-->

Iklan

Menu Bawah

Tilep Santunan Uang Kematian Di Jembrana, Dua Terdakwa Dihukum Hanya Setahun

BaliKini.Net
Jumat, 24 Juli 2020, 22.30 WIB Last Updated 2020-07-24T15:30:26Z
Denpasar,BaliKini.Net - Mantan Kepala Lingkungan Asih, Gilimanuk, bernama Tumari (42) dan mantan kepala Lingkungan Asri, Gilimanuk bernama Ni Luh Sridani (46) menyusul keempat rekannya yang sudah dibui terkait kasus korupsi dana santunan kematian di Jembrana tahun 2015.

Keduanya oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar dijatuhi hukuman setahun penjara pada sidang yang digelar secara telekonferens.

Majelis hakim diketuai Esthar Oktavi,SH.MH menyatakan para terdakwa tersebut telah terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Tipikor, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

"Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama satu tahun, dan denda Rp 50 juta subsidair satu bulan penjara," tegas Hakim Ketua Esthar Oktavi.

Terhadap putusan itu, para terdakwa yang menjalani sidang di Rutan Kelas II B Negara, melalui tim penasihat hukumnya dari Pos Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar menyatakan menerima. 

Hal serupa juga disampaikan  tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara  menanggapi putusan majelis hakim tersebut. Sebelumnya tim jaksa melayangkan tuntutan pidana terhadap para terdakwa masing-masing  berupa  pidana penjara selama 15 bulan.

Sementara dalam surat dakwaan,  kasus korupsi santunan kematian fiktif pada Dinas Kessosnakertrans Jembrana tahun 2015, melibatkan terpidana, Indah Suryaningsih (berkas terpisah). Selain Indah, juga melibatkan sejumlah kelian banjar di beberapa desa di Jembrana.

Saat kasus ini terjadi Indah bertugas sebagai Verifikator Dinas Kessosnakertrans Kabupaten Jembrana. Total anggaran santunan kematian dalam DPPA SKPD Dinkesosnakertrans tahun 2015 sebesar Rp 3.762.357.500 atau Rp 1,5 juta per warga yang meninggal. 

Dari santunan yang telah direalisasikan sebanyak 2.387 penerima senilai Rp 3,580 miliar, dan ada 301 berkas yang direkayasa dan diduplikasi untuk diajukan ulang.

Selain itu ditemukan 242 pemohon senilai Rp 363 juta santunan yang diajukan dengan dokumen fiktif, dan 59 pemohon senilai Rp 88,5 juta diajukan dengan dokumen duplikasi yang diajukan oleh ketiga beberapa tersangka bersama sejumlah saksi lainnya.

Peranan terpidana Indah menerima pembagian lebih besar, antara Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta dari santunan fiktif yang dicairkan tanpa proses verifikasi. Dari hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP Perwakilan Bali ditemukan kerugian negara Rp 451.500.000.

Terungkap, terpidana Indah memperoleh Rp 283.100.000, terpidana Artawan Rp 70.400.000, terpidana Astawa Rp 32.700.000 dan terpidana Budiarta Rp 7,7 juta. Sedangkan terdakwa Tumari memperoleh Rp 16 hingga 17 juta dan terdakwa Sridani memperoleh sekitar Rp 28 juta. 

Diketahui, sebelumnya majelis hakim juga telah menjatuhkan putusan terhadap empat terdakwa lainnya dalam kasus serupa. Mereka adalah mantan pegawai seksi rehabilitasi kesejahteraan sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Jembrana, Indah Suryaningsih, Kelian Dinas Banjar Munduk Ranti, I Gede Astawa dan kelian Dinas Banjar Sari Kuning Tulungagung, I Dewa Ketut Artawan masing-masing dijatuhi pidana penjara selama empat tahun. 

Sementara untuk mantan Kepala Lingkungan Jineng Agung, Gilimanuk, I Komang Budiarta dijatuhi pidana penjara juga selama satu tahun. (Ar/R5)
Komentar

Tampilkan

BERITA TERBARU

Kabar Internasional

+