BANGLI LAKUKAN LOMPATAN TATA KELOLA DIGITAL

Enam Inovasi Strategis Diluncurkan Melalui CITA GOV, PENGLIPURAN BANGLI, SINTESIS DTW, INTEGRA-III, SI TAMPAN JAS BERDASI, dan GENCAR BANGLI Guna Memperkuat Ekosistem Pemerintahan, Perpajakan, Pendapatan Daerah, Layanan Publik, Parlemen Modern, serta Ketertiban Umum.

BANGLI , BALI KINI — Pemerintah Kabupaten Bangli secara resmi meluncurkan akselerasi besar-besaran dalam penataan tata kelola dan implementasi transformasi digital terpadu lintas sektor. Langkah strategis ini menandai pergeseran mendasar dari paradigma lama yang berfokus pada pembentukan aplikasi sektoral yang terfragmentasi, menuju era tata kelola digital terintegrasi, berbasis risiko, transparan, dan berdampak langsung pada masyarakat serta efisiensi fiskal daerah pada Kamis,(17/9/2026) bertempat di Gedung Bhukti Mukti Bhakti lingkungan Setda Kabupaten Bangli.

Meskipun Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) Kabupaten Bangli terus mengalami kenaikan dari 2,48 pada tahun 2023, menjadi 2,71 pada 2024, dan menyentuh angka 2,79 pada tahun 2025 (mencapai 93% dari target RPJMD 3,00), Pemkab Bangli menyadari adanya kesenjangan tajam (governance gap). Pertumbuhan layanan dan aplikasi belum fully diimbangi oleh kapabilitas pengendalian yang memadai, di mana nilai Manajemen SPBE baru mencapai 1,09 dan Audit TIK di angka 1,00. “Pertanyaannya bukan lagi seberapa banyak kita membuat aplikasi, melainkan seberapa baik kita mampu mengendalikan, mengintegrasikan, dan mengamankan transformasi digital tersebut untuk kesejahteraan rakyat," tegas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha, S.Kom., M.Eng.

1. CITA GOV: Rumah Besar Pengendalian Digital Daerah

Menjawab tantangan tersebut, Diskominfo Bangli merancang inovasi CITA GOV (Collaborative for Integrated Digital Transformation Government). CITA GOV diposisikan bukan sekadar sebagai aplikasi baru, melainkan arsitektur tata kelola (governance & control layer) pada tingkat atas. CITA GOV dibangun di atas 3 Layer Utama : Layer Operasional (OPD): Tempat Perangkat Daerah mengusulkan dan mengelola layanan digital, Layer Control / Digital Orchestrator (Diskominfosan): Tempat verifikasi arsitektur, kelayakan, keamanan siber, dan analisis risiko dilakukan dan Layer Executive View (Bupati/Sekda): Dashboard manajerial (Single Management View) dan Digital Health Score untuk pengambilan keputusan berbasis data dan persetujuan penganggaran TAPD.

Implementasi CITA GOV diproyeksikan memberikan efisiensi belanja TIK sebesar Rp1,175 Miliar per tahun yang bersumber dari eliminasi duplikasi aplikasi, efisiensi waktu kerja, dan mitigasi risiko siber.

2. PENGLIPURAN BANGLI: Transformasi Parlemen & Transparansi Aspirasi

Di sektor legislatif, Sekretaris DPRD Kabupaten Bangli, I Nyoman Dacin, SH., MH, meluncurkan inovasi PENGLIPURAN BANGLI (Pelayanan Legislasi, Integritas Persidangan, Upaya Regulasi Aspirasi, dan Notulensi). Inovasi ini mengarahkan parlemen Bangli menuju Green Assembly dan Paperless Meeting melalui tiga modul unggulan: e-Aspirasi: Menjamin penyerapan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan dilakukan secara transparan dan linier terintegrasi dengan SIPD, e-Sidang: Digitalisasi proses persidangan dan distribusi dokumen dewan dan e-Risalah AI: Transkripsi dan pembuatan notulensi persidangan otomatis berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).

3. SINTESIS DTW BANGLI: Integrasi Retribusi & Kemitraan Desa Adat

Di sektor keuangan pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, I Wayan Dirga Yusa, AP., M.Si., menghadirkan SINTESIS DTW BANGLI (Strategy Sistem Integrasi Retribusi Daya Tarik Wisata). Inovasi ini menjawab persoalan kebocoran retribusi pariwisata melalui tiga pilar terobosan: Regulatori: Kepastian Perbup dan PKS Bagi Hasil antara Pemkab dan Desa Adat, Digital: Single-Gateway IoT/QRIS dengan moda hybrid online-offline untuk keterbatasan jaringan dan Sosial-Kultural: Kemitraan strategis Pemkab, Desa Adat, dan BPD Bali guna menjamin transparansi dan zero leakage. SINTESIS DTW diproyeksikan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata hingga +13%.

4. INTEGRA-III: Efisiensi Layanan Back-Office Sekretariat Daerah

Guna memperkuat dukungan operasional internal birokrasi, dirancang pula inovasi INTEGRA-III melalui penerapan Shared Service Center berbasis platform SI-BULAN pada Sekretariat Daerah. Inovasi ini menyatukan fasilitasi logistik, penganggaran, tracking sarana prasarana, dan e-Katalog Lokal yang ditargetkan mampu memangkas biaya operasional birokrasi hingga minimal 20% pada tahun 2028.

5. SI TAMPAN JAS BERDASI: Penguatan Deteksi Dini & Ketertiban Umum Berbasis Lintas Sektor

Di sektor ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli, I Wayan Sugiarta, S.IP., M.Si., meluncurkan inovasi SI TAMPAN JAS BERDASI. Inovasi ini merelokasi paradigma penegakan ketertiban dari tindakan yang reaktif menjadi tindakan yang preventif dan antisipatif. SI TAMPAN JAS BERDASI mengusung strategi STAMPAN JAS BERDASI (Strategi Integritas, Tanggap, Aman, Mitigasi, Preventif, Antisipatif, dan Networking dalam Jejaring Aksi Satpol PP BERbasis DAta Serta Informasi).

Inovasi ini menempatkan Satpol PP Bangli sebagai Integrator (Hub) yang didukung oleh 6 Pilar Siklus Terpadu: Satu Jejaring, Satu Informasi, Satu Data, Satu Analisis, Satu Koordinasi, dan Satu Tindak Lanjut. Selain itu, inovasi ini memformalisasikan kearifan lokal ke dalam sistem kedinasan resmi dengan mengintegrasikan Bendesa Adat dan Pacalang dalam sistem pelaporan ketertiban umum secara real-time.

1. GENCAR BANGLI: Ekstensifikasi & Optimalisasi Pajak Daerah Berbasis Data Perizinan

Di sektor pendapatan dan keuangan daerah, Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli, Putu Agus Muliawan, ST., M.A.P., meluncurkan inovasi GENCAR BANGLI (Gerakan Ekstensifikasi dan Penerbitan NPWPD secara Jabatan Berbasis Data Perizinan Usaha). Inovasi ini mengubah mekanisme pemungutan pajak daerah dari yang semula bersifat pasif/reaktif menjadi proaktif melalui analisis data perizinan terpadu.  

6. GENCAR BANGLI hadir untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman yang berpotensi mencapai Rp15,92 Miliar serta perhotelan sebesar Rp5,54 Miliar. Melalui skema kerja terintegrasi—mulai dari sinkronisasi data perizinan usaha, matching data, verifikasi/validasi, penerbitan NPWPD secara jabatan, hingga monitoring kepatuhan—inovasi ini diproyeksikan mampu memperluas basis wajib pajak, meningkatkan kualitas data perpajakan, serta mendorong kepatuhan dan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.(*)

Bupati Satria Terima Kunker Komisi X DPR RI, Bahas Penguatan Tata Kelola Data dan RUU Statistik

Klungkung , Bali Kini - Bupati Klungkung I Made Satria menerima kunjungan kerja (kunker) Panja RUU tentang Statistik Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Kamis (17/9). Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap masukan serta aspirasi daerah terkait penyempurnaan RUU Statistik dan akurasi data desil kesejahteraan masyarakat.

Ketua Rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani, S.T., menyampaikan bahwa agenda utama kunjungan ini adalah untuk merevisi Undang-Undang Statistik guna memperkuat regulasi dan kelembagaan pendataan secara nasional.

“Kedatangan kami untuk mendapatkan masukan terkait penyempurnaan RUU Statistik dan pengolahan data desil. Kita ingin memperbaiki regulasi, menguatkan lembaga statistik, serta memastikan proses pemutakhiran data dapat dituntaskan secara cepat dan tepat,” ujar Lalu Hadrian.

Bupati Klungkung I Made Satria menyambut baik perhatian Komisi X DPR RI. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan publik, khususnya di bidang pendidikan dan perlindungan sosial.

“Data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan siapa yang membutuhkan, bentuk intervensi apa yang diperlukan, serta bagaimana bantuan tersebut dapat diberikan secara tepat sasaran. Sebaliknya, apabila terdapat ketidaksesuaian data dengan kondisi riil masyarakat, maka kebijakan yang baik sekalipun berpotensi belum memberikan hasil yang optimal,” tegas Bupati Satria.

Bupati Satria juga memaparkan kondisi geografis Klungkung yang memiliki tantangan tersendiri, terutama keberadaan wilayah kepulauan Nusa Penida. Menurutnya, dinamika sosial ekonomi masyarakat yang cepat berubah menuntut adanya sistem pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data yang berkesinambungan.

“Pemutakhiran data bukanlah pekerjaan yang selesai dalam satu waktu. Kami berharap sistem data nasional ke depan dapat semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, serta seluruh pihak yang terlibat. Pemerintah daerah memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat di lapangan, sementara pusat memiliki kapasitas membangun sistem data terintegrasi. Kedua hal ini harus berjalan beriringan,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Klungkung menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh penguatan tata kelola data nasional dan berharap RUU Statistik yang baru dapat memberikan kejelasan peran, kewenangan, koordinasi, hingga mekanisme validasi data antara pusat dan daerah.(*)

Bupati Klungkung Serahkan Bantuan Sosial Rutin Bagi Penyandang Disabilitas di Tiga Kecamatan

Klungkung , Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Klungkung terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan perhatian dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Bupati Klungkung, I Made Satria, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Klungkung, Ny. Eva Satria, serta Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Klungkung, I Gusti Gede Gunarta, menyerahkan secara langsung Bantuan Sosial rutin kepada warga penyandang disabilitas di tiga kecamatan pada Kamis (17/9).

Penyaluran bantuan sosial ini menyasar para penerima manfaat di Kecamatan Dawan, Klungkung, dan Banjarangkan sebagai upaya untuk membantu meringankan beban ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan para warga disabilitas.

Adapun para penerima bantuan sosial rutin yakni I Ketut Rita (52 tahun), bertempat tinggal di Dusun Kanginan, Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Ni Nengah Andriani (34 tahun), bertempat tinggal di Jalan Hasanudin Gang Salak, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung dan I Komang Wahyu Arya Widiantara (20 tahun), bertempat tinggal di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung akan terus hadir di tengah masyarakat, khususnya bagi saudara-saudara kita para penyandang disabilitas. Kami berharap bantuan sosial rutin ini dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari serta memberikan penyemangat bagi mereka dan keluarga," ujar Bupati Satria.

Bupati Satria juga memberikan dorongan moral dan perhatian penuh kepada keluarga penerima agar tetap semangat dalam merawat serta mendampingi anggota keluarganya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Klungkung, I Gusti Gede Gunarta, menjelaskan bahwa program pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan pendistribusian bantuan sosial ini merupakan agenda rutin yang terus dikawal agar pelayanan sosial di Kabupaten Klungkung berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.(*)

Tampung Keluhan Sopir, Bupati Kembang Sampaikan Aspirasi Peningkatan Dermaga Pada Rakor Tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali

Jembrana , Bali Kini - Peningkatan kapasitas Dermaga II Gilimanuk dari semula 20-30 ton jadi 50 ton menjadi jawaban atas aspirasi para sopir truk yang selama ini mengeluhkan antre panjang saat hendak menyebrang dari pelabuhan Gilimanuk ke pelabuhan Ketapang.

Sebelumnya, keluhan para sopir truk tersebut sempat disampaikan langsung oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7) lalu. 

Rapat koordinasi saat itu dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. Dihadiri juga oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan, Gubernur Bali Wayan Koster, serta para kepala daerah se-Provinsi Bali.

Dalam kesempatan itu, Bupati Kembang menyampaikan secara langsung kepada Menko AHY terkait dengan antrean panjang bongkar muat yang dialami para sopir truk yang selama ini harus menyebrang dari pelabuhan Gilimanuk ke pelabuhan Ketapang.

"Beberapa kali kami sempat berkoordinasi dengan ASDP, bahkan asosiasi sopir truk rame-rame datang ke DPRD. Dan ini saya sampaikan, kemacetan sudah parah. Tidak hanya pada hari-hari tertentu, tapi hari-hari biasa juga macet, ini dikeluhkan oleh para sopir," ujar Bupati Kembang.

Kendati saat ini peningkatan dermaga II Gilimanuk telah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas penyeberangan, namun Bupati Kembang juga mengharapkan adanya peningkatan pada daya tampung kendaraan pada pelabuhan Gilimanuk itu sendiri.

"Sebenarnya untuk kita utamakan perlu perluasan, tidak hanya peningkatan kapasitas ASDP, tetapi rasanya perlu perluasan atau kalau memungkinkan dibangun pelabuhan baru," tegas Bupati Kembang kembali, saat dihubungi, Kamis (17/9).

Saat ini, revitalisasi Dermaga II Pelabuhan Gilimanuk berdampak pada kelancaran arus lalu lintas kendaraan yang hendak menyebrang ke luar Bali. ASDP sendiri telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi.

Untuk jangka pendek dilakukan pengendalian arus dan penguatan kapasitas di lintasan Ketapang – Gilimanuk. Sementara dalam jangka menengah dan panjang, penguatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas dermaga, pengembangan buffer area, akses pendukung, serta penambahan armada operasional kapal perbantuan.

Peningkatan kapasitas Dermaga II Gilimanuk ditargetkan rampung dan dapat dioperasikan selambatnya pada periode Angkutan Lebaran 2027.(*)

Serangkaian Karya di Pura Dalem Penataran Sari Banjar Pekandelan Desa Adat Denpasar

Ket. Foto :

Wali Kota Jaya Negara Ngayah Nyangging 

Denpasar, Bali Kini - Wali Kota Denpasar, I GN Jaya Negara, melaksanakan ngayah nyangging serangkaian karya Mamungkah Ngenteg Linggih di Pura Dalem Penataran Sari, Banjar Pekandelan, Desa Adat Denpasar, Kamis (17/9).

Kegiatan ngayah tersebut merupakan bentuk partisipasi dan kepedulian Wali Kota Denpasar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan dan adat di tengah masyarakat. Kehadiran Wali Kota juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah dengan krama adat serta masyarakat Kota Denpasar.

Serangkaian karya di Pura Dalem Penataran Sari tersebut turut dirangkaikan dengan pelaksanaan upacara metatah yang diikuti 45 orang dan menek kelih yang diikuti 5 orang. Prawartaka Karya, I Wayan Arya, menyampaikan bahwa rangkaian karya dilaksanakan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh krama. Pelaksanaan metatah dan menek kelih yang dirangkaikan dalam karya tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga serta melestarikan adat dan tradisi Bali.

Wali Kota IGN Jaya Negara menyampaikan bahwa pelaksanaan karya keagamaan dan adat merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi, budaya, serta nilai-nilai kebersamaan masyarakat Bali.

“Melalui pelaksanaan karya seperti ini, kita tidak hanya menjalankan kewajiban keagamaan, tetapi juga menjaga adat, tradisi dan budaya Bali agar tetap lestari serta diwariskan kepada generasi berikutnya,” ujar Jaya Negara.

Ia juga mengapresiasi semangat krama Banjar Pekandelan dan Desa Adat Denpasar yang secara bersama-sama menyukseskan rangkaian karya, termasuk pelaksanaan metatah massal dan menek kelih.

“Kebersamaan dan gotong royong seperti ini menjadi kekuatan dalam menjaga adat dan budaya Bali. Semoga seluruh rangkaian karya berjalan lancar dan memberikan kerahayuan bagi seluruh krama,” tambahnya.

Pelaksanaan karya berlangsung dengan khidmat dan penuh kebersamaan, dengan melibatkan krama serta masyarakat dalam berbagai rangkaian kegiatan upacara. (Eka)

KOMISI III DPRD KARANGASEM SOROTI KABEL SEMRAWUT

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini - Keberadaan kabel listrik dan jaringan provider yang semrawut serta menjuntai di sejumlah kawasan di Karangasem kembali menjadi sorotan DPRD Karangasem.

Komisi III DPRD Karangasem, I Nyoman Sumadi, mendorong pemerintah daerah segera melakukan penataan sekaligus menyiapkan regulasi yang jelas terkait keberadaan jaringan kabel di wilayah perkotaan.

“Persoalan kabel tidak hanya menyangkut estetika tata ruang kota, namun juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat,” tandasnya, ketika ditemui diruangannya pada Kamis (17/9/2026).

Kabel yang kendor hingga jatuh ke badan jalan disebut telah beberapa kali menyebabkan kecelakaan. Bahkan, anak dari I Nyoman Sumadi sendiri pernah menjadi korban hingga mengalami luka cukup serius pada bagian rahang akibat insiden kabel tersebut.

Sumadi menilai pemerintah perlu melakukan identifikasi terhadap titik-titik yang saat ini dipenuhi tiang dan kabel dari berbagai provider.

Penataan dapat dilakukan melalui penerapan tiang bersama, sehingga keberadaan tiang tidak semakin memenuhi ruang publik dan mengganggu estetika kawasan kota.

Selain itu, pemerintah daerah dinilai perlu memiliki perencanaan jangka panjang untuk membangun jaringan kabel bawah tanah.

Pembangunan jaringan bawah tanah ini, menurut Sumadi, dapat dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan pembangunan atau pembukaan saluran drainase, sehingga jaringan induk kabel dapat sekaligus dipersiapkan.

Pemerintah juga diminta menetapkan target kawasan, khususnya pada titik-titik ramai dan pusat kota, agar secara bertahap tidak lagi terdapat kabel yang melintang di atas jalan.

Sumadi menegaskan, penataan jaringan kabel membutuhkan keterlibatan seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, provider, hingga instansi teknis lainnya.

Ia meminta persoalan tersebut tidak saling dilempar antarinstansi, terlebih jika kondisi kabel yang membahayakan masyarakat dibiarkan hingga kembali menimbulkan korban. (Ami)

Hakim Lanjutkan Perkara Hukum Soparadik, Pensiunan Anggota Polda Bali

Denpasar , Bali Kini  - Hasil putusan sela atas perkara dugaan pemalsuan sporadik dengan terdakwa pensiunan ASN Polda Bali, terdakwa AA DR oleh Majelis hakim PN Denpasar tetap dilanjutkan untuk pembuktian dalam perkara hukum. 

Putusan yang dibacakan Kamis (19/9) di ruang sidang Utama dengan diketuai Putu Gde Novyarta,  isinya menolak perlawanan pihak terdakwa. Terdakwa sebelumnya meminta penundaan sidang lantaran masih ada perkara lain (upaya hukum peninjauan kembali). 

Namun demikian, hakim menolak perlawanan tersebut, dan meminta JPU Eddy Arta Wijaya, melakukan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi. 

Karena saksi belum siap, maka sidang pembuktian dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Ada sekitar empat saksi yang bakalan disiapkan JPU untuk sidang selanjutnya. 

Sebelumnya, AA Dr dalam dakwaan JPU yang dibacakan di PN Denpasar, disebutkan diduga memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hak, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah – olah isinya benar dan tidak palsu.

Yakni surat pernyataan penguasaan tanah (sporadik) tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani terdakwa AA Dr, yang persi JPU dibuat dengan keadaan yang tidak sebenarnya.

"Karena dalam kenyataannya penguasaan objek tanah digarap atau disakap oleh I Nyoman Redo dan I Wayan Kebul sejak tahun 1960 secara turun temurun sampai dengan saat ini, dan setiap hasil panen dari garapan tersebut diserahkan kepada AA MK ataupaun AA DP," Tertuang dalam perkara. 

Namun dalam dakwaan JPU, terdakwa AA Dr tidaklah benar menguasai tanah  sejak tahun 1900. Masih dalam dakwaan JPU,  dengan dibuatnya sporadik tanggal 11 Juli 2023 dan kemudian diajukan ke BPN Kota Denpasar untuk membuat sertifikat. "Atas hal itu, AA DP dan MK disebut mengalami kerugian sebesar Rp 19 miliar," Tertuang dalam perkara dakwaan.(Jro)

Dewan Akan Kawal Soal Pengadaan LPJU di Denpasar

Denpasar , Bali Kini - Rencana pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kota Denpasar kini memasuki tahap finalisasi feasibility study (FS). Nantinya poyek tersebut akan menjadi KPBU pertama yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar. 

Proses pengadaan LPJU melalui skema KPBU ini sendiri telah direncanakan sejak 2023. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Denpasar, I Ketut Sriawan, Kamis (17/9), bahwa  proses KPBU LPJU saat ini masih berada di ranah simpul KPBU. Di sisi lain, kelompok kerja (Pokja) di lingkungan Dishub terus melakukan koordinasi untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan. “Bagaimana biar berproses dengan baik sesuai dengan regulasi, memenuhi aspek teknis, finansial, dan seterusnya,” ujar Sriawan.

Mengenai target penyelesaian, Sriawan mengatakan pihaknya akan mendorong agar proses tersebut dapat berlangsung secepat mungkin. Namun, waktu penyelesaian juga bergantung pada pihak pemrakarsa. “Kita secepatnya karena ini kan tergantung pemrakarsa. Semakin cepat pemrakarsa, semakin cepat juga untuk ini selesai,” katanya.

Dalam rencana tersebut, sekitar 16 ribu titik LPJU di Kota Denpasar akan diganti menggunakan lampu berbasis light emitting diode (LED). Penggantian ini diharapkan dapat mempercepat penerapan program smart light di Kota Denpasar.

Selain mendukung penerapan sistem penerangan yang lebih modern, penggunaan LED juga dinilai dapat menekan konsumsi listrik. Teknologi tersebut memiliki tingkat efisiensi lebih baik dibandingkan lampu konvensional, dengan daya yang dapat disesuaikan.

“LED kan lebih hemat dari konvensional. Kami berharap ini cepat berlaku penggantian karena kami harap juga pengendara di Kota Denpasar bisa lebih nyaman. Begitu juga kecelakaan lalu-lintas agar bisa berkurang,” ujar Sriawan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede membenarkan bahwa FS KPBU LPJU saat ini telah memasuki tahap finalisasi.

Ia meminta Pokja dan simpul KPBU terus melakukan pengawalan terhadap setiap tahapan proses. 

Menurutnya, pengawalan diperlukan agar proses KPBU dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan hambatan pada tahap berikutnya.

"Dengan pengawalan tersebut, rencana penggantian LPJU di Kota Denpasar diharapkan dapat berlanjut sesuai ketentuan hingga memasuki tahapan pelaksanaan," Singkat Sriawan.

Monev Penyelenggaraan Pemerintahan di Banjarangkan, Wabup Tjok Surya Apresiasi Kinerja Desa dan Dorong Optimalisasi Pengelolaan Sampah

Klungkung, Bali Kini - Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya, memimpin langsung kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan yang berlangsung di Kantor Camat Banjarangkan, Rabu (16/9).

Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan setelah tim monev turun ke lapangan untuk meninjau langsung pelaksanaan program di dua desa sampel, yakni Desa Tusan dan Desa Nyanglan. Monitoring mencakup empat bidang utama penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Tjok Surya mengapresiasi kinerja perangkat desa karena hasil monev menunjukkan capaian data yang sudah cukup baik. Pihaknya meminta agar praktik baik yang ada dapat dipertahankan, ditingkatkan secara berkelanjutan, serta direplikasi oleh desa-desa lainnya di Kabupaten Klungkung.

"Secara umum penyelenggaraan pemerintahan sudah berjalan dengan baik. Saya berharap desa-desa lainnya juga bisa mengikuti standar ini. Tolong data dan kelengkapan administrasi yang masih kurang segera dilengkapi," tegas Wabup Tjok Surya.

Selain capaian administrasi dan pembangunan, perhatian khusus juga diberikan pada sektor lingkungan dan digitalisasi pelayanan seperti pengelolaan sampah, Desa diimbau untuk mengoptimalkan pemilahan sampah dari sumbernya serta terus meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah.

 

Sementara Capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) sementara ini di Kecamatan Banjarangkan Tim monev mencatat Desa Aan meraih capaian IKD tertinggi di Kecamatan Banjarangkan dengan angka 30,74 persen, disusul oleh Desa Getakan di posisi kedua dengan 29,19 persen.

Wabup Tjok Surya berharap sinergi antara pemerintah kecamatan dan desa terus terjalin erat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyaraka (*)

Bupati Satria Bersama PYP Group Salurkan Sembako dan Bantuan Pendidikan untuk Warga Kurang Mampu di Dawan dan Banjarangkan

Klungkung , Bali Kini - Usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pasar Mentigi, Nusa Penida, Bupati Klungkung I Made Satria didampingi Ny. Eva Satria bersama Anggota PYP Group melanjutkan kegiatan sosial dengan menyerahkan bantuan paket sembako serta bantuan biaya sekolah sebesar Rp1.600.000 kepada anak yatim piatu. Penyerahan bantuan ini dilaksanakan di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, dan Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Sabtu (12/9).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Satria mengapresiasi sinergi dan kepedulian PYP Group yang konsisten turun langsung berbagi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya warga kurang mampu dan anak yatim piatu. "Semoga bantuan ini bermanfaat dan para penerima senantiasa diberikan kesehatan. Khusus untuk anak yatim piatu, agar bantuan biaya sekolah ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya," harap Bupati Satria.

Bantuan diserahkan secara langsung kepada para penerima yang telah terdata di masing-masing wilayah. Di Desa Kusamba, bantuan diberikan kepada I Nyoman Kaplag (lansia petani garam), I Nengah Kertayasa (lansia petani garam), I Wayan Sudarma (lansia nelayan), I Nengah Rena (lansia nelayan), dan Abimanyu Putra Kusuma (anak yatim piatu). Sementara itu, di Dusun Sarimerta, Desa Negari, bantuan diserahkan kepada I Gusti Ngurah Sudarma Putra (lansia kurang mampu), I Gst Ayu Cereme (lansia kurang mampu), dan I Gusti Ngurah Bagus Janiasa (anak yatim piatu).