Gubernur Koster Harap Cegah Persoalan Hukum di Bali Laporan Reporter : Tim Lpt /Ajb

JEMBRANA BALI KINI - Hukum menjadi salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Kesadaran hukum penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang menyangkut semua aspek kehidupan masyarakat.

Hadirnya Bale Kertha Adhyaksa menjadi terobosan pelayanan dibidang hukum yang perlu diapresiasi oleh semua pihak.  Bale Kertha Adhyaksa merupakan langkah yang sangat bijaksana, yang perlu didukung dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah yang memerlukan pendampingan hingga penyuluhan hukum.

Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster pada Peresmian Bale Kertha Adhyaksa Kejaksaan Negeri Jembrana bertempat di Ballroom Gedung Kesenian Ir. Soekarno, Jembrana pada Rabu (11/6) pagi.

"Ini merupakan Program dan terobosan yang sangat bagus. Mengizinkan, pertemukan hukum adat di Bali dengan hukum modern menjadi satu wahana baru, diwadahi dengan Bale Kertha Adhyaksa. Ini sangat bagus, konsepnya bagus," ungkapnya.

Di Bali memiliki 1.500 Desa Adat dan merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang keberadaan Desa Adatnya masih utuh dan eksis mampu berperan dalam tatanan kehidupan masyarakat Bali. Terlebih saat ini telah diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

"Desa adat memiliki unsur kelembagaan yang sangat lengkap seperti sebuah negara. Memiliki wilayah, rakyat (krama), organisasi pemerintahan seperti prajuru desa, sabha desa dan kertha desa. Memiliki aturan untuk mengatur jalannya pemerintahan dan kemasyarakatan dengan awig-awig dan perarem. Ini merupakan warisan adiluhung yang kita miliki di Bali," jelasnya.

Dengan hadirnya Bale Kertha Adhyaksa, selain untuk kepentingan Kejaksaan dalam menjalankan hukum dengan hukum modern sekaligus mengintervensi hukum adat di Bali agar bisa aktif kembali.

"Terobosan yang sangat konkrit untuk menjalankan tatanan kehidupan kita di Bali. Saya dengar, mulai 2026 proses hukum dengan hukum adat atau kearifan lokal bisa diakui. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat bisa diselesaikan di tingkat desa/desa adat. Sehingga beban negara dalam menangani perkara bisa berkurang. Ini sangat bagus. Jika memang ini benar dilakukan maka Kita di Bali sudah sangat siap untuk menjalankannya. Ini merupakan program yang betul-betul sangat cocok untuk kita di Bali. Kita harus merespon program ini dengan baik. Kita harus berterimakasih kepada Kajati Bali atas terobosan yang bagus ini. Saya harap ini bisa dijalankan dengan baik," terangnya.

Lebih lanjut, peresmian Bale Kertha Adhyaksa ini tentu akan mengurangi masalah hukum yang berpotensi di desa dan menjadi contoh bagi daerah lain. Tidak kalah penting juga dapat berkontribusi terhadap pembangunan Bali sehingga masyarakat Bali memahami aturan-aturan dan juga akan mengetahui hak secara hukum sebagai warga negara serta mampu membantu untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang demokratis dan berkeadilan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana dalam arahannya menjelaskan bahwa Bale Kertha Adhyaksa merupakan tempat penyelesaian masalah hukum di tingkat desa maupun desa adat. Selain itu tempat ini juga sebagai sarana edukasi dan pendampingan hukum. 

Kejaksaan akan melakukan pendampingan di desa adat dan sekarang hanya memperluas serta memperluas ruang cakupannya, hingga betul-betul Desa Adat ini mandiri. Sehingga keberadaan Bale Kertha Adhyaksa akan mengurangi persoalan hukum yang masuk ke ranah pengadilan. 

"Sebenarnya ini hanya merevitalisasi hukum adat yang sejak dulu sudah ada dipadukan dengan dengan hukum modern. Pengakuan terhadap hukum adat sangat dijunjung tinggi. Program ini tidak akan tumpang tindih dengan hukum Adat. Ini merupakan bagian dari Desa Adat. Permasalahan hukum bisa diselesaikan dengan musyawarah. Jangan sampai kehilangan kambing tapi malah kehilangan sapi atau rumah karena berhadapan dengan hukum," ungkapnya.

Hadir pada kesempatan ini, Kajari Jembrana Salomina Meyke Saliama, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, Kapolres Jembrana Kadek Citra Dewi Suparwati, Dandim 1617/Jembrana Mohammad Adriansyah, Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Jembrana serta Perbekel dan Bendesa se-Jembrana.

Wagub Giri Prasta Hadiri Pujawali Pura Luhur Natar Sari

TABANAN , BALI KINI - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta bersama Wakil Bupati Tabanan, Made Dirga, dan anggota DPR RI, Nyoman Adi Wiryatama, pedek tangkil ngaturang bhakti di Kahyangan Jagat Luhur Natar Sari, Apuan, Baturiti, Tabanan, Selasa (9/6/2025).

Kedatangan orang nomor dua di Bali tersebut disambut oleh Kepala Desa Apuan, Made Admaja; Bendesa Adat Apuan, Ketut Murtana; Panitia Pujawali; Panitia Pembangunan Bantuan Hibah Tahun 2024 dari Kabupaten Badung; dan krama pangempon pura.

Selain melaksanakan persembahyangan bersama, dalam kesempatan itu, Wagub Giri Prasta juga menandatangani prasasti dan meninjau bagian pembangunan yang sudah rampung. Mantan Bupati Badung dua periode ini juga menyerahkan bantuan Pemprov Bali untuk rangkaian pujawali ageng sebesar Rp500 juta. Selain itu, secara pribadi Giri Prasta juga ngaturang punia sebesar Rp25 juta. Sebelumnya, pada tahun 2024, Pemkab Badung yang saat itu di bawah kepemimpinan Giri Prasta telah menggelontorkan hibah senilai Rp12,5 miliar untuk perbaikan Pura Luhur Natar Sari.

Wagub Giri Prasta dalam sambrama wacana-nya mengajak pamedek yang tangkil untuk ngrastiti bhakti ke hadapan Ida Sasuhunan Pura Luhur Natar Sari

“Ngiring ngrastiti bhakti nunas wara nugraha Ida Sasuhunan iriki, agar kita semua dimudahkan dalam melaksanakan swadharma dalam kehidupan,” ujarnya.

Masih dalam paparannya, Wagub Giri Prasta juga menyinggung padatnya upacara keagamaan dan adat yang harus dijalankan umat Hindu di Bali.

“Selain menyita waktu, banyak juga dana yang harus dikeluarkan untuk kegiatan adat dan keagamaan,” cetusnya. 

Oleh karena itu, Giri Prasta berpendapat bahwa pemerintah wajib hadir untuk meringankan beban umat. Ia berkomitmen untuk terus memberikan bantuan dana dalam pembangunan pelinggih dan rangkaian pujawali ageng.

“Sehingga umat cukup ngayah, dana dari pemerintah,” imbuhnya, disambut aplaus pamedek yang memenuhi natar agung.

Terkait pembangunan Pura Luhur Natar Sari yang belum rampung, yaitu bagian madya dan sor, ia berjanji akan memberikan dukungan hingga ditargetkan rampung pada tahun 2026.

Untuk diketahui, puncak pujawali di Natar Sari berlangsung pada Tumpek Krulut, Sabtu, 7 Juni 2025. Pujawali kali ini karawuhin 60 Tapakan Barong, sungsungan umat di Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, dan Jembrana.

Tengah malam pada adhining karya, Ida Bhatara Sakti Nawa Sanga dan seluruh tapakan Ratu Gede serta Ratu Ayu tedun kabeh, katuran upakara panyejeg bhuwana. Prosesi ritual itu dilengkapi dengan ngendag kalangan dan wali sesolahan. Ida Bhatara nyejer selama tiga hari, dan karya kasineb mupuk kembang pada Selasa, 10 Juni, jelang pagi atau Rabu, 11 Juni dini hari sekitar pukul 03.00 WITA.

Gubernur Koster Berbagi Tali Kasih untuk Pelajar dan Penyandang Disabilitas di Ardha Candra

DENPASAR , BALI KINI  — Ribuan pasang mata memadati Panggung Terbuka Ardha Candra, Art Centre, Denpasar, Sabtu (7/6) merasakan denyut kasih sayang dalam nafas tradisi Bali. Mereka tak hanya larut dalam pertunjukan seni. Mereka menyatu untuk merayakan Tumpek Krulut, Hari Kasih Sayang versi dresta Bali. Perayaan ini dijalankan dengan penuh suka cita dan ketulusan.

Deretan tribun penonton pun tampak dipenuhi wajah-wajah bahagia dari berbagai lintas generasi. Di tengah suasana yang begitu meriah itu, Gubernur Bali Wayan Koster naik ke panggung, membawakan sambutan yang bukan saja sarat makna, tapi juga penuh kehangatan emosional.

Hari Kasih Sayang Bali tak hanya simbol dan perayaan seremonial biasa. Karena dalam momen penting itu, Gubernur Koster juga berbagi tali kasih dengan para siswa dan penyandang disabilitas. 

Koster mengajak semua menjaga tradisis kasih sayang Bali yang telah diletakkan oleh para leluhur. 

“Tepuk tangan untuk Bali! Tepuk tangan untuk budaya kita sendiri!” serunya, disambut riuh tepuk tangan penonton. 

Ia membuka pidatonya dengan ajakan penuh cinta kepada budaya sendiri budaya yang oleh leluhur Bali telah diwariskan sebagai jalan hidup penuh kasih.

Gubernur Koster yang kala itu turut didampingi Ny. Putri Suastini Koster beserta Putri Keduanya, menegaskan bahwa selama ini banyak yang merayakan Valentine’s Day, namun sesungguhnya leluhur di Bali telah mewariskan ajaran adiluhung, yakni Hari Kasih Sayang ala Bali, Tumpek Krulut. 

"Perayaan ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi bagian dari upaya kita menjaga tradisi kearifan lokal, dan melestarikan budaya warisan leluhur yang luhur," paparnya. 

Ajaran ini, lanjutnya, sangat relevan karena mengajarkan kasih sayang universal, baik terhadap sesama manusia, alam semesta, maupun seni dan budaya.

Dalam pidatonya yang menyentuh hati, Gubernur Koster juga menyoroti tantangan di era digital saat ini. "Dunia digital isinya macam-macam, ada bullying, ada kemarahan, ada hoaks, dan hal-hal yang memecah belah," ujarnya. 

Ia kemudian mengajak generasi muda Bali untuk menggunakan media sosial dan dunia digital untuk hal-hal yang baik, menyebarkan kebaikan, membangun harmoni, dan yang paling mulia, membangun peradaban sebagai orang Bali.

Tak hanya kata-kata, kasih sayang diwujudkan nyata malam itu. Di hadapan hadirin yang memenuhi tribun, Gubernur menyerahkan tali kasih kepada para siswa SMA/SMK dan penyandang disabilitas, sebuah tindakan sederhana namun menyentuh, simbol perhatian dan cinta dari pemerintah kepada rakyatnya.

Suasana semakin hangat ketika Gubernur melontarkan candaan ringan, “Kalau belum punya pacar, sabar dulu ya. Saya doakan segera bertemu jodoh terbaik!” gelak tawa pun pecah, mencairkan suasana formal menjadi akrab dan kekeluargaan.

Secara filosofis, Tumpek Krulut merupakan hari suci dalam kalender Bali yang menstanakan Dewa Iswara sebagai manifestasi keindahan dan kebahagiaan. Keindahan yang bukan hanya tampak di luar, tapi juga yang menyentuh rasa—seperti melalui musik, seni, dan kebersamaan.

Di tengah arus zaman yang cepat dan tak jarang menenggelamkan nilai, Tumpek Krulut tampil sebagai pengingat bahwa kasih sayang dan kebudayaan adalah jangkar kehidupan masyarakat Bali. Gubernur Koster menegaskan bahwa budaya harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan Bali.

“Budaya bukan hiasan. Budaya adalah identitas, adalah karakter, adalah jiwa dari pembangunan kita, dari pendidikan, ekonomi, pariwisata, hingga lingkungan,” katanya.

Sebagai penutup, Gubernur Koster kembali menegaskan komitmennya dalam visi pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” untuk terus berada di garda depan menjaga peradaban Bali, dalam kerangka Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun ke depan.

“Bali harus tetap ada, tetap ajeg, dan bahkan harus lebih maju, dengan masyarakatnya yang cerdas, budayanya yang agung, dan kehidupannya yang rahayu.” pungkasnya.

Bayu KW: Perayaan Perdana, Langkah besar Jaga Budaya Bali  

Tak hanya itu, malam Tumpek Krulut juga diramaikan dengan penampilan para penyanyi kenamaan Bali, termasuk penyanyi senior Bayu KW yang tampil menghibur dan menyampaikan apresiasi tulusnya atas gagasan brilian Gubernur Bali Wayan Koster. 

“Baru pertama kali ada yang merayakan Tumpek Krulut secara resmi sebagai Hari Kasih Sayang masyarakat Bali. Saya bangga dan terharu. Ini langkah besar menjaga budaya kita.” ujarnya.

Bayu KW mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani semangat Tumpek Krulut, yaitu saling gelut (rangkul), asah, asih, dan asuh dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah filosofi sederhana namun mendalam, yang menggambarkan karakter masyarakat Bali yang penuh cinta dan gotong royong.

Acara perayaan tampak pula dihadiri Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra beserta jajaran Pimpinan Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Bali, serta anggota DPRD Provinsi Bali.

Malam itu, Denpasar tidak hanya bersinar oleh lampu panggung. Tapi juga oleh kasih yang menyatu dalam budaya, oleh semangat untuk tetap menjaga jati diri, dan oleh tekad bersama bahwa cinta paling murni adalah cinta yang diwariskan dari leluhur untuk generasi masa depan. Rahajeng Tumpek Krulut. Rahajeng Tresna lan Asih.(*)

Gubernur Koster Tandai Pembangunan PJT RSUD Sanjiwani

 

Mahayastra: Bukti Komitmen Pemprov Bali untuk Warga di 4 Kabupaten

Laporan Reporter : Tim Lpt Gianyar 

Bali Kini – Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi dan mendukung pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu (PJT) RSUD Sanjiwani Gianyar. Dukungan ini ditandai dengan kehadiran Gubernur Koster meletakan batu pertama pembangunan Gedung PJT RSUD Sanjiwani, Gianyar, pada Rabu (21/5).

Koster didampingi Bupati Gianyar Made Mahayastra, Kepala Kejaksaaan Tinggi Negeri Bali (Kajati) Ketut Sumedana , Sekda Gianyar I Dewa Gede Alit Mudiarta, Dandim 1616/Gianyar Letkol Cpn. I Gede Winarsa, Ketua KPN Gianyar Putu Endru Sonata, serta Kapolres Gianyar AKBP Umar.

Bupati Mahayastra menyampaikan, kehadiran Gubernur Koster merupakan bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah Provinsi Bali untuk para warga penderita sakit jantung di Gianyar dan tiga kabupaten terdekat seperti Bangli, Klungkung dan Karangasem. 

"Keberadaan PJT RSUD Sanjiwani ini juga merupakan bentuk kepedulian pemerintah, baik Pemprov Bali dan Pemkab Gianyar akan kebutuhan layanan masyarakat kepada masalah penyakit yang paling banyak menyerang warga. Gedung PJT ini kelak akan melayani masyarakat dan menjadi rujukan bagi para pasien dengan penyakit jantung di Bali khususnya di empat Kabupaten yaitu Gianyar, Bangli, Klungkung dan Karangasem," jelas Bupati Mahayastra. 

Dikatakannya dengan adanya layanan PJT, setidaknya masyarakat di empat kabupaten tersebut tidak perlu jauh-jauh dan menghadapi kemacetan menuju RSUD Prof Ngoerah, Denpasar. 

Ia pun membeberkan  bahwa jumlah penderita penyakit jantung dari empat kabupaten tersebut semakin meningkat tahun ke tahun, sehingga dipandang kebutuhan akan layanan JPT semakin mendesak

Mengenai kesiapan tenaga medis, Bupati Mahayastra menyatakan saat ini sudah terdapat empat dokter spesialis dan belasan paramedis yang sudah siap melayani masyarakat. Ia pun berharap kelak RSUD Sanjiwani juga bisa menjadi rujukan untuk Medical Tourism, oleh karena itu peningkatan layanan akan terus digenjot.

Gubernur Koster juga menyaksikan bagaimana perubahan RSUD Sanjiwani selama lima tahun terakhir ini. Melalui tayangan dalam video, diperlihatkan bagaimana perubahan fisik RSUD Sanjiwani dari bangunan yang sudah tua dan banyak kerusakan, menjadi bangunan yang membuat pasien dan para penunggunya merasa nyaman. Tidak hanya perubahan dalam bangunan fisik, namun juga pelayanan juga terus ditingkatkan di rumah sakit tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Gianyar Made Mahayastra dan Kepala Kejaksaaan Tinggi Negeri Bali Ketut Sumedana berkesempatan menandatangani prasasti serta melakukan peletakan batu pertama Gedung PJT RSUD Sanjiwani. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Sekda Gianyar I Dewa Gede Alit Mudiarta, Dandim 1616/Gianyar Letkol Cpn. I Gede Winarsa, Ketua KPN Gianyar Putu Endru Sonata, serta Kapolres Gianyar AKBP Umar.(*)

Pasang PLTS Atap, Living World: Kami Support Gubernur Koster, Hemat, Ramah Lingkungan, dan Estetika

Laporan Reporter : Rls Tim Lpt 

Denpasar , Bali Kini  - Manajemen Living World Denpasar Mall mendukung penuh program Gubernur Bali Wayan Koster terkait Bali mandiri energi dengan energi bersih berkelanjutan. Dukungan tersebut ditunjukan dengan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di gedung mall Living World Jalan Gatot Subroto Denpasar Bali. 

Dikatakan General Manager Living World Maria Lucia Lazuardi, bahwa banyak  manfaat yang didapat dengan pemasangan panel surya ini. Tampak atap gedung mall lebih estetika, ramah lingkungan dan yang utama hemat biaya langganan listrik. 

Hal ini terungkap saat sosialisasi program pemanfaatan PLTS Atap di Gedung Ksiramawa Art Center Denpasar, Kamis 15 Mei 2025. 

"Di Living World, biaya langganan bulannya berkurang, sekarang bayar sekitar Rp 80 juta. Memang kalau mall kan pemakaian listriknya cukup banyak ya, tapi sangat berguna (PLTS atap), kita lebih ke sustainability mendukung program green building," kata GM Maria  Lucia saat mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster memberikan pernyataan kepada awak media usai kegiatan. 

Dia mengatakan, pemasangan panel surya PLTS atap di Living World menambah keindahan atap gedung dan tak mengganggu aktivitas pelayanan mall.

"Kami tidak terganggu pakai PLTS Atap. Malahan kelihatan lebih cakep kan. Saat itu kami sendiri yang investasi pasang, biaya sendiri, sekarang perawatannya kolaborasi dengan  PLN Icon Plus.  Bangunan juga terlihat jadi indah," katanya. 

Untuk itu, pimpinan Living World Denpasar Mall mengaku sangat mendukung program Gubernur Bali Koster. 

"Atap bangunan lebih tahan karena ditutup panel surya. Kita selalu suport Pak Gubernur (Wayan Koster,red)," katanya.

Sementara, Gubernur Bali  Wayan Koster mengatakan kebijakan mandiri energi dengan energi bersih berkelanjutan di Bali berdasarkan Pergub Bali nomor 45 tahun 2019 dan Pergub Bali nomor 48 tahun 2019. Kebijakan ini merupakan komitmen mengurangi  menggunakan energi berbasis fosil. Tujuan utama penggunaan PLTS Atap, tentunya untuk jangka panjang dalam menjaga ekosistem alam Bali tetap bersih.

Menurut Koster, penggunaan PLTS atap di instansi pemerintah, sekolah, industri, usaha hotel, villa, mall, rumah sakit dan lainnya demi menjaga alam bersih dan manusia Bali yang sehat. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran semua pihak menjalankan program ini.

"Menggunakan  PLTS atap lebih murah, ramah lingkungan kemudian pemeliharaannya oleh PLN Icon Plus, dan jika terjadi pemadaman dari sentral pembangkit, PLTS atap masih bisa tetap berjalan, Ini kan bagus," katanya. 

Untuk itu, Koster mengajak semua pihak di Bali untuk menggunakan PLTS Atap. Ia menyarankan jika ada alternatif yang murah dan ramah lingkungan mengapa memilih opsi lain. 

Sosialisasi program pemanfaatan PLTS Atap di Gedung Ksiramawa Art Center Denpasar dihadiri Sekda Kabupaten Kota se-Bali, para kepala OPD, tim percepatan penggunaan PLTS Atap, developer penyedia panel surya, PLN, rumah sakit, serta pelaku usaha dan penyedia akomodasi di Bali. 

Dalam kesempatan ini, Ketua tim percepatan penggunaan PLTS Atap Prof. Ida Ayu Dwi Giriantari memaparkan manfaat dan keunggulan penggunaan PLTS atap. Sementara, Direktur PLN Icon Plus Ari rahmat Indra Cahyadi juga menyampaikan terkait teknis pemasangan panel surya hingga menghasilkan tenaga listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha. (*)

Demi Jaga Bali, Gubernur Koster Tegaskan Pemprov Bali Berhak Tolak Terbitkan SKT Ormas

Laporan Reporter : Tim Lpt Denpasar 

Bali Kini – Pemerintah Provinsi Bali mencatat sebanyak 298 organisasi kemasyarakatan (ormas) telah resmi terdaftar di wilayah Bali dengan mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Sejumlah Ormas tersebut bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, kepemudaan, kebudayaan, lingkungan dan Kebangsaan. 

Dalam keterangannya, Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini Gubernur sebagai Kepala Daerah, yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk tidak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas, dengan pertimbangan kondisi di wilayah Provinsi Bali.

“Pemerintah bukan sekadar administratif dalam menerbitkan SKT. Kami berhak menilai, mengevaluasi, dan bila perlu, tidak menerbitkan SKT terhadap ormas yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang, serta norma-norma yang berlaku di Bali apalagi jika ormas tersebut meresahkan masyarakat, seperti melakukan tindak kekerasan terlebih jika sampai menyangkut nyawa seseorang maka kami berhak tidak menerima ormas tersebut,” ujar Gubernur Koster saat menggelar Konferensi Pers bersama Ketua DPRD Provinsi Bali, Pangdam IX/Udayana, Kepala Kepolisian

Daerah Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Komandan Korem 163/Wira Satya, dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Bali terkait menyikapi ramainya pemberitaan tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), di Depan Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar pada Senin (12/5).

Dalam konferensi pers tersebut, Gubernur Koster menekankan bahwa penerbitan SKT bukan hak mutlak ormas, melainkan bentuk izin dan pengakuan negara terhadap keberadaan dan aktivitas ormas yang dinilai layak dan tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial maupun ancaman terhadap ketertiban umum.

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Bali sudah ditangani oleh lembaga negara yaitu Kepolisian dan TNI. Selain itu, Bali telah memiliki Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT) dan Bantuan Keamanan Desa Adat (BANKAMDA), terdiri dari unsur Pacalang, Linmas, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa, yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019

Tentang Desa Adat di Bali.

SIPANDU BERADAT juga sudah diluncurkan secara resmi oleh Bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo. Dengan dua institusi tersebut, yaitu oleh negara dan lembaga berbasis Adat, penanganan keamanan dan ketertiban di Wilayah (Wewidangan) Desa Adat se-Bali sudah terbukti sangat memadai, bahkan mampu menangani keamanan kegiatan kegiatan berskala internasional di Bali, yang diselenggarakan sejak dahulu sampai saat ini,

bahkan sampai ke-depan sepanjang zaman.

Untuk itu, Gubernur Koster menegaskan bahwa Bali tidak membutuhkan kehadiran Ormas yang berkedok menjaga keamanan, ketertiban, dan sosial dengan tindakan premanisme, tindak kekerasan, dan intimidasi masyarakat, sehingga menimbulkan ketegangan di tengah-tengah masyarakat Bali yang sudah sangat kondusif. Kehadiran Ormas seperti ini justru akan merusak citra pariwisata Bali, yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia yang paling aman dan nyaman dikunjungi.

“Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bali sangat terbuka dan toleran terhadap keberadaan warga pendatang, namun semua warga yang tinggal/menetap di Bali berkewajiban berperilaku baik, bekerja sesuai profesinya dengan baik, produktif, serta berkontribusi untuk membangun Bali, menghormati nilai-nilai budaya Bali, dan mentaati kebijakan Pemerintah Provinsi Bali, seperti kata orang bijak di mana bumi dipijak, di sana langit di junjung”, ucapnya kepada awak media. 

Untuk itu, Gubernur Bali bersama Ketua DPRD Provinsi Bali, Pangdam IX/Udayana, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi

Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Komandan Korem 163/Wira Satya, dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Bali sepakat

mengambil sikap untuk menindak dengan tegas Ormas yang melakukan tindakan premanisme dan kriminalitas, serta meresahkan masyarakat. Tindakan tegas tersebut sangat diperlukan

dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang tertata,tertib, aman, nyaman, damai, sejahtera, dan bahagia, serta mewujudkan kepariwisataan Bali yang berbasis berbudaya, berkualitas, dan bermartabat.

“Saya mengajak seluruh komponen masyarakat di Bali untuk guyub, kompak, bersatu padu, bahu-membahu, bersama-sama, dan bergotong-royong membangun Bali niskala-sakala dengan menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban, serta kenyamanan setiap orang di Bali berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali: gilik-saguluk, para-sparo, salunglung-sabayantaka, sarpana ya (se-ia sekata, seiring sejalan, bekerjasama dengan sama-sama bekerja)”, pungkasnya.

Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya menegaskan akan menindak tegas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Bali. Perkumpulan-perkumpulan (ormas,red) yang berpotensi mengangggu ketentraman di Bali akan ditindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku. 

"Sesuai tugas pokok kami sebagai aparat hukum yang menjaga ketertiban dan keamanan, apabila terjadi gesekan -gesekan, dan terjadi pelanggaran pidana akan kita proses tegas sesuai hukum yang berlaku," katanya. 

Hadir dalam deklarasi bersama ini, Kapolda Bali Irjen. pol Daniel Adityajaya, Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Piek Budiyakto, Kajati Bali Ketut Sumedana, Danrem 163 Wira Satya I Dewa Hadi Saputra, Perwakilan BIN Provinsi Bali. (*)

672 Jemaah Haji Asal Bali Siap Berangkat Ke Tanah Suci, Wagub Giri Prasta Berpesan untuk Tetap Kompak

Laporan Reporter : Tim Lpt Denpasar 

Bali Kini – Sebanyak 672 jemaah haji asal Bali resmi diberangkatkan untuk menjalani ibadah haji. Pelepasan dilakukan oleh Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, dalam acara yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Anggara Kliwon – Medangsia, Selasa (13/5).

Dalam sambutannya, Giri Prasta menyampaikan apresiasi atas semangat para jemaah serta mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan dan komunikasi selama perjalanan.

“Saya secara pribadi sangat bangga dengan niat suci yang dimiliki seluruh jemaah yang siap untuk menunaikan ibadah haji. Saya berpesan agar seluruh jemaah tetap kompak, menjaga komunikasi yang baik antar sesama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang terpenting, semoga seluruh jemaah kembali ke Bali dengan selamat serta jiwa dan raga yang sehat,” tegasnya.

Wagub juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah dalam memfasilitasi ibadah umat. Ia menyebut program keberangkatan haji ini sebagai bagian dari agenda rutin Kementerian Agama yang sejalan dengan upaya memberikan kesempatan menunaikan rukun Islam.

“Program dari Kementerian Agama Provinsi Bali ini merupakan program rutin yang merupakan terusan dari pusat, yang tentu memberikan kesempatan kepada seluruh jemaah untuk menjalankan salah satu dari lima (5) rukun Islam, yakni melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa momen keberangkatan jemaah haji merupakan peristiwa penting, tidak hanya bagi jemaah, tetapi juga bagi daerah, bangsa, dan umat secara luas.

“Perjalanan haji adalah perjalanan menuju titik puncak pengabdian sebagai manusia yang mengajarkan keikhlasan, kesabaran, kebersamaan, disiplin, dan kerendahan hati. Nilai-nilai ini merupakan modal sosial dan spiritual yang sangat kita butuhkan dalam membangun Bali yang harmonis, adil, dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Komang Sri Marheni,  menyampaikan sebagai institusi yang berada di garda terdepan dalam urusan keagamaan, Kementerian Agama dan seluruh jajarannya memiliki akar sejarah yang kokoh dan peran strategis sejak masa awal kemerdekaan, dimana tumbuh menjadi penjaga moralitas bangsa, pemelihara harmoni umat beragama, sekaligus jembatan penting dalam mewujudkan kehidupan beragama yang damai, moderat dan berkeadaban.

“Dengan diberangkatkannya ratusan jemaah haji, diharapkan seluruh elemen masyarakat, umat beragama, tokoh adat, pemuda dan kaum intelektual, agar terus bersinergi dan bahu-membahu dalam menjaga harmoni Bali secara niskala dan sekala. Mari Kita jadikan pembangunan Bali sebagai dharma bakti suci bagi generasi kini dan yang akan datang,” ujarnya.

Adapun jumlah jemaah yang diberangkatkan terdiri dari 236 orang asal Denpasar, 84 dari Buleleng, 86 dari Jembrana, 11 dari Klungkung, 24 dari Gianyar, 53 dari Karangasem, 11 dari Bangli, 118 dari Badung, dan 40 dari Tabanan. Dari total 672 jemaah, sebanyak 306 merupakan laki-laki dan 366 perempuan.

Lantik Pejabat Tinggi Pratama Pemprov Bali

Gubernur Koster Minta Kerja Ekstra Keras, Kreatif, Inovatif dan Berikan yang Terbaik

Laporan Reporter : Tim Lpt Denpasar

Bali Kini - Gubernur Bali Wayan Koster melantik 21 Pejabat Pimpinan Pratama (Eselon 2) di Lingkungan Pemprov Bali bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Jumat (9/5).

Dalam pidato pengarahannya, Gubernur asal Desa Sembiran tersebut menyampaikan agar pejabat yang baru dilantik harus berintegritas, kreatif dan inovatif, serta selalu memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 

“Ibaratnya seperti mengenyam pendidikan, selalu memberikan nilai terbaik dengan belajar yang keras, begitu juga ketika menjabat, harus bekerja ekstra keras,” jelasnya pada acara yang turut juga dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budiutama, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra beserta dengan segenap pejabat di lingkungan Pemprov Bali. 

Gubernur Koster juga menegaskan pejabat yang dilantik baik jalur mutasi maupun promosi harus bisa bekerja dengan satu kesatuan dan membuang ego sektoral masing-masing sesuai dengan tupoksinya. “Tidak ada pegawai Dinas A atau B, anda semua satu gerbong Pegawai Pemprov Bali dengan komando Sekda Bai,” ujarnya. 

Menurutnya, pengisian jabatan kali ini sudah menggunakan sistem merit atau sistem manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Sehingga, ia pun yakin dengan kualitas para pejabat kali ini, karena mereka ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan bidang dan kompetensi masing-masing. “Sistem merit di Bali juga sudah diakui sangat bagus oleh MenPAN RB dan Mendagri, dan sudah dilaksanakan sejak periode pertama saya. Jadi tidak ada jual beli jabatan yang merusak tatanan birokrasi sehingga tidak ada lagi orang-orang yang tidak kompeten menjadi pejabat,” tegasnya. Dia pun menegaskan sudah menyeleksi para pejabat sesuai dengan golongan, masa kerja, uji kompetensi manajemen talenta, hingga meminta print out riwayat hidup kepada Sekda Bali.

Gubernur yang juga merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini meyakini bahwa pejabat yang dilantik merupakan orang-orang terbaik yang dimiliki oleh Pemprov Bali, sehingga ia pun mengajak untuk ngebut mengeksekusi program-program di periode kedua ini yang tertuang dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru. “Tidak ada istilah santai di periode kedua ini, saya akan mengajak semua untuk gas mengeksekusi program baik masalah infrastruktur, sampah hingga masalah energi di Bali,” imbuhnya.

Untuk itu ia pun menginstruksikan agar para pejabat yang baru dilantik benar-benar membaca visi misi Provinsi Bali dengan detail karena sudah terurai dengan baik, sehingga bisa ditangkap dengan utuh. Perluas wawasan dengan membaca dokumen Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. “Ini gerbong yang saya ajak untuk lima tahun ke depan, lima tahun yang merupakan pondasi Bali Era Baru 100 tahun ke depan, jadi mari kita bekerja keras, fokus, tulus nindihin gumi Bali dan jangan pernah sekalipun untuk korupsi,” tandasnya.

Adapun disampaikannya beberapa program yang harus segera diselesaikan pada periode kedua kepemimpinannya yaitu pembangunan infrastruktur secara massif untuk memperlancar transportasi di Daerah Sarbagita. Ia berharap tahun 2026 pembangunan fisik sudah mulai dikerjakan dan pada tahun 2029 sebelum periodenya berakhir sudah selesai 70%. Selain itu percepatan pembentukan Perda dan Pergub yaitu Perda yang mengatur tentang Pembatasan Alih Fungsi Lahan Produktif hingga Perda Toko Jaringan Modern juga harus secepatnya diatensi.(*)