Ket foto : Kunjungan Ibu Negara, Iriana Joko Widodo yang diterima Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Selly Dharmawijaya Mantra di Sentra Kerajinan Tenun Ikat Sekar Jepun, Selasa (15/10).
Denpasar,BaliKini.Net - Ibu Negara RI, Iriana Joko Widodo bersama jajaran ibu ibu Menteri Kabinet Kerja dalam agenda kunjungan kerjanya di Provinsi Bali melaksanakan beragam kegiatan. Salah satu agendanya yakni mengunjungi Perajin Tenun Ikat Sekar Jepun di Kota Denpasar pada Selasa (15/10).
Kunjungan Ibu Negara tersebut diterima Ketua TP. PKK Kota Denpasar yang juga Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Selly Dharmawijaya Mantra. Dalam kesempatan tersebut rombongan Ibu Iriana Joko Widodo yang didampingi para Istri Menteri Kabinet Kerja termasuk Ny. Bintang Puspayoga dan Ny. Putri Koster mengamati kain endek hasil produksi Sekar Jepun yang merupakan kerajinan Tenun Ikat Khas Kota Denpasar serta melihat langsung proses pembuatan kain yang dipopulerkan kembali oleh Pemkot Denpasar ini.
Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Selly Dharmawijaya Mantra pun turut memperkanalkan satu persatu hasil karya perajin Kota Denpasar. Ny Selly Mantra mengatakan bahwa merupakan suatu kebanggaan perajin di Kota Denpasar mendapat kunjungan langsung dari ibu negara. Tentunya hal ini menjadi pemacu semangat bagi perajin untuk terus memaksimal dalam menghasilkan kerajinan tenun kain ikat
“Tentu ini merupakan suatu kebanggan dan semangat bagi perajin di Kota Denpasar untuk terus maksimal dalam berkarya,” ujar Selly Mantra.
Lebih lanjut dijelaskan, Sekar Jepun ini merupakan perajin Denpasar yang memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan perajin lainya. Bahkan dengan inovasinya perajin dapat memadukan dua jenis motif dalam selembar kain. Endek khas Denpasar memiliki corak yang khas yang pembuatanya menggunakan handmade dengan cara menenun. Coraknya pun khas, dengan motif bunga, daun, hewan, patra, mastuli dan lain sebagainya yang simpel dan elegen digunakan dalam kegiatan apapun.
“Kedepanya kami akan terus memberikan dukungan terhadap perkembangan perajin dan UMKM, hal ini telah dilaksanakan dengan penyediaan ruang promosi melalui Rumah Kemasan, serta memperkenalkan produk kerajinan Denpasar pada ajang begengsi seperti Denpasar Festival Kriyanusa dan Inacraft,” paparnya.
Pemilik Tenun Ikat Sekar Jepun, Etmy Kustiyah Sukarsa mengaku senang dan berterimakasih atas kunjungan Ibu Negara di Sentra Tenun Ikat Sekar Jepun. Tentunya hal ini menjadi suatu kebanggan serta menjadi motivasi untuk terus berkarya dan menghasilkan kerajinan yang baik dan berkualitas
“Terimakasih atas kunjungannya dan semoga kedepanya kami dapat terus berkarya dan memberikan hasil kerajinan terbaik,” ujarnya. (rls/r5),
Kemenhub Pastikan Pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas, Cek Lokasi dan Siapkan Anggaran
Klungkung,BaliKini.Net - Kementerian Perhubungan RI memastikan akan menyiapkan anggaran untuk pembangunan pelabuhan segitiga emas di Kabupaten Klungkung. Ada beberapa catatan yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mempercepat proses pembangunan pelabuhan itu. Hal tersebut disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi saat mengecek rencana lokasi pembangunan dua dari tiga dermaga pelabuhan segitiga emas di Nusa Penida, Selasa (15/10/2019).
Didampingi Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, rombongan dari Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung mengecek lokasi rencana pembangunan dermaga di pelabuhan Sampalan (Nusa Penida) dan pelabuhan Bias Munjul (Nusa Ceningan). Setelah mencermati secara detail dilapangan, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengaku akan seoptimal mungkin untuk mengaktualisasikannya di tahun 2020. Dengan catatan, karena anggaran yang disiapkan dari pusat dan tanah yang digunakan dari Pemda, harus ada pelimpahan secara administrasi dari Pemda ke pusat. Setelah disiapkan anggaran akan dikembalikan lagi ke daerah untuk dikelola. ”Setelah melihat apa yang dipaparkan tadi, seoptimal mungkin akan saya aktualisasikan ditahun 2020,” ujar Budi Setiyadi.
Pihaknya juga menanyakan terkait rencana pengelolaan dari pelabuhan tersebut. Apakah akan dikerjasamakan dengan pihak swasta atau bagaimana. Karena ini merupakan salah satu sumber pendapatan, harus dikelola secara professional. “Sebagai operator pengelola nanti siapa, harus professional. Jangan sampai setelah dibangun malah menurun, karena ini sumber pendapatan,” ucapnya.
Bupati Suwirta usai mendampingi rombongan mengaku lebih termotivasi untuk menyelesaikan kewajiban terkait penyelesaian dermaga itu. Dirinya mengaku akan mengikuti mekanisme yang diharapkan dari pemerintah pusat agar tidak terjadi kesalahan dalam proses dikemudian hari. “Kita berharap doa dan dukungan masyarakat Klungkung, karena apa yang kita tuju ada proses yang harus kita ikuti,” ujar Bupati Suwirta.
Terkait pengelolaan, Bupati Suwirta menyatakan saat ini pemerintah daerah membuat beberapa badan pengelola. Untuk pelabuhan itu apabila sudah selesai dibangun dan diserahkan ke Pemda untuk mengelola, akan disiapkan badan pengelola mulai sekarang. “Karena kami ingin mempunyai dermaga yang benar-benar refresentatif,” ujar Suwirta.
Sementara itu, dari rencana pembangunan pelabuhan Sampalan akan dibangun dua lantai dengan luas area kolam 9000M2, kapasitas sandar 10 fast boat, dengan estimasi biaya Rp. 98 Milyar. Sedangkan pelabuhan Bias Munjul akan dibangun terkoneksi antara fast boat dan kapal Ro-ro, dengan estimasi biaya sebesar Rp. 138 Milyar. (nom/r4)
Jakarta .Balikini.Net - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menyatakan program dan kebijakan Pemprov Bali sejatinya telah secara aktif mendukung pembangunan laut berkelanjutan. " Sesungguhnya di Bali sudah dilaksanakan, bahkan sudah ada pergub (peraturan gubernur,red) yang mengatur pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Itu sudah baik sekali ditambah program annual kita, Suksma Bali dimana tujuannya menjaga Gumi Bali termasuk laut," Ujar pria yang akrab disapa Cok Ace ini di sela pembukaan Sustainable Development Goals (SDGs) Annual Conference 2019 terkait Laut Berkelanjutan di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (8/10) pagi.
Lebih jauh Wagub Cok Ace menilai, visi pemprov Bali yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali sudah secara gamblang menekankan arah pembangunan Bali yang berkelanjutkan, menjaga kelestarian alam Bali beserta isinya. " Visi tersebut, didalamnya juga terkandung segara kerthi yang berarti perlindungan terhadap pantai dan laut, sesuai dengan kearifan lokal. Sehingga, apapun kebijakan pemprov Bali akan bertujuan kepada keharmonisan, keseimbngan dan salah satunya adalah laut," Urai mantan Bupati Gianyar ini.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pengelolaan limbah di Indonesia harus diubah dari laut ke darat. Masyarakat di perkotaan pun tak boleh lagi langsung membuang limbah ke laut. " Hal tersebut dapat mencemari ekosistem laut Indonesia. Padahal, dalam aksi pembangunan berkelanjutan Indonesia sepakat menjaga kelestarian laut," Tandas JK
JK mengatakan kota-kota di Indonesia harus bisa mengembalikan pengelolaan limbah di darat. Salah satu caranya dengan meniru langkah dari negara lain seperti Thailand yang sukses mengembalikan pengelolaan limbah di darat daripada membuangnya ke laut. "Muaranya jelas, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kaum pesisir, nelayan, dan lainnya," Ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan SDGs Annual Conference kedua kali di Indonesia adalah perpanjangan dari agenda SDGs Summit yang diselenggarakan oleh PBB pada September 2019.
"Ekosistem kelautan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan, selaras Sidang Umum PBB soal climate change dalam pelestarian laut," Jelasnya.
Bambang menyatakan, pemerintah masih berupaya untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59/2017. Dia menegaskan, dalam mewujudkan SDGs, Indonesia berpegang pada prinsip no one left behind atau tidak ada yang tertinggal, serta inklusif. */pr/r4
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) sudah dipilih. Ada yang mengenal dan bahkan ada yang tidak mengenal sama sekali. Meski demikian sebongkah harapan masyarakat tetap ada untuk para wakil rakyat.
JAKARTA Bali Kini —
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 dipimpin oleh Puan Maharani sebagai Ketua DPR, kemudian Aziz Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel dan Muhaimin Iskandar.
Kelima pimpinan DPR tersebut berasal dari partai politik dengan jumlah kursi terbanyak. Ini mengacu pada Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD.
Berikut profil singkat mengenai kelima pimpinan DPR
1. Puan Maharani
Puan Maharani terpilih sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024 (Courtesy: Facebook).
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR periode 2019-2024.PDIP merupakan partai pemenang pemilu legislatif 2019 dan pemilik kursi terbanyak di DPR. Puan yang merupakan Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla itu merupakan putri dari presiden kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri yang juga merupakan Ketua Umum PDIP.
2. Aziz Syamsuddin
Aziz Syamsuddin merupakan politikus dari Partai Golongan, partai pemilik kursi terbanyak kedua di DPR. Azis Syamsuddin pada periode sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR yang membidang persoalan hukum. Dia sudah menjabat sebagai anggota DPR sejak 2004.
3. Sufmi Dasco Ahmad
Pemilik kursi terbanyak ketiga yaitu Partai Gerindra menjadikan Sufmi sebagai Wakil Ketua DPR pada periode 2019-2024 menggantikan rekan separtainya Fadli Zon . Pada periode sebelumnya, Sufmi pada periode sebelumnya merupakan anggota komisi III DPR yang membidangi hukum,keamanan dan hak asasi manusia. Dia juga terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
4. Rachmat Gobel
Wakil Ketua DPR dan mantan Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel (foto: dok).
Rachmat Gobel merupakan pengusaha. Dia merupakan anak pengusaha Thayeb Mohammad Gobel pemilik Panasonic Gobel group. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada kabinet Jokowi-Jusuf Kalla meski hanya 10 bulan yang kemudian digantikan oleh Thomas Lembong. Rachmat Gobel diusulkan sebagai Wakil Ketua DPR oleh partai Nasdem.
5. Muhaimin Iskandar
Muhaimin Iskandar merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Ia juga merupakan keponakan dari presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur.
Muhaimin sudah menjadi anggota DPR sejak 1999 atau pasca-reformasi. Dia juga pernah menjabat wakil ketua DPR hingga wakil ketua MPR. Ia juga pernah menjadi menteri tenaga kerja di kabinet SBY.
Pimpinan MPR
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 dipimpin oleh Bambang Soesatyo sebagai ketua dan sembilan orang lainnya sebagai wakil. Berikut ini profil mereka.
1. Bambang Soesatyo
Ketua MPR Bambang Soesatyo
Bambang Soesatyo merupakan politikus dari Partai Golongan Karya (Golkar). Secara aklamasi dia terpilih sebagai ketua MPR menggantikan Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional.
Pada periode sebelumnya, Bambang merupakan Ketua DPR menggantikan rekannya Setya Novanto yang tersandung kasus korupsi. Dia berhasil masuk ke DPR pada pemilu 2009. Ketika itu ia merupakan anggota komisi III DPR. Kemudian terpilih lagi dan Bambang Soesatyo terpilih sebagai ketua komisi yang membidangi soal hukum, keamanan dan hak asasi manusia.
2. Ahmad Basarah
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah dilantik sebagai pimpinan MPR periode 2019-2024 setelah sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua MPR. Basarah pernah menjabat Wakil Ketua Tim Kerja Sosialisasi 4 Pilar MPR periode 2009-2014.
3. Ahmad Muzani
Ahmad Muzani merupakan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Pada periode sebelumnya ia juga menjabat sebagai wakil ketua MPR. Pada periode 2009-2014, Muzani terpilih sebagai anggota DPR dan menjadi anggota Komisi I DPR yang membidangi soal pertahanan, luar negeri dan informasi.
4. Lestari Moerdijat
Di banding yang lain, Lestari Moerdijat merupakan pendatang baru di DPR. Dia diamanatkan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem ) untuk menjadi pimpinan MPR. Tujuan Nasdem memilih lestari sebagai pimpinan MPR karena untuk rebranding politik sehingga partainya memilih kader yang berkompetensi dan berintegritas
5. Jazilul Fawaid
Jazilul Fawaid merupakan Ketua Umum PKB yang diusung partainya untuk menjadi pimpinan MPR periode 2019-2024. Pada periode sebelumnya, ia juga menjabat sebagai pimpinan MPR.
6. Syarief Hasan
Partai Demokrat mengusul Syarief Hasan sebagai Wakil Ketua MPR periode 2019-2024. Dia merupakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Sebelumnya Syarif Hasam pernah menjadi anggota komisi I DPR.
7. Hidayat Nur Wahid
Hidayat Nur Wahid kembali menjadi pimpinan MPR, sebelumnya ia juga menduduki posisi yang sama pada periode 2014-2019. Ia merupakan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera.Karier politik Hidayat dimulai sejak tahun 2004 hingga sekarang.
8. Zulkifli Hasan
Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini kembali menjadi pimpinan MPR. Pada periode sebelumnya Zulkifli Hasan merupakan Ketua MPR.Di era presiden SBY, Zulkifli pernah menjadi Menteri Kehutanan. Setelah itu, pada 2014 Zulkifli kembali menjadi anggota legislatif dan terpilih sebagai ketua MPR periode 2014-2019.
9. Arsul Sani
Arsul Sani merupakan politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada periode sebelumnya dia merupakan anggota komisi III DPR.
10. Fadel Muhammad
Fadel Muhammad adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Gorontalo periode 2019-2024. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Fadel dipercaya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan mulai 2009-2011.
Lantas Kenalkah masyarakat dengan sosok pemimpin mereka? VOA menemui sejumlah masyarakat dengan jawaban yang sangat beragam.
Indri Kusumawati, pegawai salah satu bank swasta di Jakarta mengaku hanya mengenal nama Puan Maharani Muhaimin Iskandar dan Rachmat Gobel sebagai pimpinan DPR dan Bambang Soesatyo sebagai ketua MPR.
Meski dia tidak mengenal semua nama pimpinan DPR maupun MPR, ibu beranak satu ini meminta agar para wakil rakyat tersebut benar-benar menjalankan amanat dengan baik dan mempati dirinya sebagai wakil rakyat yang bekerja sepenuh hati dan jiwa mewakili semua rakyat.
“ Tidak mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan bukan sebagai anggota DPR yang haus akan rasa hormat,” ujar Indri.
Hal yang sama juga diungkapkan Nadia, mahasiswi Universitas Indonesia. Dia hanya berharap para anggota dewan dan pimpinannya lebih mendengar aspirasi rakyat seperti soal sejumlah rancangan undang-undang yang menjadi kontroversial.
“Semoga bisa digodok kembali jadi lebih jelaslah dari artian ga ngaco. Menjadi media yang baik untuk merealiasikan aspirasi rakyat. Intinya lebih mendengar apa yang dibutuhkan rakyat jangan untuk kepentingan pribadi mereka saja,” kata Nadia
Berbeda dengan Indri dan Nadia, Sari, ibu rumah tangga bahkan tidak mengetahui sama sekali nama-nama pimpinan DPR maupun MPR.
“Jujur sih saya sama sekali tidak kenal tapi harapan saya kepada mereka yang sudah terpilih yang pertama sih tidak korupsi dan menjadikan Indonesia lebih baik lagi,” ungkap perempuan 30 tahun itu.
Farid, pegawai swasta hanya berharap mereka di DPR bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya dan harus membuat undang-undang yang bagus Sementara Farid mengaku tidak mengetahui siapa ketua MPR, meski begitu dia mengatakan MPR harus dapat menjalankan fungsinya secara baik, sebagai pengawas dan juga dapat meminta pertanggung jawaban kepada presiden.
“Harus membuat undang-undang yang bagus yang berkenaan dengan hidup orang banyak dan tidak menunda undang-undang yang penting dan diperlukan rakyat,” tambahnya. (sub voa / fw/em)
FOTO:WISUDA-Menteri Hukum dan HAM RI Yassona Laoly (depan-tengah) didampingi Rektor dan pimpinan UNR di sela prosesi Wisuda ke-XXXVII di Westin Resort, Nusa Dua,
Lulusan Diminta Jadi Pemecah Masalah di Masyarakat
MANGUPURA, BaliKini.Net - Prosesi Wisuda ke-XXXVII Universitas Ngurah Rai (UNR), Sabtu (28/9) di Westin Hotel and Resort Nusa Dua, Badung, terasa spesial. Pasalnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) RI Prof. Dr. Yasonna Laoly, SH., MSc., Ph.D., hadir sekaligus menyampaikan orasi ilmiah di hadapan 568 sarjana dan magister yang dilepas kampus yang bermarkas di Jalan Padma, Penatih, Denpasar Timur tersebut.
Yassona yang akan dilantik menjadi angota DPR RI periode 2019-2024 ini mengajak seluruh lulusan UNR yang notabene kaum intelektual turut menyikapi dengan bijak situasi nasional saat ini. Karenanya, pada orasi ilmiahnya, ia memaparkan materi tentang pentingnya hukum berdasarkan Pancasila, membahas Kebhinnekkaan, intoleransi, serta konstitusi.
Ia mengaku tidak meragukan kualitas UNR, sebab melihat ‘track record’ alumnusnya terbukti memberi kontribusi nyata bagi bangsa dan Negara dengan menempati posisi strategis seperti kepolisian, kejaksaan, pemerintahan daerah dan di jajaran Kemenkum Ham sendiri. “Lulusan Ngurah Rai adalah intelektual muda yang harus berguna bagi bangsa dan Negara,” tegasnya.
Rektor UNR Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si, menjelaskan, Wisuda Sarjana ke-XXXVII dan Pascasarjana ke-X ini merupakan rangkaian akhir dari keseluruhan proses pendidikan sekaligus momentum strategis pertanggungjawaban ilmiah bagi perguruan tinggi. Tahun ini, kata dia, jumlah wisudawan naik signifikan, yang artinya berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat melanjutkan pendidikan tingginya ke UNR.
Program pengembangan pendidikan di UNR, lanjut Sura Adi Tanaya, dilaksanakan sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Visi UNR, yakni “Menjadikan Lembaga Pendidikan Tinggi yang Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Berdaya Saing Dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Tri Hita Karana Pada Tahun 2030”.
Guna mewujudkan cita-cita tersebut, UNR terus berbenah untuk melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran di kelas sekaligus meningkatkan kompetensi dosen. “Kami telah memiliki 21 dosen doctor, dan 19 dosen lainnya masih menempuh pendidikan doctor,” kata Sura Adi Tanaya.
Ia meminta, lulusan UNR mampu menjadi pemecah masalah di tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan proses pembangunan daerah dan nasional. Pesan lain yang tak akalah penting adalah memberanikan diri membuka peluang usaha. Apa lagi, mahasiswa UNR selama ini identik dengan pekerja keras. “Jika semua harapan kami dilakukan dengan baik, maka lulusan UNR mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas dia.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Jagadhita Denpasar, selaku badan penyelenggara pendidikan di UNR Dr. Drs. Anak Agung Gde Raka, M.Si., menambahkan perjalanan waktu 4 dasarwasa telah mengantarkan UNR pada kondisi dan posisi seperti sekarang ini yakni sudah memasuki usia ke 40 tahun adalah merupakan proses pemantapan, pendewasaan dan kemandirian bagi sebuah perguruan tinggi.
Dia mengingatkan, tantangan perguruan tinggi khususnya memasuki revolusi industri 4.0 semakin berat. Sehingga UNR harus dikola secara kreatif, inovatif dan kolaboratif. "Selain peningkatan sarana, prasarana, tenaga dosen juga perlu ditingkatkan kerja sama dengan instansi atau perguruan tinggi baik di dalam dan luar negeri," pinta mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar ini
Untuk diketahui, Indeks Prestasi Komulatif (IPK) tertinggi dari Program Pascasarjana yakni Prodi Magister Ilmu Administrasi (3,93), Prodi Magister Ilmu Hukum (4.0). Sedangkan Program Sarjana, Fakultas Hukum IPK tertinggi (3,95) Fakultas Ekonomi (3,94), Fakultas Ilmu Sosial (4.0), Fakultas Teknik dengan Prodi Teknik Sipil (3.58) dan Prodi Arsitektur (3.92).[*/r5]
Media sosial dinilai dapat meningkatkan polarisasi politik di Indonesia yang dapat menjadi ancaman bagi masyarakat.
YOGYAKARTA BaliKini.Net —
Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Marcellus Hernowo mengatakan pers Indonesia perlu mengambil peran di tengah polarisasi masyarakat yang semakin meningkat. Salah satu penyebab polarisasi tersebut dikarenakan penggunaan media sosial.
Kata Hernowo, hal tersebut juga tergambar dari hasil survei CIGI dan Ipsos pada 21 Desember 2018 hingga 4 Januari 2019 yang menunjukkan 58 persen responden di Indonesia setuju media sosial dapat meningkatkan polarisasi politik.
"Kenapa seperti ini? Karena salah satu keunggulan dari media sosial itu adalah orang bisa memilih dengan siapa dia berteman dan memilih informasi apa yang diterima. Dan algoritma di media sosial juga akan membuat orang akan terpapar yang dia miliki dan terima. Dalam pilpres kemarin kalau kita tidak suka dengan teman ya unfollow," jelas Hernowo dalam diskusi Konferensi VOA Indonesia di Yogyakarta, Senin (16/9).
Hernowo menambahkan kondisi tersebut memunculkan kepompong informasi atau informasi yang homogen, di mana orang yang berada di dalamnya akan menerima informasi yang homogen dan hanya mau menerima informasi yang mereka yakini. Karena itu, kata dia, diperlukan pers Indonesia yang profesional dan kredibel untuk memecah kepompong informasi di masyarakat.
Salah satu caranya yaitu dengan membuat mekanisme kontrol dari internal dan eksternal di perusahaan media.
"Jurnalisme yang profesional itu juga dibutuhkan untuk kelangsungan hidup kita bersama sebagai bangsa. Tanpa jurnalisme yang profesional dan masyarakat hidup dalam kepompong informasi, itu menjadi masalah yang serius bagi kita," tambahnya.
Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Marcellus Hernowo (kiri), anggota Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun (kedua dari kanan), dan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan (kanan) dalam diskusi 'Kebebasan Pers di Era Digital' yang digelar Voice
Ia menuturkan salah satu kontrol internal yang dilakukan Kompas yaitu dengan membuat tim ombudsman media yang bertugas memberikan masukan bagi kelompok media kompas setiap bulan.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan menambahkan kepompong informasi ini juga diperparah menguatnya fanatisme di masyarakat Indonesia. Sebab, fanatisme ini membuat orang tidak berpikir rasional dan hanya mau menerima informasi yang mereka inginkan saja.
"Kalau kita misalkan kita pendukung Jokowi dan banyak baca berita tentang Jokowi, algoritma akan menyediakan informasi yang baik-baik tentang Jokowi. Pendukung Prabowo juga begitu, akhirnya yang tercipta adalah orang-orang yang berpikir cupet dan pakai kaca mata kuda. Jadi tidak membaca dari sisi lain," jelas Abdul Manan.
Abdul Manan menambahkan AJI telah melakukan sejumlah langkah dalam peningkatan jurnalisme yang profesional dan independen. Antara lain menginisiasi Indonesialeaks yang menjadi wadah kolaborasi perusahaan media untuk melakukan investigasi bersama dan menginiasiasicekfakta.com sebagai wadah kolaborasi mengatasi hoaks.
Sementara itu, Anggota Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun mengatakan total wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi berjumlah 13 ribuan wartawan dari jumlah wartawan di Indonesia yang diperkirakan mencapai 100 ribu. Sertifikat kompetensi ini merupakan upaya untuk menjaga profesionalisme pers di Indonesia. Kata dia, Dewan Pers juga akan mendorong percepatan sertifikasi dengan membantu lembaga uji kompetensi pada 2020.
"Ini adalah sebuah indikator tidak langsung yang mengatakan bahwa produk-produk jurnalistik yang kita nikmati setiap hari, menit itu umumnya diproduksi oleh mereka dalam tanda kutip belum kompeten," jelas Hendry Bangun.
Hendry menambahkan lembaganya juga terus mendorong perusahaan melakukan verifikasi media untuk meningkatkan profesionalisme pers. Menurutnya, dari perkiraan total media sebanyak 47 ribu media, baru 394 perusahaan media yang telah terverifikasi faktual.
Selain persoalan verifikasi, Hendry juga menuturkan persoalan profesionalisme pers juga tergambar dari jumlah pengaduan yang masuk ke lembaganya. Total pengaduan yang masuk pada 2019 ini telah mencapai 229 pengaduan, 79 di antaranya merupakan sisa kasus pada 2018.(sm/em)
Gorontalo ,BaliKini.Net - Keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar meraih Kota Layak Anak (KLA) katagori “Utama” membuat kabupaten lain di Indonesia ingin belajar tentang meraih keberhasilan tersebut. Salah satunya Kabupaten Gorontalo telah mengundang Walikota Denpasar untuk memberikan pemaparan tentang keberhasilan meraih KLA katagori “Utama”.
Kabid Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar (DP3AP2KB) Kota Denpasar Tresna Yasa, ditemui di Denpasar, selasa (10/9) menyampaikan pemaparan keberhasilan Kota Denpasar pada Kabupaten Gorontalo tidak terlepas dari komitmen Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakilnya IGN Jaya Negara yang didukung semua organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Menurut Tresna Yasa dalam mencapai KLA katagori “Utama” prosesnya sangat panjang. Termasuk juga mempersiapkan mulai dari sarana pendukung sampai pada mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan KLA.
"Kita bergerak cepat untuk mengumpulkan data dan kegiatan yang telah dilakukan OPD dan lintas instansi yang ada di Kota Denpasar dalam pemenuhan hak anak," ujarnya. Mengingat selama ini semua kegiatan tentang pemenuhan hak anak di Kota Denpasar telah dilaksanakan masing-masing OPD dan lintas instasi. Namun terkadang dokumentasi dan data kegiatan yang telah dilaksanakan belum terekam secara optimal. "Saya contohkan Dinas Kesehatan Kota Denpasar bersama TP PKK Kota Denpasar dan instansi terkait telah melaksanakan posyandu holististik integrasi. Sehingga pelaksanaan posyandu semua instansi terkait telah dilibatkan," ujar Tresna Yasa. Namun data-data pelaksanaan tersebut seperti dokumen foto dan publikasi sering terabaikan. Untuk itu melalui pertemuan ini diharapkan semua OPD dan lintas instansi yang terlibat untuk membantu mempersiapkan data-data dan dokumentasi agar mempercepat Denpasar menjadi kota layak anak.
Lebih lanjut Tresna Yasa menambahkan bahkan hampir semua OPD dalam kegiatan yang dilaksanakan melibatkan langsung anak-anak yang merupakan salah satu untuk pemenuhan hak anak. Bahkan untuk pemenuhan hak anak tersebut Pemerintah Kota Denpasar telah membuat program mengisi hari libur sehingga anak-anak dapat menyalurkan setiap bakat yang mereka miliki. Disamping juga telah ada regulasi melalui perwali tentang kota layak anak serta Perda No. 4 tahun 2014 tentang perlindungan perempuan dan anak. Disamping juga berbagai infrastruktur telah disiapkan Pemerintah Kota Denpasar mulai dari tempat bermain ramah anak sampai pada mewujudkan sekolah ramah anak. Dalam melibatkan anak setiap pembangunan di Kota Denpasar telah dibentuk forum anak daerah (FAD) sampai ke tingkat desa/lurah. "Dengan terbentuknya FAD, anak-anak dapat menyampaikan masukan terhadap setiap pembangunan yang dilakukan di Kota Denpasar mulai dari perencanaan," ujar Tresna Yasa.
Sekda Gorontalo Hadijah U. Tayeb menyampaikan ingin meriniru Pemerintah Kota Denpasar yang telah berhasil meraih KLA katagori “Utama”. “Untuk itu kami mengundang perwakilan Pemerintah Kota Denpasar untuk memberikan pemaparan kiat meraih prestasi tersebut,” ujarnya. Ia berharap dengan hasil pemaparan ini akan memotivasi semua OPD yang ada di Gorontali bergerak mewujudkan KLA.(Gst/r5)
Jayakaerta ,BaliKini.Net - Dua nenek lansia asal Kampung Krajaan PawandaRT 0/04
Desa Medang Asem,Kecamatan Jayakerta, Karawang, hidup digubuk kandang kambing peliharaannya, selama puluhan tahun dalam mengsisi masa taunnya tanpa ada bantuan dari pemerintah setempat.
Kedua janda tua bernama jaya krta bernama Mak Uka (80) dan Mak Icih (70) kakak beradik ini sejak lama tinggal digubuk kandang kambing setelah ditinggal suami masing-masing tanpa anak, hanya bertamankan kambing hewan peliharaannya.
"Kalau tidur bareng sama kambing, dan malam hari tidak ada penerangan hanya cahaya lampu minyak, "kata Mak Uka, Kamis (5/9) saat ditemui.
Keduanya mengaku, untuk bertahan hidup hanya mengandalkan pemberian orang lain, atau kalau ada yang menyuruh mengerjakan pekerjaan yang mampu dikerjakan dengan upah seiklasnya.
"Untuk makan sehari-hari mengandalkan pemberian dari yang merasa iba, " katanya.
Ayu Retna Rassani (24) , warga sekitar menerangkan keduanya sudah lama tinggal digubuk kandang kambing, selama ini tidak pernah ada bantuan dari pemerintah, apalagi bantuan langsung untuk menunjang kehidupan sehari-hari.
"Saya sempat datang ke lokasi, informasi dari dua janda lansia tidak pernah dapat bantuan, " kata Ayu, saat dihubungi.
Keduanya sempat bercerita, kata Ayu, kadang-kadang mereka kelaparan tak ada bahan makanan yang bisa dimasak untuk mengganjal isi perutnya, disaat tidak ada yang menyuruh bekerja.
"Tidak jarang keduanya kalaparan karena tak ada uang, " tandas.
Ayu bersama teman-temannya berharap ada kepedualian dari dermawan dan pemerintah setempat untuk tinggal ditempat yang layak huni.
"Berharap ada bantuan untuk keduanya supaya bisa bertahan hidup, "tutupnya. [r5]
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram