Pemkab Klungkung Serahkan Bantuan Sosial Korban Bencana, Bupati Satria Imbau Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau Panjang

Klungkung, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Klungkung menunjukkan komitmen nyata dalam mendampingi masyarakat yang tertimpa musibah. Bupati Klungkung, I Made Satria, didampingi Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra, Pj. Sekda Gusti Agung Putra Mahajaya, serta Kalak BPBD Klungkung Putu Widiada, menyerahkan secara simbolis bantuan sosial tak terduga kepada para korban bencana/musibah Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung, Kamis (8/10).

Dalam laporan yang disampaikan oleh Kalak BPBD Klungkung, Putu Widiada, tercatat sebanyak 30 proposal permohonan bantuan telah masuk dan disetujui, dengan total anggaran yang disalurkan mencapai Rp353 juta.

Bupati I Made Satria menegaskan bahwa penyaluran dana bantuan sosial ini merupakan bentuk kehadiran dan kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat dengan tujuannya adalah untuk meringankan beban ekonomi warga yang terdampak langsung oleh musibah atau bencana alam.

"Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat kita yang sedang mengalami kesulitan akibat musibah yang tidak terduga," ujar Bupati Satria.

Selain menyerahkan bantuan, Bupati Satria memberikan imbauan penting kepada seluruh warga Klungkung. Mengingat saat ini tengah berada di tengah musim kemarau panjang, potensi terjadinya kebakaran meningkat secara signifikan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, saling mengawasi lingkungan sekitar, dan bersama-sama menjaga keamanan wilayah dari ancaman bencana di musim kemarau ini,” ujar Bupati Satria (*)

Genjot Pendapatan Daerah, Bupati Satria Ajak OPD Tinggalkan Ego Sektoral dan Perkuat Kolaborasi

KLUNGKUNG,BALI KINI - Bupati Klungkung, I Made Satria, didampingi Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, PJ Sekda Gusti Agung Putra Mahajaya 

menghadiri Rapat Evaluasi Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan III Tahun 2026 di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, pada Kamis (8/10).

Dalam arahannya, Bupati I Made Satria menekankan pentingnya langkah konkret bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil untuk menggenjot target pendapatan secara lebih terukur. Evaluasi ini difokuskan untuk memberikan motivasi sekaligus membenahi strategi pendapatan PAD agar tercapai secara optimal hingga akhir tahun anggaran. 

Bupati Satria meminta target PAD disesuaikan kembali agar selaras dengan potensi riil di lapangan secara lebih logis dan terukur. Dirinya juga meminta mengoptimalkan kinerja melalui kolaborasi erat dan sinergi antar-OPD sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri.

 

“Hilangkan ego masing-masing instansi demi tercapainya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klungkung secara luas serta mendorong seluruh jajaran birokrasi untuk berani mencoba berbagai inovasi baru dalam menggali potensi sumber-sumber 

pendapatan daerah yang belum tersentuh,” tegas Bupati Satria.

Melalui evaluasi hari ini, jajaran Pemkab Klungkung optimistis semangat kerja OPD penghasil dapat terus ditingkatkan guna mengamankan target PAD Triwulan III dan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin mandiri (*)

700 Peserta Hadiri Mahasabha XIII PHDI, Konsolidasi Organisasi hingga Estafet Kepemimpinan

Laporan Reporter: Arsini Devy

JAKARTA, BALI KINI— Sekitar 700 peserta menghadiri Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang digelar di Jakarta, Kamis (8/10/2026). 

Ketua Panitia Mahasabha XIII, Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr. (Han) menjelaskan Peserta berasal dari berbagai unsur organisasi dan kelembagaan Hindu, mulai dari Pengurus PHDI Pusat, utusan PHDI Provinsi dan Kabupaten/Kota, pimpinan organisasi Hindu tingkat nasional, hingga perwakilan yayasan, lembaga, dan komite Hindu tingkat nasional

“keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa Mahasabha XIII menjadi forum konsolidasi yang melibatkan berbagai elemen dalam organisasi dan kehidupan keumatan Hindu di Indonesia,” jelasnya

Nyoman Cantiasa juga mengatakan Mahasabha merupakan forum penting dalam menentukan arah organisasi PHDI, termasuk pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hingga proses pergantian estafet kepemimpinan. “Mahasabha ini sebagai forum untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi hingga pergantian estafet kepemimpinan di sini,” ujar I Nyoman Cantiasa.

Dalam laporannya I Nyoman Cantiasa juga menjelaskan bahwa panitia bersama pengurus PHDI telah melaksanakan rangkaian kegiatan Pra-Mahasabha dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) di berbagai daerah.

“Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan di antaranya Pra Mahasabha dalam bentuk FGD, di mana kami belanja masalah di berbagai daerah. Forum ini menyerap aspirasi umat terkait transformasi kelembagaan, pelayanan, tata kelola aset, kesehatan, hingga peran anak muda,” terangnya.

I Nyoman Cantiasa juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Mahasabha XIII dapat terlaksana melalui kerja bersama berbagai pihak. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terlepas dari semangat gotong royong seluruh pihak yang terlibat.

Turut dihadiri sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional, di antaranya: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani; Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar; Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa; Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI (BKKBN), Ratu Ayu Isyana Bagoes Ok, Anggota DPR/DPD RI Perwakilan Bali, Pimpinana TNI/PolriPolri, Perwakilan Kejaksaan Agung, Tokoh Lintas Agama, Pimpinan Ormas Keagamaan, Pimpinan Perguruan Tinggi Hindu dan Perwakilan PHDI Provinsi dan Kabupaten Kota.(Dv)

Mahasabha XIII PHDI Dorong Penguatan Dharma Agama dan Dharma Negara Menuju Indonesia Raya

Laporan Reporter: Asrini Devy 

JAKARTA, BALI KINI -  Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dengan mengusung tema “Penguatan PHDI Melalui Dharma Agama dan Dharma Negara Menuju Indonesia Raya” resmi digelar di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Ketua Panitia Mahasabha XIII, Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr. (Han), dalam laporan panitia menyampaikan berbagai perkembangan persiapan hingga pelaksanaan Mahasabha XIII. “Seluruh rangkaian persiapan sebelumnya telah dilakukan melalui berbagai kegiatan Pra-Mahasabha, termasuk forum diskusi dan penyerapan aspirasi dari berbagai daerah” terangnya.

Sebagai informasi Mahasabha XIII PHDI akan berlangsung pada 8–11 Oktober 2026 di Jakarta 

Ketua Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dalam sambutannya menegaskan bahwa focus PHDI dalam pembangunan manusia Indonesia tidak hanya berorientasi pada aspek jasmani, tetapi juga harus dibangun melalui kekuatan rohani yang berlandaskan Sradha dan Bhakti kepada Sang Hyang Widhi Wasa. 

“PHDI ingin membangun manusia Indonesia seutuhnya, manusia rohani dalam Hindu Sradha Bhakti kehadapan Sang Hyang Widhi Wasa, manusia jasmani, kemudian dalam implementasinya kita ingin membangun SDM Indonesia yang unggul,” ujar Wisnu.

Sejalan dengan pandangan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, H. Ahmad Muzani yang dalam sambutannya menjelaskan kekuatan umat tidak hanya tercermin dari kehidupan keagamaan, tetapi juga dari kemampuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu, keyakinan agama perlu diwujudkan dalam kehidupan nyata, termasuk melalui kemandirian dan produktivitas umat.

“Karena itu keyakinan kita terhadap agama harus memberikan kontribusi nyata pada negeri ini. Keyakinan terhadap agama tidak bertentangan sama sekali dengan tujuan bernegara, justru semakin memperkuat posisi kita dalam bernegara,” katanya.

Sebagai penutup Muzani memberikan selamat ats pelaksanaan Mahasabha XIII PHDI “mudah-mudahan Mahasabha XIII ini membawa kebaikan pada agama dan bangs akita,” tutupnya 

Turut hadir sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional, di antaranya: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani; Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar; Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa; Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI (BKKBN), Ratu Ayu Isyana Bagoes Ok, Anggota DPR/DPD RI Perwakilan Bali, Pimpinana TNI/PolriPolri, Perwakilan Kejaksaan Agung, Tokoh Lintas Agama, Pimpinan Ormas Keagamaan, Pimpinan Perguruan Tinggi Hindu dan Perwakilan PHDI Provinsi dan Kabupaten Kota.

Pembukaan Mahasabha XIII PHDI diakhiri dengan penyerahan cendramata kepada Ketua MPR RI, Menteri Agama RI, dan Para Ketua Majelis Lintas Umat.(Dv)

Pemkab Tabanan Tekankan Pengelolaan Anggaran yang Efektif dan Akuntabel

Tabanan , Bali Kini  – Komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel kembali ditegaskan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan. Mewakili Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, S.Sos., menyampaikan Pidato Pengantar Bupati Tabanan dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Rabu (7/10). 

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, S.Sos., serta diikuti oleh jajaran Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, unsur Forkopimda Kabupaten Tabanan, para Asisten Setda, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, pimpinan instansi vertikal, serta undangan terkait lainnya.

Melalui sambutan Bupati Tabanan yang disampaikan Wabup Dirga, ditegaskan bahwa penyampaian Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan bagian dari kewajiban konstitusional sekaligus wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. “Ranperda tentang APBD ini disusun dengan berpedoman pada KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Tabanan,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp2.150 triliun lebih, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp951.106 miliar lebih dan pendapatan transfer sebesar Rp1.199 triliun lebih. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.132 triliun lebih, dengan perincian belanja operasi sebesar Rp1.745 triliun lebih, belanja modal sebesar Rp133,627 miliar lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp10,808 miliar lebih, serta belanja transfer sebesar Rp242,157 miliar lebih. 

Menurutnya juga, APBD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi merupakan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan dan pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah anggaran harus dikelola secara cermat, tepat sasaran, efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. “Untuk itu, kami sangat mengharapkan pandangan, masukan, saran dan koreksi konstruktif dari seluruh anggota dewan yang terhormat, sehingga Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi dokumen anggaran yang semakin berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” imbuh Dirga.

Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dan DPRD, pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan dapat semakin memperkuat pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali Era Baru, sekaligus mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM)

Ranperda APBD 2027, Bupati Sanjaya Tekankan Pengelolaan Anggaran Berorientasi Masyarakat

Tiga Fraksi DPRD Tabanan Sepakati 

Tabanan , BALI KINI  – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menghadiri Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Tabanan, dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Pidato Pengantar Bupati Tabanan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Kamis (8/10).

 

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan beserta jajaran Wakil Ketua dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah bersama para Asisten Setda, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, pimpinan instansi vertikal, serta undangan terkait lainnya. Dalam rapat tersebut, pemandangan umum disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Gerindra yang secara umum menyatakan persetujuan serta memberikan apresiasi terhadap penyampaian Bupati Sanjaya terkait Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.

 

Fraksi Partai Gerindra melalui I Wayan Wiryadana menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian Ranperda APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, APBD tidak sekadar menjadi dokumen keuangan daerah, melainkan instrumen strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penyusunan APBD dinilai perlu dilakukan secara realistis, transparan, produktif, dan akuntabel. Fraksi Gerindra menekankan pentingnya ketepatan pendapatan, belanja dan pembiayaan, keberpihakan anggaran pada pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, pengendalian inflasi serta pemerataan pembangunan, hingga memastikan setiap program memiliki target hasil dan mekanisme yang terukur.

 

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Ni Made Suryani memandang APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus dikelola secara cermat dan tepat sasaran agar mampu mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai penting untuk menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat, memperkuat pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta melanjutkan prioritas pembangunan dalam mewujudkan visi Kabupaten Tabanan.

 

Atas pandangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya diproses sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persetujuan serupa juga disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui I Wayan Sukaja, yang menyatakan sepakat sekaligus memberikan apresiasi terhadap penyampaian Bupati Sanjaya. Fraksi Partai Golkar menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya dibahas dalam rapat-rapat kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

 

Dengan adanya penyampaian pandangan umum dari ketiga fraksi tersebut, pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan berproses sesuai tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama DPRD Kabupaten Tabanan terus membangun sinergi dalam memastikan arah kebijakan anggaran dapat mendukung prioritas pembangunan daerah, penguatan pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat Tabanan secara terukur dan bertanggung jawab. (*)

Satpol PP Denpasar Tertibkan 144 Baliho

Ket. Foto : Satpol PP Denpasar Tertibkan 144 Baliho, Pamflet, Banner dan Spanduk di Fasilitas Umum

DENPASAR , BALI KINI – Dalam upaya menjaga ketertiban, ketenteraman, keamanan, dan kenyamanan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar kembali melaksanakan penertiban terhadap berbagai media promosi yang terpasang di fasilitas umum, Kamis (8/10).

Kegiatan penertiban menyasar sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Denpasar, yakni Jalan Melati, Jalan P.B. Sudirman, dan Jalan Raya Sesetan. Penertiban dilakukan terhadap baliho, pamflet, banner, spanduk, hingga papan nama yang dipasang pada fasilitas umum dan dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.

Kasatpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga ketertiban umum serta menciptakan lingkungan kota yang aman, nyaman, dan tertata.

“Penertiban ini kami laksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, khususnya di ruang-ruang publik. Kami mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha agar memperhatikan ketentuan dalam pemasangan media promosi sehingga tidak mengganggu fasilitas umum maupun keindahan kota,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Satpol PP Kota Denpasar berhasil menertibkan sebanyak 144 media, dengan rincian 25 baliho, 55 pamflet, 26 banner, 30 spanduk, dan 8 papan nama.

Bawa Nendra menambahkan, Satpol PP Kota Denpasar terus mengedepankan pendekatan persuasif dan sesuai dengan ketentuan dalam setiap pelaksanaan penertiban. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Kota Denpasar yang tertib, aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan.

Selain penertiban, Satpol PP Kota Denpasar juga mengingatkan masyarakat terkait layanan pengaduan melalui GARBASITA (Gerakan Bersama Satuan Polisi Pamong Praja). Seluruh jenis layanan dan tindak lanjut pengaduan melalui GARBASITA tidak dikenakan biaya.

“Untuk menjaga integritas seluruh jajaran Satpol PP Kota Denpasar, kami tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun. Apabila ada pihak yang meminta sesuatu dengan mengatasnamakan Satpol PP Kota Denpasar, masyarakat dapat segera melaporkannya melalui WA Bot GARBASITA dengan menyertakan bukti yang autentik,” tegasnya.

Pengaduan dapat disampaikan melalui WA Bot GARBASITA di nomor 081337338326. Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam menjaga ketertiban kota sekaligus membantu mewujudkan pelayanan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.(ayu)

Wawali Arya Wibawa Hadiri Karya Ngenteg Linggih Pura Sekar

Ket foto : Wawali Arya Wibawa Hadiri Karya Ngenteg Linggih Pura Sekar Jepun Tangkas Kori Agung.

Denpasar, Bali Kini - Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri rangkaian Karya Ngenteg Linggih, Nila Pati, Pedudusan Alit dan Wraspati Kalpa di Pura Sekar Jepun, Tangkas Kori Agung, Desa Adat Kerobokan, Kamis (8/10). Kehadiran Wawali Arya Wibawa merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan dan adat yang dilaksanakan masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara pemerintah dan desa adat dalam menjaga keberlanjutan adat, agama, tradisi dan budaya Bali.

Ketua Panitia Karya, I Wayan Sarjana Putra mengatakan, rangkaian karya telah dimulai sejak 1 Oktober 2026 dengan pelaksanaan Matur Piuning Karya. Selanjutnya, pada Kamis (8/10) dilaksanakan upacara Ngingsah sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju puncak karya.

“Rangkaian karya sudah dimulai sejak 1 Oktober dengan Matur Piuning. Hari ini dilaksanakan Ngingsah, kemudian pada 10 Oktober mendatang akan dilaksanakan Pecaruan Rsi Gana,” ujar I Wayan Sarjana Putra.

Sarjana menjelaskan, puncak karya akan dilaksanakan pada 14 Oktober 2026. Seluruh rangkaian upacara kemudian akan diakhiri dengan Penyineban pada 16 Oktober 2026.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengapresiasi semangat dan kebersamaan krama dalam melaksanakan karya tersebut. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan keagamaan dan adat tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan sradha dan bhakti, namun juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan adat, budaya dan tradisi Bali.

“Pemerintah Kota Denpasar tentu memberikan apresiasi atas semangat kebersamaan krama dalam melaksanakan karya ini. Kegiatan seperti ini menjadi bagian penting dalam menjaga adat, tradisi dan budaya Bali agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi selanjutnya,” ujarnya.

Arya Wibawa menambahkan, Pemerintah Kota Denpasar akan terus mendukung berbagai kegiatan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai adat, agama, tradisi dan budaya. Sinergi antara pemerintah, desa adat dan masyarakat dinilai penting dalam mewujudkan pembangunan Kota Denpasar yang tetap berakar pada nilai-nilai kearifan lokal.

"Rangkaian karya di Pura Sekar Jepun, Tangkas Kori Agung tersebut diharapkan dapat berjalan lancar dan khidmat serta menjadi momentum bagi seluruh krama untuk meningkatkan sradha dan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa," ujarnya. (Eka).

Wamenkes RI Benyamin Paulus Resmikan UPTD Puskesmas III Denpasar Barat.

Ket foto : Wamenkes RI, Benyamin Paulus Octavianus, didampingi Wawali Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, saat meresmikan UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat yang merupakan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak, Selasa (6/10).

Denpasar, Bali Kini - Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Benyamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, didampingi Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, meresmikan UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat yang dikembangkan sebagai Puskesmas Ramah Ibu dan Anak, ditandai dengan penandatanganan prasasti, Selasa (6/10). Kehadiran puskesmas yang dikembangkan sebagai fasilitas kesehatan (faskes) inklusif ramah ibu dan anak ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Usai peresmian, Wamenkes RI Benyamin Paulus meninjau secara langsung sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Peninjauan meliputi ruang gawat darurat, ruang persalinan, poliklinik hingga ruang rawat inap pasien bersalin. Kehadiran UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat juga menjadi bagian dari transformasi pemanfaatan kawasan yang sebelumnya merupakan pasar loak, kemudian sempat dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sementara (TPS), serta kawasan pertanian perkotaan atau urban farming. Kini, kawasan tersebut bertransformasi menjadi fasilitas pelayanan kesehatan yang dikembangkan dengan konsep inklusif serta ramah ibu dan anak.

Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benyamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Denpasar yang turut menyukseskan program kesehatan masyarakat dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat yang merupakan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak.

"Tentu kami sangat mengapresiasi terkait keberadaan Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat, selain memberikan pelayanan kesehatan secara umum, puskesmas ini juga memiliki pelayanan khusus ibu dan anak yang tentu bermanfaat dalam mencegah resiko meninggalnya ibu dan anak," ujarnya. 

Dikatakannya, ke depan Kementerian Kesehatan akan melaksanakan renovasi dengan menyasar puskesmas, RSUD, serta fasilitas kesehatan milik pemerintah lainnya. Hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat.

"Selain infrastruktur kesehatan, kami mendorong tumbuhnya SDM kesehatan, terutama dokter spesialis, untuk mewujudkan kesetaraan dan pemerataan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan yang bermuara pada peningkatan angka harapan hidup masyarakat," ujarnya.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengatakan kehadiran UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat sebagai Puskesmas Ramah Ibu dan Anak merupakan langkah nyata Pemerintah Kota Denpasar dalam memperkuat pelayanan kesehatan yang berpusat pada masyarakat, khususnya bagi perempuan, ibu, bayi, dan anak.

Menurutnya, Puskesmas Ramah Ibu dan Anak tersebut merupakan puskesmas dengan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED), yakni pelayanan pada puskesmas rawat inap yang siap memberikan penanganan selama 24 jam terhadap kasus kegawatdaruratan pada ibu hamil, bersalin, nifas, serta bayi baru lahir.

Selain memperkuat pelayanan kesehatan, Puskesmas Ramah Ibu dan Anak ini juga didukung sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar. Melalui sinergi tersebut, bayi yang lahir di puskesmas akan mendapatkan dukungan dalam penerbitan dokumen kependudukan berupa akta kelahiran.

“Melalui konsep Puskesmas Ramah Ibu dan Anak, kita ingin memastikan setiap ibu yang datang memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, cepat, manusiawi, serta menghargai hak dan kebutuhan ibu. Demikian pula bagi anak-anak, lingkungan pelayanan kesehatan harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman, sehingga anak tidak merasa takut ketika mendapatkan pemeriksaan maupun pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arya Wibawa mengatakan keberadaan puskesmas tersebut tidak hanya menghadirkan fasilitas pelayanan kesehatan baru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kualitas sekaligus pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pihaknya berharap Puskesmas Ramah Ibu dan Anak ini dapat terus dikembangkan menjadi salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, ramah, inklusif, serta mampu memberikan pelayanan yang responsif sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap Puskesmas Ramah Ibu dan Anak ini dapat menjadi contoh dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, ramah, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah, cepat, aman, dan nyaman,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes., menjelaskan bahwa pengembangan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak merupakan bagian dari program prioritas Pemerintah Kota Denpasar dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses masyarakat.

Dikatakannya, penguatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak menjadi salah satu perhatian penting, termasuk dalam mendukung upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi. Untuk itu, pengembangan fasilitas, kualitas pelayanan, serta kesiapan tenaga kesehatan terus diperkuat sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami terus mengikuti arahan pimpinan karena ini merupakan salah satu program prioritas Bapak Wali Kota, terutama dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satunya melalui penguatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, termasuk mendukung upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi,” ujarnya.

Candrawati menambahkan, UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat telah dilengkapi dengan berbagai layanan kesehatan yang terintegrasi dengan layanan BPJS Kesehatan. Selain pelayanan kesehatan umum, puskesmas ini juga menyediakan pelayanan persalinan selama 24 jam serta layanan Damakesmas selama 24 jam.

Dengan dukungan berbagai fasilitas dan layanan tersebut, Puskesmas Ramah Ibu dan Anak diharapkan mampu menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang, sekaligus memperkuat jangkauan pelayanan kesehatan di wilayah Kota Denpasar.

“Kami berharap puskesmas ini dapat menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang bisa diakses seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Turut hadir Direktur Fasilitas Mutu PKP Kemenkes, Roy Himawan, Tenaga Ahli Wamenkes, Iwan Trihapsoro, Direktur Utama RSUP Prof. Ngoerah, Dr. I Gusti Ngurah Ketut Sukadarma, S.Kp., M.Kes., Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar, AA Putu Gede Wibawa, Forkopimda Kota Denpasar, pimpinan OPD, serta undangan lainnya. (Ags)

Bupati Sanjaya Terima Hibah Tanah dari KPK, Dorong Optimalisasi Aset Untuk Kepentingan Masyarakat

 

Tabanan , Bali Kini -  – Komitmen pengelolaan aset Negara agar memberikan manfaat bagi masyarakat diwujudkan melalui serah terima Barang Milik Negara (BMN) eks barang rampasan Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan. Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menghadiri kegiatan serah terima yang berlangsung di Graha Sewaka Dharma Gedung Pelayanan Publik Pemkot Denpasar, Selasa, (6/10). Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Tabanan menerima hibah berupa tanah seluas 2.000 meter persegi yang berlokasi di Desa Marga.

 

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK RI, Mungki Hadipratikto, Wakil Walikota Denpasar, Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Denpasar, Asisten III Setda Kabupaten Tabanan, serta Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemkot Denpasar dan Kabupaten Tabanan. Serah terima tersebut menjadi bagian dari pengelolaan barang rampasan Negara yang dilakukan melalui pemindahtanganan kepada pemerintah daerah untuk memberikan asas kemanfaatan bagi kepentingan publik.

 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK RI atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui hibah tanah tersebut. Menurutnya, hibah tersebut bukan sekadar proses administrasi, tetapi menjadi wujud sinergi dan kolaborasi antara lembaga penegak hukum dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan aset negara untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

 

“Kami atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang telah memberikan kami hibah tanah seluas 2.000 meter persegi di Desa Marga. Bagi kami, ini merupakan wujud nyata kepercayaan besar dari KPK kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan yang sangat kami syukuri,” ujar Sanjaya.

 

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa aset yang diterima akan dikelola secara optimal agar memberikan nilai tambah bagi daerah. Dengan karakteristik Tabanan sebagai salah satu daerah dengan potensi pertanian yang besar, pihaknya melihat lahan tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bagian dari penguatan sektor pertanian yang saat ini terus didorong Pemerintah Kabupaten Tabanan. Hal tersebut sejalan dengan upaya menjaga produktivitas pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

 

Sanjaya juga mengatakan, optimalisasi aset menjadi hal penting dalam mendukung pembangunan daerah, terlebih Kabupaten Tabanan memiliki ruang fiskal yang terbatas. Untuk itu, melalui pengelolaan aset yang terdata dan terukur, aset daerah yang belum produktif akan terus diupayakan agar dapat memberikan nilai dan manfaat, baik melalui pengelolaan secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

“Untuk itulah kami akan berkomitmen penuh untuk mengelola, merawat, dan memaksimalkan seluruh aset hibah ini agar dapat berdaya guna secara optimal, terintegrasi, dan tepat sasaran. Ini penting kami sampaikan untuk memastikan kepercayaan besar yang telah diberikan dapat kami jawab dengan sebuah langkah nyata untuk memastikan Tabanan Era Baru, Tabanan yang Aman, Unggul, Madani (AUM) dapat kami wujudkan,” imbuh Sanjaya.

 

Sementara itu, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK RI, Mungki Hadipratikto, menjelaskan barang rampasan negara pada prinsipnya terlebih dahulu diupayakan melalui mekanisme lelang. Apabila tidak laku dilelang atau terdapat kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, aset tersebut dapat dikelola melalui mekanisme lain sesuai ketentuan, salah satunya melalui pemindahtanganan kepada pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan aset negara tetap memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

 

Selain itu, Sanjaya juga berharap momentum serah terima tersebut semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada KPK RI serta seluruh pihak yang telah mendukung proses hibah tersebut, seraya berkomitmen menjaga dan memanfaatkan aset secara bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tabanan(*)