Pemkot Denpasar Perkuat Sinergi Desa dan Kelurahan Percepat Penanganan Sampah

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Denpasar , Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat sinergi dengan desa dan kelurahan dalam upaya percepatan penanganan sampah. Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, saat memimpin rapat bersama para perbekel dan lurah se-Kota Denpasar di Gedung Graha Sewakadarma (GSD) Kota Denpasar, Senin (15/12).

Rapat ini dilaksanakan sebagai langkah strategis menyikapi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali terkait rencana penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung pada 23 Desember mendatang. Dalam pertemuan tersebut, seluruh sistem pengelolaan sampah, termasuk optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), dibahas secara menyeluruh guna merumuskan langkah-langkah percepatan peningkatan kapasitas pengolahan sampah harian di Kota Denpasar.

Wali Kota Jaya Negara menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan sampah, baik melalui penguatan pengelolaan berbasis sumber maupun optimalisasi sarana dan prasarana yang ada. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapatkan perhatian bersama.

“Saat ini Denpasar memiliki 5.940 teba modern dan 12.185 komposter. Jumlah ini terus kami dorong agar bertambah, karena masih belum mencukupi untuk menangani seluruh timbulan sampah. Selain itu, 24 TPS3R yang ada juga perlu terus dioptimalkan,” ujar Jaya Negara.

Ia menambahkan, kendala utama yang dihadapi di lapangan antara lain keterbatasan tenaga kerja dan sarana pendukung. Meskipun desa dan kelurahan mampu mengalokasikan anggaran, minat masyarakat untuk bekerja di sektor persampahan masih relatif rendah. Di samping itu, beberapa TPS3R masih membutuhkan dukungan mesin pengolahan agar kapasitasnya dapat ditingkatkan.

“Berbagai masukan dan kendala ini akan kami sampaikan kepada Gubernur Bali sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan solusi terbaik sebelum penutupan TPA Suwung dilaksanakan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Jaya Negara menegaskan bahwa secara ideal, penutupan TPA Suwung dilakukan setelah beroperasinya Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), yang diharapkan mampu menangani sisa sampah yang tidak dapat diolah di tingkat desa dan kota.

Dalam kesempatan tersebut, Perbekel Pemecutan Kaja, Anak Agung Ngurah Arwatha, turut menyampaikan kondisi pengelolaan sampah di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa TPS3R Sari Sedana Bung Tomo saat ini hanya didukung dua petugas pengolah, sementara total timbulan sampah mencapai 49,38 ton per hari. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 1,6 ton per hari yang dapat diolah di TPS3R, sedangkan sisanya masih harus dibuang ke TPA Suwung.

Menanggapi hal tersebut, Jaya Negara mengajak seluruh perbekel dan lurah untuk terus berkomitmen dan berinovasi dalam pengelolaan sampah di wilayah masing-masing, serta memperkuat edukasi kepada masyarakat agar pengelolaan sampah berbasis sumber dapat berjalan lebih optimal.

“Dengan sinergi antara pemerintah kota, desa, dan kelurahan, kami optimistis penanganan sampah di Kota Denpasar dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan,” pungkasnya. 

Pj. Sekda Eddy Mulya Pimpin Apel Disiplin,

Ingatkan Percepatan Akeselerasi Tuntaskan APBD Tahun 2025. 

Laporan Reporter : Eka 

Denpasar , Bali Kini  - Pj. Sekretaris Daerah Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya memimpin apel disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Denpasar, pada Senin (15/12) pagi. Apel rutin ini digelar untuk meningkatkan kedisiplinan serta memotivasi para pegawai yang dilaksanakan secara rutin setiap Senin pagi dan diikuti seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Pj. Sekda Denpasar, Eddy Mulya dalam arahannya menekankan kepada seluruh pegawai untuk lebih meningkatkan disiplin, kinerja serta pelayanan yang berdasarkan spirit Vasudhaiva Kutumbakam serta Motto Sewakadharma. Pihaknya juga menekankan OPD untuk mempercepat akeselarasi di dalam menyelesaikan dan menuntaskan APBD Tahun 2025. 

"Di bulan Desember ini menjadi akhir dari APBD Tahun 2025, tentunya kita berharapa diselesaikan dengan baik,"ujarnya. 

Lebih lanjut Eddy Mulya juga menyampaikan agar para pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar agar tidak hentinya untuk meningkatkan kualitas diri dan kinerja agar selalu dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Pihaknya juga mendorong para pegwai untuk selalu bersinergi dan berkolaborasi. 

"Dalam hal ini saya berharap dan mengingatkan kepada seluruh rekan-rekan semua untuk terus meningkatkan kualitas diri dan melakukan yang terbaik dalam mengemban tugas masing-masing," pungkas Eddy Mulya. 

Bupati Satria Hadiri Pemeriksaan Kesehatan Gratis Para Sulinggih

Laporan Reporter : Ajb Tim Lpt 

Klungkung , Bali Kini - Bupati Klungkung, I Made Satria bersama Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra menghadiri Pemeriksaan Kesehatan Gratis Para Sulinggih di Aula Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung, Senin (15/12). Kegiatan yang mengusung tema “Pelayanan Kesehatan Paripurna Menuju Klungkung Mahottama” ini dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RSUD ke-39 Tahun 2025. 

Pada kesempatan tersebut, Bupati Satria menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis untuk Para Sulinggih yang diselenggarakan ini merupakan wujud bakti dan kepedulian kita terhadap kesehatan para Sulinggih.  Kami menyadari sepenuhnya bahwa kesehatan adalah anugerah terbesar yang harus kita jaga, terutama bagi para Sulinggih yang memiliki peran sentral dalam membimbing umat, memimpin upacara keagamaan dan menjaga kelestarian adat serta budaya Bali yang adiluhung. Kesehatan para Sulinggih merupakan prioritas bagi kita semua.  

“Jadi melalui kegiatan promotive dan preventif ini, kita berharap dapat mendeteksi dini faktor risiko  penyakit dan memberikan intervensi Kesehatan yang diperlukan agar para Sulinggih dapat menjalankan swadharma (kewajiban suci) mereka dengan optimal, tanpa terbebani masalah Kesehatan,” ucapnya.

Selain itu, Bupati Satria juga menambahkan tujuan utama dari kegiatan ini yakni untuk mendeteksi secara dini potensi risiko penyakit dan memfasilitasi akses pelayanan Kesehatan preventif tanpa membebani biaya. Dengan deteksi dini, diharapkan kondisi Kesehatan dapat terpantau dan ditangani sebelum berlanjut menjadi masalah yang lebih serius. “Melalui kegiatan ini, para Sulinggih dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk berkonsultasi mengenai kondisi Kesehatan masing-masing, sehingga dapat memberikan manfaat nyata meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan,” harapnya.

Direktur RSUD Kabupaten Klungkung, dr. I Nengah Winata menyampaikan kegiatan ini digelar untuk memohon doa restu kepada ida sulinggih agar kami lancar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Kedepan mari kita bersama-sama meningkatkan kinerja agar bisa semakin maksimal didalam memberikan pelayanan demi terwujudnya Klungkung Mahottama,” harapnya.

Kado Akhir Tahun, Karateka Jembrana Ni Made Dwi Kartika Aprianti Sabet Dua Medali Perunggu di SEA Games 2025

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Jembrana , Bali Kini - Prestasi gemilang ditorehkan atlet muda asal Jembrana Ni Made Dwi Kartika Aprianti (Ade), yang berhasil menorehkan mendali perunggu dari dua kategori Female Kumite -61 Kg dan Female Team Kumite Sea Games 2025.

Ini sekaligus menjadi kado akhir tahun bagi masyarakat jembrana, dimana Ade tampil luar biasa diajang olahraga terbesar di Asia Tenggara.

Pelatih I Putu Deddy Mahardika saat dihubungi Via Telpon ( 15/12) , menyampaikan pada pertandingan babak awal, Ade tampil dominan saat menghadapi Poovanesan Madhuri (Malaysia). Melaju ke babak semifinal, Ade harus mengakui keunggulan Butsuwan Maneeevan (Thailand) setelah kalah tipis. Meski gagal melaju ke final, Ade bangkit pada laga perebutan tempat ketiga menunjukkan performa solid dan sukses mengalahkan Lumbao Joan Denise memastikan satu medali perunggu bagi kontingen Indonesia. 

" Ade meraih medali perunggu di nomor Female Kumite -61 Kg. Ade menang atas Poovanesan Madhuri (Malaysia) 14–5, kalah tipis di semifinal dari Butsuwan Maneeevan (Thailand) 6–7, lalu menutup laga perebutan perunggu dengan kemenangan 6–3 atas Lumbao Joan Denise," ujarnya.

Selain turun di nomor Female Kumite -61 Kg, Ade juga memperkuat tim Indonesia pada Kumite Beregu Putri (Female Team Kumite) dan berhasil meraih medali perunggu. Dengan demikian, Ade menutup kejuaraan dengan dua medali perunggu dari kategori Female Kumite -61 Kg dan Female Team Kumite.

"Ade juga bertanding pada nomor Kumite Beregu Putri (Female Team Kumite). Pada babak penyisihan, Indonesia menang atas Filipina. Namun di semifinal, Indonesia harus kalah dari Thailand. Pada laga perebutan medali perunggu, tim Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar," tandasnya.

Mengetahui hal tersebut, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa terhadap prestasi gemilang yang ditorehkan Ni Made Dwi Kartika Aprianti (Ade) di kancah internasional.

“Prestasi ini menjadi kado yang sangat luar biasa bagi masyarakat Jembrana. Sekali lagi, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat, saya mengucapkan selamat kepada Ade.” ungkapnya. 

Drainase Dibenahi, Denpasar Masih Dikepung Banjir

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - Hujan lebat seharian yang mengguyur Kota Denpasar menyebabkan banjir di beberapa titik yang rawan banjir. Traoma bencana beberapa bulan lalu membuat warga panik hingga melakukan evakuasi di tengah guyuran hujan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Denpasar, IB Joni Ariwibawa mengatakan, terdapat 20 warga yang dievakuasi di kawasan Perum Buana Permai, Padangsambian yang jadi langganan saat banjir. "Ada tujuh KK atau dua puluh orang yang dievakuasi," kata Joni Ariwibawa. 

Mereka semua diungsikan ke tetangga dan keluarga yang tak terdampak. Operator Pusdalops BPBD Kota Denpasar, Putu Darma Putra Setyawan menambahkan, evakuasi dilakukan pada pukul 02.30 Wita. 

"Ketinggian air di daerah tersebut mencapai dada orang dewasa, ada juga bayi, anak-anak dan lansia yang terjebak," ungkapnya. 

Selain itu, air setinggi dada orang dewasa juga terjadi di Jalan Pura Demak, namun di wilayah ini tak ada warga yang sampai dievakuasi. "Termasuk di Jalan Kertapura air juga naik setinggi dada orang dewasa," tuturnya. 

Tak hanya rumah warga yang terendam di perumahan Buana Permai, terdapat sekolah SD 11 Padangsambian yang ikut terendam. Ketinggian air pun memasuki ruangan guru dan kepala sekolah dimana bangunan ini tergolong bangunan lama. 

Sementara itu di Jalan Gunung Atena Denpasar, Banjir parah melanda Perumahan Widuri Permai, Padang Sumbu Kelod, Dirinya menuturkan, sebanyak 27 KK warga di kawasan ini terdampak, selain rumah warga terdapat dua unit villa yang terendam. 

Salah seorang warga setempat menyebut kondisi banjir ini sudah kedua kalinya, saat banjir bandang kemarin ketinggian air hampir sama dengan sekarang. Namun saat ini yang paling parah, dia mengeluhkan drainase yang ada sekarang sempit dan kecil sementara tanah resapan seperti sawah sudah jadi vila disini. 

Sekretaris BPBD Kota Denpasar, Anak Agung Surya Kencana mengatakan, ada dua warga dan sejumlah wisatawan yang dievakuasi dengan menggunakan rubber boat. Wisatawan yang kebanyakan asal Australia ini lebih memilih pindah lokasi menginap yang tempat yang lebih aman.

Perubahan Regulasi Tekan Penerimaan Pajak Reklame, Realisasi Baru 58,93 Persen

 

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini— Perubahan regulasi pemasangan reklame berdampak signifikan terhadap capaian pajak reklame di Kabupaten Karangasem. Hingga tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem, I Nyoman Siki Ngurah, mengungkapkan rendahnya capaian tersebut disebabkan oleh perubahan aturan yang semakin membatasi objek pajak reklame.

“Kalau dilihat dari target dan realisasi memang terlihat jauh. Tidak tercapai karena ada perubahan regulasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu perubahan krusial adalah larangan pemasangan iklan rokok di jalan protokol, jalan provinsi, dan kawasan jalan bisnis. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), iklan rokok kini hanya diperbolehkan di jalan kabupaten.

Selain itu, definisi reklame juga diperketat. Identitas properti seperti nama hotel atau usaha yang menempel langsung pada bangunan kini tidak lagi dikategorikan sebagai reklame kena pajak.

“Sekarang itu tidak masuk reklame. Yang menempel di bangunan usaha juga tidak dipungut pajak,” jelasnya.

Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Saat dilakukan penagihan, banyak pengusaha langsung membongkar materi promosi sehingga tidak ada lagi objek pajak yang bisa ditagih.

“Pengusaha sudah pintar memanfaatkan momen ini. Begitu kita tagih, langsung dibongkar,” katanya.

Meski demikian, pihak BPKAD mengaku tetap berupaya menggali potensi yang masih memungkinkan. 

Sebagai informasi, regulasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023. (Ami)

Konsolidasi Internal, NasDem Karangasem Siapkan Mesin Partai

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

KARANGASEM, Bali Kini – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karangasem menargetkan peningkatan perolehan suara hingga tiga kali lipat pada Pemilu Legislatif mendatang. Target ambisius ini ditegaskan dalam kegiatan konsolidasi kader yang digelar di Sekretariat NasDem Karangasem, Jalan Untung Surapati, Amlapura, Minggu (14/12/2025).

Ketua DPW Partai NasDem Bali, I Nengah Senantara, menekankan bahwa soliditas internal menjadi kunci utama pencapaian target tersebut. Ia mengapresiasi pertumbuhan NasDem Karangasem yang dinilai tidak lepas dari kerja konsisten pengurus daerah.

“Target kita jelas, semua perolehan suara harus dikalikan tiga. Ini bukan mimpi kalau kebersamaan dan kerja keras terus dijaga,” tegas Senantara.

Senantara juga mengingatkan kader agar tetap fokus membesarkan partai dan tidak terpecah oleh kepentingan lain. Menurutnya, NasDem Bali akhirnya berhasil “pecah telur” setelah satu dekade, dan capaian itu harus terus ditingkatkan.

Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri, menyebut hasil pemilu sebelumnya menjadi bahan evaluasi serius. Dari lebih 400 ribu pemilih di Karangasem, NasDem baru mampu meraih satu kursi DPRD Provinsi Bali.

“Ke depan, suara harus bertambah agar kursi kita juga bertambah,” ujarnya.

Mas Sumatri menegaskan bahwa kekuatan NasDem terletak pada kerja nyata di tengah masyarakat, khususnya melalui program pendidikan dan kesejahteraan. Program pendidikan NasDem, katanya, telah berjalan di seluruh kecamatan dan akan terus diperkuat sebagai wajah politik partai di Karangasem.

Sekretaris DPD NasDem Karangasem, I Made Juwita, memaparkan perkembangan struktur organisasi partai. Saat ini, NasDem Karangasem telah memiliki delapan DPC dengan total 78 Dewan Pimpinan Ranting (DPRt).

“NasDem Karangasem kini memiliki lima kursi di DPRD Kabupaten dan satu kursi di DPRD Provinsi Bali. Kami juga berharap dukungan DPW untuk pembentukan kantor DPD yang lebih representatif,” kata Juwita.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan DPD NasDem Karangasem, I Gusti Made Tusan, mengajak seluruh kader untuk bergerak serempak dan merangkul lingkungan terdekat. Ia optimistis target peningkatan kursi dapat tercapai jika seluruh kader bekerja nyata. “Target kita bukan sekadar bertahan, tapi naik signifikan. Bukan 13 kursi, tapi 17 kursi,” tegasnya.

Konsolidasi tersebut turut dihadiri jajaran pengurus DPD, DPW, serta perwakilan struktur partai dari tingkat kecamatan hingga desa, sebagai langkah penguatan organisasi dan pemantapan strategi politik NasDem Karangasem ke depan. (Ami)

Paruman Madya MDA Karangasem, Komang Sujana Ditetapkan Pimpin MDA Karangasem Periode 2025–2030

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini — Paruman Madya Majelis Desa Adat (MDA) Bali yang digelar di UKM Center pada Jumat (13/12/2025) menetapkan kepengurusan Madya MDA Kabupaten Karangasem untuk periode 2025-2030. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda resmi penetapan prajuru MDA hasil musyawarah mufakat, serta dihadiri perwakilan desa adat dan unsur MDA se-Kabupaten Karangasem. Tokoh penting seperti Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa dan undangan lainnya, serta ditinjau oleh unsur seperti Yowana Karangasem dan lain-lain. 

Dalam paruman tersebut, I Komang Sujana ditetapkan sebagai Ketua atau Bendesa Madya MDA Karangasem menggantikan I Nengah Suarya. Komang Sujana diketahui juga menjabat sebagai Bendesa Desa Adat Duda, Kecamatan Selat. Penetapan ini menguatkan hasil musyawarah mufakat calon Bendesa Madya MDA Karangasem yang sebelumnya dilaksanakan di Sekretariat MDA Provinsi Bali, Jalan Cok Agung Tresna, Denpasar, Jumat (5/12).

Selain Ketua, Paruman Madya juga menetapkan susunan prajuru lainnya. Posisi Petajuh I Bidang Adat dan Budaya dipercayakan kepada I Nyoman Rai dari Desa Adat Subagan. Sementara Petajuh II Bidang Ekonomi dijabat oleh I Nengah Suarya, Desa Adat Dukuh Penaban. Jabatan Penyarikan Madya diamanahkan kepada I Wayan Eka Arjawa, dan Petengen Madya dijabat oleh I Ketut Yasa dari Desa Adat Geriana Kangin.

Meski dalam proses paruman Adat, banyak masukan ataupun perdebatan dari para peserta MDA Madya yang hadir, namun penetapan berjalan dengan lancar hingga akhir. Diharapkan dibentuknya MDA dapat membina, melestarikan, dan melindungi adat-istiadat di Bali yang bersumber dari Agama Hindu dalam membantu pemerintah daerah. Selain itu, untuk mengembangkan kesejahteraan, ketentraman, dan kemandirian masyarakat adat melalui pengelolaan potensi desa dengan mengembangkan BUPDA (badan usaha padruen desa), termasuk dalam menyelesaikan sengketa krama desa adat dengan memberikan pedoman penyelesaian sengketa. 

Sebelumnya, tahapan pencalonan Bendesa Madya MDA Karangasem diawali dengan pendaftaran 13 orang dari 8 kecamatan; saat tes tulis digelar Senin (10/11) empat calon memilih absen, sehingga tes wawancara diikuti 9 calon, Sabtu (15/11), dan hasil tes wawancara meloloskan 5 calon.

Musyawarah mufakat calon Bendesa Madya MDA Karangasem diikuti oleh empat calon dari lima nama yang lolos tahapan seleksi. Incumbent Bendesa Madya MDA Karangasem, I Nengah Suarya, berhalangan hadir karena menghadiri penobatan Wonderful Indonesia Award 2025 di Jakarta. Desa Wisata Dukuh Penaban, yang didampinginya sebagai penasihat, meraih Juara I tingkat nasional dalam ajang tersebut. Dimana Komang Sujana secara bulat ditetapkan untuk memimpin MDA Karangasem. 

Usai penetapan, Komang Sujana menyampaikan bahwa pelantikan secara niskala akan dilaksanakan melalui upacara majaya-jaya di Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, pada Sukra Kliwon Pujut, Jumat (19/12). Setelah itu, kepengurusan baru akan melaksanakan konsolidasi internal.

“Paruman dan penetapan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran MDA dalam membina, melestarikan, dan melindungi adat-istiadat Bali, sekaligus mendukung kesejahteraan dan kemandirian desa adat melalui pengelolaan potensi desa, termasuk pengembangan BUPDA,” ujar Komang Sujana.

Dengan ditetapkannya kepengurusan baru, MDA Karangasem diharapkan mampu bekerja lebih solid, responsif, dan adaptif dalam menjawab dinamika adat, budaya, serta kebutuhan desa adat di Kabupaten Karangasem ke depan. (Ami)

Dana Punia Rp5,8 Miliar Terkumpul, Tapi Masih Jauh dari Potensi Umat Hindu: BDDN Siap Berbenah Total

Laporan Reporter : Asrinidevy 

Jakarta , Bali Kini  - Ketua Badan Dana Dana Punia Nasional (BDDN), Tri Handoko Seto mengungkapkan bahwa selama tiga tahun berjalan, dana punia yang berhasil dihimpun baru mencapai Rp5,8 miliar, angka yang dinilai masih sangat jauh dari potensi umat Hindu secara nasional. Hal tersebut disampaikan laporan sekaligus sambutan dalam rapat evaluasi dan refleksi 3 tahun BDDN pasa Jumat (12/12) di Jakarta. “Selama tiga tahun ini kita sudah melaksanakan banyak hal, namun secara angka, dana punia yang terkumpul masih jauh dari ekspektasi,” ujar Seto.

Ia menjelaskan bahwa dana yang terhimpun selama ini telah disalurkan untuk berbagai kebutuhan, dengan porsi terbesar pada sosial kemanusiaan, disusul investasi, dukungan kepada pandita, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM). Namun, kontribusi untuk penguatan ekonomi umat masih sangat kecil karena belum adanya program yang terstruktur.

Seto menegaskan bahwa BDDN merupakan milik seluruh umat Hindu. “BDDN ini milik umat Hindu yang terwakili oleh seluruh ormas Hindu, karena seluruh pimpinan ormas Hindu menjadi pembina dan pengawas BDDN,” tegasnya.

Hingga kini, BDDN telah terbentuk di 19 provinsi, namun penerimaan dana masih didominasi oleh BDDN pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi penggalangan dana di daerah belum berjalan optimal. “Marketing yang berjalan baru di pusat. BDDN provinsi masih relatif kecil, kecuali 1-2 provinsi yang cukup aktif” jelasnya.

“Salah satu faktor rendahnya penghimpunan di daerah adalah komposisi umat Hindu yang mencapai 4,8 juta jiwa, dengan 3,8 juta berada di Bali, justru masih belum bisa menyalurkan dana punia via BDDN, mekipun kita tau bahwa punia di Bali sangat besar terutama utk upacara keagamaan.” sambungnya.

BDDN juga mengapresiasi dukungan Direktorat Bimas Hindu Kementerian Agama melalui sistem QRIS, yang memungkinkan dana punia tercatat secara transparan dan teridentifikasi asalnya.

Ke depan, BDDN akan mengubah strategi dengan menyasar perusahaan, perbankan, ASN, serta mendorong penguatan regulasi. “Dana punia sejatinya bersifat wajib, tetapi narasinya masih lemah. Ini yang perlu kita bangun bersama,” kata Seto, seraya membuka peluang lahirnya regulasi berupa Peraturan Menteri Agama atau surat edaran.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan profesional, termasuk penggajian SDM BDDN agar organisasi berjalan lebih efektif. Skema distribusi pun dirancang adil, di mana 90 persen dana yang masuk akan dikembalikan ke provinsi asaluntuk pengembangan umat, khususnya di sektor ekonomi.

Pada kesempatan yang sama Ketua Pembina BDDN, Wisnu Bawa Tenaya dalam sambutannya menegaskan kembali bahwa BDDN sepenuhnya milik umat Hindu dan membutuhkan kesadaran kolektif. Ia mengingatkan nilai Panca Sradha dan Tri Kerangka Dasar Agama Hindu sebagai fondasi hidup beragama yang benar. “Kita perlu membiasakan punia sejak dini, bahkan kepada anak-anak saat sembahyang di pura,” ujarnya, seraya mengingatkan agar dana BDDN tidak berasal dari sumber yang melanggar hukum.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama RI, I Nengah Duija, menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan BDDN, khususnya melalui ASN Kemenag. “Dana punia bukan pajak, tapi kewajiban. Kami akan mulai serius menggarap ASN Kemenag terlebih dahulu agar berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa terdapat sekitar 9.000 guru agama PNS, belum termasuk PPPK. Jika setiap ASN menyumbang Rp10.000 per bulan, dampaknya dinilai sangat signifikan.

Dirjen juga menyoroti besarnya dana punia yang beredar di pura-pura, khususnya saat pujawali. Dengan lebih dari 11.000 pura di Indonesia, jika setiap pura menyisihkan Rp50 juta ke BDDN, potensi dana bisa mencapai Rp50 miliar. “Dana ini seharusnya difokuskan pada pengembangan SDM. Jika SDM kuat, umat Hindu tidak akan kalah dalam perkembangan,” tegasnya.

Ia mendorong agar bantuan ritual dievaluasi dan dipersempit, sementara pengembangan manusia menjadi prioritas utama. Dirjen juga mengusulkan model pengembangan vidyalaya dan ashram yang terintegrasi dengan dukungan negara.

Walikota Jaya Negara Dampingi Kunjungan Menkum, Supratman di Posbankum Desa Dauh Puri Kaja

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Gubernur Bali, Wayan Koster saat mendampingi kunjungan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas di Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Kaja, Jumat (12/12).

Komitmen Berikan Kemudahan Masyarakat Dapatkan Bantuan Hukum. 

Laporan Reporter : Agus 

Denpasar, Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mendampingi kunjungan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas di Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Kaja, Jumat (12/12). Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka meninjau Posko Bantuan Hukum (Posbankum) di desa tersebut. Hal ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Hukum untuk memastikan perluasan akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Tampak mendampingi Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas dalam kesempatan tersebut Gubernur Bali, Wayan Koster, Kakanwil Kemenkum Wilayah Bali, Eem Nurmanah, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Komang Lestari Kusuma Dewi, Camat Denpasar Utara, I Wayan Ariyanta, serta Perbekel Desa Dauh Puri Kaja, I Gusti Ketut Sucipta. 

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Posbankum merupakan salah satu program andalan Kementerian Hukum untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan bantuan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Melalui Posbankum ini, kita ingin memastikan bahwa hukum hadir bukan hanya untuk mereka yang tahu, tetapi juga untuk mereka yang membutuhkan. Inilah wujud nyata negara hadir memberikan keadilan bagi semua,” ujar Supratman.

Ia menekankan bahwa Posbankum tidak hanya berfungsi sebagai ruang konsultasi hukum, melainkan juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dari tingkat bawah. Supratman mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah, aparatur kelurahan, serta Pemberi Bantuan Hukum mitra Kementerian Hukum yang telah menjaga keberlanjutan layanan Posbankum.

"Tujuan utama kita adalah memberi rasa keadilan, sebagaimana yang selalu diamanatkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyambut baik diluncurkannya Posko Bantuan Hukum (Posbankum) di Bali, khususnya Kota Denpasar. Hal ini sejalan dengan berbagai inovasi Pemerintah Kota Denpasar di bidang hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. 

Jaya Negara menjelaskan bahwa Posbankum ini akan melengkapi layanan hukum di Kota Denpasar. Seperti halnya Bale Kerta Adhyaksa, Restorative Justice serta inovasi lainya untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat Kota Denpasar. 

"Tentunya kami sangat menyambut baik diluncurkannya Pusbankum, kami berharap layanan ini dapat memberikan akses kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan keadilan dan bantuan hukum," ujarnya. 

Perbekel Desa Dauh Puri Kaja, I Gusti Ketut Sucipta berharap Posbankum ini dapat berjalan berkelanjutan dan berkesinambungan. Sehingga pelayanan hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat dapat terus dilaksanakan. 

"Ini menjadi tugas kami di Desa Dauh Puri Kaja, dan kegiatan ini akan bermanfaat bagi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan hukum yang ada di masyarakat," ujar Sucipta. 

IKAYANA dan Pemkot Denpasar Gelar Refleksi UU Kepariwisataan dan Strategi Implementasinya.

Laporan Reporter : Esa 

Denpasar – Bali Kini - Refleksi Undang-Undang Kepariwisataan dan Strategi Implementasinya dilaksanakan pada Jumat (12/12) siang di Ruang Audiovisual Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar. 

Kegiatan yang diprakarsai Ikatan Alumni Universitas Udayana (IKAYANA) yang difasilitasi oleh Pemkot Denpasar ini menghadirkan sejumlah tokoh terkemuka, antara lain Anggota DPD RI Dapil Bali sekaligus Ketua IKAYANA, Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, perwakilan dari Rektor Universitas Udayana (Wakil Rektor III Unud) disertai sejumlah narasumber ternama.

Acara dimoderatori oleh Ketua Pusat Unggulan Pariwisata, LPPM Unud, Prof. Ir. A.A Putu Agung Suryawan Wiranatha.                                                                                  

Hadir bersama Asisten Administrasi Umum Pemkot Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, Kadis Pariwisata Kota Denpasar, Ni Luh Putu Riyastiti, bersama keluarga besar IKAYANA serta undangan lainnya yang berasal dari berbagai sektor profesi. 

Anggota DPD RI Dapil Bali, Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra mengatakan kegiatan ini merupakan agenda tetap IKAYANA. Sejalan juga peran kami di pusat dalam mengawal hal strategis terkait perubahan UU Kepariwisataan ini yang perlu kita diskusikan dan pantau implementasinya melalui peran IKAYANA disini. 

"Difokuskan adalah penguatan pendekatan pariwisata berkelanjutan, paradigma baru membangun pariwisata holistik, inklusif dan berbasis komunitas, pengaturan rencana, managemen destinasi, marketing terintegrasi serta pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pariwisata.

UU ini serta merta menjawab tantangan global dimana garis besarnya adalah menguatkan pariwisata kearifan lokal dan menyesuaikannya dengan tantangan global," ujar Rai Mantra. 

Sementara Asisten Administrasi Umum Pemkot Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma membacakan sambutan Wali Kota Denpasar mengatakan hadirnya perubahan UU Tentang Kepariwisataan ini merupakan respon pemerintah pusat dalam menjawab dinamika pariwisata dewasa ini. 

"Tidak hanya dampak pariwisata terhadap sektor ekonomi tapi juga mewujudkan pariwisata yang memperhatikan kelestarian alam dan budaya, " ujarnya. 

Wali Kota Denpasar dalam sambutan juga menyebut kegiatan ini bertujuan sebagai media. penyamaan persepsi yang diharapkan dapat berujung menjadi visi membangun pariwisata yang berkelanjutan.

Implementasi UU ini perlu komitmen dan pemahaman yang sama dan mendalam dari semua pihak, agar kebijakan yang dihasilkan dapat berkemanfaatan dengan baik. 

"Perubahan UU Kepariwisataan ini ditekankan peningkatan kualitas SDM yang menangani Pariwisata, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah terkait kepariwisataan agar linier, penguatan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dengan kegiatan pemberdayaan, penguatan UU sebagai landasan komitmen melaksanakan pembangunan Pariwisata yang lebih memperhatikan kelestarian alam dan isinya dan juga percepatan transformasi digital kepariwisataan tanpa meninggalkan kearifan lokal.

Jadi pada akhirnya, keberhasilan implementasi UU Kepariwisataan ini keberhasilannya ada ditangan kita smua, " ujar Wali Kota Denpasar dalam sambutannya. 

Tekankan Literasi Tanpa Batas untuk Generasi Muda

 

Laporan Reporter : Ayu 

DENPASAR,BALI KINI - Bunda Literasi Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara secara resmi membuka kegiatan KRAMA (Kreativitas Literasi SMAN 7 Denpasar) yang mengusung tema “Literasi Tanpa Batas: Berkisah, Berkreasi dan Beraksi Untuk Masa Depan” di halaman SMAN 7 Denpasar, Jumat (12/12).

Dalam pembukaan tersebut, juga turut diserahkan buku “Perempuan Mata Air Pengetahuan” dari Bunda Literasi Kota Denpasar kepada Kepala SMAN 7 Denpasar, Cokorda Gede Anom Wiratmaja, S.Pd., M.Pd.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Cokorda Gede Partha Sudarsana, S.Sos., M.A.P., serta Bunda Literasi Kecamatan Denpasar Utara.

Dalam kesempatan itu, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menyampaikan harapan besar terhadap kemajuan literasi di Kota Denpasar. Ia mengapresiasi hadirnya wadah kreativitas seperti KRAMA yang menurutnya sangat penting dalam menumbuhkan generasi muda yang aktif, inovatif, mandiri, dan kritis.

“Denpasar adalah kota kreatif berwawasan budaya. Melalui literasi, adik-adik dapat menjaga kearifan lokal di tengah pesatnya kemajuan zaman. Literasi tidak hanya membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, memaknai, dan menyaring informasi, terutama di media sosial yang memiliki sisi baik dan buruk,” jelasnya.

Ia berharap kegiatan KRAMA dapat berlangsung sukses dan menjadi inspirasi bagi sekolah lain dalam mengembangkan program literasi.

Kepala SMAN 7 Denpasar, Cokorda Gede Anom Wiratmaja, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa KRAMA merupakan pameran hasil kreativitas literasi siswa selama satu tahun, yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya gemar membaca dan meningkatkan kompetensi literasi siswa, sejalan dengan visi sekolah.

Berbagai program literasi telah dikembangkan di sekolah tersebut, antara lain, Pojok Baca di halaman dan setiap kelas dengan koleksi buku yang dapat diakses seluruh siswa.

Selain itu ada juga program  Literasi 15 Menit di awal pembelajaran, dimana siswa sudah hadir pukul 07.15, kemudian dilanjutkan sembahyang, lalu menulis apa pun yang dibaca dalam bentuk google form.

Selanjutnya ada juga pembukuan Karya Siswa dari 36 kelas, mulai dari puisi, cerpen, hingga karya lainnya yang dicetak dan dimasukkan ke perpustakaan sekolah.

Program lainnya adalah Esai Ilmiah untuk Kelas XII, sebagai syarat sebelum lulus. Program ini disiapkan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan mendukung kebutuhan masa depan, termasuk persyaratan di dunia kerja maupun perguruan tinggi.

“Dari penulisan esai itu akan tergambar pola pikir siswa. Ini adalah pembiasaan supaya mereka siap dalam berbagai kebutuhan akademis ke depan,” jelasnya.

Tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaan KRAMA. Setiap kelas membuka stan pameran, total 36 stan yang akan dinilai untuk menentukan karya terbaik sebagai bentuk motivasi bagi siswa. Pihak sekolah juga mengundang influencer untuk menambah wawasan dan inspirasi bagi peserta.

Lebih lanjut, Cokorda Gede Anom Wiratmaja berharap kegiatan ini dapat menambah pemahaman siswa bahwa literasi tidak terbatas pada baca tulis saja. Literasi kini mencakup banyak bidang, termasuk literasi digital, finansial.

“Terutama literasi digital, bagaimana siswa bijak bermedia sosial dan memahami konsekuensi hukum dalam dunia digital,” ujarnya.

Kegiatan KRAMA diharapkan menjadi ruang bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus memperkuat budaya literasi yang berkelanjutan di lingkungan sekolah. 

Apresiasi Pembukaan POSBAMKUM di Seluruh Bali, Koster: Sinergi agar Beroperasi Efektif Berkelanjutan

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Badung , Bali Kini – Gubernur Bali Wayan Koster bersama dengan Sekjen Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Komjen. Pol. Dr. Nico Afinta, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Bali Eem Nurmanah mendampingi Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Atgas meresmikan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) dan Pembukaan Pelatihan Paralegal di Provinsi Bali Tahun 2025, bertempat di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Kabupaten Badung, Badung, pada Jumat (12/12). 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster mengapresiai pembentukan POSBANKUM yang merata di setiap desa di Bali, karena selain bisa memberikan bantuan dan perlindungan untuk kasus hukum bagi masyarakat Bali, juga bisa mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemahaman tentang hukum.

 “Kehidupan bermasyarakat sangat erat kaitannya dengan hukum, baik dokumen-dokumen hukum hingga sengketa yang memang harus melalui proses hukum. Kehadiran POSBANKUM beserta paralegal di sini tentu sangat membantu warga dalam memahami hak-hak mereka dan menjadi jembatan bagi masyarakat dengan aparat penegak hukum,” ujarnya. 

Gubernur asal Desa Sembiran ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi terkait untuk memastikan POSBANKUM dapat beroperasi secara efektif dan berkelanjutan. 

Dengan dukungan semua pihak, diharapkan Bali akan semakin aman dan tentram, serta mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya.

Hal tersebut, dilanjutkannya sesuai dengan visi misi Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru yang salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat Bali. 

Ke depan, ia berharap agar Bali bisa menjadi percontohan POSBANKUM di Indonesia, sehingga ia mendorong paralegal untuk bekerja keras dalam memfasilitasi masyarakat Bali. 

“Tentu kami juga akan memberikan dukungan penuh melalui koordinasi yang intens, sehingga kolaborasi ini bisa memberikan pelayanan maksimal bagi warga terkait masalah hukum,” tandasnya. 

Menteri Hukum dan HAM: Sejak Lama Lembaga Adat berperan aktif Selesaikan 

Persoalan Sosial dan hukum di desa*

Sementara Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Atgas menyatakan Provinsi Bali merupakan salah satu daerah dengan sebaran paralegal tertinggi di Indonesia. Hal ini menjadi modal penting dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, terutama melalui mekanisme penyelesaian hukum berbasis kearifan lokal yang telah mengakar kuat di Bali.

Ia menegaskan, alternatif penyelesaian hukum berbasis adat bukanlah hal baru bagi masyarakat Bali. Sejak lama, lembaga adat telah berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan hukum di tingkat desa. 

“Proses kearifan lokal di Bali sudah berjalan secara natural. Yang kita lakukan adalah mengangkat dan memperkuat nilai-nilai tersebut agar menjadi bagian dari solusi penyelesaian hukum yang juga bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.

Selain memperkuat kapasitas paralegal, kegiatan di Bali kali ini juga menghadirkan materi tambahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menteri Supratman menyebutkan, kebutuhan akan perlindungan HKI sangat tinggi di Bali, mengingat besarnya potensi karya kreatif, kerajinan, hingga kekayaan budaya yang bernilai ekonomi.

Lebih lanjut, dia pun menyampaikan bahwa mulai tahun depan Kemenkumham bersama kementerian lainnya akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif nasional, dengan Bali sebagai salah satu pusat pengembangan.

 “Kami berharap pemerintah pusat dapat mengalokasikan pembiayaan hingga Rp10 triliun untuk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Dengan begitu, industri kreatif akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dan mampu menghasilkan kekayaan baru bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia mencontohkan potensi besar Bali seperti kopi Bali, kekayaan indikasi geografis, seni, dan budaya yang memiliki peluang besar menembus pasar internasional jika dibekali perlindungan dan fasilitasi HKI yang memadai.

Sebelumnya Kakanwil KEMENKUMHAM Bali Eem Nurmanah melaporkan bahwa POSBANKUM bertujuan membantu masyarakat dalam mendapatkan aspek keadialan dalam kehidupan sehari-hari. Ia pun mengapresiasi bahwa Bali telah berhasil membentuk POSBAMKUM 100% yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota dengan total 717 POSBAMKUM. “636 POSBAMKUM ada di tingkat desa, dan 81 sisanya di tingkat kelurahan, dengan jumlah paralegal sebanyak 8680 orang,” ujarnya. 

Dalam kesempatan ini juga dibuka pelatihan paralegal angkatan pertama dengan jumlah peserta sebanyak 550 yang akan diselenggarakan pada tanggal 19, 22 dan 23 Desember 2025. 

Adapun materi pokok dalam pelatihan tersebut yaitu Pengantar Hukum dan Demokrasi, Keparalegalan, Struktur Masyarakat, Bantuan Hukum dan Advokasi, HAM, Gender, Kaum minoritas dan Kelompok Rentan, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Teknik Komunikasi, Hukum Adat di Bali dan Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan dan Kronologis serta materi tambahan yaitu Paradigma Baru KUHP Nasional dan Layanan Administrasi Hukum Umum dan Layanan Kekayaan Intelektual.(*)l

BANGLI LAUNCHING PERLINDUNGAN PROGRAM PEKERJA RENTAN

WABUP DIAR: Pentingnya jaminan sosial bagi para pekerja. 

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Bangli, Bali Kini _Pemerintah Kabupaten Bangli menunjukkan komitmen kuatnya dalam melindungi masyarakat pekerja rentan. Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, secara resmi meluncurkan Program Perlindungan Pekerja Rentan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bangli Tahun 2025 bertempat di Gedung Bukti Mukti Bakti (BMB), Kantor Bupati Bangli jumat (12/12/25), ini menandai dimulainya perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi 1.473 pekerja rentan di Kabupaten Bangli.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Gianyar, Venina, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, Ni Luh Ketut Wardani, serta Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, dalam sambutannya menekankan pentingnya jaminan sosial bagi para pekerja, Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2024, dari total 100.570 pekerja di Bangli, baru 36,80% atau 37.007 pekerja yang terlindungi jaminan sosial. Artinya, masih ada 63.563 pekerja (63,20%) yang belum memiliki perlindungan.

"Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Bangli memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada pekerja rentan, dengan iuran yang didukung melalui APBD serta sumber pendanaan lain yang sah," ujar Wabup Diar.

Ia menambahkan, manfaat program ini tidak hanya meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga mencegah keluarga pekerja jatuh ke dalam kemiskinan baru akibat risiko sosial yang tidak terduga.

Wabup juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, serta OPD terkait yang telah bersinergi. Ia menargetkan akan terus memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan hingga minimal 80 persen dalam beberapa tahun ke depan, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, Ni Luh Ketut Wardani, melaporkan bahwa pekerja rentan merupakan kelompok tenaga kerja yang memiliki risiko sosial dan ekonomi tinggi serta umumnya belum memiliki perlindungan jaminan sosial.

"Perlindungan terhadap pekerja rentan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Bangli dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem," jelas Ni Luh Ketut Wardani.

Ia merinci, jenis pekerja rentan yang menerima perlindungan tahun ini meliputi juru parkir, nahkoda/nelayan Danau Batur, ojek pangkalan, supir, pelaku UMKM, hingga tenaga kesehatan dan pendidik non-ASN yang belum terakomodasi BPJS.

Saat ini, Pemda Bangli baru dapat meng-cover dua program: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk 1.473 pekerja rentan melalui APBD. Namun, ia juga melaporkan bahwa perlindungan pekerja rentan di tingkat desa sudah mencapai 6.800 orang (100 orang per desa) yang didanai melalui APBD Desa.

Acara peluncuran dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis kartu kepesertaan bagi 1.473 pekerja rentan oleh Wakil Bupati Bangli. Selain itu, diserahkan pula manfaat program BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada penerima.

Manfaat yang diserahkan meliputi:

Jaminan Kecelakaan Kerja senilai Rp 63.056.229 kepada I Putu Andika Arysaputra, atlet KONI Bangli cabang Muaythai asal Songan Kintamani.

Santunan Jaminan Kematian senilai Rp 42.000.000 kepada ahli waris almarhum Bapak I Ketut Nuada.

Untuk diketahui pada acara tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pemahaman penerima manfaat tentang program dan keberlanjutannya dengan narasumber Anak Agung Gede Asti Suanda, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Cabang Bali - Gianyar.

Wakil Bupati Bangli Hadiri Penebaran Benih Ikan di Danau Batur.

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Bangli, Bali Kini – Dalam rangka peringatan Hari Juang TNI AD Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bangli bersama Kodam IX Udayana melaksanakan kegiatan Penebaran Benih Ikan yang dipusatkan di Dermaga Kedisan, Danau Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada hari Jumat (12/12/2025).

Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, hadir secara langsung dalam acara tersebut. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, beserta jajarannya.

Acara berlangsung khidmat dan meriah, dihadiri oleh Kaban Kesbangpol Provinsi Bali, Ketua DPRD Kabupaten Bangli I Ketut Suastika, perwakilan Anggota Forkompimda Kabupaten Bangli, Sekda Bangli I Dewa Bagus Riana Putra, OPD terkait di Lingkungan Pemkab Bangli, Camat Kintamani, Perbekel se-Kintamani, Bendesa Adat Kedisan, serta para masyarakat di wilayah setempat.

Selain penebaran benih ikan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan berupa sembako kepada masyarakat dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga setempat, hal tersebut menunjukkan sinergi antara TNI dan Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara TNI AD dengan Pemerintah Daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kegiatan penebaran benih ikan ini bukan hanya simbolis, namun merupakan wujud nyata komitmen kita bersama, baik Pemkab Bangli maupun TNI, dalam menjaga keseimbangan ekosistem Danau Batur. Danau ini adalah aset vital kita, sumber kehidupan, dan warisan yang harus kita jaga kelestariannya. Semoga dengan penebaran benih ini, populasi ikan di Danau Batur semakin meningkat, dan pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kedisan dan sekitarnya. Terima kasih kepada Kodam IX Udayana atas inisiasi luar biasa ini,” ujar Wabup Diar.

Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto,  menekankan pentingnya kegiatan sosial sebagai bagian dari semangat Hari Juang TNI AD, yang merupakan refleksi kedekatan TNI dengan rakyat.

“Hari Juang TNI AD adalah momen bagi kita untuk kembali mengingat dan menegaskan bahwa TNI berasal dari rakyat dan berjuang bersama rakyat. Kegiatan hari ini, mulai dari penebaran benih ikan untuk kelestarian alam, hingga pemberian sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis, adalah bentuk nyata pengabdian dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kami berharap, benih-benih ikan ini tumbuh subur, seperti harapan kami agar semangat kebersamaan dan gotong royong di Bangli juga terus tumbuh kuat. Kami siap bersinergi dengan Pemkab Bangli dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kemajuan wilayah, serta selalu mendukung semua program pusat mulai dari Koprasi Desa/Keluarahan merah putih,Makan Bergizi Gratis untuk menuju Indonesia emas tahun 2045” tegas Mayjen TNI Piek Budyakto.

Kegiatan ditutup dengan prosesi penebaran benih ikan secara simbolis oleh Pangdam IX Udayana dan Wakil Bupati Bangli, disaksikan oleh seluruh hadirin dan masyarakat setempat, Serta meninjau cek kesehatan dan pengobatan gratis.

PANSUS TRAP DPRD BALI PERKETAT PENGAWASAN DI JATILUWIH KOMITMEN WARISAN DUNIA UNESCO TETAP TERJAGA,

PENATAAN ULANG DIGENJOT UNTUK SEJAHTERAKAN RAKYAT TANPA MERUSAK SAWAH

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Tabanan , Bali Kini — Kawasan Jatiluwih, yang sejak 2012 diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia dan kembali menguatkan reputasinya dengan predikat Desa Terbaik Dunia versi UN Tourism tahun 2024, kini menjadi fokus utama pengawasan Panitia Khusus Tata Ruang dan Aset Pemerintah (Pansus TRAP) DPRD Bali.

Pengawasan ini dilakukan menyikapi mulai menyempitnya lahan sawah akibat alih fungsi menjadi bangunan beton—kondisi yang dinilai mengancam identitas budaya Bali serta citra Jatiluwih sebagai destinasi sawah terindah yang dicari wisatawan mancanegara.

Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan kehadirannya bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk memastikan penataan ruang berjalan benar, menjaga warisan budaya, dan membangun ekonomi rakyat tanpa merusak alam.

“Wisatawan datang untuk melihat hamparan sawah, subak, dan budaya Bali. Bukan beton. Pansus hadir agar masyarakat mendapat manfaat ekonomi yang lebih besar dan bangga terhadap desanya, bukan hanya jadi penonton,” tegas Pansus TRAP dalam kunjungannya.

Sejalan dengan Visi Gubernur: Desa Maju, Rakyat Sejahtera

Langkah pengawasan ini juga selaras dengan program Gubernur Bali yang menekankan kemajuan desa sebagai pusat pertumbuhan, termasuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mencetak generasi unggul melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana.

Pansus TRAP DPRD Bali menyebut bahwa Jatiluwih memiliki potensi budaya dan alam yang luar biasa, sehingga harus di jaga dan dikembangkan dengan pendekatan yang menyeimbangkan pelestarian dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan Budaya dan Ekonomi: Rumah Warga Jadi Homestay & Restoran berkelas hotel 

Untuk memperkuat manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, sebagai desa wisata berkelas dunia, Pansus TRAP DPRD Bali mendorong rencana pengembangan desa berbasis budaya. Dalam konsep yang telah disiapkan:

Rumah-rumah penduduk akan ditata dan diarahkan menjadi homestay berstandar internasional.

Didesain pula restoran khas desa yang menampilkan kuliner lokal yg hygines bagi tamu yang berkunjung.

Warga akan dilibatkan penuh dalam pengelolaan wisata, sehingga pendapatan tidak lagi didominasi pihak luar/kelompok pemodal tertentu. Bahkan utk tambahan pendapatan masyarakat petani di buatkan paket di sawah ;

1, Manyi

2, metekap

3, nandur 

4, Mandi lumpur 

5, Tangkap belut 

6, trecking di sawah 

7, picnik di tengah sawah di kubu kandang sapi

Pemanfaatan ruang di wilayah ruang pertanian organik Jatiluwih oleh para petani dalam bentuk usaha kecil, dijalur persawahan yang memberikan udara segar kepada wisatawan dapat di buatkan trek kunjungan, couching klinik tentang pengelolaan sawah (bajak sawah dengan sapi-panen massal dengan cara ‘spingan’) sampai pengolahan kuliner yang khas dengan masakan Bali (lawar lindung, klipes goreng, pepes jubel, blauk, dan sebagainya) di gubuk petani sebagai tempat peristirahatan petani setelah selesai melakukan kegiatan/pekerjaan di sawah, gubuk itu dapat dikelola oleh petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani dari kunjungan wisatawan, sebagaimana kegiatan dimaksud diatas

“Dengan model ini, ekonomi naik, budaya Bali tetap terjaga, dan desa wisata jati luwih tidak kehilangan identitasnya,” ujar Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Dr ( C ) Made Supartha.S.H.M.H.

Dukungan untuk Petani: Pupuk dan Penguatan Subak

Pansus juga menegaskan bahwa petani sebagai penjaga utama bentang sawah akan mendapat perhatian khusus. Salah satu langkah konkret memberikan insentif penyediaan sarana produksi dengan menyalurkan bantuan benih, pupuk, memperhatikan irigasinya, memperhatikan pengenaan pajak juga asuransi nya pertaniannya dan memperkuat sistem subak agar produksi pertanian tetap stabil dan tidak terganggu serta memperhatikan pemasarannya sehingga pemerintah hadir kepada petani yang tidak mengalihkan lahannya sabagaimana konsep LSD dan LP2B yang sudah diatur.

Melindungi Warisan, Menjamin Masa Depan

Dengan status internasional sebagai Warisan Dunia dan Desa Terbaik di dunia, Jatiluwih kini menjadi simbol kebanggaan Bali. Pansus TRAP berkomitmen menjaga kawasan ini agar tidak rusak oleh maraknya betonisasi yang mengancam identitasnya.

“Kami ingin Jatiluwih tetap menjadi ikon dunia. Sawahnya lestari, budayanya hidup, rakyatnya sejahtera,” tegas Pansus.

Penataan ruang akan diperketat, pelanggaran akan ditindak, dan masyarakat akan menjadi pusat kekuatan ekonomi baru—tanpa mengorbankan alam dan warisan budaya Bali.

Warung De Sadia Dibidik Jadi Lokasi Makan Wisatawan, Diskoperindag Turun Tangan Laksanakan Pembinaan UMKM

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini — Kepala Diskoperindag Kabupaten Karangasem, Gede Loka Santika, didampingi Kabid UMKM I Wayan Sadiada, turun langsung melakukan monitoring ke salah satu UMKM binaannya, Warung De Sadia di Tirtagangga, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Jumat (12/12/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pengembangan usaha berjalan sesuai arah pembinaan, sekaligus melihat langsung tantangan di lapangan.

Warung De Sadia dikenal sebagai warung makan berkonsep view sawah yang tidak hanya mengandalkan menu andalannya, bakso, tetapi juga suasana asri yang menjadi daya tarik tambahan bagi pengunjung. Dalam sesi pembinaan, tim Diskoperindag memberikan sejumlah arahan teknis, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, strategi pemasaran, rebranding, hingga peluang kolaborasi antarpelaku UMKM. Dimana dalam monitoring terlihat meskipun baru berjalan 2 bulan, namun warung ini telah mendapat banyak sambutan baik dari para konsumennya. 

Gede Loka Santika menegaskan bahwa kolaborasi akan diperkuat melalui dukungan pelaku pariwisata seperti PHRI dan ASITA. Lewat kerja sama ini, pelaku transportasi wisata di bawah naungan kedua organisasi tersebut diharapkan dapat membawa tamu ke lokasi UMKM seperti Warung De Sadia untuk menikmati hidangan sekaligus memperkenalkan potensi usaha lokal sebagai lokasi makan, business meeting, hingga tempat singgah wisatawan.

"Begitupun nanti jika ada peserta UMKM kami yang punya produk olahan bagus, kami bantu soal perizinan, kemasan, dan menghubungkan ke toko modern maupun toko oleh-oleh. Saat pertemuan, kita hadirkan produknya supaya mereka bisa presentasi langsung ke para mitra,” ujar Gede Loka.

Selain sektor kuliner, Diskoperindag juga mendorong UMKM di bidang jasa seperti pondok wisata dan rumah wisata untuk ikut mempresentasikan usaha mereka, sehingga makin banyak pelaku lokal yang bisa masuk ke jejaring bisnis yang lebih luas. Sementara, Kabid UMKM I Wayan Sadiada, juga mengaku siap untuk membantu mengarahkan Warung De Sadia dan para pengusaha UMKM lainnya dalam hal kolaborasi ataupun pemasarannya. 

Upaya monitoring ini diharapkan dapat memperkuat daya tarik UMKM setempat, mengoptimalkan potensi desa wisata, dan membuka peluang pemasaran yang lebih besar bagi pelaku usaha di Kabupaten Karangasem. (Ami)

Warung De Sadia: Tawarkan Makan Enak Dengan Pemandangan Sawah Menawan

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini — Di tepi hamparan sawah terasering Tirtagangga yang selalu berhasil memanjakan mata, berdirilah Warung De Sadia—sebuah warung makan sederhana yang tumbuh dari pengalaman panjang, kerja keras keluarga, dan keberanian mengambil langkah baru.

Warung ini bukan sekadar tempat makan. Ia lahir dari perjalanan Komang Sudirta, mantan chef kapal pesiar yang memutuskan pulang kampung dan membangun impian bersama keluarganya. Berbekal tabungan hasil bekerja di laut lepas, Komang menggandeng ayahnya, Gede Sadia—penjual bakso kawakan yang bertahun-tahun mengais rezeki di kantin sekolah SMP hingga kemudian membuka warung bakso tepi jalan. Dua generasi ini mempunyai satu cita-cita, punya usaha kuliner yang berkarakter.

Warung De Sadia, resmi dibuka pada 6 Oktober 2025. Warung ini mengusung konsep view sawah yang jarang dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku kuliner di wilayah tersebut. Menu utamanya jelas tidak jauh dari identitas keluarga: bakso. Ada bakso babi balung, bakso ayam ceker, hingga mi ayam bakso. Tapi Komang Sudirta tak berhenti di situ. Menyadari ragam wisatawan yang datang ke Tirtagangga, ia menyediakan pilihan halal seperti aneka camilan—kentang goreng, pisang goreng ataupun menu western seperti Pizza dan hamburger serta minuman ringan seperti Kopi ataupun es kelapa muda dan lainnya yang bisa dinikmati siapa saja. Menunya pun tergolong ramah di kantong, utamanya untuk kalangan wisatawan domestik. Harga bakso mulai dari Rp.10.000 saja. 

Hal utama yang dijual, dimana pengunjung bisa menikmati hidangan sambil menatap lanskap sawah bertingkat yang hijau dan sejuk, atau terasering. 

Komang Sudirta menjelaskan bahwa meski baru dibuka, respons pengunjung sudah cukup menggembirakan. “Warung De Sadia menawarkan view sawah terasering. Kami buka sejak 6 Oktober 2025. Saat ini kunjungan rata-rata 20 orang per hari, termasuk 2–3 orang wisatawan mancanegara,” ujarnya. Adakalanya, Warung De Sadia kewalahan. “Pasca Hari Raya Galungan–Kuningan, warung kami diserbu wisatawan domestik. Hari itu kami sampai menerima sekitar 200 pengunjung, benar-benar krodit,” tambahnya, Jumat (12/12/2025).

Warung De Sadia memiliki kapasitas cukup, yakni sekitar 50 orang. Tempat duduknya pun dibuat fleksibel: area bawah dengan kursi lipat dan payung taman yang nyaman dan santai, atau area atas yang lebih elegan dengan kursi kayu panjang. Dua suasana berbeda, tapi menawarkan pemandangan yang sama: sawah yang adem, tenang, dan jadi pelarian murah dari hiruk-pikuk.

Warung De Sadia kini menjadi salah satu UMKM yang tengah mendapat perhatian dari Diskoperindag Karangasem untuk dikembangkan lebih jauh, terutama karena potensinya sebagai titik singgah wisatawan. (Ami)

Parenting Era Digital: TK Negeri Pembina Abang Perkuat Kolaborasi Ortu–Guru untuk Gizi dan Kesehatan Anak

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini – TK Negeri Pembina Abang menggelar sosialisasi Parenting Pengasuhan di Era Digitalisasi yang berfokus pada kesehatan dan gizi anak usia dini. Kegiatan ini berlangsung dengan dukungan Puskesmas Abang I dan dihadiri orang tua murid, guru, serta komite sekolah. Pada Jumat (12/12/2025). 

Ketua Komite TK Negeri Pembina Abang menyampaikan apresiasinya atas peran tenaga kesehatan dalam mendukung tumbuh kembang anak. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Puskesmas Abang 1 yang telah memberikan pembinaan terkait kesehatan anak usia dini. Pola hidup sehat pada anak membutuhkan kolaborasi kuat antara orang tua dan guru,” ujarnya.

Kepala TK Negeri Pembina Abang, Ni Luh  Sumarniani, menegaskan pentingnya peran keluarga dan sekolah dalam fase emas perkembangan anak. “Usia dini adalah masa golden age. Tantangan menjadi orang tua dan guru tidak mudah. Orang tua harus kreatif membangun kebiasaan sehat agar anak tumbuh cerdas, sementara guru mengimplementasikan belajar sambil bermain agar anak menjadi pribadi yang hebat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pemenuhan gizi seimbang adalah bagian penting dari kemitraan orang tua dan guru.

“Gizi dan kesehatan anak adalah tanggung jawab bersama. Konsistensi orang tua dan guru sangat diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang optimal,” tegasnya.

Dalam kegiatan itu, indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di sekolah kembali disosialisasikan. Ada delapan indikator yang harus dibiasakan sejak dini, yaitu mencuci tangan pakai sabun, konsumsi makanan sehat, menggunakan jamban bersih, aktivitas fisik/olahraga, tidak merokok, menimbang berat badan secara rutin, serta membuang sampah pada tempatnya.

Ahli Gizi Puskesmas Abang I, I Gusti Ketut Wirarsa, menekankan bahwa masa usia dini adalah periode yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembang.

“Ini periode emas. Kalau gizi benar, pertumbuhan badan optimal, daya tahan tubuh kuat, konsentrasi belajar meningkat, dan risiko gizi buruk—baik stunting, wasting, maupun obesitas—bisa dicegah,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya komposisi makanan yang tepat.

“Anak butuh gizi lengkap: karbohidrat, protein, serat, lemak, dan vitamin. Kurangi makanan tinggi gula dan minyak, serta ajarkan anak memilih jajanan yang aman dan sehat,” tambahnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu mempererat kemitraan antara guru dan orang tua dalam mendampingi anak menghadapi tantangan era digital sekaligus membentuk generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas. (Ami)

BDDN Gandeng PC KMHDI Karangasem: Sosialisasi Penguatan Dharma dan Kesejahteraan Umat Digelar di STKIP Amlapura

Laporan Reporter : Asrinidevy 

Amlapura, Bali Kini -  11 Desember 2025 – STKIP Agama Hindu Amlapura bekerjasama dengan PC KMHDI Karangasem sukses menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) dengan mengangkat tema “BDDN Sebagai Pilar Penguatan Dharma dan Kesejahteraan Umat Hindu Indonesia.” Kegiatan ini berlangsung di Aula STKIP Agama Hindu Amlapura dan diikuti oleh para mahasiswa sebagai bentuk penguatan pemahaman mengenai peran strategis BDDN dalam pembangunan umat Hindu.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi ruang edukasi bagi mahasiswa untuk mengenal lebih dekat fungsi, program, serta manfaat BDDN sebagai lembaga nasional yang mengelola dana punia secara profesional, transparan, dan berkesinambungan. Hadir sebagai perwakilan BDDN dalam kegiatan ini adalah penerima Beasiswa BDDN Batch 1 "Ni Komang Yuli Kusuma Dewi sekaligus Mahasiswa Prodi PGSD Semseter 7 di STKIP Agama Hindu Amlapura, yang turut berbagi pengalaman serta manfaat nyata program beasiswa bagi pengembangan sumber daya manusia Hindu.

Dalam hal ini, menekankan bahwa sosialisasi ini penting untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda Hindu akan makna berdana punia sebagai bagian dari dharma, sekaligus mendukung BDDN dalam memperluas jangkauan kebermanfaatannya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diajak untuk memahami bahwa berdana punia bukan hanya kewajiban spiritual, tetapi juga kontribusi nyata bagi pendidikan, sosial, dan pemberdayaan umat Hindu di Indonesia.

Perwakilan KMHDI Karangasem menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud komitmen organisasi kepemudaan Hindu dalam mendukung gerakan literasi berdana punia yang berkelanjutan. Sementara itu, pihak STKIP Agama Hindu Amlapura menyambut baik kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan karakter dan wawasan keumatan bagi mahasiswa.

Di akhir kegiatan, peserta menyampaikan antusiasme dan harapan besar terhadap keberlanjutan program-program BDDN. Harapan tersebut antara lain agar BDDN semakin dikenal luas oleh umat Hindu di seluruh Indonesia serta kesadaran berdana punia umat semakin meningkat, sehingga BDDN dapat terus menjadi pilar penting dalam peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan penguatan dharma.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan penyampaian pesan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam memperkuat lembaga keumatan seperti BDDN, demi terwujudnya umat Hindu yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing