Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2026

Klungkung , Bali Kini - Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra menjalani pendataan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2026, dirumah dinasnya, Rabu (11/2). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) kali ini diinsiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS). 

OJK Bali, I Gusti Bagus Wijaya menyampaikan bahwa pendataan lapangan dimulai dari 4 s/d 18 Februari 2026. Secara kebetulan keluarga Wabub Tjok Surya terpilih sebagai responden dan putri semata wayangnya selaku responden akhir. Survey bertujuan untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi masyarakat. 

Literasi merupakan pemahamanan dan pengetahuan terhadap produk keuangan seperti Perbankan, Asuransi dan lain lain sedangkan inklusi merupakan tingkat penggunaan kepemilikan produk jasa keuangan seperti tabungan, deposito, giro dan lain lain.

Di Kabupaten Klungkung, Keluarga Wabup Tjok Surya menjadi salah satu responden bersama 210KK responden lainnya. 

"Demi keberhasilan program nasional ini saya berharapan kepada masyarakat supaya menerima petugas responden dengan baik, Mari kita sukseskan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2026," ujar Wabup Tjok Surya.

Akuatik Indonesia Kabupaten Klungkung Siap Gelar Kejurda Akuatik Indonesia Provinsi Bali Tahun 2026

Klungkung , Bali Kini - Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra menerima audiensi dari jajaran pengurus Cabang Olahraga ( Cabor) Akuatik Indonesia Kabupaten Klungkung di ruang kerjanya, Rabu (11/2). Kehadiran rombongan yang dipimpin oleh Ketua Harian Akuatik Indonesia Kabupaten Klungkung Agus Pradnyana ini terkait pelaksanaan Kejurda Akuatik Indonesia Provinsi Bali Tahun 2026 di kolam renang Wisata Tirta Srinadi pada 14 dan 15 Pebruari 2026.

Dalam audiensi tersebut, Agus Ppradnyana yangbjuga selaku Ketua Panitia Kejurda menyampaikan berbagai persiapan yang telah dilakukan, termasuk kesiapan teknis penyelenggaraan, koordinasi dengan berbagai pihak, serta dukungan yang telah diterima dari stakeholder dan instansi terkait guna menyukseskan kegiatan tersebut.

Bapak Wakil Bupati Klungkung menyambut baik dan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kejurda Akuatik ini. Beliau berharap melalui ajang Kejuaraan Daerah ini dapat lahir atlet-atlet renang terbaik yang nantinya mampu mewakili Bali pada ajang Kejuaraan Nasional mendatang. Selain itu, beliau juga mendorong agar para atlet Kabupaten Klungkung dapat memberikan prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah.

“Astungkara, jika tidak ada halangan saya akan hadir dalam pembukaan Kejurda tersebut,” pungkas Bapak Wakil Bupati Klungkung.

Wali Kota Denpasar Jaya Negara Hadiri Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika, OHD dan KTB di Kajari Denpasar

Ket. Foto :

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara turut serta melakukan pemusnahan Barang Bukti (BB) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tahun 2026, di halaman kantor Kejari Denpasar, Rabu (11/2). 

Denpasar, Bali Kini - Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Denpasar melakukan pemusnahan Barang Bukti (BB) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tahun 2026, di halaman kantor Kejari Denpasar, Rabu (11/2). Hadir langsung sekaligus menjadi saksi dalam kegiatan pemusnahan tersebut, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara. 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Denpasar dan seluruh jajaran aparat hukum, atas segala upaya penegakan hukum di Kota Denpasar.

Jaya Negara kemudian melanjutkan, Pemerintah Kota Denpasar, juga berkomitmen untuk mendukung penegakan supremasi hukum khususnya yang ada di wilayah Kota Denpasar. Hal ini guna mewujudkan Kota Denpasar yang aman, nyaman dan tertib. 

"Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar saya mengucapkan terima kasih kepada aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Denpasar yang telah membantu Pemerintah Kota Denpasar dalam memberantas pelaku kejahatan seperti peredaran narkoba, pencurian atau hal lain yang melanggar hukum. Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kolaborasi guna mendukung upaya pencegahan maupun penindakan hukum di wilayah Kota Denpasar,” kata Jaya Negara.

 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Denpasar, Trimo, S.H, M.H pada kesempatan yang sama mengatakan, dari total keseluruhan perkara berkekuatan hukum tetap dan dimusnahkan pada hari ini, terdapat 4 perkara yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA), terdiri dari 3 WNA Amerika Serikat, dan 1 WNA Perancis.

Lebih jauh, Trimo menjelaskan, adapun jumlah BB yang dimusnahkan saat itu berasal dari 140 Tindak Pindak Narkotika, 31 Tindak Pidana Orang, Harta, dan Dokumen (OHD), dan 34 Tindak Pidana KTB. Secara terperinci, masing-masing BB itu terdiri dari, sabu seberat 7.641 gram, ekstasi sebanyak 5.049 butir, ganja seberat 6.737 gram, inex sebanyak 163 butir, kokain seberat 3 gram, dan obat-obatan sebanyak 2.047 buah. 

Selain itu, terdapat juga 81 buah telepon genggam, 1 buah tab, alat-alat narkotika, berbagai jenis pakaian, serta berbagai jenis tas yang biasanya digunakan sebagai alat dalam pelanggaran tindak pidana narkotika, pencurian, kekerasan dan sebagainya. Ada juga 7 buah senjata tajam berupa berbagai jenis pisau. 

"Pemusnahan BB ini menjadi salah satu bentuk integral dari tugas Kejaksaan sebagai aparat hukum. Dengan terlaksananya pemusnahan terhadap barang bukti hari ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap barang bukti," tutup Trimo. (Win)

Wawali Arya Wibawa Hadiri Karya Ngenteg Linggih di Sanggah Paibon Sentana Dalem Tarukan Pedungan.

Denpasar, Bali Kini - Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menghadiri pelaksanaan Karya Ngenteg Linggih Pedudusan Alit dan Caru Rsi Gana di Sanggah Paibon Sentana Dalem Tarukan, Banjar Sawah, Desa Pakraman Pedungan, Rabu (11/2). Kehadiran Wakil Wali Kota Arya Wibawa disambut para pengempon dan pratisentana setempat yang tengah melaksanakan puncak karya dengan khidmat. Upacara ini merupakan bagian dari rangkaian yadnya yang bertujuan untuk menyucikan serta melinggihkan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam manifestasi-Nya di tempat suci tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Wawali Arya Wibawa mengatakan bahwa upacara Ngenteg Linggih merupakan prosesi sakral untuk melinggihkan Ida Sang Hyang Widhi Wasa pada stana-Nya.

“Upacara ini merupakan prosesi untuk melinggihkan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam manifestasi-Nya di tempat suci. Serta memohon kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa agar berkenan menetapkan stana-Nya (ngenteg), sehingga dapat memberikan perlindungan, keharmonisan, dan kesejahteraan bagi keluarga besar (pratisentana),” jelasnya.

Lebih lanjut Arya Wibawa mengapresiasi kekompakan krama pengempon yang secara gotong royong mempersiapkan dan melaksanakan karya tersebut. Ia berharap melalui pelaksanaan yadnya ini, seluruh sentana senantiasa dianugerahi kerahayuan dan kerukunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Ketua Panitia Karya, I Nyoman Kariasa, menjelaskan bahwa rangkaian karya telah dimulai sejak 30 Januari lalu yang diawali dengan upacara Mapiuning, nuasen karya, dan nancep. Pada hari ini Buda Cemeng Menail

dilaksanakan puncak karya berupa pecaruan Rsi Gana, Puja Wali, serta Ilen-ilen Mangku yang dipuput oleh dua sulinggih, yakni Ida Pedanda Gerya Pemeregan dan Ida Pedanda Tegal Telaga.

“Selanjutnya pelaksanaan upacara Negara Gunung, Mebendu, dan Nyinep akan berlangsung pada 14 Februari mendatang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, karya Ngenteg Linggih terakhir kali dilaksanakan sekitar 15 tahun lalu. Mengingat telah cukup lama, maka kali ini sekaligus dilaksanakan upacara ngelinggihang 33 Dewa Pitra yang akan distanakan di sanggah tersebut.

Sanggah Paibon Sentana Dalem Tarukan ini diempon oleh 43 kepala keluarga dengan jumlah keseluruhan sekitar 250 jiwa. Melalui pelaksanaan karya ini, pihaknya berharap seluruh pratisentana senantiasa mendapatkan kerahayuan sareng sami serta limpahan anugerah Ida Sang Hyang Widhi Wasa. (Ayu).

Resmikan Bedah Warung, Bupati Kembang Apresiasi BUMDesma Asta Buana Sejahtera

Jembrana , Bali Kini – Sinergi lintas sektor dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali ditunjukkan di Kabupaten Jembrana. BUMDesa Bersama (BUMDesma) Asta Buana Sejahtera, Kecamatan Pekutatan, menyalurkan bantuan sosial berupa program bedah rumah dan bedah warung yang bersumber dari Sisa Hasil Usaha (SHU) Pengelolaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) tahun 2025.

Dari SHU yang berhasil dibukukan tahun ini, BUMDesma menyisihkan anggaran sebesar Rp 85 juta untuk merealisasikan dua unit bedah rumah dan satu unit bedah warung. Program tersebut menjadi wujud komitmen BUMDesma dalam menjalankan fungsi sosial sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat desa.

Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Ia hadir langsung meresmikan program bedah warung di Banjar Arca, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Rabu (11/2).

Menurutnya, capaian BUMDesma Pekutatan yang sudah mampu menghasilkan SHU dan berkontribusi kembali kepada masyarakat patut diapresiasi. “Tahun 2025 ini BUMDesma Kecamatan Pekutatan sudah bisa menghasilkan SHU dan hari ini sudah bisa memberikan partisipasinya kepada masyarakat sekaligus mendukung program pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program bedah warung memiliki tujuan khusus, yakni meningkatkan ekonomi masyarakat kecil yang memang menggantungkan hidup dari usaha berdagang. Bantuan diberikan kepada warga yang telah memiliki cikal bakal usaha warung, namun kondisinya dinilai kurang layak.

“Harus ada warung kecil yang memang faktanya sehari-hari berjualan, tetapi kondisinya kurang layak. Maka kita sentuh bersama-sama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga BUMDesma, CSR perusahaan, termasuk Bank BPD,” jelasnya. Tahun sebelumnya, bantuan serupa juga didukung Bank BPD sebanyak 10 unit.

Bupati berharap, melalui sentuhan tersebut, warung-warung desa bisa naik kelas dan mampu bersaing dengan toko-toko lain, termasuk toko modern yang kian menjamur.

Ia juga mengingatkan para penerima bantuan agar menjaga kebersihan dan manajemen usaha. “Berjualan harus bersih, murah senyum dan ramah. Dagangan harus tertata rapi, pencahayaan bagus, produk kedaluwarsa diperhatikan. Warungnya bersih dan manajemennya juga harus baik. Harus punya ciri atau tematik dalam berdagang,” pesannya.

Sementara itu, salah satu penerima bantuan bedah warung, Ni Ketut Tasni asal Banjar Arca, Desa Pulukan, mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Selain renovasi warung, ia juga memperoleh tambahan modal usaha sebesar Rp 1 juta.

“Terima kasih Bapak Bupati sudah memberikan bedah warung dan modal. Warung saya sekarang jadi bagus dan lebih nyaman untuk berjualan,” ujarnya. (*)

Buka Musrenbang 2027, Jembrana Usung Konsep ‘Empati Fiskal’ dan Dorong Pemuda Jadi Mitra Strategis Pembangunan

JEMBRANA , BALI KINI  – Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tanggal 11/02/2026 tingkat Kecamatan di Kecamatan Jembrana dan Kecamatan Negara tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Musrenbang ini mengambil tema Transformasi Teknologi dalam Empati Fiskal untuk Kemandirian Industri, Perdagangan dan Ketahanan Pangan menuju Jembrana Maju, Harmoni dan Bermartabat. 

Wabup Ipat dalam sambutannya, menekankan dua prinsip utama yang menjadi kompas pembangunan Jembrana tahun 2027 yaitu Empati Fiskal dan Transformasi Teknologi. Empati Fiskal dimaksud dengan menegaskan bahwa anggaran daerah tidak boleh sekadar menjadi angka di atas kertas. Anggaran harus memiliki "rasa" dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam membantu kelompok lemah dan menggerakkan ekonomi desa. Transformasi Teknologi dimaksud dengan  mendorong seluruh lapisan birokrasi dan ekonomi rakyat untuk meninggalkan cara lama dan memanfaatkan teknologi guna mempercepat layanan publik serta meningkatkan produktivitas ekonomi.

​

Pangan, Hilirisasi, dan Jati Diri menjadi poin  krusial dalam Musrenbang ini. Satu hal yang menjadi sorotan utama adalah komitmen pemerintah untuk melibatkan generasi muda secara lebih inklusif. Dengan populasi pemuda yang mencapai lebih dari 40% di Jembrana, mereka tidak lagi dipandang sebagai pelengkap atau penonton, melainkan mitra strategis dalam perencanaan daerah. Seluruh perangkat daerah diinstruksikan untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi ide dan kreativitas pemuda.

​

"Mari Pemuda Jembrana terlibat berkolaborasi, dan membangun bersama pemerintah. Seluruh perangkat daerah: buka ruang seluas-luasnya bagi gagasan pemuda dan masyarakat. Jadikan Musrenbang ini ruang dialog, bukan ruang formalitas," ungkap Wabup Ipat. 

Wabup Ipat juga menghimbau para Delegasi dari Desa dan Kelurahan untuk mengusulkan program yang benar-benar dibutuhkan, menyelaraskan dengan prioritas kabupaten demi efisiensi anggaran, serta mengawal usulan tersebut hingga terealisasi.

​

"Saya tidak ingin Musrenbang hanya selesai hari ini sebagai formalitas, tapi hasilnya harus benar-benar dirasakan masyarakat di tahun-tahun mendatang," pungkasnya saat membuka acara dengan resmi.

Buka Bulan Bahasa Bali VIII di Jembrana, Wabup Ipat Ajak Generasi Muda Lestarikan Bahasa Ibu

Jembrana , Bali Kini – Dalam upaya melestarikan kebudayaan Bali, Pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar Bulan Bahasa Bali ke-VIII Tahun 2026, Selasa (10/2), bertempat di Wantilan Pura Majapahit. Kegiatan tahunan ini mengusung tema “Atma Kerthi, Udiana Purnaning Jiwa”.

Tema tersebut dimaknai sebagai altar pemuliaan bahasa, aksara, dan sastra Bali sebagai taman spiritual dalam membangun jiwa yang maha sempurna. Melalui Bulan Bahasa Bali, nilai-nilai luhur warisan leluhur terus ditanamkan kepada generasi muda agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

Beragam lomba (wimbakrama) digelar dalam kegiatan ini dengan melibatkan siswa-siswi dari tingkat SD hingga SMA/SMK, serta unsur masyarakat adat. Adapun cabang yang dilombakan antara lain Nyurat Aksara Bali untuk peserta SD, Nyurat Lontar bagi peserta SMP, Debat (Wiwada) Mabasa Bali serta Ngwacen Lontar untuk peserta SMA/SMK, Masatua Krama Istri peserta Pakis Bali, Dharma Wacana, hingga Pidarta Basa Bali bagi Prajuru Adat.

Pembukaan Bulan Bahasa Bali ke-VIII ini dihadiri Wakil Bupati Jembrana IGN Patriana Krisna (Ipat), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana, Ketua PHDI Kabupaten Jembrana, serta sejumlah undangan lainnya.

Wabup Ipat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta, khususnya generasi muda, dalam mengikuti rangkaian kegiatan Bulan Bahasa Bali. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga dan mengaplikasikan budaya Bali dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya merasa bangga melihat semangat generasi muda mengikuti kegiatan ini. Harapannya ke depan semakin banyak anak muda yang aktif serta mampu mengaplikasikan budaya Bali dalam keseharian,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wabup Ipat menegaskan Bulan Bahasa Bali merupakan momentum berbakti kepada leluhur melalui pelestarian bahasa dan sastra Bali. Ia berharap kegiatan ini menjadi upaya berkelanjutan dalam menjaga eksistensi bahasa dan sastra Bali agar tetap hidup sepanjang masa.

“Kegiatan ini diikuti dengan sangat baik. Bagaimana bahasa Bali bisa terus lestari, karena sastra dan bahasa Bali merupakan warisan leluhur yang telah dikenal hingga mancanegara,” tandasnya. (*)

Sekda Bangli Serahkan SK Pensiun dan Dana Taspen, BKPSDM Perkuat Layanan 'One Stop Service'

​Bangli , Bali Kini – Pemerintah Kabupaten Bangli menggelar acara Sosialisasi Calon Pensiunan sekaligus Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pensiun  secara simbolis di Gedung Bukti Mukti Bhakti (BMB) Kantor Bupati Bangli, Rabu (11/2/2026). Acara ini merupakan wujud apresiasi pemerintah atas dedikasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memasuki masa purna tugas.

​Hadir mewakili Bupati Bangli, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangli, I Dewa Bagus Riana Putra, bersama Kepala BKPSDM Kabupaten Bangli, I Made Mahindra Putra, serta perwakilan dari PT Taspen Cabang Denpasar dan Bank BPD Bali Cabang Bangli.

​Dalam laporannya, Kepala BKPSDM Bangli, I Made Mahindra Putra,  mengungkapkan bahwa pihaknya terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian melalui digitalisasi. Saat ini, seluruh layanan kepegawaian di Bangli telah berbasis aplikasi (SIMPEG dan SIASN BKN) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efisien dan semakin efektif (Good Governance) Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bangli tahun 2025-2029 yaitu: "Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru Di Kabupaten Bangli,

 "Bangli Jengah" Pesaje Ngayah.

​"Kami memiliki inovasi layanan pensiun One Stop Service. Segala pengurusan administrasi hingga hak-hak ketaspenan cukup dilakukan di BKPSDM. Calon pensiun tidak perlu lagi mengurus ke berbagai tempat karena kami sudah bersinergi dengan Bank BPD Bali dan PT Taspen," ujar Mahindra Putra.

​Ia juga memaparkan data statistik ASN di Bangli yang saat ini berjumlah 5.866 orang, terdiri dari 3.694 PNS, 664 PPPK, dan 1.508 PPPK Paruh Waktu. Tercatat, jumlah pensiunan pada tahun 2025 sebanyak 226 orang dan pada tahun 2026 sebanyak 118 orang.

​Sementara itu, Sekda Bangli I Dewa Bagus Riana Putra, saat membacakan sambutan Bupati Bangli, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para PNS yang purna tugas atas pengabdian dan etos kerja yang tinggi selama ini.

​"Pemerintah merasa kehilangan sosok PNS yang andal. Saya berharap kedisiplinan dan keteladanan yang Bapak/Ibu tunjukkan selama ini dapat menjadi contoh bagi junior yang masih aktif mengabdi," ungkapnya.

​Lebih lanjut, Sekda memberikan apresiasi kepada PT Taspen dan Bank BPD Bali atas koordinasi yang baik sehingga pemenuhan hak-hak pensiunan dapat berjalan lancar tanpa keterlambatan. Ia berharap para pensiunan dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dan tetap produktif di tengah masyarakat.

​" Selamat menjalani masa purna tugas bersama keluarga. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan jasmani serta rohani. Saya yakin, meskipun sudah pensiun, semangat untuk berkarya di tengah masyarakat tidak akan pernah luntur," tutup I Dewa Bagus Riana Putra

LPG 3 kg Langka, Disperindag Gelar Rakor Bersama

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini  - Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan LPG ukuran 3 kilogram belakangan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Denpasar langsung menggelar rapat koordinasi (Rakor). Dilibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Pertamina, Hiswana Migas, Polresta Denpasar, agen perwakilan perwilayah.

Kepala Disperindag Kota Denpasar, Ni Wayan Sri Utari, menegaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan mencari solusi cepat atas informasi kelangkaan gas melon atau gas 3 kg di lapangan. 

Salah satu kendala utama adalah tidak adanya penambahan kuota LPG 3 kg, sementara pertumbuhan penduduk dan kepadatan di Denpasar terus meningkat. 

Pihaknya berharap dari Rakor ini, mendapatkan solusi bersama mengingat pembelian LPG 3 kg tidak ada batasan sepanjang pembeli bisa menunjukkan KTP. "Terpenting peruntukannya jelas untuk rumah tangga dan UMKM kecil yang digunakan memasak," ujar Sri Utari.

Ia mengingatkan kembali mengenai delapan jenis usaha yang dilarang menggunakan LPG subsidi, yakni usaha peternakan, pertanian, tani tembakau, jasa las, batik, binatu (laundry), hotel, dan restoran. Namun belum ada larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), terkait penggunaan gas LPG 3 kg yang subsidi ini.

Menanggapi isu kelangkaan, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, memastikan tidak ada pengurangan penyaluran dari pihak Pertamina untuk Denpasar. Dipastikan Kuota distribusi tahun 2026 untuk Denpasar ditetapkan sebanyak 50.714 metrik ton atau sekitar 50 juta kilo per tahun.

Kata dia, soal penyaluran masih sama, tidak dikurangi. Kekosongan yang terjadi lebih banyak ditemukan ditingkat pengecer, bukan di pangkalan resmi. "Karena itu, kami mengimbau masyarakat membeli di pangkalan resmi agar harga sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) dan isinya terjamin," jelas Fadjar.

Ditambahkan, penggunaan KTP untuk transaksi di pangkalan masih berjalan yang mana satu KTP dapat satu tabung. Berdasarkan aturan, penggunaan LPG 3 kg adalah 4 tabung per bulan untuk rumah tangga dan sekitar 15 tabung untuk UMKM. 

Pertamina juga siap mendukung pemerintah daerah jika diperlukan operasi pasar murah. Untuk mengatasi kelangkaan, pihaknya juga akan memprioritaskan penambahan pangkalan baru di kelurahan atau desa yang jumlah pangkalannya masih minim.

Kami antisipasi juga lewat edukasi agar masyarakat membeli gas LPG 3 Kg hanya di pangkalan. "Prioritas penerima adalah data desil 1 sampai 7 Kemensos, di luar itu bukan tidak boleh tapi bukan prioritas," tambah Fadjar.

Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) Denpasar Hiswana Migas, I Ketut Sumajaya, menyoroti kerancuan data penduduk sebagai salah satu akar masalah yang berulang setiap tahun. Banyaknya penduduk pendatang di Denpasar yang tidak terdata akurat membuat konsumsi LPG sulit diprediksi.

"Penduduk Kota Denpasar datanya tidak pernah akurat karena pendatang banyak yang juga menggunakan LPG subsidi. Distribusi agen ke pangkalan sebenarnya tertib, kalaupun ada pelanggaran biasanya administratif ketidaksengajaan. Namun, pengawasan di tingkat pangkalan memang sulit untuk melarang pembeli secara sepihak," Beber Sumajaya.

Bila dilihat dari sisi penegakan hukum, Kasubdit 1 Unit 4 Ditipidter Polresta Denpasar, Bagus Wiguna Prabowo, menyatakan pihaknya telah menerima beberapa laporan dan tengah melakukan pengembangan. Kepolisian mengedepankan pendekatan humanis dan terbuka jika ditemukan kesalahan administratif. "Hanya saja ika ditemukan penyelewengan yang masuk ranah tindak pidana, polisi akan menindak tegas," Ketusnya tegas.

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

Laporan tim: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Penegasan tersebut diperkuat dengan langkah penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup RI yang melalui Deputi Penegakan Hukum menyegel fasilitas insinerator di Kabupaten Badung sekitar sepekan sebelumnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem di bawah kepemimpinan Bupati I Gusti Putu Parwata mengambil langkah cepat dan inisiatif dengan menghentikan operasional insinerator milik Pemkab Karangasem. Tercatat terdapat dua unit insinerator dengan kapasitas masing-masing sekitar 10 ton per hari dan 1 ton per hari yang kini tidak lagi dioperasikan. Sebagai gantinya, Karangasem beralih ke teknologi mekanik yang lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi.

Pada Selasa (10/2), Bupati yang akrab disapa Gus Par turun langsung meninjau TPA Linggasana di Banjar Dinas Butus. Didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) I Nyoman Tari dan Sekdis LH I Wayan Sandi, Bupati memastikan proses transisi pengelolaan sampah berjalan sesuai rencana.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan penghentian penggunaan mesin insinerator merupakan langkah pasti mengikuti kebijakan pemerintah pusat sekaligus upaya menjaga kualitas lingkungan di Karangasem. Sampah yang masuk ke TPA kini dipilah dan dicacah menggunakan peralatan mekanik.

“Hari ini kami berkoordinasi dengan DLH untuk menyelesaikan masalah sampah secara tuntas. Kita tidak membakar sampah lagi, tapi kita cacah. Khusus plastik, hasil cacahan bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi,” tegasnya.

Selain itu, sampah organik langsung diolah menjadi kompos oleh DLH dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis melalui pengajuan ke dinas terkait.

*Gunakan Mesin Gibrig dan Mesin Pencacah*

Kadis LH Karangasem, I Nyoman Tari, menjelaskan pengolahan sampah kini mengandalkan Mesin GIBRIG sebagai pengganti insinerator. Mesin tersebut berfungsi memilah sampah organik dan anorganik secara mekanis sehingga tidak menimbulkan emisi pembakaran.

Setelah dipilah, sampah selanjutnya diolah menggunakan mesin pencacah. Sampah organik diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik terutama plastik diproses lebih lanjut agar memiliki nilai guna.

DLH juga melakukan penanganan terhadap tumpukan sampah lama di TPA Linggasana yang sebelumnya telah overload. Upaya yang dilakukan berupa pengayakan dan pengerukan sampah lama sehingga dapat dimanfaatkan sebagai material urugan sekaligus membuka kembali ruang tampung bagi residu baru.

“Dengan pengayakan, sampah lama bisa kita manfaatkan dan lahan TPA kembali memiliki kapasitas tampung,” jelas Nyoman Tari.

Selain pengolahan di TPA, pemerintah juga mendorong masyarakat menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui penggunaan teba modern di tingkat rumah tangga.

*Apresiasi Petugas dan Peran Masyarakat*

Di akhir kunjungannya, Bupati I Gusti Putu Parwata menyampaikan apresiasi kepada para petugas kebersihan yang bekerja di TPA.

“Saya sangat mengapresiasi kerja keras petugas. Saya juga mengajak masyarakat Karangasem membantu dengan memilah sampah dari rumah sesuai jadwal,” ujarnya.

Dengan penerapan sistem pengolahan mekanik melalui mesin Gibrig, mesin pencacah, serta pengayakan TPA yang sebelumnya penuh, Pemkab Karangasem optimistis persoalan penumpukan sampah di TPA Linggasana dapat segera teratasi sekaligus menciptakan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. (Ami/rls)