Pemkab Jembrana Salurkan 600 Ribu Liter Air Bersih Tangani Dampak Kekeringan

​JEMBRANA , BALI KINI — Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat langkah-langkah penanganan darurat menyusul dampak kekeringan yang meluas sejak bulan Mei lalu. Berawal dari laporan di SD 2 Pendem, krisis air bersih kini telah berdampak pada 7 desa dan 14 banjar di wilayah Jembrana.

​Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Jembrana, I Putu Agus Artana Putra, S.Sos. dihubungi selasa (13/10),

mengungkapkan bahwa pihaknya bersama instansi terkait terus menggenjot distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak. Hingga saat ini, total distribusi air bersih yang telah disalurkan telah mencapai hampir 600.000 liter untuk 1.048 kepala keluarga (KK).

​"Distribusi air dilakukan secara bergiliran mengingat tingginya kebutuhan serta adanya kendala dari suplai PDAM. Stok air di tandon-tandon biasanya habis dalam waktu kurang dari dua hari," ujar Kalaksa BPBD Jembrana saat Rakor OPD Selasa 13-10-2026

​Dalam upaya mempercepat penanganan di lapangan, Pemkab Jembrana telah memasang tandon air di 18 titik strategis serta mengerahkan kurang lebih 15 terpal untuk penampungan tambahan. Kapasitas tandon yang disiapkan bervariasi mulai dari 2.000 liter hingga 5.000 liter. Aksi cepat tangkal darurat ini juga turut didukung oleh berbagai pihak, termasuk unsur PMI, Polres, dan Batalyon. 

​Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, sebagian besar warga terdampak tinggal di dekat kawasan hutan dengan sumber air yang relatif kecil. Selain itu, kondisi diperparah oleh kerusakan infrastruktur pipa air akibat terjangan banjir pada bulan Juli lalu.

​Sebagai langkah solutif, Pemkab Jembrana tidak hanya berfokus pada distribusi darurat, tetapi juga merancang perbaikan infrastruktur secara komprehensif sebagai solusi jangka panjang.

 " kita lakukan Perbaikan Infrastruktur seperti Perbaikan pipa air yang rusak telah dirancang dan dikoordinasikan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU). Pengadaan Pompa Air Untuk memperkuat debit air, Kejaksaan Tinggi Bali berencana membantu pengadaan 3 unit pompa air," jelasnya .

Satu unit di antaranya telah berhasil dibangun di Banjar Pancardawa dengan dukungan dari pihak Polres, sehingga total rencana penambahan mencapai 4 unit pompa. 

Lebih jauh dari sisi Sektor Pertanian pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan dinas terkait serta Badan Wilayah Sungai (BWS) untuk membangun pompa-pompa air di area persawahan.

​Mengacu pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau diprediksi masih akan berlangsung cukup panjang hingga bulan Januari mendatang.

​Menyikapi hal tersebut, Pemkab Jembrana mengimbau seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air. Warga diharapkan dapat menghemat dan memprioritaskan penggunaan air bersih hanya untuk kebutuhan pokok sehari-hari, serta menghindari pemborosan seperti menyiram atau memandikan hewan peliharaan secara berlebihan.

​

Selain itu, masyarakat juga diingatkan pentingnya menjaga kelestarian alam dan kawasan hutan agar ke depannya mampu berfungsi optimal sebagai penyimpan cadangan air saat musim kemarau kembali melanda. ( pro/ *)

Darurat BBM, Disdikpora Denpasar Terapkan Belajar Dari Rumah

FOTO : Kepala Disdikpora Kota Denpasar, Drs. Anak Agung Gede Wiratama. 

Denpasar - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) berdampak pada mobilitas masyarakat di Kota Denpasar disegala sektor. Bahkan banyak guru dan siswa kesulitan untuk bersekolah lantaran kendaraan kehabisan BBM. Terpantau srlama dua hari petugas SPBU melayani bergantian tanpa putus waktu. 

Darurat BBM selama dua hari terakhir mendorong Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar menerapkan pembelajaran secara daring bagi satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, pada 15–17 Oktober 2026.

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan mobilitas guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik akibat kelangkaan BBM yang disertai kemacetan lalu lintas.

Kepala Disdikpora Kota Denpasar, Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag., menyampaikan bahwa instruksi pembelajaran daring tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor B/100.3.4/99/DISDIKPORA tertanggal, Rabu 14 Oktober 2026.

Dalam keterangannya, Wiratama menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga keberlangsungan proses pembelajaran agar tetap berjalan di tengah kondisi yang berpotensi menghambat aktivitas masyarakat. 

“Dalam rangka mengantisipasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dapat berdampak pada mobilitas guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik, serta untuk tetap menjaga keberlangsungan proses pembelajaran secara normal,” demikian Wiratama Rabu (14/10).

 

Pembelajaran daring diberlakukan selama tiga hari, mulai Kamis (15/10) 2026hingga Sabtu (17/10) 2026. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta di wilayah Kota Denpasar yang masuk dalam cakupan kebijakan.

Adapun jenjang pendidikan yang terdampak meliputi pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), serta satuan PAUD sejenis (SPS). Kebijakan yang sama juga berlaku bagi seluruh sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), baik negeri maupun swasta.

Disdikpora Kota Denpasar meminta seluruh kepala satuan pendidikan untuk memperhatikan dan melaksanakan ketentuan dalam surat edaran tersebut sebagaimana mestinya. Melalui penerapan pembelajaran daring ini, pemerintah daerah berupaya memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung meskipun masyarakat menghadapi kendala pasokan BBM dan gangguan mobilitas.(Jro)

Krisis BBM Terparah Bahkan Seluruh Kios Eceran Kehabisan Stok

Denpasar , Bali Kini - Dua hari ini, terparah Selasa (13/10) terjadi krisis BBM di Metro Kota Denpasar, bahkan terjadi di seluruh daerah di Bali juga merasakan kesulitan mencari bahan bakar minyak dari petralite hingga petramak. Pedagang minyak eceran yang biasanya ada stok pun ikut terkena imbasnya. Antrean panjang disejumlah SPBU, tidak hanya menimbulkan kemacetan tetapi juga sempat terjadi perselisihan antar pengemdara yang antre di SPBU. 

Krisis BBM juga dirasakan pada jasa pengguna transpotasi sepeti Gojek Online dan pekerja kantoran yang terpaksan memarkirkan kendaraan karena kehabisan BBM. Kekosongan BBM eceran dilaporkan terjadi di sepanjang kawasan Sanur, Yang Batu Kauh, hingga Jalan Kepundung, Denpasar. 

Salah seorang penjaga Pertamini di kawasan Sanur, Ahmad, mengatakan dirinya sudah tidak menjual Pertalite maupun Pertamax sejak dua hari terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena pasokan BBM di SPBU juga mengalami kekosongan atau sulit diperoleh akibat antrean panjang.

“Di SPBU saja kosong. Meskipun ada, antreannya panjang. Ini sudah dua hari saya tutup,” ujar Ahmad.

Ia menambahkan, kelangkaan BBM turut menyulitkan warga yang membutuhkan bahan bakar untuk beraktivitas. Sejak pagi hari, sejumlah pengendara sepeda motor bahkan terpaksa mendorong kendaraannya karena kehabisan bensin di tengah perjalanan. “Sejak pagi sudah ada beberapa warga yang mendorong motor,” katanya.

Di sisi lain, antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM di sejumlah SPBU turut berdampak pada kelancaran lalu lintas. Salah satu titik kemacetan parah terjadi di kawasan Renon, tepatnya di sekitar SPBU dekat STIKOM Bali. 

Selain itu banyak kawasan yang ada SPBU nya mengalami hal yang sama dimana antrean mencapai ratusan meter. Diantaranya SPBU yang ada di kawasan Gatsu Tengah, barat dan A Yani Utara yang terpantau cukup macet.

Antrean kendaraan dilaporkan mengular dari ujung timur Lapangan Puputan Renon hingga ke depan SPBU STIKOM Bali. Penumpukan kendaraan di sepanjang ruas jalan tersebut menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan mengganggu mobilitas pengguna jalan.

Untuk mengantisipasi kemacetan yang semakin parah, sejumlah petugas Dinas Perhubungan Provinsi Bali terlihat berjaga di lokasi. Petugas melakukan pengaturan lalu lintas sekaligus membantu mengendalikan antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM.

Hingga berita ini ditulis, kelangkaan BBM di sejumlah titik Denpasar masih berdampak pada aktivitas masyarakat dan kelancaran lalu lintas. Penyebab pasti gangguan pasokan serta waktu normalisasi distribusi BBM belum diketahui berdasarkan informasi yang tersedia.(Jro)

Sistem Tidak Naik Kelas Bakal Kembali Diberlakukan

Denpasar , Bali Kini  - Sistem pendidikan lama agaknya kembali bakal diterapkan untuk jenjang sekolah selama 12 tahun dari tingkat SD - SMA. Penerapan kembali kebijakan tidak naik kelas atau tinggal kelas diwacanakam akan dimulai untuk tahun ajaran 2027 dan saat ini sedang digodok Dinas Pendidikan untuk mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. 

Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar menyatakan masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Kepala Disdikpora Kota Denpasar, AA Gde Wiratama, menegaskan bahwa pihaknya belum dapat menindaklanjuti wacana tersebut lantaran belum menerima surat resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen). “Kita tunggu suratnya dari Kemdikdasmen, baru kita tindak lanjuti,” ujar Wiratama.

Sembari menunggu keputusan pemerintah pusat, Disdikpora Denpasar tetap mendorong sekolah dan para guru untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. 

Upaya tersebut dilakukan agar setiap siswa memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Menurutnya, penguatan proses pembelajaran menjadi hal penting untuk memastikan siswa mampu mengikuti materi pelajaran sesuai dengan tingkat pendidikannya. Pemerintah Kaji Kebijakan Tinggal Kelas

Sebelumnya, pemerintah melalui Kemdikdasmen tengah mengkaji wacana penerapan kembali kebijakan tidak naik kelas secara otomatis mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya. Wacana ini mencuat setelah adanya rekomendasi Dewan Pendidikan untuk mengatasi fenomena Rajin Malas Sama Saja (RMS).

Fenomena RMS merujuk pada kondisi ketika siswa yang rajin belajar maupun siswa yang kurang menunjukkan upaya belajar tetap memperoleh perlakuan yang sama dalam kenaikan kelas. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi motivasi belajar serta mengurangi dorongan bagi siswa untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal.

Melalui wacana kebijakan ini, pemerintah berupaya mendorong budaya belajar yang lebih serius dan berorientasi pada pencapaian kompetensi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah penguasaan kemampuan dasar, terutama literasi dan numerasi, sebelum siswa melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya.

Meski demikian, rencana tersebut belum menjadi keputusan final. Pemerintah masih memerlukan kajian akademik serta masukan dari para pakar pendidikan untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan kebijakan dan mekanisme penerapannya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, sebelumnya menegaskan bahwa apabila kebijakan tinggal kelas diterapkan, tujuannya bukan untuk menghukum siswa yang belum mencapai standar kompetensi.

Sebaliknya, siswa yang belum memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan perlu mendapatkan perhatian dan pendampingan khusus. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui program remedial, penguatan pembelajaran, serta koordinasi yang lebih intensif antara pihak sekolah dan orang tua.

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan tinggal kelas diharapkan tidak semata-mata berfokus pada keputusan menaikkan atau mengulang kelas. Hal yang lebih utama ialah memastikan setiap siswa benar-benar memahami materi pembelajaran dan memiliki kemampuan dasar yang cukup untuk mengikuti proses pendidikan pada jenjang selanjutnya.

Bagi pemerintah daerah, termasuk Disdikpora Kota Denpasar, tindak lanjut terhadap wacana ini masih menunggu ketentuan resmi dari pemerintah pusat. Hingga keputusan ditetapkan, peningkatan kualitas pembelajaran dan penguatan kompetensi siswa tetap menjadi perhatian utama sekolah.(Jro)

Bupati Satria Tekankan Kerukunan pada Deklarasi Damai Pilperkel Serentak 2026

Klungkung, Bali Kini - Bupati Klungkung, I Made Satria, menghadiri acara Penandatanganan Pernyataan Bersama Deklarasi Damai Pemilihan Perbekel (Pilperkel) Serentak Kabupaten Klungkung Tahun 2026 yang berlangsung di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Senin (12/10).

Dalam sambutannya, Bupati Satria menegaskan bahwa Pilperkel Serentak merupakan wadah demokrasi tingkat desa untuk melahirkan sosok pemimpin yang amanah dan mampu memajukan desa. Ia mengimbau seluruh calon perbekel, tim sukses, hingga para pendukung untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan sepanjang tahapan pemilihan.

"Saya mengajak seluruh pihak untuk memegang teguh tiga prinsip utama: berkompetisi secara sehat dan santun tanpa hoaks maupun politik uang, siap menang dan siap kalah tanpa sikap jumawa, serta mengutamakan kerukunan antarwarga di atas segalanya," ujar Made Satria.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya menjaga kondusivitas wilayah selama Pilperkel berlangsung. "Boleh beda pilihan, tetapi kerukunan, persahabatan, dan persaudaraan antarwarga tetap harus dijaga dan menjadi yang paling utama," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Klungkung mengapresiasi kerja keras panitia penyelenggara serta jajaran TNI/Polri yang telah mengawal jalannya pesta demokrasi desa ini secara profesional. Ia berharap iklim aman dan damai ini terus terjaga hingga puncak pemungutan suara pada 30 Oktober 2026 mendatang.

Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Klungkung Tahun 2026 sekaligus Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, I Gusti Ketut Suardika, melaporkan bahwa Pilperkel serentak tahun ini diikuti oleh 22 desa.

"Pelaksanaan di tingkat desa dikelola oleh panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebanyak 62 calon perbekel akan berkontestasi, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 59.961 orang yang tersebar di 143 Tempat Pemungutan Suara (TPS)," ungkap Suardika.

Suardika menambahkan, seluruh rangkaian agenda Pilperkel Serentak Tahun 2026 didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung senilai Rp1,59 miliar.

Kegiatan deklarasi damai ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra, Wakil Ketua DPRD Klungkung, jajaran Forkopimda Klungkung, Penjabat Sekda Klungkung, serta para pemangku kepentingan dan tamu undangan lainnya.(*)

Jaga Peradaban dan Tradisi, Bupati Klungkung Hadiri Abhiseka Ida Dalem Smara Putra XVI

KLUNGKUNG, BALI KINI - Bupati Klungkung I Made Satria didampingi Ny. Eva Satria bersama Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra menghadiri puncak perayaan Abhiseka Ida Dalem Smara Putra XVI Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Klungkung Heritage Festival di Pelataran Pemedal Agung Kertagosa Klungkung, Sabtu (10/10).

Kegiatan yang dihelat dalam rangka pelestarian budaya tradisional khas Puri Agung Klungkung ini diawali dengan prosesi kirab dari Puri Agung Klungkung menuju Kertagosa. Dalam prosesi tersebut, Raja Klungkung XII Ida Dalem Smara Putra bersama permaisuri ditandu menuju Monumen Puputan Klungkung untuk menyaksikan parade budaya sebelum akhirnya dilanjutkan menuj pelataran Pemedal Agung Kertagosa.

Bupati Klungkung I Made Satria dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar puri yang secara konsisten melaksanakan kegiatan ini. Menurutnya, acara ini merupakan wujud penghormatan terhadap warisan leluhur sekaligus upaya menjaga kelanjutan tradisi budaya Bali.

"Klungkung memiliki kedudukan penting dalam perjalanan sejarah dan peradaban Bali sebagai salah satu pusat kerajaan pada masa lampau. Puri Agung Klungkung bukan hanya sekadar peninggalan sejarah, melainkan juga simbol perjalanan peradaban kepemimpinan, kearifan lokal, dan nilai-nilai luhur," ujar Bupati Satria.

Ia menambahkan, pelestarian budaya tidak cukup hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap, perilaku, penghormatan terhadap adat, serta kecintaan terhadap identitas dan jati diri masyarakat Bali. Bupati Satria berharap perayaan ini dapat memperkuat hubungan antar-generasi dan menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap warisan budaya daerah.

Sementara itu, Raja Klungkung XII Ida Dalem Smara Putra menjelaskan, perayaan abhiseka ini digelar untuk menunjukkan komitmen Puri Agung Klungkung dalam melestarikan adat dan istiadat di tengah tantangan zaman modern serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Walaupun tantangan pelestarian di era modern sangat berat, kami akan terus berupaya agar adat dan budaya ini tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi tetap hidup dan dilaksanakan. Di samping itu, peringatan ini juga bertujuan untuk memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Klungkung agar semakin dikenal di seluruh nusantara dan lebih bergairah," ungkap Ida Dalem Smara Putra.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung atas dukungannya terhadap pelestarian adat dan budaya. Kehadiran para raja dan sultan dari berbagai organisasi dalam kesempatan ini, lanjutnya, menjadi simbol kuat semangat Bhinneka Tunggal Ika.

"Meskipun kita berbeda cara dan metode dalam melestarikan adat dan budaya, tujuan kita tetap satu, yaitu menjaga persatuan. Jangan kita besar-besarkan perbedaan, tetapi mari kita besar-besarkan persamaan," pungkasnya.

Puncak perayaan ini turut dihadiri oleh para raja dan sultan nusantara, penglingsir dan pasemetonan puri se-Bali, Staf Khusus Menteri Kebudayaan RI, Danrem 163/Wirasatya, jajaran Forkopimda Kabupaten Klungkung, serta undangan terkait lainnya.(Rl)

Perkokoh Ketahanan Budaya, Bupati Satria Bersama Wakil Bupati Tjok Surya Hadiri Rangkaian Karya di Tiga Pura

Klungkung, Bali Kini - Bupati Klungkung I Made Satria bersama Ny. Eva Satria dan Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra menghadiri uleman (undangan) rangkaian upacara karya keagamaan di tiga lokasi berbeda pada Sabtu (10/10).

Kehadiran jajaran pimpinan daerah tersebut menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mendukung pelestarian adat, tradisi, dan kebudayaan Bali.

Adapun tiga lokasi upacara yang dihadiri meliputi:

Pura Dalem Pasek Gelgel Semaagung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan (Karya Ngenteg Linggih, Nubug Pedagingan, Mapadudusan Alit, Medasar Caru Balik Sumpah).

Pura Pajenengan Pande, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung (Karya Ngenteg Linggih, Caru Walik Sumpah Agung, Mupuk Pedagingan, Mapadudusan Agung, Manawa Ratna).

Pura Dadia Batur Kubon Tubuh Lebu, Sidemen, Karangasem (Karya Ngenteg Linggih, Mapadudusan Madya, Tawur Wrespati Kalpa).

Di sela-sela kegiatan, Bupati Klungkung I Made Satria menegaskan pentingnya menjaga warisan leluhur sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat di Bali. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan krama pengempon pura memegang peranan krusial dalam merawat tradisi secara berkelanjutan.

"Adat dan agama adalah akar identitas kita di Bali. Melalui sinergi spiritual yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, kami berharap momentum upacara ini dapat mempererat tali persaudaraan, menjaga kerukunan, sekaligus mengokohkan ketahanan budaya kita di tengah derasnya modernisasi," ujar Bupati Satria.

Rangkaian upacara sakral yang berlangsung khidmat tersebut turut dihadiri oleh para tokoh masyarakat setempat serta krama pengempon pura. Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kelancaran pelaksanaan yadnya, Bupati Satria menyerahkan dana punia yang diterima langsung oleh masing-masing Kelihan Pengempon Pura.

Pemerintah Kabupaten Klungkung berharap pelaksanaan karya yadnya ini mampu memperkuat nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya di tengah masyarakat. Momentum keagamaan ini juga diharapkan dapat menjadi pengingat bagi seluruh warga untuk senantiasa menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan sesama, alam lingkungan, serta Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran Tri Hita Karana.(*)

Komitmen Bupati Satria Wujudkan Nusa Penida Hijau dan Berkelanjutan Lewat Kerthi Bhumi Satwika

Klungkung, Bali Kini - Bupati Klungkung I Made Satria menghadiri penandatanganan Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan dan Implementasi Kawasan Rendah Emisi Kerthi Bhumi Satwika Tahun 2026–2030 di Wantilan Pura Dang Khayangan Er Jeruk, Kabupaten Gianyar, Sabtu (10/10). Momentum ini menjadi langkah krusial bagi Kabupaten Klungkung, khususnya dalam memperkuat komitmen kelestarian lingkungan di destinasi wisata dunia, Kepulauan Nusa Penida.

Kepulauan Nusa Penida resmi ditetapkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster sebagai satu dari enam kawasan strategis Kawasan Rendah Emisi Kerthi Bhumi Satwika di Bali. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 912/04-B/HK/2026 yang diterbitkan pada 6 Oktober 2026.

Hadirnya Bupati I Made Satria dalam penandatanganan kesepakatan ini menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan hijau, khususnya di kawasan kepulauan yang menjadi prioritas pariwisata berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Klungkung I Made Satria menyambut positif penetapan Nusa Penida sebagai kawasan rendah emisi. Langkah ini dinilai sejalan dengan upaya menjaga daya dukung lingkungan Nusa Penida di tengah pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata.

"Penetapan Kepulauan Nusa Penida sebagai Kawasan Rendah Emisi adalah momentum penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan kelestarian alam. Pemerintah Kabupaten Klungkung berkomitmen penuh mendukung serta mengimplementasikan program ini agar Nusa Penida tetap hijau, bersih, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang," ujar Bupati I Made Satria.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa Kawasan Rendah Emisi Kerthi Bhumi Satwika bukan sekadar penamaan kawasan, melainkan perubahan pendekatan pembangunan agar kemajuan ekonomi sejalan dengan perlindungan lingkungan. Selain Nusa Penida, lima kawasan strategis lainnya meliputi Ubud, Nusa Dua, Kuta, Sanur, dan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada di Kota Denpasar.

Pelaksanaan program selama kurun waktu 2026–2030 ini akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah serta kemampuan fiskal masing-masing daerah, didukung evaluasi berkala untuk mengukur capaian kinerjanya.

Penandatanganan kesepakatan yang berlangsung pada Saniscara Kliwon Wayang (Rahina Tumpek Wayang) ini sarat akan nilai spiritual dan kearifan lokal Sad Kerthi. Kebijakan ini merupakan manifestasi konkret dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali serta Haluan Pembangunan Bali Masa Depan (100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125), guna mewariskan alam Bali yang bersih, sehat, dan lestari.

Turut mendampingi Bupati Satria, Penjabat (Pj.) Sekda Klungkung I Gusti Agung Gde Putra Mahajaya, serta Kepala OPD terkait(*)

Luaskan Jangkauan, Bupati Satria Harap Manusa Yadnya Masal Klungkung Diikuti Umat Hindu se-Nusantara

Klungkung, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Klungkung memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Upacara Manusa Yadnya Masal gratis yang diinisiasi oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Klungkung. 

Kegiatan masal tersebut berlangsung khidmat di Alun-Alun Ida Dewa Agung Jambe pada Jumat (10/10/2026). Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Bupati Klungkung, I Made Satria, yang didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Klungkung, Ny. Eva Satria. 

Bupati Satria berkomitmen bahwa Pemerintah Kabupaten Klungkung akan terus mendorong agar program ini dapat ditingkatkan dari segi kualitas maupun jangkauan di tahun-tahun mendatang. Pihaknya berharap pelaksanaan di masa depan tidak hanya diikuti oleh masyarakat lokal, tetapi juga dapat merangkul umat Hindu dari seluruh Nusantara.

Sebagai langkah konkret perluasan program, Pemkab Klungkung bersama PHDI berencana menggelar kegiatan serupa di Wilayah Kecamatan Nusa Penida pada tahun depan. Langkah ini diambil guna mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat kepulauan sekaligus meringankan beban biaya transportasi penyeberangan warga Nusa Penida menuju daratan Klungkung.

"Pemerintah Daerah mendukung penuh program positif ini. Selain meringankan beban ekonomi warga, pelaksanaan yadnya secara masal juga menguatkan rasa kebersamaan dan gotong royong antarumat Sedharma," ujar  Bupati Satria

Sementara itu, Ketua PHDI Kabupaten Klungkung, Jero Mangku Kadek Candra, menjelaskan bahwa tradisi masal ini diselenggarakan untuk membantu umat Hindu menjalankan swadharma keagamaan tanpa terkendala beban biaya.

Upacara yang diikuti oleh ratusan peserta tersebut mencakup berbagai tingkatan upacara Manusa Yadnya, di antaranya Mepandes (Potong Gigi), Bayuh Wayang Sapuh Leger, Bayuh Sukerta, Bayuh Tampel Bolong, Mapetik Rambut, hingga Upacara Tiga Bulanan.(*)

Serahkan Tali Kasih ke Umat Khonghucu, Bupati Satria Perkokoh Kerukunan Umat Lewat "Satria Peduli"

Klungkung, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung kembali menunjukkan komitmen kuat melalui inovasi "Satria Peduli" dengan merawat kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama. Hal tersebut terlihat saat Bupati Klungkung, I Made Satria menyerahkan tali kasih berupa lampion kepada umat Khonghucu yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Lahir Nabi Kongzi Tahun 2577 Kongzu / 2026 Masehi di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Jumat (9/10). 

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa inovasi "SATRIA PEDULI" merupakan sebuah program hasil kolaborasi antara Badan Kesbangpol Kabupaten Klungkung dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung. “Jadi program ini merupakan apresiasi Pemkab Klungkung terhadap seluruh umat beragama di Kabupaten Klungkung. Kita luncurkan program ini ditahun 2026 dan kedepan akan terus berlanjut. Program ini jangan dilihat dari nilai yang diberikan tetapi ketulusan dan perhatian pemerintah kepada umat beragama. Semoga bantuan ini bermanfaat dan tentunya mempererat kemitraan pemerintah dengan umat beragama demi terwujudnya visi Kabupaten Klungkung yang MAHOTTAMA (Maju, Harmonis, Tentram, dan Makmur), ” harap Bupati Satria 

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menyebarkan kedamaian, mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar, dengan memegang teguh prinsip kedamaian. “Mari bersama-sama kita maknai peringatan ini tidak hanya menjadi sekadar ritual keagamaan, melainkan momentum untuk merenungkan kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan, kebijaksanaan, dan cinta kasih yang diajarkan oleh Sang Guru Besar,” harap Bupati Satria.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas / Kesbangpol) Kabupaten Klungkung, Drs. I Dewa Ketut Sueta Negara menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah ibadah. Adapun tujuan kegiatan ini yakni menciptakan sinergi yang harmonis antara seluruh umat beragama dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama dan mempererat silaturahmi serta memantapkan persaudaraan melalui inovasi "Satria Peduli". Inovasi ini merupakan pengejawantahan dari Tri Kerukunan Umat Beragama yang menjadi tiang penopang kedamaian di Klungkung. “Melalui program "Satria Peduli", pemerintah daerah hadir secara adil dan proporsional untuk seluruh umat beragama guna menjaga kedamaian yang selama ini telah terjaga dengan baik di Kabupaten Klungkung,” harapnya.