Kamis, 04 Desember 2025

Denpasar Punya 1000 hektar Lahan Abadi

BaliKini.Net
- Kamis, Desember 04, 2025

Laporan Reporter : Jero Ari

Denpasar , Bali Kini - Harga lahan yang mengalami kenaikan signifikan setiap tahunnya, memberi pengaruh alih fungsi lahan pertanian yang semakin menyempit. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kota Denpasar, luas lahan pertanian selama empat tahun terakhir mengalami penyusutan.

Pada 2021 luas lahan di Denpasar mencapai 1.915 hektare, menurun pada 2022 mencapai 1.871 hektare, lanjut 2023 kembali turun menjadi 1.680 hektare dan 2024 mencapai 1.658 hektare.

Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar Anak Agung Gde Bayu Brahmasta mengatakan, banyak tantangan perkotaan untuk menekan alih fungsi lahan.

Pertama minat generasi muda yang menekuni dunia pertanian kian menurun. Hal tersebut membuat lahan yang dimiliki tidak tergarap sehingga cenderung disewakan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih cepat.

"Adanya dampak perubahan iklim dan bencana serta tekanan ekonomi juga memberi pengaruh terhadap pertanian kian ditinggalkan. Termsuk harga lahan di Kota Denpasar terus mengalami kenaikan baik itu menyewakan atau dijual," beber Brahmasta, Rabu (03/12).

Lanjut dirinya menjabarkan untuk produksi pertanian khususnya padi pendapatan kotor yang dihasilkan petani berkisar Rp300.000 hingga Rp400.000 per are per 4 bulan atau setara dengan Rp600.000 hingga Rp800.000 per are per tahun (dua kali panen).

Jika dibandingkan dengan penyewaan lahan yang digunakan di luar pertanian, nilai yang ditawarkan bisa mencapai Rp1,5 juta hingga Rp3 juta per are per tahun. Tergantung lokasi dan akses jalan. "Tentu kalau melihat perbandingan tersebut sangat jauh terpaut," katanya.

Pemerintah Kota Denpasar akan melakukan beberapa upaya untuk menekan alih fungsi lahan. Pertama berupaya meningkatkan pendapatan petani dengan menekan biaya produksi. Dengan melakukan diversifikasi usaha untuk pertanian.

"Selain padi ada juga tanaman hortikultura yang diberikan bantuan dari pupuk sampai traktor, sehingga menurunkan biaya produksi,” katanya.

Tak hanya itu, lahan pertanian juga mendapat kebijakan pembebasan pajak, telah tertuang dalam Perda daerah. Petani juga mendapatkan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang preminya dibayar oleh Pemkot Denpasar.

"Pemerintah juga menetapkan lahan abadi seluas 1.000 hektare yang fungsinya tidak bisa diganti tetap untuk pertanian," ungkapnya.