Jaga Kekhusyukan Ramadan dan Nyepi 2026, Bupati Bangli Pimpin Apel Siaga Kamtibmas

BANGLI , BALI KINI – Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, memimpin langsung Apel Siaga Kamtibmas dalam rangka pengamanan ibadah bulan suci Ramadan 1447 H/2026 M. Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Apel Polres Bangli pada Rabu (25/2/2026) ini bertujuan memastikan situasi wilayah tetap kondusif di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat.

Dalam amanatnya, Bupati Sedana Arta menyampaikan rasa syukur atas kesempatan melaksanakan apel dalam keadaan sehat. Ia menekankan bahwa Ramadan merupakan momentum yang sangat dinantikan umat Islam, yang biasanya diikuti dengan peningkatan mobilitas masyarakat, baik untuk ibadah maupun aktivitas ekonomi.

Ada hal istimewa pada tahun ini. Bupati mengungkapkan bahwa pelaksanaan bulan Ramadan 1447 H berbarengan dengan persiapan hari raya umat Hindu, yaitu Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948.

"Perbedaan bukan penghalang melainkan keindahan. Ini menjadi momen untuk meneguhkan nilai toleransi dan saling menghormati di tengah masyarakat Bangli," ujar Bupati Sedana Arta.

Ia mengingatkan agar kesucian bulan Ramadan tidak ternodai oleh tindakan yang merugikan, serta mengajak warga untuk menghidupkan kembali semangat ronda dan gotong royong.

Bupati juga menyoroti potensi kerawanan kamtibmas yang biasanya meningkat menjelang hari besar, seperti, Pencurian kendaraan bermotor (curanmor), Pencurian rumah kosong yang ditinggal mudik, Aksi copet di pasar atau pusat perbelanjaan, Penipuan daring (online).

Ia meminta para orang tua dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi lingkungan serta memberikan teladan yang baik.

Untuk menjamin keamanan, Bupati Bangli menekankan lima poin utama sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi personel di lapangan yakni 

Peningkatan Patroli dengan menghadirkan personel di jam-jam rawan, lokasi ibadah, dan pusat keramaian. Sinergitas dengan memperkuat koordinasi antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah, serta tokoh agama dan masyarakat.

Pelayanan Humanis, dengan mengedepankan pendekatan persuasif namun tetap tegas terhadap pelanggaran hukum sesuai SOP. Serta Soliditas Internal, menjaga kesehatan dan disiplin personel agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

"Keberhasilan pengamanan bukan hanya diukur dari ketiadaan gangguan menonjol, tetapi dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadikan tugas ini sebagai ladang pengabdian dan ibadah," pungkasnya. 

Turut hadir dalam upacara tersebut Kapolres Bangli, Dandim 1626/Bangli Wakapolres Bangli,Para pejabat utama Polres Bangli dan para Perwira, Bintara Personil Satpol PP, Dishub, tim pemadam kebakaran (damkar) TRC, dari Pecalang dan Banser.

Gusde Mahendra Ketua Peradah Bali: Rencana Pelaporan Hukum Terhadap Wali Kota Denpasar Berlebihan dan Buang Energi

Laporan Reporter : Asrinidevy 

Denpasar ,Bali Kini -Dewan Pimpinan Provinsi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Bali (DPP Peradah Indonesia Bali) memberikan atensi serius terhadap dinamika yang berkembang pasca klarifikasi Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE., terkait kebijakan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI. Menanggapi rencana laporan hukum oleh Forum Sinergi Komunitas Merah Putih (FSKMP), DPP Peradah Indonesia Bali menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang berlebihan dan kontraproduktif bagi kondusivitas daerah.

Ketua DPP Peradah Indonesia Bali, Ida Bagus Mahendra Sada Prabhawa, S.Ak., MM., menekankan bahwa polemik ini tidak seharusnya dibawa ke ranah pidana. Menurutnya, substansi permasalahan adalah dinamika kebijakan publik yang memiliki dasar administratif.

"Secara material, pernyataan Wali Kota Denpasar memiliki dasar faktual, yakni adanya Inpres Nomor 4 Tahun 2025 serta Surat Menteri Sosial RI Nomor: S-445/MS/DI.01/6/2025 tertanggal 3 Juni 2025 mengenai transisi data dari DTKS ke DTSEN. Kebijakan penonaktifan ini bersifat sistemik dari pusat, dan Wali Kota justru bergerak cepat mencegah kegaduhan di lapangan dengan kesiapan menyediakan dana APBD bagi warga Desil 6-10 yang terdampak," ujar Gusde Mahendra.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM DPP Peradah Indonesia Bali, Dr. I Nengah Nuarta, SH., MH., memaparkan analisis hukum mengapa rencana pelaporan oleh FSKMP tersebut tidak tepat secara yuridis:

Pertama, Dasar Kebijakan yang Jelas: Penonaktifan tersebut diperkuat oleh surat BPJS Kesehatan Nomor: 817/VI-13/0625 tanggal 5 Juni 2025. Justru FSKMP seharusnya mempersoalkan Kementerian Sosial karena suratnya telah memicu kegaduhan dan kebingungan di tingkat akar rumput.

Kedua, Ketiadaan Mens Rea (Niat Jahat): Nengah Nuarta menegaskan bahwa tidak ada niat jahat (mens rea) dari Wali Kota I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE. Pernyataan beliau adalah bentuk komunikasi publik terkait kebijakan transisi data yang sedang berjalan.

Ketiga, Implementasi Restorative Justice: Merujuk pada SE Kapolri No. 8/VII/2018 dan SE/2/II/2021 (terkait UU ITE), serta Perpol Nomor 8 Tahun 2021, penegakan hukum saat ini mengedepankan keadilan restoratif. "Wali Kota  I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE., secara jantan telah menyampaikan permohonan maaf terbuka. Langkah ini merupakan esensi dari keadilan restoratif. Memaksakan perkara ringan ini ke ranah hukum hanya akan membuat kegaduhan baru dan buang-buang energi," tegas Nengah Nuarta.

DPP Peradah Indonesia Bali mengimbau semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana dengan laporan hukum yang bersifat administratif. Fokus utama seharusnya adalah memastikan hak kesehatan warga Kota Denpasar tetap terjamin.

"Mempersoalkan kembali kasus ini ke ranah hukum setelah adanya permohonan maaf dan solusi nyata lewat APBD adalah tindakan yang berlebihan. Mari kita utamakan kepentingan masyarakat luas di atas ego kelompok," tutup Gusde Mahendra.

Panitia Perayaan Nyepi Nasional 2026 Gelar Pelayanan Kesehatan dan Bakti Sosial Lintas Iman di Aceh

Laporan Reporter : Asrinidevy 

ACEH BESAR , BALI KINI — Panitia Dharmasanti Nasional 2026 menggelar pelayanan kesehatan dan bakti sosial lintas iman di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar hari ini, Rabu (25/2). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara.

Sebanyak 80 orang yang terdiri dari panitia dan relawan dari berbagai latar belakang agama terlibat dalam kegiatan tersebut, termasuk tenaga kesehatan dokter umum, dokter gigi, dan spesialis. Aksi kemanusiaan ini menyasar masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor yang membutuhkan pemulihan pascabencana.

Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda, Kolonel Pnb. Suryo Anggoro, mengatakan pihaknya mendukung penuh kegiatan kemanusiaan tersebut.

“Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk nyata kepedulian kepada masyarakat. Kolaborasi lintas agama seperti ini menunjukkan bahwa semangat persaudaraan dan kemanusiaan tetap menjadi kekuatan bangsa,” ujarnya diwawancara disela kegiatan.

Ketua Umum Panitia Dharmasanti Nasional 2026, Marsda TNI (Purn.) I Made Susila Adnyana, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi tema Nyepi 2026, Vasudewam Kutumbakam: Satu Bumi, Satu Keluarga. Nusantara Harmoni, Indonesia Maju.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menegaskan bahwa nilai ‘Satu Bumi, Satu Keluarga’ bukan hanya tema, tetapi komitmen bersama. Kolaborasi lintas iman di Aceh menjadi bukti bahwa dalam menghadapi bencana, kita hadir sebagai satu keluarga besar Indonesia,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 500 warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang meliputi layanan kesehatan umum, kesehatan gigi, psikososial, penyakit dalam, hingga tindakan bedah umum jika diperlukan. Selain itu, panitia juga menyalurkan 750 paket sembako, 750 hijab, 700 pakaian anak-anak, 75 pakaian dewasa, serta 200 paket PHBS kit.

Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bakti Sosial, drg. I Nyoman Suarthanu, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan unsur lintas agama dan organisasi kemasyarakatan yang lebih luas, di antaranya HFI, YADJ, GKI, Islamic Relief Indonesia, MUI, Barnas, Prajaniti, serta elemen relawan lainnya.

“Kami hadir bersama tanpa sekat, mulai dari unsur Hindu, Islam, Kristen, Budha, hingga organisasi sosial kemasyarakatan. Keterlibatan HFI, YADJ, GKI, Islamic Relief Indonesia, Prof. Achmad Syahid (MUI), Barnas, Prajaniti, dan berbagai relawan menunjukkan bahwa solidaritas kemanusiaan adalah milik bersama. Inilah kekuatan kolaborasi lintas iman yang ingin terus kami rawat untuk Indonesia,” tutupnya.

LAK-PRB MUI Membersmai Panitia Perayaan Nyepi Nasional 2026 Gelar Pelayanan Kesehatan dan Bakti Sosial Lintas Iman di Aceh

Laporan Reporter : Asrinidevy 

ACEH BESAR , BALI KINI — Panitia Dharmasanti Nasional 2026 menggelar pelayanan kesehatan dan bakti sosial lintas iman di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar hari ini, Rabu (25/2). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara.

Sebanyak 80 orang yang terdiri dari panitia dan relawan dari berbagai latar belakang agama terlibat dalam kegiatan tersebut, termasuk tenaga kesehatan dokter umum, dokter gigi, dan spesialis. Aksi kemanusiaan ini menyasar masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor yang membutuhkan pemulihan pascabencana.

Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda, Kolonel Pnb. Suryo Anggoro, mengatakan pihaknya mendukung penuh kegiatan kemanusiaan tersebut.

“Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk nyata kepedulian kepada masyarakat. Kolaborasi lintas agama seperti ini menunjukkan bahwa semangat persaudaraan dan kemanusiaan tetap menjadi kekuatan bangsa,” ujarnya diwawancara disela kegiatan.

Ketua Umum Panitia Dharmasanti Nasional 2026, Marsda TNI (Purn.) I Made Susila Adnyana, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi tema Nyepi 2026, Vasudewam Kutumbakam: Satu Bumi, Satu Keluarga. Nusantara Harmoni, Indonesia Maju.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menegaskan bahwa nilai ‘Satu Bumi, Satu Keluarga’ bukan hanya tema, tetapi komitmen bersama. Kolaborasi lintas iman di Aceh menjadi bukti bahwa dalam menghadapi bencana, kita hadir sebagai satu keluarga besar Indonesia,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 500 warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang meliputi layanan kesehatan umum, kesehatan gigi, psikososial, penyakit dalam, hingga tindakan bedah umum jika diperlukan. Selain itu, panitia juga menyalurkan 750 paket sembako, 750 hijab, 700 pakaian anak-anak, 75 pakaian dewasa, serta 200 paket PHBS kit.

Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bakti Sosial, drg. I Nyoman Suarthanu, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan unsur lintas agama dan organisasi kemasyarakatan yang lebih luas, di antaranya HFI, YADJ, GKI, Islamic Relief Indonesia, MUI, Barnas, Prajaniti, serta elemen relawan lainnya.

“Kami hadir bersama tanpa sekat, mulai dari unsur Hindu, Islam, Kristen, Budha, hingga organisasi sosial kemasyarakatan. Keterlibatan HFI, YADJ, GKI, Islamic Relief Indonesia, Prof. Achmad Syahid (MUI), Barnas, Prajaniti, dan berbagai relawan menunjukkan bahwa solidaritas kemanusiaan adalah milik bersama. Inilah kekuatan kolaborasi lintas iman yang ingin terus kami rawat untuk Indonesia,” tutupnya.

Dirgahayu ke 238 Kota Denpasar 27 Feb 2026,, SAMASTA BHUWANA JAGADHITA,,

APINDO Fasilitasi Dialog, Pengusaha Resah Urus OSS dan Izin Air Tanah

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem,Bali Kini– Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menggelar talkshow bertema “Optimalisasi Air Bawah Tanah: Tantangan dan Solusi Dunia Usaha” sebagai respons atas keresahan pelaku usaha di Karangasem dalam mengurus perizinan, khususnya melalui sistem OSS dan izin air bawah tanah (ABT).

Kegiatan yang dibuka Asisten II Setda Karangasem itu menghadirkan unsur pemerintah provinsi, balai wilayah sungai, ESDM, hingga dinas perizinan untuk memberikan penjelasan langsung kepada pelaku usaha.

Ketua DPD APINDO Bali, I Nyoman Oka Antara, menegaskan banyak pengusaha kecil hingga menengah mengaku kebingungan saat mengurus perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Meski sistem sudah terintegrasi secara nasional, di lapangan pelaku usaha menilai alur dan persyaratan teknis masih sulit dipahami.

“Pengusaha ingin tertib. Tapi mereka butuh kejelasan tahapan, informasi yang utuh, dan sistem yang lebih mudah dipahami,” ujarnya.

Ia menambahkan, keresahan muncul bukan karena pelaku usaha menolak aturan, melainkan karena merasa proses administrasi cukup kompleks. APINDO pun menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah untuk menjembatani komunikasi dan membantu pelaku usaha memahami regulasi yang berlaku.

Dari sisi pemerintah, Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Bali I Ketut Ariantana menjelaskan bahwa izin air diperlukan sebagai instrumen pengendalian. Pemanfaatan air tanah harus dibatasi agar tidak berdampak pada penurunan debit mata air, terutama di wilayah hulu. Karena itu, pemerintah mendorong penggunaan air permukaan seperti sungai, danau, dan mata air yang dinilai masih memiliki potensi besar.

Perwakilan Balai Wilayah Sungai Penida–Bali, Bima Anjasmoro, menyampaikan bahwa pihaknya memproses dan merekomendasikan izin air permukaan yang menjadi kewenangan pusat. Sementara untuk air tanah tetap mengikuti mekanisme verifikasi sesuai regulasi.

Dari ESDM Provinsi Bali ditegaskan bahwa air permukaan menjadi prioritas pemanfaatan, sedangkan air tanah diposisikan sebagai cadangan yang harus dikendalikan penggunaannya karena berisiko terhadap kondisi geologis jika dieksploitasi berlebihan.

Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem menjelaskan bahwa sistem OSS telah dirancang terintegrasi. Namun diakui, persyaratan teknis dan administrasi memang cukup detail sehingga pelaku usaha perlu memahami setiap tahapan dengan cermat.

Melalui forum ini, APINDO berharap lahir solusi konkret agar proses pengurusan OSS dan izin air tidak lagi menimbulkan keresahan. Tujuannya jelas: pengusaha bisa tertib administrasi, regulasi tetap berjalan, dan pengelolaan sumber daya air tetap terjaga. 

Sementara para pengusaha berharap agar segala bentuk perijinan dapat dilakukan dengan cepat dan gampang sesuai regulasi agar perusahaan berjalan dengan lancar tanpa hambatan kedepannya. (Ami)

APINDO Gelar Talkshow Optimalisasi Air Bawah Tanah, Jawab Keresahan Pengusaha Hotel di Karangasem

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini – Keresahan para pengusaha hotel dan pelaku usaha lain di Karangasem terkait perizinan air bawah tanah (ABT) akhirnya mendapat respons konkret. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menggelar talkshow bertema “Optimalisasi Air Bawah Tanah: Tantangan dan Solusi Dunia Usaha” yang menghadirkan unsur pemerintah, akademisi, dan praktisi.

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II Setda Kabupaten Karangasem dan menjadi ruang dialog terbuka bagi pelaku usaha yang selama ini membutuhkan kepastian arah dalam pengurusan izin air tanah.

Ketua Panitia, I Gusti Agung Bagus Agung Krisna, Kamis (26/2) mengatakan, air bawah tanah merupakan sumber daya vital yang menopang sektor industri, pariwisata, pertanian, UMKM hingga sektor pendukung lainnya. Namun pemanfaatannya tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan ketersediaan, penurunan kualitas dan kuantitas, hingga regulasi dan isu keberlanjutan lingkungan.

“Oleh karena itu, APINDO memandang perlu adanya forum diskusi untuk memberikan pemahaman dan solusi praktis bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi bentuk urgensi para pengusaha untuk taat dalam perizinan, khususnya izin ABT. APINDO berupaya mencarikan jalan keluar bagi pengusaha hotel, restoran, dan sektor lain yang menggunakan air tanah agar memperoleh kepastian prosedur dan regulasi.

Ia menegaskan, APINDO ingin menghadirkan ruang dialog yang konstruktif antara dunia usaha, pemerintah, dan para ahli guna mencari solusi yang realistis dan berkelanjutan. “Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan harus dijaga. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Diskusi ini menghadirkan lima narasumber kompeten, yakni Sekretaris PUPR Provinsi Bali I Ketut Ariantana, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali I Nyoman Budi Utama, Penyelidik Bumi Ahli Muda Disnaker ESDM Provinsi Bali I Kadek Sutika, Plt Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Balai Wilayah Sungai Penida–Bali Bima Ajnasmoro, serta perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem I Komang Suarnatha.

Ketua PHRI I Wayan Kariasa menyampaikan, melalui talkshow ini diharapkan terbangun dialog yang seimbang antara kepentingan usaha dan kebijakan pemerintah. Ia menekankan pentingnya regulasi yang jelas, skema yang adil bagi pengusaha, serta dorongan penggunaan teknologi ramah lingkungan guna menjaga eksistensi sumber daya air.

Peserta kegiatan terdiri dari anggota APINDO, pelaku usaha lintas sektor, instansi terkait, hingga UMKM binaan APINDO Karangasem. Kehadiran UMKM dinilai penting karena isu pengelolaan air bukan hanya menyangkut pelaku usaha besar, tetapi juga keberlangsungan usaha kecil dan menengah yang menjadi fondasi ekonomi daerah.

“Kami ingin diskusi ini tidak berhenti pada wacana, tetapi menghasilkan rekomendasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan air bawah tanah yang bijak, efisien, dan bertanggung jawab,” kata Agung Krisna.

Pendanaan kegiatan berasal dari kontribusi peserta serta dukungan DPK APINDO Karangasem, DPD APINDO Bali, anggota PHRI, klinik, rumah sakit, perbankan, kontraktor, kampus, pelaku usaha laundry, toko donatur, vendor, sponsor, serta kehadiran SETC (Sampoerna Entrepreneurship Training Center).

Ketua DPD APINDO Bali, I Nyoman Oka Antara, menegaskan APINDO siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adil, proporsional, dan berkelanjutan. Targetnya jelas: daerah tumbuh, PAD meningkat, tenaga kerja terserap, dan lingkungan tetap lestari. (Ami)

Pecah!! 10 Tahun Vakum, Dentuman Jegog Suar Agung Kembali Guncang Jepang

Jembrana , Bali Kini - Dentuman instrumen bambu raksasa khas Jembrana akhirnya kembali mengguncang publik Negeri Sakura. 

Setelah 'puasa' selama 10 tahun, Sekaa Jegog Suar Agung sukses mengawali rangkaian tur budaya mereka dengan pementasan perdana yang spektakuler di Toyota City, Jepang, Kamis (19/2/2026) malam.

Ribuan pasang mata dibuat tak berkedip oleh resonansi nada rendah dan ritme eksplosif dari Bumi Makepung. 

Kehadiran delegasi seni ini seolah menjadi obat rindu sekaligus bukti nyata bahwa Jegog tetap memiliki tempat istimewa di kancah internasional meski sempat absen selama satu dekade.

Penampilan sekaha Jegog Suar Agung dipimpin oleh I Gede Oka Artha Negara, sosok pimpinan Jegog Suar Agung yang dikenal sebagai konseptor dan pencipta komposisi musikal bambu berkarakter kuat dan dinamis. 

Ia merupakan putra maestro almarhum I Ketut Suwentra, sosok legendaris yang dijuluki “Pekak Jegog” dan berjasa besar membawa Jegog ke panggung internasional. Pada pementasan kali ini, Gede Oka juga mengajak putra putrinya Okky Junior Sadewa dan Ikko Suar Agung Dewi sebagai penari Jegog Suar Agung untuk regenerasi kesenian Jegog Suar Agung. 

"Antusiasme penonton di Toyota City luar biasa. Ini membuktikan bahwa resonansi bambu Jembrana memiliki tempat spesial di hati warga Jepang," ujar pimpinan Suar Agung, I Gede Oka Artha Negara.

Disisi lain, bagi Ikko Suar Agung Dewi, pementasan di Jepang kali ini memiliki tantangan tersendiri mengingat untuk pertama kalinya ia ikut mendampingi dan turun langsung dalam pertunjukan besar Jegog Suar Agung. 

"Tur ini bukan sekadar agenda pementasan, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang untuk melestarikan dan mengembangkan Jegog Suar Agung," ungkap Ikko Suar Agung Dewi.

Ia menegaskan pentingnya regenerasi, pembinaan generasi muda, serta penguatan jejaring internasional agar musikal bambu khas Jembrana tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. 

Melalui Jegog suar agung ini, Ikko Dewi bertekad menjaga warisan leluhur agar tidak hanya bertahan sebagai tradisi, tetapi terus bertumbuh sebagai kebanggaan budaya yang mendunia terlebih Kakek merupakan Sang Maestro Jegog.

Rombongan yang sebelumnya dilepas oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan ini, dijadwalkan akan berkeliling ke sejumlah kota besar di Jepang selama 12 hari ke depan. Misi ini diharapkan tidak hanya menjadi tontonan seni, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik Indonesia-Jepang lewat jalur kebudayaan.

Dentuman bambu dari Desa Sangkar Agung akan kembali menggema di Negeri Sakura—menegaskan bahwa Jegog Suar Agung bukan sekadar pertunjukan seni, melainkan duta budaya yang mempererat hubungan Indonesia dan Jepang dari generasi ke generasi. (*)

Respons Pengetatan Transfer Pusat, Bupati Kembang Hartawan Terapkan "Empati Fiskal" dan Strategi Kreatif PAD Jembrana

JEMBRANA , BALI KINI – Pemerintah Kabupaten Jembrana saat ini tengah menghadapi tantangan serius menyusul postur APBD Jembrana yang sangat terkoreksi akibat adanya kebijakan pengetatan transfer dan pengurangan dana transfer pusat secara signifikan. 

Data APBD Jembrana  tahun terakhir , terjadi penurunan cukup tajam dari sisi pendapatan transfer . Pada tahun 2026 ini dana transfer pusat berkurang sebesar Rp 115 milyar dibanding tahun sebelumnya, dengan total dana transfer yang masuk Rp 711 milyar. 

Merespons kondisi fiskal yang menantang ini, Bupati I Made Kembang Hartawan mengambil langkah taktis dengan menerapkan strategi “Empati Fiskal” dan " Cermat Anggaran” demi memastikan roda pembangunan dan pelayanan publik di Jembrana tidak terhenti.

Strategi cermat ini menjadi kunci utama agar program-program prioritas, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan layanan kesehatan, tetap dapat dinikmati masyarakat Jembrana ditengah keterbatasan. 

Tren pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang terjadi secara nasional berdampak langsung pada kapasitas belanja daerah. Namun, bagi Bupati Kembang Hartawan, tekanan anggaran ini justru menjadi momentum untuk melakukan transformasi besar dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih mandiri.

Kebijakan "Empati Fiskal" yang diusung Bupati Kembang menekankan pada kepekaan birokrasi dalam memilah prioritas. Di tengah terkoreksinya pendapatan daerah, setiap rupiah yang tersisa kini dihitung secermat mungkin sepenuhnya untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

"Kita harus jujur bahwa APBD kita sedang terkoreksi akibat pengetatan transfer pusat. Ini adalah momentum bagi kita untuk melaksanakan Empati Fiskal. Artinya, birokrasi harus punya empati; jika anggaran terbatas, maka belanja seremoni, perjalanan dinas, dan operasional kantor yang harus dikurangi  , bukan anggaran perbaikan jalan atau layanan kesehatan masyarakat dan program pro rakyat lainnya, "tegas Bupati Kembang Hartawan, Senin (23/2).

Pemkab Jembrana bergerak progresif melalui strategi kreatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini diambil sebagai solusi konkret untuk menambal defisit akibat berkurangnya kucuran dana dari pusat.

Upaya intensifikasi dan inovasi digitalisasi pada sektor pajak serta retribusi daerah membuahkan hasil positif. Terpenting juga menutup celah kebocoran . Tahun ini , PAD Jembrana berhasil tumbuh signifikan sebesar 32,5 persen dari tahun sebelumnya. 

"Ibarat mengelola keuangan keluarga, ketika kiriman dari pusat berkurang, kita harus lebih kreatif mencari penghasilan mandiri. Kenaikan PAD ini adalah 'uang hasil keringat' daerah yang kita optimalkan untuk menambal celah kekurangan dari pusat agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai rencana," imbuh Bupati Kembang.

Langkah lainnya , Dengan melakukan Lobi Strategis dan Optimalisasi Dana BKK. 

Untuk menjangkau itu,Pemkab  Jembrana juga gencar melakukan lobi ke pemerintah setingkat di atasnya, baik Pemerintah Provinsi maupun kementerian terkait.

Langkah diplomasi fiskal ini bertujuan untuk mengamankan dana dana pusat serta dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur dan program strategis di Jembrana.

Disisi lain , Kepala BPKAD Jembrana, I Gede Gus Diendi, menambahkan bahwa di tengah koreksi anggaran ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan melakukan penyisiran ulang (refocusing) anggaran secara ketat.

"Bapak Bupati memberikan instruksi yang sangat tegas: efisiensi bukan berarti memotong bantuan rakyat, tapi memotong biaya birokrasi yang tidak produktif. Meskipun secara angka total APBD terkoreksi karena faktor eksternal (pusat), namun kualitas belanja untuk kepentingan publik tetap kita jaga kekuatannya melalui kecermatan alokasi," jelas Gus Diendi.

Dengan kombinasi strategi kreatif dalam penggalian PAD dan disiplin tinggi dalam empati fiskal, Kabupaten Jembrana membuktikan bahwa keterbatasan anggaran dapat dijawab dengan inovasi kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. ( *)

PAD Jembrana Melesat 32,5% ditahun pertama menjabat, Bupati Kembang Tegas: "Jangan Main-main dengan Pajak, Tutup Rapat Celah Kebocoran!"

Jembrana , Bali Kini - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jembrana mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 32,5% dalam satu tahun kepemimpinan Bupati I Made Kembang Hartawan dan Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat). 

Di balik angka impresif tersebut, Bupati Kembang mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh jajaran dan pihak terkait untuk menjaga integritas dan tidak melakukan praktik "main mata" yang dapat memicu kebocoran pajak daerah.

Bupati Kembang Hartawan saat dihubungi Minggu (22/2) menegaskan bahwa kenaikan ini adalah hasil dari "bersih-bersih" sistem. Optimalisasi pendapatan  daerah , cermat dan efisien dalam belanja serta mencegah kebocoran pendapatan. 

Ia menyoroti pentingnya menutup setiap celah kebocoran pendapatan yang selama ini dapat menghambat pertumbuhan PAD.

" Saya instruksikan kepada seluruh jajaran, jangan main-main dengan pajak rakyat! Tidak boleh ada ruang untuk pungutan liar atau kebocoran sistem. Kita fokus pada digitalisasi bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem yang bersih, PAD meningkat tajam , serta belanja daerah secermat mungkin agar efektif dan efisien ," tegas Bupati Kembang.

Berdasarkan data resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jembrana, realisasi PAD tahun 2024 yang semula Rp184,5 miliar melonjak drastis menjadi Rp244.572.715.955,30 pada tahun 2025. Pertumbuhan sebesar Rp59,9 miliar ini membawa realisasi PAD menyentuh angka 105,96% dari target yang ditetapkan, atau mengalami surplus sebesar Rp13,7 miliar dari target.

Kepala BPKAD Jembrana I Gede Gusdiendi, menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif pimpinan dalam melakukan konsolidasi dan koordinasi rutin. Bupati dan Wakil Bupati secara langsung memimpin Tim Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu PAD dan pemangku kepentingan terkait.

"Pimpinan secara rutin mengevaluasi langsung capaian realisasi di lapangan. Dengan keterlibatan aktif pimpinan, permasalahan yang dihadapi dapat terurai dan segera mendapatkan solusi," ujar Gusdiendi , minggu ( 22/2).

Ia menambahkan, Bupati  memberikan arahan tegas pada tiga poin utama.

Pertama soal Integritas:, Menekankan kejujuran dalam pengelolaan dan pemungutan PAD.

 Kedua Akselerasi Digital dengan memperluas  sistem pembayaran elektronik (e-retribusi) untuk transparansi.

 Terakhir , soal pemutahiran  Data. Melakukan validasi data potensi riil untuk mempermudah proses penagihan yang lebih akurat.

Peningkatan PAD ini diharapkan menjadi modal kuat bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk mempercepat visi misi serta mendukung  program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat kecil. ( * )