpasar, Bali Kini - Istri Wali Kota Denpasar sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar,  Ny. Sagung Antari Jaya Negara, menghadiri Talk Show bertajuk “Perempuan Berdaya, Negara Berjaya” yang diselenggarakan oleh Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI) Provinsi Bali di Duta Orchid Garden, Sabtu (18/10).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pembina KPPI Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, dan dihadiri oleh ribuan perempuan dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga politisi perempuan lintas partai dari seluruh kabupaten/kota di Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, talk show seperti ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi kaum perempuan untuk terus berdaya dan berperan aktif di ranah publik maupun politik tanpa meninggalkan nilai-nilai dan kodratnya sebagai perempuan.

 “Perempuan memiliki potensi besar untuk bersanding sejajar dengan laki-laki dalam berbagai bidang. Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak perempuan yang terinspirasi untuk mengambil peran strategis dalam pembangunan bangsa,” ujar Ny. Antari Jaya Negara.

Sementara itu, Pembina KPPI Bali, Ny. Putri Koster, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wadah untuk mendorong kemajuan kaum perempuan, khususnya di bidang politik. Ia berharap para narasumber dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan yang mampu memperkuat kapasitas serta integritas perempuan di dunia politik.

“Kata berdaya berarti memiliki kekuatan. Kekuatan itu bersumber dari dalam diri (internal) dan dari luar diri (eksternal). Perempuan yang ingin berkiprah di ranah publik harus mampu membangun keduanya — memperkuat kapasitas diri sekaligus memperluas pengalaman dan interaksi sosial,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ny. Putri Koster menekankan bahwa perempuan tidak boleh merasa inferior di dunia politik. Menurutnya, setiap perempuan memiliki sisi maskulin dan feminin yang dapat disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi.

 “Politik memerlukan kecerdasan, taktik, dan strategi. Politisi sejati adalah sosok yang mampu berpikir cepat, cerdas, dan mencari solusi yang tepat bagi masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa keberadaan KPPI bukan untuk membentuk penari yang andal, melainkan melahirkan politisi perempuan yang tangguh dan berintegritas.

“Di KPPI, kita bersatu tanpa memandang warna bendera partai. Yang kita junjung adalah bendera merah putih. Setelah masa pemilu usai, mari kembali berbaur dengan masyarakat dan berkarya nyata tanpa saling menjatuhkan. Kita harus menumbuhkan semangat nasionalisme agar tidak mudah terpecah oleh isu-isu negatif, terutama di era digital,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPPI Provinsi Bali, Ni Wayan Sari Galung, menjelaskan bahwa KPPI merupakan wadah bagi perempuan lintas partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik serta mendorong keterwakilan minimal 30 persen di lembaga politik dan partai.

 “KPPI menghimpun perempuan dari berbagai partai politik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin memberikan motivasi dan inspirasi agar perempuan semakin percaya diri, bermental kuat, dan mampu menjadi pemimpin yang berintegritas,” ungkapnya. 

Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat perempuan di Bali agar terus berdaya, berpikir positif, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara. 

Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar Setujui Penetapan Dua Ranperda,

Ket foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat menghadiri Penutupan Rapat Paripurna ke-39 Masa Persidangan III DPRD Kota Denpasar yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede bersama Wakil Ketua, I Wayan Mariyana Wandhira dan Wakil Dr. Made Oka Cahyadi Wiguna di Gedung DPRD Kota Denpasar, Jumat (17/10/2025). 

Ranperda Penyertaan Modal Pada Bank BPD Bali dan Ranperda APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026

 

Denpasar,

Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar secara resmi menyetujui penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Penutupan Rapat Paripurna ke-39 Masa Persidangan III DPRD Kota Denpasar yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede bersama Wakil Ketua, I Wayan Mariyana Wandhira dan Wakil Dr. Made Oka Cahyadi Wiguna di Gedung DPRD Kota Denpasar, Jumat (17/10/2025). Keduanya yakni Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026. 

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Forkopimda Kota Denpasar, Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, serta stakeholder terkait lainya. 

Sebagai pembicara pertama, Fraksi Partai Golkar lewat juru bicaranya, I Gede Dwi Purnama Putra menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Denpasar atas Ranperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 agar dapat memberikan kontribusi secara langsung pada perekonomian daerah dan UMKM secara berkelanjutan.

“Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Denpasar menyatakan dengan ini dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Denpasar sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Fraksi PSI-Nasdem yang dibacakan Agus Wirajaya ini juga dapat menyetujui Ranperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 agar dapat menyegarkan program terkait Penerangan Jalan Umum serta meningkatkan alat musik gambelan dan modern terutama di SMP-SMP yang ada di Denpasar guna mendukung kegiatan seni budaya.

“Kami Fraksi PSI-Nasdem dapat menyetujui kedua Ranperda tersebut untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Denpasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Sebagai pembicara ketiga, Pandangan Umum Fraksi Gerindra yang dibacakan Drs. I Ketut Sudana mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Denpasar terutama kepada OPD Penghasil yang sudah bekerja keras sehingga berani merancang kenaikan pendapatan di tahun 2026 sebesar Rp. 40 Miliar, diharapkan jangan berpuas diri agar selalu berinovasi menggali potensi potensi pendapatan sehingga PAD Kota Denpasar konsisten dengan tren kenaikan pendapatan setiap tahunnya.

“Fraksi Gerindra DPRD Kota Denpasar dapat menerima dan menyetujui Ranperda Pemerintah Kota Denpasar tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Ranperda Kota Denpasar tentang APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Ditetapkan menjadi Perda sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ungkapnya.

Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan lewat juru bicaranya I Bagus Jagra Wibawa menyampaikan, dengan adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat tentu menjadi pemikiran kita bersama bagaimana kita mengatasi hal tersebut untuk kita bisa merealisasikan program strategis dan urgen Pemerintah Kota Denpasar, untuk itu kami mendorong OPD penghasil seperti Bapenda dan Perumda untuk terus berinovasi dan memaksimalkan potensi pajak daerah yang belum tersentuh dengan sistim digitalisasi disamping juga potensi pendapatan dari Retribusi Daerah.

“Akibat adanya pengurangan pendapatan tentu akan terjadi pergeseran anggaran, dalam pergeseran anggaran ini kami berharap tetap mengutamakan untuk dapat merealisasikan program prioritas, program pelayanan dasar dan pelayanan wajib serta program yang menyentuh masyarakat langsung,” ujarnya. 

Walikota Denpasar dalam pidato yang dibacakan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan bentuk nyata komitmen kita Dalam memperkuat struktur permodalan badan usaha milik daerah, yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. PT Bank Pembangunan Daerah Bali atau Bank BPD Bali bukan sekadar lembaga keuangan, tetapi juga instrumen pembangunan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi masyarakat Bali. 

Selanjutnya, terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026, bahwa Dalam penyusunan RAPBD tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Denpasar mengalami Pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah Pusat dibandingkan dengan Tahun anggaran 2025, yaitu sebesar Rp.244 miliar lebih. Kondisi ini menuntut penyesuaian pada sisi pendapatan, belanja maupun pengeluaran pembiayaan agar struktur anggaran tetap Seimbang dan program prioritas

tetap dapat dijalankan. 

Selain itu, bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu juga mengharuskan kita untuk melakukan reorientasi Kegiatan, terutama dalam penanganan dampak pasca bencana dan pemulihan Infrastruktur. Penyesuaian Terhadap RAPBD Tahun 2026 telah dilakukan dan juga telah dibahas dan disepakati pada Rapat kerja hari kamis, 16 Oktober 2025 lalu.

“Pada kesempatan ini saya sampaikan apresiasi yang setinggi tingginya dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat atas kesungguhan, kerja keras dan kerjasamanya sehingga rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Denpasar tahun anggaran 2026 dapat disepakati,” ungkap Arya Wibawa. 

Belum Optimal Setahun, Mesin RDF Milik PT Wisesa Ditarik untuk Perbaikan; Hanggar Belum Tersedia Jadi Kendala

Laporan Reporter : Ajb /Tim Lpt

Jembrana , Bali Kini - Mesin pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) milik PT Wisesa Global Solusindo yang terpasang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Peh, Banjar Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, rencananya akan ditarik kembali oleh pihak perusahaan.

Langkah tersebut diambil karena mesin yang didatangkan sejak Bulan juli  2024 itu tidak beroperasi secara optimal. Sejak tiba di Jembrana, mesin RDF tersebut hanya  berfungsi sekali. Selanjutnya tidak optimal  karena terkendala pada kebutuhan bahan baku sampah kering, sementara fasilitas pendukung seperti hanggar penyimpanan belum tersedia.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jembrana, I Dewa Ary Candra Wisnawa, membenarkan adanya rencana penarikan mesin oleh pihak perusahaan.

“Mesin RDF itu memang sejak datang baru sempat beroperasi sekali. Kendalanya pada kebutuhan sampah kering, sementara saat itu Pemkab belum memiliki hanggar atau tempat penampungan yang memadai,” jelasnya, Jumat (17/10).

Menurut Ary, Pemkab Jembrana tidak mengembalikan mesin tersebut, namun pihak PT Wisesa Global Solusindo sebagai pemilik berinisiatif untuk menariknya sementara guna dilakukan servis dan perawatan di Jakarta. Sedangkan untuk PKS dengan PT Wisesa sampai saat ini juga masih berlaku .

“Pihak perusahaan sempat datang ke kantor kami. Mereka menyampaikan bahwa karena mesin belum dipakai, akan dibawa ke Jakarta dulu untuk diperbaiki dan dirawat. Kami memahami itu, karena kalau dibiarkan di sini tanpa beroperasi juga akan rusak,” ujarnya.

Ia menambahkan, kendala utama mesin RDF adalah kebutuhan sampah kering dengan tingkat kelembapan sangat rendah. Kondisi tersebut sulit dipenuhi, terutama saat musim hujan.

“RDF itu tidak bisa bekerja maksimal jika bahan bakunya basah. Kalau terkena hujan, proses produksinya jadi percuma,” jelasnya.

Meski demikian, lanjut Ary, Pemkab Jembrana memastikan sistem pengolahan sampah berbasis RDF tetap akan diterapkan. Saat ini, pemerintah sedang membangun hanggar baru sekaligus menunggu pengadaan mesin RDF bantuan dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali.

“Kami sedang menyiapkan solusi. Saat ini sedang dibangun hanggar. Mesin RDF bantuan dari BKK Provinsi Bali juga sedang dalam proses pengadaan. Rencananya, pada akhir Desember nanti akan diuji coba terlebih dahulu,” terangnya.

Nantinya, imbuh Ary Pemkab akan mengevaluasi efektivitas mesin RDF baru tersebut. Jika hasilnya memadai, kemungkinan mesin milik PT Wisesa tidak lagi diperlukan.

“Setelah uji coba, baru kami putuskan apakah akan tetap menggunakan mesin RDF dari PT Wisesa sebagai pendukung, atau cukup dengan mesin baru dari BKK Provinsi Bali,” pungkasnya.

Ketua DPC PDIP, Komang Sanjaya : Catat Hatrik Kepemimpinan, Konsisten Bawa Tabanan Menuju Era Aman, Unggul, dan Madani

Laporan Reporter : Dearna / Tim Lpt 

Tabanan , Bali Kini - Kepemimpinan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., kembali mencatat sejarah baru. Dalam Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDI Perjuangan Bali dan Konferensi Cabang (Konfercab) DPC PDI Perjuangan Bali yang digelar di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Sabtu (18/10), Sanjaya resmi ditetapkan kembali sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan untuk masa bakti 2025–2030. Dengan demikian, Sanjaya mencatatkan hatrik kepemimpinan selama tiga periode berturut-turut, menegaskan kepercayaan partai dan masyarakat terhadap konsistensi arah kepemimpinannya.

Dalam surat keputusan yang dibacakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi DPP PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, seluruh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten/Kota se-Bali dipastikan tetap menjabat tanpa pergantian. Termasuk Sanjaya yang dinilai sukses menjaga soliditas internal partai, memperkuat konsolidasi kader, serta menyalurkan energi politiknya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Tabanan. Keputusan ini menandai stabilitas politik yang jarang terjadi di tingkat daerah, sekaligus memperlihatkan bagaimana kepemimpinan Sanjaya berakar kuat di tengah struktur kepartaian.

Terpilihnya kembali Sanjaya juga mencerminkan kuatnya hubungan sinergis antara kepemimpinan daerah dan pusat. Dengan posisi strategis sebagai Ketua DPC sekaligus Bupati Tabanan, Sanjaya mampu menjembatani kebijakan partai dengan implementasi nyata di lapangan. Yang berbeda, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) kini dijabat oleh Putu Eka Nurcahyadi, yang naik dari Ketua PAC Marga menjadi pengurus DPC setelah mencatat perolehan suara terbesar se-Bali. Konsistensi ini menjadikan Tabanan sebagai salah satu kabupaten yang paling solid secara politik di Bali, dengan perolehan suara PDI Perjuangan yang selalu dominan di setiap pemilu legislatif.

Dengan pengurus yang terlantik saat ini yaitu Wakil Bidang Kehormatan Partai I Made Dirga, S.Sos., Sekretaris I Nyoman Arnawa, S.Sos., serta Bendahara A.A. Nyoman Dharma Putra, S.Sos., struktur kepemimpinan DPC PDIP Tabanan semakin lengkap dan solid. Kehadiran jajaran ini memperkuat barisan kerja politik partai di tingkat daerah, memastikan roda organisasi berjalan harmonis, efektif, dan konsisten dalam mengawal visi partai serta kebijakan pro-rakyat.

Sinergi antara eksekutif dan legislatif di Tabanan pun terbukti solid. Dalam kepemimpinannya, Sanjaya terus mengedepankan harmoni dalam pengambilan kebijakan publik, di mana partai dan pemerintah daerah berjalan seirama menuju visi pembangunan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). Model kepemimpinan seperti ini menjadi cerminan nyata dari efektivitas politik PDI Perjuangan di tingkat lokal.

Sejalan dengan semangat perjuangan partai, Sanjaya juga menjaga hubungan erat dengan DPD PDI Perjuangan Bali yang dipimpin oleh Wayan Koster selaku Gubernur Bali. Keduanya menjadi simbol kepemimpinan yang berkesinambungan selama tiga periode berturut-turut, memperlihatkan kestabilan dan konsistensi perjuangan politik yang berpihak pada rakyat. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di Bali dibangun atas dasar kepercayaan, konsistensi, dan sinergi yang kuat.

Dalam arah kepemimpinannya, Sanjaya juga menegaskan bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi pengabdian kepada masyarakat. Visi besarnya menjadikan Tabanan sebagai kabupaten yang berdikari terus diwujudkan melalui program-program kerakyatan yang konkret. Mulai dari sektor pertanian, ekonomi kreatif, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, seluruhnya dijalankan dalam bingkai semangat gotong royong.

Kepemimpinan Sanjaya selama tiga periode juga menegaskan kemampuannya menjaga ritme politik dan pembangunan dengan stabil. Keberhasilan ini tidak hanya mengukuhkan dirinya sebagai figur politisi yang matang, tetapi juga sebagai pemimpin daerah yang berorientasi pada hasil. Keberlanjutan kebijakan dan kesinambungan program menjadi faktor kunci dalam menjaga Tabanan tetap berada pada jalur pembangunan yang berkeadilan.

Selain itu, keberhasilan PDI Perjuangan Tabanan di bawah kepemimpinan Sanjaya tidak lepas dari upaya menjaga ideologi partai agar tetap membumi di tengah masyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila dan gotong royong menjadi ruh utama dalam setiap langkah pembangunan yang dilakukan. Dalam hal ini, Sanjaya berhasil menjadikan Tabanan sebagai representasi dari kekuatan politik yang berpihak kepada rakyat kecil.

“Kepercayaan ini bukan sekadar mandat politik, tetapi juga amanah moral. Bersama seluruh jajaran partai dan masyarakat Tabanan, kami akan terus kompak bersatu, berjuang mewujudkan kabupaten yang Aman, Unggul, dan Madani, serta menjaga konsistensi perjuangan partai demi kesejahteraan rakyat.” sebutnya.

Gus Par Genjot Proyek Konservasi dan Air Bersih untuk Bangkitkan Candidasa

Laporan tim: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini - Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, tidak mau pariwisata di daerahnya terus tidur. Ia kini fokus menggarap Pantai Candidasa, yang dianggap sebagai wajah utama pariwisata Karangasem.

​Bupati yang akrab disapa Gus Par ini bertemu dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida untuk membahas dua hal penting. Penataan ulang kawasan pantai dan penyediaan air bersih.

​Dalam pertemuan tersebut, Bupati Gus Par mendesak percepatan proyek besar bernama Candidasa Beach Conservation Project (BBCP) Phase II. Proyek ini punya tugas ganda: melindungi garis pantai sepanjang 5,6 kilometer dari abrasi (pengikisan oleh laut) dan sekaligus memperindah kawasan wisata.

​"Candidasa adalah wajah pariwisata Karangasem. Kami ingin kawasan ini hidup lagi, tertata rapi dan bisa menarik banyak turis seperti dulu," kata Bupati Gus Par.

​Proyek perbaikan ini tidak hanya membangun penahan ombak, tetapi juga akan membuat jalan setapak baru, fasilitas umum dan menata lingkungan pantai agar lebih nyaman. Bupati ingin penataan ini melibatkan pemilik hotel, perhimpunan pariwisata (PHRI) dan warga setempat.

​Selain itu, lahan wantilan (balai desa) di sebelah Kolam Lotus Candidasa yang kini terbengkalai diusulkan agar diubah menjadi kantor informasi pariwisata. Tujuannya agar wisatawan mudah mendapat informasi dan promosi wisata Karangasem jadi lebih kuat.

​Air Bersih Jadi Kunci Utama

​Pariwisata dan warga tentu butuh air. Bupati Gus Par juga menekankan pentingnya mengatasi masalah air bersih yang masih jadi kendala di beberapa wilayah. ​Saat ini, sumber air dari program SPAB Telagawaja punya potensi air 460 liter per detik, tapi baru sekitar 115 liter per detik yang dipakai.

Bupati meminta BWS Bali Penida bergerak cepat agar suplai air bersih bisa diperluas ke daerah-daerah yang sering kekeringan.

​"Tujuan kami sederhana: pariwisata Karangasem harus hidup kembali. Pemerintah tidak hanya membangun, tapi juga memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," pungkas Bupati Parwata.

Langkah ini menunjukkan fokus Pemkab Karangasem untuk menjadikan infrastruktur dasar sebagai fondasi kuat kebangkitan sektor pariwisata daerah. (Rls/Ami)

Bupati Karangasem Kukuhkan Bunda PAUD dan Ketua TP-PKK: Perkuat Fondasi Keluarga dan Pendidikan Anak Usia Dini

 Laporan tim: Gusti Ayu Purnamiasih

​

Karangasem, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Karangasem menegaskan kembali komitmennya dalam memperkuat sektor pendidikan anak usia dini (PAUD) dan ketahanan keluarga. Langkah ini ditandai dengan Pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten Karangasem, Nyonya Mas Parwata, yang kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan delapan Bunda PAUD Kecamatan, serta pelantikan enam Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan periode 2025-2031.

​Acara yang dipimpin langsung oleh Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, tersebut berlangsung khidmat di Gedung Sabha Prakerthi Nadi Kantor Bupati Karangasem, Jumat (17/10/2025). Enam Ketua TP-PKK yang dilantik berasal dari Kecamatan Rendang, Abang, Sidemen, Selat, Karangasem dan Kubu. Dua kecamatan lainnya (Manggis dan Bebandem) tidak melakukan pelantikan karena posisi camat masih dijabat oleh pejabat sebelumnya.

​Dalam sambutannya, Bupati Gus Par menyoroti peran strategis dari kedua jabatan ini. Ia menyebut Bunda PAUD dan Ketua TP-PKK sebagai sosok penggerak, motivator, dan inspirator dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menguatkan peran keluarga.

​"Pelantikan pada hari ini bukan hanya sebuah seremonial, tetapi sebuah komitmen bersama untuk menghadirkan layanan PAUD yang holistik, integratif dan berkesinambungan, serta menumbuhkan ketahanan keluarga sesuai dengan 10 program pokok PKK," tegas Bupati Gus Par.

​

​Bupati Gus Par juga menyampaikan tiga mandat utama kepada Bunda PAUD dan Ketua TP-PKK yang baru dilantik. Mandat ini mencakup kerangka kerja yang sinergis dan terintegrasi dengan visi pembangunan daerah.

​Pertama, para pejabat yang baru dikukuhkan ini diwajibkan menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan akses dan mutu PAUD, serta menjadi pionir kesejahteraan keluarga melalui program "Hatinya PKK" (Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman).

​Kedua, adanya kewajiban untuk mendorong keterlibatan orang tua dan masyarakat secara aktif dalam mendukung tumbuh kembang anak. ​Terakhir, mereka harus menguatkan sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga dunia usaha.

​"Mari kita jadikan momentum pelantikan ini sebagai langkah awal untuk semakin memperkuat gerakan PAUD berkualitas di seluruh kabupaten dan kecamatan. Mencapai kondisi anak-anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berkarakter adalah kunci bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045," tutup Bupati Gus Par, menekankan bahwa investasi pada anak usia dini adalah investasi untuk masa depan bangsa.

​Pengukuhan dan pelantikan ini diharapkan menjadi lokomotif pergerakan di tingkat desa dan kecamatan, memastikan 10 program pokok PKK terlaksana dan menjadikan PAUD sebagai fondasi kuat bagi generasi penerus Karangasem. (Rls)

BUTUH SOLUSI APLIKATIF BERKELANJUTAN GUNA MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN SEKTOR PERIKANAN

Laporan Reporter : Nengah ML.

DENPASAR,  BALAI KINI  - Dekan Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi (FPST) Universitas Warmadewa (Unwar), Prof. Dr. Ir Luh Suriati, M.Si menegaskan bahwa Indonesia sangat membutuhkan solusi yang aplikatif dan berkelanjutan guna mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional.  Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Seminar Nasional secara daring bertema "Optimalisasi Potensi Perikanan dan Kelautan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional Berkelanjutan" pada Sabtu (18/10).

Suriati menyoroti bahwa sektor perikanan dan kelautan memiliki peran yang sangat strategis di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan penurunan sumber daya alam. "Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kekayaan laut yang melimpah, memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor ini. Namun, ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan makanan, tetapi juga mencakup aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan sumber daya," ujar Suriati.

Oleh karena itu, diperlukan cara-cara inovatif dalam mengelola sumber daya perikanan dan kelautan. Solusi yang ditekankan harus mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik budidaya, manajemen sumber daya, hingga kebijakan yang mendukung.

Suriati secara khusus mendorong terciptanya kolaborasi yang kuat antara akademisi, pemerintah, dan sektor swasta. "Kami berharap, melalui diskusi ini, kita dapat menemukan solusi-solusi yang aplikatif dan berkelanjutan. Selain itu, kami juga ingin mendorong sinergi dalam pengembangan sektor ini," tambahnya.

Ia mengingatkan bahwa upaya optimalisasi tidak boleh semata-mata berorientasi pada aspek ekonomi. "Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga ramah lingkungan dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, kita dapat mewariskan sumber daya yang berkelanjutan bagi generasi mendatang," tegasnya.

Arman, S.Pi dari Direktorat Kepelabuhan, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Pelabuhan Umum Benoa mengatakan terdapat beragam tantangan yang dihadapi dalam sektor perikanan tangkap. Tantangan pertama berfokus pada kondisi stok ikan dan praktik penangkapan. Saat ini, terjadi peningkatan jumlah kapal, yang ironisnya tidak diimbangi dengan hasil yang memuaskan. Nelayan semakin sulit mendapatkan ikan, ukuran ikan yang tertangkap pun cenderung semakin kecil, mengindikasikan adanya tekanan pada stok. 

Selain itu, praktik penangkapan seringkali lebih berorientasi pada jumlah tangkapan (sebanyak-banyaknya), bukan pada upaya menjaga mutu hasil tangkapan setinggi-tingginya. “Seharusnya walaupun hasil tangkapan sedikit tapi mutu tinggi, sehingga tentu pendapatan makin banyak” ungkap Arman.

Menurut Arman, tantangan berikutnya berkaitan dengan inefisiensi dalam operasi penangkapan. Daerah penangkapan ikan (DPI) yang harus dijangkau nelayan menjadi semakin jauh, mengakibatkan waktu trip (pelayaran) yang makin lama. Kombinasi dari faktor-faktor ini menyebabkan usaha perikanan menjadi tidak efisien.

Sektor perikanan tangkap juga menghadapi masalah sosial berupa konflik horizontal antar-nelayan. Konflik ini seringkali dipicu oleh perbedaan dalam penggunaan Daerah Penangkapan Ikan (DPI) dan jenis Alat Penangkapan Ikan (API) yang digunakan.

Arman juga menyebuatkan tantangan krusial adalah tingginya operasional penangkapan ikan yang melanggar ketentuan hukum (sering dikaitkan dengan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing atau IUU Fishing). Pelanggaran tersebut meliputi pengoperasian kapal yang tidak berizin, kapal yang melanggar jalur penangkapan ikan yang telah ditetapkan dan penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API) yang dilarang karena merusak lingkungan atau tidak selektif.

Pertukaran Pemuda Antarprovinsi di Gianyar Resmi Ditutup, Wagub Giri Prasta Tekankan Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah

Laporan Reporter : Tim Lpt

GIANYAR , BALI KINI – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta secara resmi menutup kegiatan Pertukaran Pemuda Antarprovinsi (PPAP) Zona Wilayah Tengah di Puri Agung Peliatan, Ubud, Gianyar, Rabu (15/10) petang. Acara yang berlangsung meriah ini menandai berakhirnya rangkaian kegiatan kepemudaan yang telah digelar sejak awal Oktober 2025.

Sebanyak 35 peserta dari 34 provinsi di Indonesia mengikuti program PPAP yang berfokus pada penguatan semangat kebangsaan, gotong royong, dan kepemimpinan lintas daerah. Selama kegiatan, para peserta terlibat dalam aktivitas sosial dan pemberdayaan masyarakat di tiga desa di Kabupaten Gianyar.

Dalam sambutannya, Wagub Giri Prasta menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk terus mendorong peran generasi muda dalam pembangunan daerah. Ia menilai pemuda memiliki posisi strategis dalam menjawab tantangan zaman, terutama di era digital dan transformasi teknologi.

"Kita sangat mendukung kegiatan kepemudaan seperti ini. Pemprov Bali sedang mencanangkan optimalisasi smart village, dan kami harapkan para pemuda ikut ambil bagian. Program pertukaran pemuda seperti ini sangat bagus untuk memperluas wawasan dan membentuk karakter generasi muda,” ujar Giri Prasta.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan anak muda menghadapi perubahan global yang semakin cepat, mulai dari era industri 4.0 hingga menuju 6.0 yang ditandai kemajuan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan neuroscience.

"Anak-anak muda harus cepat beradaptasi. Dengan teknologi, yang cepat akan menang — tidak ada ruang bagi yang lambat,” tegasnya.

Wagub Giri Prasta menambahkan, Pemerintah Provinsi Bali akan terus melibatkan pemuda dalam berbagai program pembangunan, termasuk dalam penyusunan APBD dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis start-up. Ia berharap generasi muda Bali menjadi pelopor kemajuan daerah yang berkarakter Pancasila dan berdaya saing global.

 “Ke depan, pemuda akan dilibatkan dalam penyusunan kebijakan daerah. Mereka harus menjadi duta perubahan dan motor penggerak kemajuan Bali,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wagub juga mengutip pesan Bung Karno yang legendaris: “Berikan saya sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncang dunia.” Menurutnya, kutipan tersebut relevan untuk meneguhkan keyakinan bahwa masa depan bangsa ada di tangan pemuda yang cerdas, tangguh, dan berintegritas.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Gianyar I Putu Bagus Padmanegara menyampaikan apresiasi atas perhatian besar Pemerintah Provinsi Bali terhadap pengembangan generasi muda. Menurutnya, pemilihan Bali sebagai tuan rumah PPAP menjadi bukti pengakuan terhadap kualitas dan semangat kepemudaan di daerah ini.

 “Bali dipilih karena memiliki indeks pembangunan Pemuda tertinggi kedua secara nasional dan kultur kepemudaan yang kuat lewat keberadaan sekaa teruna-truni. Kehadiran Bapak Wagub menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap gerakan kepemudaan,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI, Yohan, menilai kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas antardaerah dan menumbuhkan semangat kebersamaan lintas budaya.

"Gotong royong dan kebersamaan tumbuh kuat di Bali, khususnya di Gianyar. Dengan jumlah pemuda Indonesia mencapai lebih dari 64 juta orang, mereka adalah calon pemimpin bangsa yang harus disiapkan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional,” kata Yohan.

Acara penutupan diakhiri dengan pertunjukan seni budaya dari para peserta yang menampilkan busana adat dan tarian khas 34 provinsi. Suasana penuh semangat dan kebersamaan menjadi penutup yang indah bagi program PPAP Zona Wilayah Tengah tahun ini.

Kegiatan Pertukaran Pemuda Antarprovinsi di Gianyar diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus memperkuat kolaborasi lintas daerah dalam membangun generasi muda Indonesia yang inovatif, berkarakter, dan siap bersaing di kancah global.