DENPASAR, Balikini.Net - Rencana Gubernur terpilih Wayan Koster akan memangkas anggaran hibah yang difasilitasi oleh Dewan mendapat penolakan dari anggota DPRD Bali. Pemangkasan tersebut untuk membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk dua titik shortcut Singaraja-Denpasar jika anggarannya tak dialokasikan oleh pemerintah pusat.
Penolakan rencana pemangkasan dana hibah tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Wayan Adnyana saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Raperda Tentang Penyertaan Modal PT. Askrida pada Sidang Paripurna, Senin (06/08/2018).
Adnyana menjelaskan bahwa, penolakan rencana pemangkasan tersebut sudah mendapat persetujuan dari seluruh Fraksi di DPRD Bali. Kecuali Fraksi PDIP Bali. Kendati demikian, Fraksi PDIP sudah berkoordinasi langsung dengan Wayan Koster selaku Gubernur terpilih dan juga Ketua DPD PDIP Bali.
"Saya sampaikan pandangan di luar Ranperda menyikapi adanya pemberitaan bahwa gubernur terpilih akan memangkas bantuan ke masyarakat dalam bentuk hibah yang difasilitasi amggota dewan. Saya mengatakan pada prinsipnya tak setuju karena dana itu sangat dibutuhkan masyarakat," jelasnya.
Baginya, dana hibah yang difasilitasi oleh anggota DPRD Bali berdasarkan proposal dan aspirasi dari masyarakat. "Kami menghimpun proposal hibah itu melalui serapan aspirasi lewat reses. Ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mendesak yang dimintakan bantuannya lewat pemerinta. Itu kami serapnya lewat reses. Akhirnya kita bahas bersama eksekutif, jadilah keputusan dewan dan eksekutif menjadi program hibah," tandasnya.
"Beban ini yang kita bantu lewat hibah untuk meringankan, bukan mengambilalih semua beban mereka. Misalnya bantu perbaikan pura, beli gong untuk kegiatan kesenian, ada ritual beli tenda kita bantu beli tenda, sehingga mereka gak keluarin duit. Jadi kita ringankan biaya hidupnya dia," tambahnya.
Menurutnya, dana hibah dianggap mampu mengangkat perekonomian masyarakat. Sehingga, dana hibah memiliki pengaruh sangat besar. "Kita bantu Rp100 Juta, mereka belanjaa Rp200 juta. Bantu Rp200 Juta, mereka belanja Rp500 Juta. Itu menunjukkan ada peningkatan pembangunan. Jadi gak ada yang salah dengab hibah," tambahnya.
Seperti yang diwacanakan, anggaran pemangkasan dana hibah akan digunakan untuk percepatan pembangunan Shortcut Denpasar-Singaraja. Baginya hal itu tidak tepat, pasalnya pembiayaan tersebut bukan dari daerah melainkan Pemerintah Pusat. "Shorcut yang di Bedugul itu jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pusat, sudah diprogramkan dan dimulai tahun ini. Anggarannya dialokasikan dalam APBN. Ngapain haknya masyarakat (dana hibah) kita kurangi, ngapain kita ambilalih program pemerinta pusat. Itu langkah yang tidak tepat," katanya.
Tak hanya itu, Anggota Komisi III DPRD Bali ini juga meminta kepada Wayan Koster agar tak melupakan janji saat berkampanye. Dimana, dengan jaringan yang dimiliki, Koster akan dengan mudah meminta anggaran dari Pusat. "Bersyukur kita punya gubernur Pak Koster yang punya jaringan liar biasa di pusat, waktu kampaye mengatakan siap mencari dana ke pusat, bahkan Jokowi disebut siap membantu programnya. Seharusnya anggaran shorcut itu diperjuangkan ke pusat bukan memangkas dana hibah," sundirnya.
Untuk itu, dirinya berharap agar Wayan Koster tak memaksakn kehendak dalam memangkas anggaran hibah. Apalagi, persoalan anggaran harus diputuskan bersama antara DPRD dengan Gubernur. "Seorang gubernur tak bisa memaksakan kehendaknya memaksakan pangkas hibah. Yang namanyaa Pemerintah Daerah itu ada Pemerintah provinsi (eksekutif) dan DPRD. Jadi harus melalui keputusan bersama. Tak bisa keputusan dibuat sepihak oleh gubernur," sebutnya. *
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram