Gubernur Koster: SPI Bukan Sekadar Angka atau Peringkat, tapi Cermin atas Tata Kelola Pemerintahan

Laporan Reporter : Tim Lpt Dps

DENPASAR ,BLI KINI  - Survei Penilaian Integritas atau SPI merupakan salah satu instrumen penting yang dikembangkan oleh KPK RI untuk memetakan risiko korupsi, menilai budaya integritas, serta mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di setiap instansi pemerintah. SPI bukan sekadar angka atau peringkat, melainkan cermin atas tata kelola pemerintahan kita sendiri, sejauh mana birokrasi mampu menolak praktik korupsi, suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan dalam pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster pada Rapat Koordinasi Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI Tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Bali oleh KPK RI melalui daring zoom meeting pada Jumat (17/10) pagi di Jaya Sabha, Denpasar.

“Dalam konteks Pemerintah Provinsi Bali, hasil SPI tahun-tahun sebelumnya memberikan banyak pembelajaran berharga. Kita menyadari masih terdapat sejumlah area perbaikan, seperti dalam konteks dimensi internal dengan Skor SPI memerlukan perhatian, Pengelolaan PBJ merupakan dimensi yang memiliki skor yang memerlukan perhatian lebih di beberapa unit kerja. Artinya, perlu upaya lebih besar untuk meningkatkan upaya antikorupsi pada dimensi tersebut,” jelas Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng tersebut.

Dikatakan Koster, secara keseluruhan, ada beberapa unit kerja yang membutuhkan perhatian lebih, khususnya dalam hal Pengelolaan PBJ, Pengelolaan SDM, Pengelolaan Anggaran dan Perdagangan Pengaruh (trading in influence), serta integritas dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, rencana aksi tindak lanjut menjadi bagian penting agar setiap temuan dan rekomendasi SPI dapat diubah menjadi langkah nyata perbaikan tata kelola.

“Melalui rapat koordinasi hari ini, saya berharap setiap perangkat daerah dapat mengevaluasi capaian rencana aksi secara jujur dan objektif; terbangun sinergi dilingkungan pemerintah provinsi, dalam membangun sistem integritas yang konsisten; serta muncul komitmen bersama untuk menjadikan hasil SPI bukan hanya sebagai kewajiban administrasi, tetapi sebagai tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Bali,” terangnya.

Lebih lanjut, tantangan tata kelola pemerintahan ke depan semakin kompleks. Publik menuntut transparansi yang lebih tinggi, teknologi digital membuka ruang baru bagi partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas menjadi ukuran utama kepercayaan publik. Untuk itu, Koster mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah agar menjadikan integritas sebagai budaya kerja, bukan sekadar slogan. Integritas harus hadir dalam setiap keputusan, setiap program, dan setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Disampaikan Koster, Pemerintah Provinsi Bali telah, dan akan terus, memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui berbagai langkah strategis, antara lain Implementasi E-Government untuk memperluas transparansi dan efisiensi pelayanan publik; Penguatan Whistleblowing System dan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi; Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan anti korupsi; Serta memperluas kerja sama dengan KPK, BPKP, dan Ombudsman untuk memastikan seluruh kebijakan publik berjalan akuntabel dan bebas penyimpangan.

“Hal ini sejalan dengan Visi Pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru” khususnya terkait dengan Misi ke-22 yaitu “Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti dan murah,” imbuhnya.

Diakhir sambutannya, Koster menegaskan kembali bahwa komitmen terhadap integritas merupakan tanggung jawab seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Untuk itu, jadikan hasil SPI sebagai momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan dan bermartabat.

Sementara Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda menjelaskan bahwa SPI berbeda Monitoring Center for Prevention (MCP). Dimana MCP merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki tata kelola, sedangkan SPI bertujuan untuk mengetahui pendapat responden baik internal maupun eksternal terhadap integritas Pemerintah Daerah.

Hasil SPI Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024, mendapatkan skor sebesar 77,97 Kategori Waspada, dimana mengalami penurunan sebesar 0.48 dari tahun 2023 dengan skor sebesar 78,45.

“Masih ada waktu hingga nanti tanggal 31 Oktober untuk Pemerintah Daerah melaksanakan intervensi atau upaya untuk menjaga skor SPI nya. Bisa Kita lakukan dengan mempertajam tindak lanjut atas rencana aksi yang telah dibuat. Mudah-mudahan dengan upaya yang telah dilakukan hari ini, skor SPI Bali bisa terjaga karena tindak lanjut ini berpengaruh pada nilai koreksi skor SPI yang didapat,” terangnya.

Hadir pula pada kesempatan ini Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Inspektur Daerah Provinsi Bali I Wayan Sugiada serta kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Provinsi Bali.(*)

Gubernur Bali Dorong Penguatan Aksesibilitas Transportasi Bandara I Gusti Ngurah Rai

Laporan : Tim Lpt 

BADUNG ,  BALI KINI  – Pemerintah Provinsi Bali bersama para pemangku kepentingan terus mendorong peningkatan layanan dan aksesibilitas transportasi dari dan menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Hal tersebut ditegaskan Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam acara Penguatan Aksesibilitas Transportasi dari dan Menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai-Bali yang berlangsung di Hilton Hotel, kawasan Bandara Ngurah Rai, Badung, Jumat (26/9).

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh di dalam kawasan bandara. Menurutnya, Bandara Ngurah Rai sebagai gerbang utama pariwisata internasional harus dikelola dengan standar lebih tinggi dibanding bandara lainnya di Indonesia.

“Saya sudah rapat bersama Angkasa Pura, Bea Cukai, Imigrasi dan pihak terkait lainnya.Saya banyak mendapat komplain, mulai dari proses imigrasi yang lama, bea cukai yang berbelit, bagasi yang terlalu lama, hingga area penjemputan yang tidak tertib. Saat rapat, saya berikan waktu sebulan untuk melakukan pembenahan, dan sekarang sudah mulai ada perbaikan. Targetnya, maksimum dari pesawat mendarat hingga keluar bandara hanya 30-45 menit,” ujar Gubernur Koster.

Selain perbaikan internal, Gubernur juga menegaskan perlunya pembenahan akses transportasi di luar kawasan bandara. Infrastruktur pendukung, moda transportasi, hingga sistem penataan lalu lintas harus ditingkatkan agar lebih tertib dan nyaman bagi wisatawan maupun masyarakat lokal.

“Bandara Ngurah Rai ini harus naik kelas. Untuk itu, mindset pengelolaan dan pelayanan harus diubah. Semua titik kemacetan akan saya kejar penyelesaiannya. Kita bisa gunakan pola sharing APBD dan APBN, termasuk kerja sama dengan Kabupaten Badung. Ada alokasi 700 M sharing dengan Kabupaten Badung yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2026, dan saya juga mendatangi Kementerian PU untuk meminta support terkait perbaikan infrastruktur di Bali” tambahnya.

Gubernur Koster menegaskan komitmennya untuk menjadikan Bandara I Gusti Ngurah Rai tidak hanya sebagai pintu masuk pariwisata Bali, tetapi juga sebagai contoh tata kelola transportasi dan pelayanan publik yang berkelas internasional.

Dalam FGD tersebut juga terdapat dua narasumber lainnya yaitu Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusakti Yasa Weda, yang menyampaikan terkait kemacetan di Bali serta solusi jangka pendek dan jangka panjang yang akan diambil. Narasumber kedua dari Konsultan Kajian Lalu Lintas Ibu Hermawati yang menyampaikan terkait kondisi lalu lintas dan jaringan jalan di Provinsi Bali. 

Hadir dalam FGD tersebut, Bupati Badung Adi Arnawa, Komandan Pangkalan Udara TNI AU, Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi PT Angkasa Pura, serta undangan lainnya.(*)

Menteri LH dan Gubernur Bali Wayan Koster Tanam Pohon di Taman Kehati Kesiman

 

Momentum Perbaikan Ketahanan Lingkungan

Laporan : Tim Lpt 

DENPASAR , BALI KINI – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup  RI Hanif Faisol Nurofiq melaksanakan penanaman pohon secara simbolis di Kawasan Taman Kehati, Kesiman, Denpasar, tepatnya di tepi Tukad Ayung, pada Jumat (26/9) pagi.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali I Made Rentin, serta sejumlah tokoh masyarakat dan komunitas pecinta lingkungan.

Dalam sambutannya, Menteri LH Hanif Faisol menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Gubernur Bali merespons bencana hidrometeorologi yang belakangan terjadi. Menurutnya, perubahan iklim global telah menyebabkan pola curah hujan di Bali semakin ekstrem.

“Curah hujan pada hari kejadian bencana tercatat 245,75 milimeter, artinya dalam satu meter persegi turun 245,75 liter air. Sementara kondisi lanskap kita di daerah aliran sungai (DAS) hanya menyisakan sekitar 1.500 hektare pepohonan. Ini tentu tidak cukup menahan debit air,” ungkap Hanif.

Ia menegaskan bahwa kegiatan penanaman pohon ini akan menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan lingkungan di Bali. 

“Hari ini kita menanam di Taman Kehati, Denpasar, dan akan dilanjutkan di daerah-daerah penyangga lainnya, termasuk hulu sungai. Reboisasi dan penghijauan harus segera kita kerjakan. Bali harus punya pola dasar peningkatan resistensi menghadapi krisis global,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hanif menekankan pentingnya mencermati kondisi Bali yang kian rentan terhadap perubahan iklim. “Perubahan global tidak bisa kita kendalikan dengan segera. Planet kita sedang menghadapi resesi ekologi yang berdampak pada pola curah hujan yang cenderung ekstrem. Karena itu, Bali memerlukan ketahanan lingkungan yang lebih kuat. Melalui kegiatan yang diinisiasi Bapak Gubernur hari ini, akan terus dilanjutkan ke daerah-daerah lain yang berperan penting sebagai daerah resapan air. Bagian hulu pun segera dilaksanakan reboisasi,” ujarnya.

Menurutnya, diperlukan langkah detail dan kajian mendalam yang saat ini sedang disusun bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kementerian terkait dalam rangka menyusun program lingkungan hidup strategis. 

“Hari ini menjadi momentum meningkatkan jumlah tanaman di taman-taman kehati, khususnya di Denpasar. Ke depan dilanjutkan dengan penambahan tanaman dan pemeliharaan terus-menerus untuk keanekaragaman hayati. Monitoring biodiversitas harus dilakukan setiap saat. Terima kasih Bapak Gubernur, sebagai pimpinan daerah telah mengambil langkah konkret. Mari kita pertahankan Bali, teruslah menanam, teruslah menanam, teruslah menanam,” serunya.

Menteri Hanif juga menambahkan, dari total 49.500 hektar lahan, setidaknya 30 persen perlu ditanami kembali sebagai kawasan hutan. Selain itu, perlu dipadukan dengan perkebunan bernilai ekonomis sesuai tipologi masyarakat. “Kalau memang diperlukan penertiban dan penegakan aturan, harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ini untuk generasi mendatang,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Koster menegaskan pihaknya bersama jajaran pemerintah daerah dan pusat telah turun langsung memantau berbagai persoalan lingkungan, mulai dari alih fungsi lahan di sempadan sungai, pembuangan sampah sembarangan, hingga kepatuhan para investor.

“Semua DAS akan kita petakan dan audit kembali, mulai dari Tukad Ayung, Tukad Badung, Tukad Mati, hingga Tukad Unda. Kita buat tanggul, kita atur aliran agar tidak terlalu deras. Hotel-hotel juga wajib tertib mendukung keberlangsungan ekosistem. Jika melanggar, akan ada sanksi tegas,” ujar Koster yang disambut dukungan Menteri LH.

Sebagai bentuk nyata, penanaman di Taman Kehati Kesiman dan Lapangan Tembak Polda Bali kali ini melibatkan sejumlah bibit pohon, di antaranya Majegau sebanyak 50 pohon, Nagasari 25 pohon, Rejasa 25 pohon, Cempaka 50 pohon ,Mangga 150 pohon dan Nangka 200 pohon.(*)

Ajak Krama Adat Masikian Lestarikan Adat, Agama, dan Budaya Bali

 Wagub Giri Doakan Karya Padudusan Alit di Banjar Adat Kenanga Labda Karya dan Berdana Punia Rp50 Juta

Laporan : Tim Lpt 

GIANYAR , BALI KINI  – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mengajak krama di Banjar Adat Kenanga, Desa Adat Batuyang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, masikian bersatu dalam menjaga tatanan adat, agama, dan budaya Bali.

Pesan tersebut disampaikan langsung oleh Wagub Bali, Giri Prasta, saat menghadiri Upacara Karya Padudusan Alit, Mecaru Rsi Gana, dan Balik Sumpah di Banjar Adat Kenanga, Desa Adat Batuyang, pada Selasa (Anggara Pon, Ukir), 23 September 2025. Berbaur bersama masyarakat, Wagub Giri Prasta juga turut menghaturkan sembah bhakti di Pura Melanting, Banjar Adat Kenanga, yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Putra Kekeran dari Griya Blahbatuh.

“Titiang berharap generasi penerus kita (oka-oka/anak-anak, alit-alit hingga cucu, red) agar tetap melestarikan adat istiadat di Bali. Kalau kita bersatu, maka setengah perjuangan akan berhasil. Kalau kita tidak bersatu, maka setengah perjuangan akan gagal. Masikian ngih,” tegas Wagub Giri Prasta dalam sambrama wacana-nya, yang disambut dengan balasan nada “ngih” serta tepuk tangan meriah dari krama adat Banjar Kenanga.

Kehadiran Nyoman Giri Prasta yang disambut antusias oleh masyarakat adat setempat, sekaligus menegaskan bahwa Banjar Kenanga yang berada di Kabupaten Gianyar merupakan bagian dari daerah seni sekaligus penjaga tatanan adat, agama, dan budaya Bali. Untuk itu, Gianyar boleh maju, tetapi dengan kemajuan tersebut jangan sampai tergerus akar adat dan budaya Bali.

Di akhir sambutannya, Wagub Giri Prasta menyampaikan rasa bangga karena tokoh bersama krama adat, para istri, serta yowana-nya sudah bersatu menjalankan swadharma agama. “Demogi pemargi Pujawali rahina mangkin puniki prasida memargi antar, sida sidaning don, lan nemu labda karya,” doa Wagub Bali, I Nyoman Giri Prasta, seraya memberikan dana punia sebesar Rp50 juta kepada panitia upacara.

Sementara itu, Kelian Banjar Adat Kenanga, Wayan Suparta, menyampaikan terima kasih kepada Wakil Gubernur Bali, Bapak I Nyoman Giri Prasta, yang telah meluangkan waktu untuk hadir sekaligus ikut mendoakan upacara Karya di Banjar Adat Kenanga. “Suksma ring Bapak Wagub Bali sampun rauh. Rasa bahagia kami karena upacara Karya ini dihadiri oleh Bapak Giri Prasta, yang menjadi idola kami,” ujarnya.

Wagub Giri Prasta: Desa BISA Ekspor Jadi Semangat Baru Pembangunan Ekonomi Desa Menuju Pasar Global

lAPORAN rEPORTER :  Ajb tim Lpt 

JEMBRANA , BALI KINI - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menghadiri acara Launching Desa BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor yang berlangsung di Koperasi Kerta Semaya Samaniya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Selasa (9/9) pagi.

Program Desa BISA Ekspor merupakan wujud semangat kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam membuka akses ke pasar global untuk memberikan manfaat konkret bagi desa.

Dalam sambutannya, Wagub Giri Prasta menyampaikan bahwa Desa BISA Ekspor merupakan langkah awal lahirnya semangat baru dalam pembangunan ekonomi desa. Potensi yang selama ini tumbuh di desa harus terus didorong agar mampu menembus pasar global.

“Melalui program Desa BISA Ekspor, potensi lokal yang selama ini tumbuh di desa, baik pertanian, perikanan, kerajinan, maupun produk kreatif, kita dorong agar mampu menembus pasar global. Ini adalah wujud nyata dari tekad kita untuk menjadikan desa sebagai motor penggerak ekspor dan penopang devisa negara,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pelepasan ekspor pada kesempatan ini merupakan bukti bahwa desa memiliki daya saing dan mampu menghadirkan produk yang diminati pasar dunia. Langkah ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Bali dan Indonesia untuk semakin percaya diri mengembangkan potensi lokal menuju kemandirian ekonomi.

“Bali tidak hanya dianugerahi keindahan alam dan kekayaan budaya, tetapi juga potensi pertanian yang luar biasa. Di balik hamparan sawah dan kebun yang tertata harmonis dengan lanskap alam, tersimpan beragam komoditas pertanian unggulan yang kini menjadi bagian penting dalam peta ekspor Indonesia. Produk-produk seperti kakao dan hasil perikanan telah dikenal akan kualitasnya dan mulai menembus pasar mancanegara. Karakteristik alami, proses budidaya yang ramah lingkungan, serta sentuhan tradisi lokal menjadi keunggulan kompetitif Bali dalam sektor ekspor pertanian,” jelasnya.

Wagub Giri Prasta menegaskan, dengan semangat pertanian organik dan berkelanjutan, para petani Bali, khususnya generasi muda, kini semakin aktif meningkatkan standar mutu, memperluas jejaring ekspor, serta berinovasi dalam pengemasan dan pemasaran digital. Potensi ekspor pertanian Bali bukan hanya soal nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan filosofi hidup masyarakat yang selaras dengan alam.

“Launching Desa BISA Ekspor ini sejalan dengan implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Bali patut berbangga karena membangun kualitas ekspor tidak hanya dari sisi teknis dan estetika produk, tetapi juga dengan spirit Tri Hita Karana dan kearifan lokal Sad Kerthi. Dengan memegang nilai ini, setiap komoditas Bali lahir dari proses yang menjaga keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya lokal, dan pemberdayaan komunitas akar rumput, mulai dari petani organik hingga perajin insan kreatif,” imbuhnya.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria dalam sambutannya menyampaikan bahwa Desa BISA Ekspor adalah program strategis yang hadir untuk menjembatani potensi desa dengan peluang pasar dunia. Program ini memperkuat upaya pemberdayaan desa agar produk unggulannya memiliki standar internasional, berdaya saing, dan siap ekspor.

Inisiatif ini juga merupakan wujud nyata implementasi program BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) sebagai respons terhadap dinamika perdagangan global. Dengan pendekatan ini, desa tidak lagi sekadar menjadi pusat produksi, tetapi tampil sebagai pemain aktif yang mampu berinovasi, beradaptasi, dan bersinergi dalam ekosistem perdagangan internasional.

“Masa depan bangsa Indonesia bergantung pada bagaimana kita memperlakukan dan membangun desa-desa di seluruh Indonesia. Kita akan terus meningkatkan pelayanan dasar, memperkuat ekonomi lokal desa agar semakin berdaya. Ini adalah langkah konkret menuju desa yang berdaya saing global,” jelasnya.

Lebih lanjut, keterhubungan dengan pasar global adalah kunci agar desa benar-benar bisa menjadi pilar ekonomi bangsa.

“Kami berkomitmen agar Desa BISA Ekspor bukan sekadar seremonial semata, melainkan bagian penting dari 12 rencana aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia. Ini adalah wujud nyata transformasi desa menuju kemandirian, inovasi, dan daya saing global,” tutupnya.

Hal senada disampaikan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso yang menegaskan bahwa Desa BISA Ekspor merupakan kolaborasi pemerintah dan swasta untuk menjadikan desa sebagai motor penggerak ekspor Indonesia dengan menggali potensi desa dan masyarakat desa.

“Program ini sebagai bentuk kolaborasi yang mensinergikan program yang sudah ada. Hari ini dilaksanakan ekspor kakao ke Prancis, perikanan ke Filipina, dan hortikultura ke Singapura,” terangnya.

Budi Santoso menambahkan, Presiden Prabowo Subianto dalam setiap programnya menekankan prinsip 3T (Terbaik, Terbanyak, Tercepat).

“Dalam konteks acara kali ini, diharapkan mampu memberikan yang terbaik. Produk unggulan yang dipasarkan ke pasar internasional harus memiliki kualitas terbaik, jumlah terbanyak, dan dilakukan secepat mungkin. Presiden tidak ingin berlama-lama melihat masyarakat masih hidup susah, sulit bekerja, dan sulit sekolah. Untuk itu, semua harus diwujudkan dengan segera,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa dan PDT, serta LPEI tentang Pemberdayaan Desa Berorientasi Ekspor dalam rangka Pengembangan Ekspor Nasional, sekaligus pelepasan ekspor kakao, perikanan, dan hortikultura.

Turut hadir dalam acara ini, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, Ketua DPRD Kabupaten Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, serta Kadis Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata.

Diundang sebagai Narasumber Depan Ratusan Pegawai BPS, Gubernur Koster Ajak Lakukan Sensus Kebudayaan, Kendaraan hingga Jumlah Pengangguran

Laporan : Tim Lpt 

DENPASAR , BALI KINI - Gubernur Bali, Wayan Koster mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menggelar Bulan Statistik Nasional yang akan berlangsung pada tanggal 26 September 2025 mendatang di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Dukungan Gubernur Wayan Koster disampaikan langsung saat menerima audiensi Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan pada, Senin (Soma Pon, Sinta) 8 September 2025 di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar.

Dalam kesempatan itu, BPS Provinsi Bali memohon kehadiran Gubernur Bali yang juga dikenal sebagai mantan dosen mata kuliah statistik di Universitas Tarumanagara, Universitas Pelita Harapan, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas ini untuk memberikan arahan kepada ratusan pegawai BPS saat acara Bulan Statistik Nasional.

Mendengar hal tersebut, Gubernur Bali langsung memberikan respon positif dan mendukung penuh acara tersebut. Dalam pertemuan itu, Gubernur Wayan Koster juga mengingatkan BPS Provinsi Bali untuk segera melakukan program kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali berkaitan dengan 1) Sensus Kebudayaan Bali; 2) Sensus Ekonomi yang berkaitan dengan Ekonomi Kerthi Bali; 3) Sensus Kendaraan di Bali; 4) Sensus Populasi Krama Bali; dan 5) Sensus jumlah pengangguran di Bali. 

"Data pengangguran di Bali harus by name, by adress. Kita harus kerja konkrit menyelesaikan pengangguran di Bali, termasuk kemiskinan. Datanya harus lengkap, menggambarkan kondisi rumahnya, dapur, sampai toiletnya, jadi kalau kita memberikan bantuan dilakukan dengan tepat sasaran," tegas Gubernur Koster yang langsung disambut baik oleh Kepala BPS Provinsi Bali.(*)

Hadiri Sosialisasi PSBS di Gereja Katedral, Putri Koster Ajak WKRI Pilah Sampah Sejak Awal

Laporan : Tim Lpt 

DENPASAR , BALI KINI – Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas (PSBS PADAS), Putri Koster, mengajak umat Katolik dan organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) untuk aktif memilah sampah sejak dari rumah tangga. Hal ini disampaikannya saat sosialisasi PSBS dan keamanan pangan di Gereja Katedral Denpasar, Sabtu (6/9).

Menurutnya, pemisahan sampah harus dimulai sejak awal produksi agar tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA). “Sebaiknya sampah organik kita selesaikan sendiri di rumah, misalnya dengan membuat teba modern sedalam dua meter, tong edan, atau komposter di halaman rumah. Dengan begitu lingkungan tetap bersih tanpa mengotori wilayah orang lain,” ujar Putri Koster.

Ia menegaskan, TPA Suwung sudah tidak menerima sampah organik dan menutup sistem open dumping. Karena itu, masyarakat diminta mengolah sampah organik secara mandiri, sedangkan sampah anorganik dan residu dipisahkan untuk dikelola di TPS3R atau TPST. “Dengan prinsip sampahku tanggung jawabku, setiap rumah bisa menciptakan lingkungan bersih dan sehat,” tambahnya.

Koordinator Pokja Pembatasan Plastik Sekali Pakai dan PSBS, Prof. Luh Riniti Rahayu, menekankan bahwa penanganan sampah adalah program prioritas mendesak yang membutuhkan kedisiplinan dan kerja sama semua pihak. “Konsistensi dan dukungan bersama akan menghasilkan dampak maksimal,” katanya.

Ketua Panitia, Emilinda Naisoko, menyebut kegiatan ini sebagai respons atas meningkatnya volume sampah, terutama organik, sekaligus memberikan edukasi praktis kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah sederhana dan efektif.

Ibu Putri Koster Ingin Karya Desainer Bali Jadi Trendsetter Fashion Global

Laporan Reporter : Tim lpt 

BADUNG , Bali Kini - Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ibu Putri Suastini Koster, ingin karya desainer muda Bali menjadi trendsetter yang memengaruhi perkembangan fesyen global. Harapan itu disampaikannya dalam sambutan saat menghadiri Bali Fashion Parade (BFP) 2025 Session 2 di TS Suites, Seminyak, Kuta, Minggu (31/8/2025).

Lebih jauh, Ibu Putri Koster menjelaskan bahwa perkembangan dunia fesyen akan menambah daya tarik Bali. “Ini melengkapi daya tarik Bali yang sebelumnya lebih dikenal dengan ragam seni tari, lukisan, dan budaya tradisional lainnya,” katanya. Oleh sebab itu, Dekranasda Bali memberi perhatian khusus pada keberadaan desainer muda agar mampu menghasilkan karya yang dapat diterima masyarakat.

Salah satu program Dekranasda dalam upaya mendorong pengembangan keterampilan para desainer adalah memberikan kesempatan bagi mereka untuk menambah pengalaman berkiprah di kancah internasional. “Mereka harus kuat di rumah sendiri, tapi juga mesti punya pengalaman global,” ucapnya.

Terkait hal ini, Dekranasda Bali berencana memboyong sejumlah desainer Bali untuk menimba pengalaman di berbagai belahan dunia. Di sana, para desainer dapat mengasah kemampuan dengan melihat perkembangan fesyen sekaligus menampilkan karya mereka agar dilihat dunia luar. “Ini kami rancang dua kali setahun hingga 2030. Saat ini masih dalam tahap kurasi,” sebutnya.

Putri Koster menambahkan, sebelumnya kegiatan ini sudah terlaksana dua kali dengan negara tujuan Paris dan Jepang. “Waktu itu kami bekerja sama dengan Dior dan mengajak empat desainer Bali untuk menampilkan karya mereka di Paris. Berikutnya, kami juga diundang tampil di Jepang,” tuturnya sembari menyampaikan bahwa Gubernur Bali turut mendukung upaya memajukan dunia fesyen.

Masih dalam sambutannya, perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua TP PKK Provinsi Bali ini menyampaikan apresiasi kepada Founder Bali Fashion Parade Yongki Perdana, didukung Owner TS Suites Seminyak, yang memberi ruang bagi talenta-talenta muda di dunia fesyen untuk memamerkan karya mereka. Ia meyakini, ajang semacam ini dapat mendorong kreativitas para desainer muda sehingga mereka mampu menghasilkan karya terbaik dan dikenal dunia.

Sementara itu, Founder BFP, Yongki Perdana, mengatakan bahwa ajang ini bukan hanya pergelaran busana, tetapi juga medium untuk memperkenalkan identitas budaya Nusantara ke kancah global. “Tema Cultural Revival kami maknai sebagai kebangkitan warisan budaya yang diterjemahkan dalam fesyen modern. Kami ingin tradisi tidak hanya dipamerkan, tetapi dihidupkan kembali dengan sentuhan kontemporer, sehingga relevan di mata dunia,” kata Yongki.

Untuk diketahui, BFP 2025 berlangsung di dua lokasi, yakni Gedung Kerthasabha dan TS Suites Seminyak. BFP 2025 melibatkan 25 desainer dan brand dari Bali, Jakarta, hingga internasional, menghadirkan sekitar 300 karya busana yang ditampilkan oleh 150 model profesional dari berbagai kategori usia. Tahun ini, BFP mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Bali melalui Dekranasda, sebuah langkah penting yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengangkat potensi fesyen lokal sekaligus memperkuat UMKM.

Gubernur Bali Ajak Hanura Terus Bersinergi untuk Kemajuan Bali,

 

OSO Puji Kepemimpinan Koster Sejahterakan Masyarakat Bali

Laporan : Tim Lpt Hms

BADUNG , BALI KINI - Peran Partai Hanura Bali selama ini telah ikut serta menjaga suasana politik yang kondusif, santun, dan penuh etika. Hanura Bali juga telah menunjukkan sikap terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, demi kemajuan  Bali.

Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali dihadapan peserta Musyawarah Daerah (Musda) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Bali yang berlangsung Senin (11/8) sore di The Trans Resort Bali, Badung.

“Terimakasih atas dukungan Hanura selama ini. Sinergi dan kolaborasi antara Hanura dan Pemerintah Provinsi Bali telah dibangun dengan baik dalam membangun Bali secara bersama-sama,” ungkap Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng itu.

Gubernur Koster menyambut baik atas dilaksanakannya Musyawarah Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Bali ke-4 yang mengambil tema “Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Daerah Berdaya dan Indonesia Sejahtera”. Dikatakan Koster, tema tersebut sejalan dengan visi pembangunan Bali di bawah kepemimpinannya.

“Tema yang diambil sejalan dengan visi pembangunan Bali saat ini yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia, dengan menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Bahkan Pemerintah Provinsi Bali telah membuat Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125,” jelasnya.

Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Bali tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bali untuk 100 tahun ke depan, dengan tujuan mewujudkan Bali yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. 

“Menjaga bali dengan budayanya adalah dengan mempertahankan pelakunya agar budaya bisa tetap dijaga dengan baik. Sehingga hal ini menjadi perhatian serius pembangunan Bali melalui Haluan Bali 100 tahun. Ini sangat komprehensif karena mencakup segala aspek kebutuhan dasar kehidupan manusia. Baik Alam, manusia dan kebudayaannya. Kalau ini dijalankan secara konsisten oleh pemimpin Bali ke depan, maka Bali akan menjadi lebih maju,” tegasnya.

Untuk itu diperlukan sinergi yang kuat dan kokoh. Sinergi antara pemerintah daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pelaku usaha, dan seluruh komponen masyarakat.

“Mari kita bersama memikirkan pembangunan Bali ke depan. Kita harus jalan bersama. Partisipasi semua pihak sangat diperlukan untuk pembangunan Bali ke depan,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Gubernur Koster berharap Musda Hanura Bali berjalan dengan lancar dan kondusif. Bukan semata nantinya akan dipercaya sebagai ketua Hanura Bali, tapi tanggung jawab agar semakin meningkat kontribusinya untuk pembangunan Bali.

“Mari kita jadikan Musda ini sebagai momentum menyatukan langkah. Pemerintah Provinsi Bali siap bekerja sama dengan semua partai politik, termasuk Hanura, dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Hanura, Oesman Sapta dalam sambutannya mengapresiasi dan memuji kepemimpinan Gubernur Koster dalam memimpin Bali. Menurutnya, banyak gebrakan yang dilakukan oleh Koster untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bali.(*)

Gubernur Koster Tegas Bali harus Bebas Rabies

Laporan Reporter : Jro Ari 

Denpasar , Bali Kini – Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima audiensi dari Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Bali dalam rangka penguatan sinergi penanggulangan rabies di Bali. Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Tamu Kantor Gubernur Bali,Renon, Denpasar, Kamis (7/8) PDHI Bali menekankan urgensi peningkatan upaya vaksinasi serta pengendalian populasi anjing liar sebagai langkah strategis menuju Bali Bebas Rabies.

Ketua PDHI Cabang Bali, drh. I Dewa Made Anom, menyampaikan bahwa potensi peningkatan rabies di Bali saat ini cukup mengkhawatirkan, dengan adanya 12 kasus suspect rabies pada manusia. Ia menegaskan bahwa populasi anjing yang cukup besar, terutama anjing liar, menjadi salah satu tantangan utama dalam pengendalian virus rabies di Pulau Dewata.

“Pengendalian anjing liar harus dilakukan secara sistematis. Saat ini, kami menghadapi kendala di lapangan berupa pamflet dan kampanye yang menghalangi proses penanganan anjing liar. Beberapa pihak bahkan mencoba menggagalkan upaya ini tanpa dasar hukum yang jelas,” ungkap drh. Anom.

PDHI Bali mendorong kolaborasi dengan Satpol PP, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki visi dan misi sejalan dalam upaya penanggulangan rabies. Mereka menegaskan pentingnya penerapan SOP yang tidak membabi buta, namun tetap menargetkan hewan dengan gejala rabies berdasarkan pendekatan animal welfare.

Gubernur Koster: Dasar Hukum Jelas, Jangan Takut Bertindak

Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Wayan Koster menyatakan dukungannya atas langkah-langkah konkret yang telah dilakukan PDHI Bali dan instansi terkait. Ia menegaskan bahwa pengendalian anjing liar dan vaksinasi hewan peliharaan harus dilakukan dengan tegas namun tetap berperikemanusiaan, karena ini menyangkut keselamatan masyarakat luas.

“ Jangan takut dalam pengendalian ini. Kita punya dasar hukum yang kuat. Kalau ada pihak-pihak yang menghalangi dan tidak memiliki kewenangan, silakan laporkan ke aparat berwenang,” tegas Gubernur Koster.

Ia menyebut bahwa Peraturan Daerah (Perda) sudah ada dan menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk melaksanakan program pengendalian rabies secara sistematis dan legal.

Gubernur juga menekankan pentingnya pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan pengendalian rabies. Ini menurutnya penting agar penanganan dilakukan secara terkoordinasi dan terjamin keamanannya, apalagi mengingat bahwa rabies dapat menular ke manusia dan berdampak negatif pada citra pariwisata Bali.

“Ini menyangkut keselamatan manusia dan nama baik Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Jangan takut bekerja karena isu yang berseliweran di media sosial. Kalau terlalu takut, malah tidak bekerja,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Gubernur Koster menginstruksikan agar segera disiapkan penampungan bagi anjing liar sebagai bentuk penanganan yang manusiawi. Ia menegaskan bahwa pengendalian tidak harus berarti pembunuhan, melainkan pengelolaan yang terorganisir dan bertanggung jawab.

“Kita manusiawi saja. Tampung dan kendalikan, bukan berarti dibunuh. Tapi kita juga bicara soal penularan virus. Ini kewenangan pemerintah, bukan urusan pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Jalankan saja sesuai Perda,” tegasnya.

Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Bali, PDHI Bali, serta pihak-pihak terkait lainnya, Gubernur Wayan Koster berharap target Bali Bebas Rabies dapat tercapai dalam waktu dekat. 

Pemerintah pun terus memperkuat keberadaan Tim Siaga Rabies di desa-desa, yang selama ini telah aktif melakukan pemantauan dan tindakan lapangan. 

“Kita tidak bisa lagi bekerja setengah-setengah. Ini soal nyawa dan keselamatan masyarakat. Semua harus bergerak, terkoordinasi, dan berpijak pada aturan hukum yang ada,” tutup Gubernur Koster.(*)

Lomba Baleganjur HUT RI akan Jadi Event Rutin, Gubernur Koster Support Hadiah Rp 100 Juta

Wujud Regenerasi Budaya untuk Anak Muda

Denpasar , Bali Kini  – Gubernur Bali, Wayan Koster mengapresiasi positif pelaksanaan Lomba Baleganjur Kreasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-80 yang dilaksanakan oleh Kodam IX/Udayana berkolaborasi dengan Polda Bali dan Pemerintah Provinsi Bali di Lapangan Puputan Badung, Minggu (3/8).

Gubernur Koster menjelaskan event ini merupakan salah satu kegiatan positif dalam melestarikan dan menjaga budaya Bali. Dengan adanya event seperti ini, Koster menilai kecintaan generasi terhadap seni dan budaya Bali akan semakin bertambah dan mereka akan semakin aktif terlibat dalam pelestarian budaya Bali.

“Event ini dapat membangun budaya Bali terutama melalui anak-anak muda. Sekaligus ini merupakan bagian dari upaya meregenerasi budaya Bali ke generasi selanjutnya,” ungkapnya.

Menurut Koster, event ini dapat memotivasi anak-anak muda yang begitu semangat menggeluti seni baleganjur di Provinsi Bali. Pesta Kesenian Bali (PKB) dinilai menjadi motivasi bagi Pangdam IX Udayana dan Kapolda Bali menggelar Lomba Baleganjur .

"Mungkin Bapak Pangdam dan Kapolda terinspirasi dari Lomba Baleganjur di Pesta Kesenian Bali sehingga dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia,” ujar Koster.

Ditambahkan sebagai bentuk dukungan, Koster juga akan menambahkan hadiah sebesar Rp 100 juta kepada para pemenang diluar dari hadiah yang telah disiapkan oleh Pangdam IX/Udayana dan Kapolda Bali.

Selain itu, Gubernur Bali dua periode tersebut juga berencana akan menjadikan lomba baleganjur kreasi ini sebagai event tahunan. Ia menilai ruang yang diberikan kepada pelaku seni Baleganjur di Bali masih terlalu sempit, belum ada wahana tersendiri. 

“Tadi ada ide bagus dari Bapak Kapolda dan Pangdam supaya ada event rutin setiap tahun apakah itu bentuknya Gubernur Cup atau apa yang khusus memperlombakan karya seni baleganjur ini untuk anak-anak muda Bali. Sangat bagus karena belum ada panggung khusus untuk Baleganjur ini,” jelasnya. 

Sementara untuk teknis pelaksanaannya, ia menyampaikan akan membahasnya lebih lanjut bersama tim. Namun Koster optimis hal tersebut akan dapat dilaksanakan di tahun 2026 mendatang.

Diketahui 5 besar terbaik dari 21 peserta lomba Baleganjur tersebut nantinya akan dipentaskan untuk memeriahkan Bali International Trail Run 2025 yang diselenggarakan pada 9 Agustus 2025 mendatang di KEK Kura-Kura Serangan Bali.(*)

Turnamen IV KORPRI Provinsi Bali 2025 Resmi Dibuka Sekda Bali: Ajang Sportivitas dan Persaudaraan ASN

 LAPORAN REPORTER : TIM LPT DENPASAR

Bali Kini  - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, secara resmi membuka Turnamen IV KORPRI Provinsi Bali Tahun 2025 di Stadion Ngurah Rai, Jalan Melati, Denpasar, Jumat (1/8).

Dalam sambutannya, Sekda Bali menegaskan bahwa turnamen KORPRI ini bukan semata-mata ajang olahraga, tetapi juga wadah untuk mempererat komunikasi, solidaritas, dan persaudaraan di antara ASN.

“Turnamen ini bukan sekadar pertandingan. Di sini kita belajar membangun komunikasi yang kuat, saling mengenal, menumbuhkan sportivitas, dan mempererat kerja sama. KORPRI yang sehat, kuat, dan solid akan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Sekda Bali.

Sekda Dewa Indra juga menekankan bahwa penyelenggaraan event ini setidaknya memiliki tiga manfaat utama bagi ASN, yakni memperkuat komunikasi dan kerja sama, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta menjadi sarana rekreasi untuk penyegaran agar kinerja tetap optimal.

“Semoga turnamen ini semakin memupuk jiwa korsa, sportivitas, dan semangat pengabdian KORPRI. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai agenda rutin yang membawa manfaat bagi kesehatan dan kekompakan ASN di Bali,” tuturnya.

Pembukaan Turnamen IV KORPRI Provinsi Bali Tahun 2025 ditandai dengan pelepasan burung merpati oleh Sekda Bali bersama Sekda kabupaten/kota se-Bali.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pertandingan eksibisi mini soccer antar-Sekda se-Bali bersama kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali. Pertandingan eksibisi yang berlangsung seru dan penuh kekeluargaan ini dimenangkan oleh Tim Merah dengan skor 3-2.

Turnamen IV KORPRI Provinsi Bali ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi ke-67 Provinsi Bali, HUT ke-80 RI, serta Hari Jadi KORPRI yang jatuh pada bulan November nanti.

Turnamen ini diikuti oleh kontingen KORPRI dari seluruh kabupaten/kota dan perangkat daerah Pemprov Bali. Sebanyak 11 cabang olahraga dipertandingkan, di antaranya sepak bola, futsal, tenis lapangan, tenis meja, gateball, senam, serta balap sepeda, dan akan berlangsung dari 31 Juli hingga 11 Agustus 2025.

Bali Kibarkan 10 Juta Bendera Merah Putih Sambut HUT ke-80 RI dan Hari Jadi ke-67 Provinsi

Laporan Reporter : Tim Lpt Denpasar 

Bali Kini – Pemerintah Provinsi Bali mencanangkan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-67 Provinsi Bali. Kegiatan ini digelar di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Denpasar, Jumat (1/8), sebagai bagian dari Gerakan Nasional yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri RI.

Mewakili Gubernur Bali, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, Gede Suralaga, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk nyata cinta tanah air.

“Bendera Merah Putih bukan sekadar kain yang berkibar, tapi lambang keberanian, persatuan, dan pengabdian. Di Bali, semangat gotong royong telah lama hidup dalam budaya ngayah,” ujarnya.

Ia juga mengaitkan kegiatan ini dengan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang berlandaskan nilai-nilai Sad Kerthi, sebagai fondasi harmoni dan keberlanjutan pembangunan Bali.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, yang hadir langsung, mengingatkan pentingnya merawat semangat kebangsaan sebagai warisan perjuangan bangsa.

“Bendera Merah Putih bukanlah sesuatu yang gratis. Ia hasil perjuangan panjang, dan tidak ada jaminan negara ini akan selalu ada. Indonesia memang baru 80 tahun, tapi semangat kita harus seribu tahun,” tegasnya.

Ia menambahkan, peringatan kemerdekaan harus menjadi ajang refleksi, bukan sekadar perayaan, mengingat sejarah bangsa-bangsa besar yang pernah runtuh.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan pembagian sembako, pemeriksaan kesehatan gratis, senam bersama, lomba panjat pinang, dan pemberian bantuan kepada pelajar, lansia penyandang disabilitas, serta veteran.

Melalui gerakan ini, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus menumbuhkan semangat nasionalisme dan gotong royong di tengah masyarakat, sekaligus menjaga warisan kebangsaan bagi generasi mendatang.

Mitigasi Sistem Kelistrikan Bali, Gubernur Koster Minta Sejalan dengan Bali Mandiri Energi

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Denpasar, Bali Kini – Gubernur Bali, Wayan Koster bersama dengan jajaran PLN UIP JBTB melaksanakan rapat terkait pembangunan Sutet 500 kV Gilimanuk-Antosari di Kabupaten Jembrana dan Tabanan di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jaya Sabha Denpasar, Rabu (23/7).

“Pembangunan Sutet 500kV Gilimanuk-Antosari merupakan langkah PT. PLN dalam mengantisipasi pertumbuhan beban listrik untuk wilayah Bali,” jelas Executive Vice President Kontruksi Jawa, Madura, Bali, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero), Ratnasari Sjamsudin.

Ratnasari menyampaikan pembangunan SUTET 500kV Gilimanuk-Antosari merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan RUPTL Tahun 2025-2034 yang bertujuan untuk menjaga keandalan dan perkuatan sistem kelistrikan di Provinsi Bali dalam mengantisipasi pertumbuhan kelistrikan yang cukup tinggi. 

Diketahui konsumsi listrik di Bali terjadi di Februari 2025 dengan beban puncak mencapai 1189 MW sedangkan daya mampu pembangkit, Daya Mampu Netto (DMN) 1519 MW dan Daya Mampu Pembangkit (DMP) 1388 MW sehingga cadangan energi hanya sebesar 199 MW sementara estimasi pertumbuhan kelistrikan di Provinsi Bali mencapai 6% atau bertambah sekitar 60MW per tahun. Dengan pasokan bauran energi Bali terdiri dari batubara 38,8%, LNG 16,8%,MFO 2%, HSD 12,5% dan SKLT Jawa-Bali 29,9%.

Terkait keterbatasan cadangan energi di Provinsi Bali, PT. PLN (Persero) telah menetapkan langkah mitigasi antara lain untuk mitigasi jangka pendek dengan pengoperasian EBT PLTP Ijen (34 MW) dan dan penyelesaian pembangkit EBT/PLTS 50 MWp, PLTD 220 MW serta PLTGU 200 MW, Mitigasi jangka menengah dengan menyelesaikan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 450 MW dan mitigasi jangka Panjang dengan penyelesaian Jawa Bali 500 kV Project.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi rencana PT. PLN (Persero) dalam memperkuat sistem kelistrikan di Provinsi Bali tersebut. Ia menjelaskan sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia bahkan Dunia, Bali memerlukan kepastian ketersediaan energi khususnya listrik.

“Jadi kita butuh kepastian listrik secara berkelanjutan. Jangan sampai terjadi blackout seperti kemarin lagi,” ungkapnya.

Ia menginginkan upaya PLN untuk memperkuat sistem kelistrikan di Bali sejalan dengan program Bali Mandiri Energi yang ramah lingkungan. Dengan mengembangkan energi yang ramah lingkungan, menurutnya kepariwisataan Bali menjadi naik kelas.(*)

Wagub Bali Hadiri Paripurna DPRD, Fraksi Sampaikan Pandangan soal Perubahan APBD 2025

Laporan Reporter : Jero /Tim Lpt 

DENPASAR , BALI KINI – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menghadiri Rapat Paripurna Ke-25 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (21/7). Rapat ini membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa. Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan strategis dan catatan kritis terhadap usulan perubahan anggaran yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, pada 9 Juli 2025.

Dalam penjelasan gubernur, perubahan APBD tahun 2025 mencakup rencana pendapatan sebesar Rp6,50 triliun—naik 7,85% dari anggaran induk Rp6,02 triliun. Sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp7,07 triliun, meningkat 3,56% dari sebelumnya Rp6,82 triliun. Defisit dirancang sebesar Rp569,42 miliar, turun signifikan 71,21% dari angka awal Rp799,66 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dan pinjaman jangka pendek, termasuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp401,46 miliar.

Fraksi-fraksi menegaskan bahwa perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan cerminan dari dinamika kebijakan fiskal yang harus mengedepankan keadilan sosial, keseimbangan ekologis, dan keberlanjutan pembangunan, sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Selain itu, fraksi DPRD menekankan pentingnya pelaksanaan APBD dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap rakyat. Mereka juga mengingatkan agar setiap perubahan anggaran tetap menjamin efektivitas program prioritas, pemenuhan hak dasar warga, dan kesinambungan agenda pembangunan daerah.

Dalam fungsi pengawasan, fraksi-fraksi turut memberikan catatan dan masukan terhadap substansi Raperda, dengan harapan agar setiap kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Bali.

Gubernur Koster Saksikan Parade Gong Kebyar Wanita dan Drama Gong Tradisi di PKB 2025

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Denpasar , Bali Kini  – Panggung Terbuka Ardha Candra, Taman Budaya Art Center Denpasar, kembali bergemuruh oleh semarak budaya Bali dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-47. Gubernur Bali, Wayan Koster, hadir langsung menyaksikan Parade Gong Kebyar Wanita dan Utsawa Drama Gong Tradisi yang menyedot perhatian ribuan penonton pada Senin malam (7/7).

Kedatangan Gubernur Koster disambut hangat oleh masyarakat yang memadati tribun. Sapaan akrab “Pak Yan” terdengar bersahut-sahutan dari berbagai sudut, yang dibalas Gubernur dengan senyuman dan lambaian tangan. Kehadirannya mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam mendukung pelestarian seni dan budaya adiluhung Bali.

Gubernur tampak didampingi Wakil Ketua I DPRD Bali I Wayan Disel Astawa, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Sekda Kabupaten Badung I Gusti Ngurah Bayu Brahmaputra, serta sejumlah pejabat lainnya dari Pemprov Bali.

Parade Gong Kebyar Wanita menampilkan dua duta kabupaten: Sekaa Gong Karang Asti Komala dari Desa Adat Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, sebagai Duta Kabupaten Badung; dan Sanggar Sanjiwani, Arena Sukawati Satu, Desa Sukawati, sebagai Duta Kabupaten Gianyar.

Duta Gianyar menyuguhkan Tabuh Telu Kelambatan Kebyar Jingga, sebuah karya musikal yang memadukan kekuatan, dinamika, dan energi spiritual dalam koridor musik tradisi. Sementara Duta Badung menghadirkan tari kreasi Tedung Jagat yang menyimbolkan sosok pemimpin bijak yang meneduhkan rakyatnya, berlandaskan pada pengetahuan, pengabdian, dan penghormatan pada leluhur.

Selain itu, Gianyar juga mempersembahkan Tari Menyelonte, hasil rekonstruksi karya Trio Satya Duaye. Tarian ini menggambarkan dinamika kehidupan remaja putri masa kini yang bersinggungan dengan isu media sosial, mode, kesehatan, dan tekanan sosial. Pesannya mengajak generasi muda untuk kembali pada nilai-nilai budaya Bali.

Sebagai penutup, Badung menyajikan Tari Sandyagita Jagadhita, sedangkan Gianyar menampilkan Musikalisasi Vokal Sandyagita Telung Dasa Telu, yang menampilkan kekuatan vokal dan musikalitas tinggi.

Usai parade, Gubernur Koster didampingi Ny. Putri Suastini Koster melanjutkan agenda dengan menyaksikan Utsawa Drama Gong Tradisi di Kalangan Ayodya. Sanggar Kanti Budaya Bangli, sebagai Duta Kabupaten Bangli, tampil memukau dalam pementasan yang melibatkan seniman-seniman legendaris asal Bangli.

Meski malam kian larut, antusiasme warga tetap tinggi. Banyak yang mengantre untuk berfoto bersama Gubernur Bali. Dengan sabar, Gubernur melayani swafoto, memperlihatkan kedekatannya dengan masyarakat.

PKB 2025 tidak hanya menjadi ajang pertunjukan seni, tetapi juga ruang afirmasi jati diri dan warisan budaya Bali. Kehadiran pemimpin daerah dalam acara ini menjadi simbol nyata komitmen menjaga kelangsungan budaya di tengah arus modernisasi.

Wapres Gibran Tinjau Harga Bahan Pokok di Pasar Dauh Pala Tabanan

Laporan Reporter : Tim Lpt Tabanan 

Bali Kini – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, melakukan kunjungan kerja ke Pasar Dauh Pala, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, pada Sabtu pagi (5/7). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung harga kebutuhan pokok dan mengevaluasi potensi inflasi daerah.

Wapres tiba di lokasi sekitar pukul 07.30 WITA dan langsung menyusuri lorong-lorong pasar yang sudah ramai dikunjungi masyarakat. Turut hadir dalam rombongan tersebut Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga dan Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya.

Selama kunjungannya, Gibran menyapa dan berdialog langsung dengan para pedagang pasar, mengecek harga sejumlah bahan pokok seperti bawang merah, bawang putih dan cabai. Ia juga sempat membeli 2 kilogram bawang merah dan 2 kilogram bawang putih.

Gibran juga membeli bubur dari seorang pedagang, dengan memesan 10 bungkus lengkap berisi sambal. Selain itu, ia menyempatkan diri melayani permintaan foto dan swafoto dari warga serta pedagang yang antusias menyambut kehadirannya.

Wapres menyoroti harga pada komoditas bawang dan cabai di Bali jika dibandingkan dengan daerah lain meskipun tetap terkendali dan daya beli masyarakat cukup baik. Komoditi ini menurutnya perlu ditindaklanjuti karena terkait musim.

Tak hanya fokus pada harga bahan pokok, Gibran juga menanyakan ketersediaan pasokan MinyaKita kepada para pedagang. Pemerintah berharap distribusi minyak goreng bersubsidi tersebut tetap lancar demi menjaga stabilitas harga dan mendukung konsumsi rumah tangga.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat  bersama Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi.

Gong Kebyar Legendaris Hipnotis Gubernur Koster hingga Detik Akhir

Minta Dukungan Krama Bali agar Seni Hidup Selamanya

Laporan Reporter : Arn /Tim Lpt 

Denpasar , Bali Kini  — Suasana penuh semangat membalut Panggung Terbuka Ardha Candra, Art Centre, Denpasar, Sabtu malam (28/6). Ribuan pasang mata tertuju ke panggung utama, tribun penonton penuh sesak sejak sore hari, bahkan beberapa di antaranya rela berdiri, hanya demi menyaksikan Utsawa (Parade) Gong Kebyar Legendaris yang menjadi salah satu pementasan paling ditunggu dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVII Tahun 2025.

Di tengah dentingan gamelan yang menggema, hadir Gubernur Bali, Wayan Koster, yang tampak duduk khusyuk menyaksikan pertunjukan hingga akhir acara. Ia tak sendiri. Tampak pula mendampingi sejumlah tokoh penting, seperti Bupati Badung Wayan Adi Arnawa, Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra, Ketua DPRD Gianyar Ketut Sudarsana, serta Danrem 163/Wirasatya Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra.

“Satu kata 'Luar biasa'... para penarinya begitu energik, para penabuhnya sangat luwes walaupun sudah berumur. Membuat kami menjadi termotivasi!” ujar Gubernur Koster penuh semangat ketika diwawancarai seusai acara.

Tak hanya memuji penampilan, Gubernur Koster juga menyinggung sisi perjuangan di balik panggung yang mungkin tak semua penonton sadari. Ia mengungkapkan, proses persiapan para seniman ini memakan waktu panjang — minimal tiga bulan latihan intensif, empat jam setiap hari, untuk menciptakan harmoni sempurna antara tabuh dan gerak tari.

“Kerja keras para seniman ini sungguh patut diapresiasi. Inilah alasan saya memilih bertahan menonton dari awal sampai akhir. Ini bentuk penghormatan saya kepada mereka. Saya ingin mereka merasakan kepuasan bahwa karya seni yang mereka tampilkan benar-benar dihargai,” imbuhnya.

Pernyataan ini menggambarkan sisi empatik dari seorang pemimpin yang tak hanya hadir secara seremonial, melainkan juga terlibat secara emosional, menghayati setiap detik pementasan sebagai bentuk penghargaan nyata kepada para seniman Bali.

Gubernur Koster juga mengajak seluruh masyarakat Bali untuk terus memberi dukungan nyata kepada dunia seni.

“Masyarakat Bali patut mendukungnya, agar seni kita tetap hidup, tetap terjaga dengan baik, dan kualitasnya semakin baik,” pungkasnya.

Rangkaian Penampilan Gong Kebyar Legendaris diisi oleh tiga duta seni dari tiga kabupaten, yang tampil secara bergantian, yakni : 1. Duta Kabupaten Badung diwakili Sekaa Gong Taruna Jaya, Banjar Lambing, Desa Mekar Bhuana, Kecamatan Abiansemal tampil pertama dengan mementaskan beberapa karya diantaranya Tabuh Pupuh Kaduhung, Tabuh Kreasi Kumbang Atarung serta Legong Kreasi Widya Lalita sebagai penutup; berikutnya 2. Duta Kabupaten Buleleng diwakili Sekaa Gong Kebyar Giri Kusuma, Banjar Dinas Kawanan Bontihing, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan membawakan karya Tabuh Telu (ciptaan almarhum I Nyoman Durpa, 1984), Tabuh Kreasi Pudak Sumekar, dan Tabuh Bebarisan Sura Murti; 3. Penampil ketiga yakni, Duta Kabupaten Gianyar yang diwakili Sekaa Gong Kusumatirta, Banjar Kawan, Kecamatan Tampaksiring tampil memukau dengan Tabuh Telu Dharma Raksata Raksita, Tari Bebarisan karya kolektif Tampaksiring, Tabuh Kreasi Pepanggulan Jagra Kasturi, serta Tabuh Mayura Kencana sebagai penutup

Tak hanya menjadi pertunjukan seni, Utsawa Gong Kebyar Legendaris ini juga menjadi ajang pengikat rasa antar generasi, antar daerah, dan antar pemimpin serta rakyatnya. Semangat kolaborasi, cinta budaya, dan bangga akan jati diri Bali terasa begitu nyata malam itu.

Ibu Putri Koster: Ketulusan dan Cinta Diri adalah Kekuatan Perempuan Bali

BADUNG ,Bali Kini - Ketulusan dan kemampuan mencintai diri sendiri menjadi kunci kekuatan perempuan Bali dalam menjalankan peran di rumah, adat, dan ruang publik. Hal tersebut disampaikan Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, saat menjadi pembicara dalam Sakapuan Talks 2025 di Analogue Listening Space, Kuta, Badung, Sabtu (14/6).

Mengangkat tema “Nuturang Hati: Antara Rumah, Adat, dan Diri Sendiri, Harus Bagaimana?”, forum ini menghadirkan dialog terbuka antar generasi perempuan Bali untuk membahas tantangan keseharian yang sering kali menuntut peran ganda, bahkan tiga peran sekaligus.

“Bukan besar kecilnya peran yang menentukan nilainya, tapi seberapa tulus dan ikhlas kita menjalaninya. Kalau kita mencintai diri sendiri, kita akan mampu memberi yang terbaik untuk keluarga, adat, dan pekerjaan,” ujar Ibu Putri.

Menurutnya, perempuan Bali sejak lama dikenal tangguh dan mampu multitugas. Namun, ia mengingatkan bahwa keseimbangan peran hanya bisa tercapai dengan komunikasi yang sehat dan kerja sama di dalam rumah maupun komunitas. Ia juga menepis anggapan bahwa laki-laki Bali meremehkan perempuan.

“Kepercayaan dan pelimpahan tugas justru merupakan bentuk penghargaan. Etos kerja perempuan Bali terbukti kuat karena dijalani dengan ketulusan,” tambahnya.

Sementara itu, Putri Indonesia Bali 2025, Ni Nyoman Ayu Natasha Amanda, yang juga tampil sebagai narasumber, mengajak generasi muda perempuan Bali untuk menumbuhkan cinta diri, berani memilih jalan hidupnya sendiri, dan tidak merasa terikat oleh dikotomi karier atau rumah tangga.

“Kita bisa memilih menjadi ibu rumah tangga, aktif dalam adat, atau berkarier. Semua pilihan itu sah dan bermakna, asalkan dilakukan dengan kesadaran dan niat yang tulus,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri sebagai bentuk penghormatan terhadap perjalanan hidup yang dijalani.

“Jangan menunggu dimengerti. Hadirkan cinta dalam diri, dan jalani hidup dengan penuh makna,” pungkasnya.

Acara yang berlangsung hangat dan akrab ini diikuti dengan antusias oleh perempuan lintas usia. Diskusi yang terbuka dan menyentuh hati ini menjadi ruang reflektif bagi perempuan Bali untuk terus merawat keseimbangan peran tanpa kehilangan jati diri.

Sakapuan Talks merupakan forum tahunan yang mempertemukan tokoh perempuan Bali dari berbagai generasi untuk saling berbagi inspirasi, menghadapi tantangan bersama, dan membangun masa depan yang lebih inklusif dan harmonis bagi perempuan Bali.

Gubernur Koster Harap Cegah Persoalan Hukum di Bali Laporan Reporter : Tim Lpt /Ajb

JEMBRANA BALI KINI - Hukum menjadi salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Kesadaran hukum penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang menyangkut semua aspek kehidupan masyarakat.

Hadirnya Bale Kertha Adhyaksa menjadi terobosan pelayanan dibidang hukum yang perlu diapresiasi oleh semua pihak.  Bale Kertha Adhyaksa merupakan langkah yang sangat bijaksana, yang perlu didukung dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah yang memerlukan pendampingan hingga penyuluhan hukum.

Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster pada Peresmian Bale Kertha Adhyaksa Kejaksaan Negeri Jembrana bertempat di Ballroom Gedung Kesenian Ir. Soekarno, Jembrana pada Rabu (11/6) pagi.

"Ini merupakan Program dan terobosan yang sangat bagus. Mengizinkan, pertemukan hukum adat di Bali dengan hukum modern menjadi satu wahana baru, diwadahi dengan Bale Kertha Adhyaksa. Ini sangat bagus, konsepnya bagus," ungkapnya.

Di Bali memiliki 1.500 Desa Adat dan merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang keberadaan Desa Adatnya masih utuh dan eksis mampu berperan dalam tatanan kehidupan masyarakat Bali. Terlebih saat ini telah diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

"Desa adat memiliki unsur kelembagaan yang sangat lengkap seperti sebuah negara. Memiliki wilayah, rakyat (krama), organisasi pemerintahan seperti prajuru desa, sabha desa dan kertha desa. Memiliki aturan untuk mengatur jalannya pemerintahan dan kemasyarakatan dengan awig-awig dan perarem. Ini merupakan warisan adiluhung yang kita miliki di Bali," jelasnya.

Dengan hadirnya Bale Kertha Adhyaksa, selain untuk kepentingan Kejaksaan dalam menjalankan hukum dengan hukum modern sekaligus mengintervensi hukum adat di Bali agar bisa aktif kembali.

"Terobosan yang sangat konkrit untuk menjalankan tatanan kehidupan kita di Bali. Saya dengar, mulai 2026 proses hukum dengan hukum adat atau kearifan lokal bisa diakui. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat bisa diselesaikan di tingkat desa/desa adat. Sehingga beban negara dalam menangani perkara bisa berkurang. Ini sangat bagus. Jika memang ini benar dilakukan maka Kita di Bali sudah sangat siap untuk menjalankannya. Ini merupakan program yang betul-betul sangat cocok untuk kita di Bali. Kita harus merespon program ini dengan baik. Kita harus berterimakasih kepada Kajati Bali atas terobosan yang bagus ini. Saya harap ini bisa dijalankan dengan baik," terangnya.

Lebih lanjut, peresmian Bale Kertha Adhyaksa ini tentu akan mengurangi masalah hukum yang berpotensi di desa dan menjadi contoh bagi daerah lain. Tidak kalah penting juga dapat berkontribusi terhadap pembangunan Bali sehingga masyarakat Bali memahami aturan-aturan dan juga akan mengetahui hak secara hukum sebagai warga negara serta mampu membantu untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang demokratis dan berkeadilan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana dalam arahannya menjelaskan bahwa Bale Kertha Adhyaksa merupakan tempat penyelesaian masalah hukum di tingkat desa maupun desa adat. Selain itu tempat ini juga sebagai sarana edukasi dan pendampingan hukum. 

Kejaksaan akan melakukan pendampingan di desa adat dan sekarang hanya memperluas serta memperluas ruang cakupannya, hingga betul-betul Desa Adat ini mandiri. Sehingga keberadaan Bale Kertha Adhyaksa akan mengurangi persoalan hukum yang masuk ke ranah pengadilan. 

"Sebenarnya ini hanya merevitalisasi hukum adat yang sejak dulu sudah ada dipadukan dengan dengan hukum modern. Pengakuan terhadap hukum adat sangat dijunjung tinggi. Program ini tidak akan tumpang tindih dengan hukum Adat. Ini merupakan bagian dari Desa Adat. Permasalahan hukum bisa diselesaikan dengan musyawarah. Jangan sampai kehilangan kambing tapi malah kehilangan sapi atau rumah karena berhadapan dengan hukum," ungkapnya.

Hadir pada kesempatan ini, Kajari Jembrana Salomina Meyke Saliama, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, Kapolres Jembrana Kadek Citra Dewi Suparwati, Dandim 1617/Jembrana Mohammad Adriansyah, Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Jembrana serta Perbekel dan Bendesa se-Jembrana.