Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar Setujui Penetapan Dua Ranperda,

Ket foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat menghadiri Penutupan Rapat Paripurna ke-39 Masa Persidangan III DPRD Kota Denpasar yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede bersama Wakil Ketua, I Wayan Mariyana Wandhira dan Wakil Dr. Made Oka Cahyadi Wiguna di Gedung DPRD Kota Denpasar, Jumat (17/10/2025). 

Ranperda Penyertaan Modal Pada Bank BPD Bali dan Ranperda APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026

 

Denpasar,

Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar secara resmi menyetujui penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Penutupan Rapat Paripurna ke-39 Masa Persidangan III DPRD Kota Denpasar yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede bersama Wakil Ketua, I Wayan Mariyana Wandhira dan Wakil Dr. Made Oka Cahyadi Wiguna di Gedung DPRD Kota Denpasar, Jumat (17/10/2025). Keduanya yakni Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026. 

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Forkopimda Kota Denpasar, Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, serta stakeholder terkait lainya. 

Sebagai pembicara pertama, Fraksi Partai Golkar lewat juru bicaranya, I Gede Dwi Purnama Putra menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Denpasar atas Ranperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 agar dapat memberikan kontribusi secara langsung pada perekonomian daerah dan UMKM secara berkelanjutan.

“Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Denpasar menyatakan dengan ini dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Denpasar sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Fraksi PSI-Nasdem yang dibacakan Agus Wirajaya ini juga dapat menyetujui Ranperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 agar dapat menyegarkan program terkait Penerangan Jalan Umum serta meningkatkan alat musik gambelan dan modern terutama di SMP-SMP yang ada di Denpasar guna mendukung kegiatan seni budaya.

“Kami Fraksi PSI-Nasdem dapat menyetujui kedua Ranperda tersebut untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Denpasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Sebagai pembicara ketiga, Pandangan Umum Fraksi Gerindra yang dibacakan Drs. I Ketut Sudana mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Denpasar terutama kepada OPD Penghasil yang sudah bekerja keras sehingga berani merancang kenaikan pendapatan di tahun 2026 sebesar Rp. 40 Miliar, diharapkan jangan berpuas diri agar selalu berinovasi menggali potensi potensi pendapatan sehingga PAD Kota Denpasar konsisten dengan tren kenaikan pendapatan setiap tahunnya.

“Fraksi Gerindra DPRD Kota Denpasar dapat menerima dan menyetujui Ranperda Pemerintah Kota Denpasar tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Ranperda Kota Denpasar tentang APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 untuk Ditetapkan menjadi Perda sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ungkapnya.

Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan lewat juru bicaranya I Bagus Jagra Wibawa menyampaikan, dengan adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat tentu menjadi pemikiran kita bersama bagaimana kita mengatasi hal tersebut untuk kita bisa merealisasikan program strategis dan urgen Pemerintah Kota Denpasar, untuk itu kami mendorong OPD penghasil seperti Bapenda dan Perumda untuk terus berinovasi dan memaksimalkan potensi pajak daerah yang belum tersentuh dengan sistim digitalisasi disamping juga potensi pendapatan dari Retribusi Daerah.

“Akibat adanya pengurangan pendapatan tentu akan terjadi pergeseran anggaran, dalam pergeseran anggaran ini kami berharap tetap mengutamakan untuk dapat merealisasikan program prioritas, program pelayanan dasar dan pelayanan wajib serta program yang menyentuh masyarakat langsung,” ujarnya. 

Walikota Denpasar dalam pidato yang dibacakan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan bentuk nyata komitmen kita Dalam memperkuat struktur permodalan badan usaha milik daerah, yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. PT Bank Pembangunan Daerah Bali atau Bank BPD Bali bukan sekadar lembaga keuangan, tetapi juga instrumen pembangunan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi masyarakat Bali. 

Selanjutnya, terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026, bahwa Dalam penyusunan RAPBD tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Denpasar mengalami Pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah Pusat dibandingkan dengan Tahun anggaran 2025, yaitu sebesar Rp.244 miliar lebih. Kondisi ini menuntut penyesuaian pada sisi pendapatan, belanja maupun pengeluaran pembiayaan agar struktur anggaran tetap Seimbang dan program prioritas

tetap dapat dijalankan. 

Selain itu, bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu juga mengharuskan kita untuk melakukan reorientasi Kegiatan, terutama dalam penanganan dampak pasca bencana dan pemulihan Infrastruktur. Penyesuaian Terhadap RAPBD Tahun 2026 telah dilakukan dan juga telah dibahas dan disepakati pada Rapat kerja hari kamis, 16 Oktober 2025 lalu.

“Pada kesempatan ini saya sampaikan apresiasi yang setinggi tingginya dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat atas kesungguhan, kerja keras dan kerjasamanya sehingga rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Denpasar tahun anggaran 2026 dapat disepakati,” ungkap Arya Wibawa. 

Belum Optimal Setahun, Mesin RDF Milik PT Wisesa Ditarik untuk Perbaikan; Hanggar Belum Tersedia Jadi Kendala

Laporan Reporter : Ajb /Tim Lpt

Jembrana , Bali Kini - Mesin pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) milik PT Wisesa Global Solusindo yang terpasang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Peh, Banjar Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, rencananya akan ditarik kembali oleh pihak perusahaan.

Langkah tersebut diambil karena mesin yang didatangkan sejak Bulan juli  2024 itu tidak beroperasi secara optimal. Sejak tiba di Jembrana, mesin RDF tersebut hanya  berfungsi sekali. Selanjutnya tidak optimal  karena terkendala pada kebutuhan bahan baku sampah kering, sementara fasilitas pendukung seperti hanggar penyimpanan belum tersedia.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jembrana, I Dewa Ary Candra Wisnawa, membenarkan adanya rencana penarikan mesin oleh pihak perusahaan.

“Mesin RDF itu memang sejak datang baru sempat beroperasi sekali. Kendalanya pada kebutuhan sampah kering, sementara saat itu Pemkab belum memiliki hanggar atau tempat penampungan yang memadai,” jelasnya, Jumat (17/10).

Menurut Ary, Pemkab Jembrana tidak mengembalikan mesin tersebut, namun pihak PT Wisesa Global Solusindo sebagai pemilik berinisiatif untuk menariknya sementara guna dilakukan servis dan perawatan di Jakarta. Sedangkan untuk PKS dengan PT Wisesa sampai saat ini juga masih berlaku .

“Pihak perusahaan sempat datang ke kantor kami. Mereka menyampaikan bahwa karena mesin belum dipakai, akan dibawa ke Jakarta dulu untuk diperbaiki dan dirawat. Kami memahami itu, karena kalau dibiarkan di sini tanpa beroperasi juga akan rusak,” ujarnya.

Ia menambahkan, kendala utama mesin RDF adalah kebutuhan sampah kering dengan tingkat kelembapan sangat rendah. Kondisi tersebut sulit dipenuhi, terutama saat musim hujan.

“RDF itu tidak bisa bekerja maksimal jika bahan bakunya basah. Kalau terkena hujan, proses produksinya jadi percuma,” jelasnya.

Meski demikian, lanjut Ary, Pemkab Jembrana memastikan sistem pengolahan sampah berbasis RDF tetap akan diterapkan. Saat ini, pemerintah sedang membangun hanggar baru sekaligus menunggu pengadaan mesin RDF bantuan dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali.

“Kami sedang menyiapkan solusi. Saat ini sedang dibangun hanggar. Mesin RDF bantuan dari BKK Provinsi Bali juga sedang dalam proses pengadaan. Rencananya, pada akhir Desember nanti akan diuji coba terlebih dahulu,” terangnya.

Nantinya, imbuh Ary Pemkab akan mengevaluasi efektivitas mesin RDF baru tersebut. Jika hasilnya memadai, kemungkinan mesin milik PT Wisesa tidak lagi diperlukan.

“Setelah uji coba, baru kami putuskan apakah akan tetap menggunakan mesin RDF dari PT Wisesa sebagai pendukung, atau cukup dengan mesin baru dari BKK Provinsi Bali,” pungkasnya.

Ketua DPC PDIP, Komang Sanjaya : Catat Hatrik Kepemimpinan, Konsisten Bawa Tabanan Menuju Era Aman, Unggul, dan Madani

Laporan Reporter : Dearna / Tim Lpt 

Tabanan , Bali Kini - Kepemimpinan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., kembali mencatat sejarah baru. Dalam Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDI Perjuangan Bali dan Konferensi Cabang (Konfercab) DPC PDI Perjuangan Bali yang digelar di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Sabtu (18/10), Sanjaya resmi ditetapkan kembali sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan untuk masa bakti 2025–2030. Dengan demikian, Sanjaya mencatatkan hatrik kepemimpinan selama tiga periode berturut-turut, menegaskan kepercayaan partai dan masyarakat terhadap konsistensi arah kepemimpinannya.

Dalam surat keputusan yang dibacakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi DPP PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, seluruh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten/Kota se-Bali dipastikan tetap menjabat tanpa pergantian. Termasuk Sanjaya yang dinilai sukses menjaga soliditas internal partai, memperkuat konsolidasi kader, serta menyalurkan energi politiknya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Tabanan. Keputusan ini menandai stabilitas politik yang jarang terjadi di tingkat daerah, sekaligus memperlihatkan bagaimana kepemimpinan Sanjaya berakar kuat di tengah struktur kepartaian.

Terpilihnya kembali Sanjaya juga mencerminkan kuatnya hubungan sinergis antara kepemimpinan daerah dan pusat. Dengan posisi strategis sebagai Ketua DPC sekaligus Bupati Tabanan, Sanjaya mampu menjembatani kebijakan partai dengan implementasi nyata di lapangan. Yang berbeda, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) kini dijabat oleh Putu Eka Nurcahyadi, yang naik dari Ketua PAC Marga menjadi pengurus DPC setelah mencatat perolehan suara terbesar se-Bali. Konsistensi ini menjadikan Tabanan sebagai salah satu kabupaten yang paling solid secara politik di Bali, dengan perolehan suara PDI Perjuangan yang selalu dominan di setiap pemilu legislatif.

Dengan pengurus yang terlantik saat ini yaitu Wakil Bidang Kehormatan Partai I Made Dirga, S.Sos., Sekretaris I Nyoman Arnawa, S.Sos., serta Bendahara A.A. Nyoman Dharma Putra, S.Sos., struktur kepemimpinan DPC PDIP Tabanan semakin lengkap dan solid. Kehadiran jajaran ini memperkuat barisan kerja politik partai di tingkat daerah, memastikan roda organisasi berjalan harmonis, efektif, dan konsisten dalam mengawal visi partai serta kebijakan pro-rakyat.

Sinergi antara eksekutif dan legislatif di Tabanan pun terbukti solid. Dalam kepemimpinannya, Sanjaya terus mengedepankan harmoni dalam pengambilan kebijakan publik, di mana partai dan pemerintah daerah berjalan seirama menuju visi pembangunan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). Model kepemimpinan seperti ini menjadi cerminan nyata dari efektivitas politik PDI Perjuangan di tingkat lokal.

Sejalan dengan semangat perjuangan partai, Sanjaya juga menjaga hubungan erat dengan DPD PDI Perjuangan Bali yang dipimpin oleh Wayan Koster selaku Gubernur Bali. Keduanya menjadi simbol kepemimpinan yang berkesinambungan selama tiga periode berturut-turut, memperlihatkan kestabilan dan konsistensi perjuangan politik yang berpihak pada rakyat. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di Bali dibangun atas dasar kepercayaan, konsistensi, dan sinergi yang kuat.

Dalam arah kepemimpinannya, Sanjaya juga menegaskan bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi pengabdian kepada masyarakat. Visi besarnya menjadikan Tabanan sebagai kabupaten yang berdikari terus diwujudkan melalui program-program kerakyatan yang konkret. Mulai dari sektor pertanian, ekonomi kreatif, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, seluruhnya dijalankan dalam bingkai semangat gotong royong.

Kepemimpinan Sanjaya selama tiga periode juga menegaskan kemampuannya menjaga ritme politik dan pembangunan dengan stabil. Keberhasilan ini tidak hanya mengukuhkan dirinya sebagai figur politisi yang matang, tetapi juga sebagai pemimpin daerah yang berorientasi pada hasil. Keberlanjutan kebijakan dan kesinambungan program menjadi faktor kunci dalam menjaga Tabanan tetap berada pada jalur pembangunan yang berkeadilan.

Selain itu, keberhasilan PDI Perjuangan Tabanan di bawah kepemimpinan Sanjaya tidak lepas dari upaya menjaga ideologi partai agar tetap membumi di tengah masyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila dan gotong royong menjadi ruh utama dalam setiap langkah pembangunan yang dilakukan. Dalam hal ini, Sanjaya berhasil menjadikan Tabanan sebagai representasi dari kekuatan politik yang berpihak kepada rakyat kecil.

“Kepercayaan ini bukan sekadar mandat politik, tetapi juga amanah moral. Bersama seluruh jajaran partai dan masyarakat Tabanan, kami akan terus kompak bersatu, berjuang mewujudkan kabupaten yang Aman, Unggul, dan Madani, serta menjaga konsistensi perjuangan partai demi kesejahteraan rakyat.” sebutnya.

Gus Par Genjot Proyek Konservasi dan Air Bersih untuk Bangkitkan Candidasa

Laporan tim: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini - Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, tidak mau pariwisata di daerahnya terus tidur. Ia kini fokus menggarap Pantai Candidasa, yang dianggap sebagai wajah utama pariwisata Karangasem.

​Bupati yang akrab disapa Gus Par ini bertemu dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida untuk membahas dua hal penting. Penataan ulang kawasan pantai dan penyediaan air bersih.

​Dalam pertemuan tersebut, Bupati Gus Par mendesak percepatan proyek besar bernama Candidasa Beach Conservation Project (BBCP) Phase II. Proyek ini punya tugas ganda: melindungi garis pantai sepanjang 5,6 kilometer dari abrasi (pengikisan oleh laut) dan sekaligus memperindah kawasan wisata.

​"Candidasa adalah wajah pariwisata Karangasem. Kami ingin kawasan ini hidup lagi, tertata rapi dan bisa menarik banyak turis seperti dulu," kata Bupati Gus Par.

​Proyek perbaikan ini tidak hanya membangun penahan ombak, tetapi juga akan membuat jalan setapak baru, fasilitas umum dan menata lingkungan pantai agar lebih nyaman. Bupati ingin penataan ini melibatkan pemilik hotel, perhimpunan pariwisata (PHRI) dan warga setempat.

​Selain itu, lahan wantilan (balai desa) di sebelah Kolam Lotus Candidasa yang kini terbengkalai diusulkan agar diubah menjadi kantor informasi pariwisata. Tujuannya agar wisatawan mudah mendapat informasi dan promosi wisata Karangasem jadi lebih kuat.

​Air Bersih Jadi Kunci Utama

​Pariwisata dan warga tentu butuh air. Bupati Gus Par juga menekankan pentingnya mengatasi masalah air bersih yang masih jadi kendala di beberapa wilayah. ​Saat ini, sumber air dari program SPAB Telagawaja punya potensi air 460 liter per detik, tapi baru sekitar 115 liter per detik yang dipakai.

Bupati meminta BWS Bali Penida bergerak cepat agar suplai air bersih bisa diperluas ke daerah-daerah yang sering kekeringan.

​"Tujuan kami sederhana: pariwisata Karangasem harus hidup kembali. Pemerintah tidak hanya membangun, tapi juga memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," pungkas Bupati Parwata.

Langkah ini menunjukkan fokus Pemkab Karangasem untuk menjadikan infrastruktur dasar sebagai fondasi kuat kebangkitan sektor pariwisata daerah. (Rls/Ami)

Bupati Karangasem Kukuhkan Bunda PAUD dan Ketua TP-PKK: Perkuat Fondasi Keluarga dan Pendidikan Anak Usia Dini

 Laporan tim: Gusti Ayu Purnamiasih

​

Karangasem, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Karangasem menegaskan kembali komitmennya dalam memperkuat sektor pendidikan anak usia dini (PAUD) dan ketahanan keluarga. Langkah ini ditandai dengan Pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten Karangasem, Nyonya Mas Parwata, yang kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan delapan Bunda PAUD Kecamatan, serta pelantikan enam Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan periode 2025-2031.

​Acara yang dipimpin langsung oleh Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, tersebut berlangsung khidmat di Gedung Sabha Prakerthi Nadi Kantor Bupati Karangasem, Jumat (17/10/2025). Enam Ketua TP-PKK yang dilantik berasal dari Kecamatan Rendang, Abang, Sidemen, Selat, Karangasem dan Kubu. Dua kecamatan lainnya (Manggis dan Bebandem) tidak melakukan pelantikan karena posisi camat masih dijabat oleh pejabat sebelumnya.

​Dalam sambutannya, Bupati Gus Par menyoroti peran strategis dari kedua jabatan ini. Ia menyebut Bunda PAUD dan Ketua TP-PKK sebagai sosok penggerak, motivator, dan inspirator dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menguatkan peran keluarga.

​"Pelantikan pada hari ini bukan hanya sebuah seremonial, tetapi sebuah komitmen bersama untuk menghadirkan layanan PAUD yang holistik, integratif dan berkesinambungan, serta menumbuhkan ketahanan keluarga sesuai dengan 10 program pokok PKK," tegas Bupati Gus Par.

​

​Bupati Gus Par juga menyampaikan tiga mandat utama kepada Bunda PAUD dan Ketua TP-PKK yang baru dilantik. Mandat ini mencakup kerangka kerja yang sinergis dan terintegrasi dengan visi pembangunan daerah.

​Pertama, para pejabat yang baru dikukuhkan ini diwajibkan menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan akses dan mutu PAUD, serta menjadi pionir kesejahteraan keluarga melalui program "Hatinya PKK" (Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman).

​Kedua, adanya kewajiban untuk mendorong keterlibatan orang tua dan masyarakat secara aktif dalam mendukung tumbuh kembang anak. ​Terakhir, mereka harus menguatkan sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga dunia usaha.

​"Mari kita jadikan momentum pelantikan ini sebagai langkah awal untuk semakin memperkuat gerakan PAUD berkualitas di seluruh kabupaten dan kecamatan. Mencapai kondisi anak-anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berkarakter adalah kunci bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045," tutup Bupati Gus Par, menekankan bahwa investasi pada anak usia dini adalah investasi untuk masa depan bangsa.

​Pengukuhan dan pelantikan ini diharapkan menjadi lokomotif pergerakan di tingkat desa dan kecamatan, memastikan 10 program pokok PKK terlaksana dan menjadikan PAUD sebagai fondasi kuat bagi generasi penerus Karangasem. (Rls)

BUTUH SOLUSI APLIKATIF BERKELANJUTAN GUNA MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN SEKTOR PERIKANAN

Laporan Reporter : Nengah ML.

DENPASAR,  BALAI KINI  - Dekan Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi (FPST) Universitas Warmadewa (Unwar), Prof. Dr. Ir Luh Suriati, M.Si menegaskan bahwa Indonesia sangat membutuhkan solusi yang aplikatif dan berkelanjutan guna mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional.  Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Seminar Nasional secara daring bertema "Optimalisasi Potensi Perikanan dan Kelautan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional Berkelanjutan" pada Sabtu (18/10).

Suriati menyoroti bahwa sektor perikanan dan kelautan memiliki peran yang sangat strategis di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan penurunan sumber daya alam. "Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kekayaan laut yang melimpah, memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor ini. Namun, ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan makanan, tetapi juga mencakup aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan sumber daya," ujar Suriati.

Oleh karena itu, diperlukan cara-cara inovatif dalam mengelola sumber daya perikanan dan kelautan. Solusi yang ditekankan harus mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik budidaya, manajemen sumber daya, hingga kebijakan yang mendukung.

Suriati secara khusus mendorong terciptanya kolaborasi yang kuat antara akademisi, pemerintah, dan sektor swasta. "Kami berharap, melalui diskusi ini, kita dapat menemukan solusi-solusi yang aplikatif dan berkelanjutan. Selain itu, kami juga ingin mendorong sinergi dalam pengembangan sektor ini," tambahnya.

Ia mengingatkan bahwa upaya optimalisasi tidak boleh semata-mata berorientasi pada aspek ekonomi. "Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga ramah lingkungan dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, kita dapat mewariskan sumber daya yang berkelanjutan bagi generasi mendatang," tegasnya.

Arman, S.Pi dari Direktorat Kepelabuhan, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Pelabuhan Umum Benoa mengatakan terdapat beragam tantangan yang dihadapi dalam sektor perikanan tangkap. Tantangan pertama berfokus pada kondisi stok ikan dan praktik penangkapan. Saat ini, terjadi peningkatan jumlah kapal, yang ironisnya tidak diimbangi dengan hasil yang memuaskan. Nelayan semakin sulit mendapatkan ikan, ukuran ikan yang tertangkap pun cenderung semakin kecil, mengindikasikan adanya tekanan pada stok. 

Selain itu, praktik penangkapan seringkali lebih berorientasi pada jumlah tangkapan (sebanyak-banyaknya), bukan pada upaya menjaga mutu hasil tangkapan setinggi-tingginya. “Seharusnya walaupun hasil tangkapan sedikit tapi mutu tinggi, sehingga tentu pendapatan makin banyak” ungkap Arman.

Menurut Arman, tantangan berikutnya berkaitan dengan inefisiensi dalam operasi penangkapan. Daerah penangkapan ikan (DPI) yang harus dijangkau nelayan menjadi semakin jauh, mengakibatkan waktu trip (pelayaran) yang makin lama. Kombinasi dari faktor-faktor ini menyebabkan usaha perikanan menjadi tidak efisien.

Sektor perikanan tangkap juga menghadapi masalah sosial berupa konflik horizontal antar-nelayan. Konflik ini seringkali dipicu oleh perbedaan dalam penggunaan Daerah Penangkapan Ikan (DPI) dan jenis Alat Penangkapan Ikan (API) yang digunakan.

Arman juga menyebuatkan tantangan krusial adalah tingginya operasional penangkapan ikan yang melanggar ketentuan hukum (sering dikaitkan dengan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing atau IUU Fishing). Pelanggaran tersebut meliputi pengoperasian kapal yang tidak berizin, kapal yang melanggar jalur penangkapan ikan yang telah ditetapkan dan penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API) yang dilarang karena merusak lingkungan atau tidak selektif.

Pertukaran Pemuda Antarprovinsi di Gianyar Resmi Ditutup, Wagub Giri Prasta Tekankan Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah

Laporan Reporter : Tim Lpt

GIANYAR , BALI KINI – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta secara resmi menutup kegiatan Pertukaran Pemuda Antarprovinsi (PPAP) Zona Wilayah Tengah di Puri Agung Peliatan, Ubud, Gianyar, Rabu (15/10) petang. Acara yang berlangsung meriah ini menandai berakhirnya rangkaian kegiatan kepemudaan yang telah digelar sejak awal Oktober 2025.

Sebanyak 35 peserta dari 34 provinsi di Indonesia mengikuti program PPAP yang berfokus pada penguatan semangat kebangsaan, gotong royong, dan kepemimpinan lintas daerah. Selama kegiatan, para peserta terlibat dalam aktivitas sosial dan pemberdayaan masyarakat di tiga desa di Kabupaten Gianyar.

Dalam sambutannya, Wagub Giri Prasta menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk terus mendorong peran generasi muda dalam pembangunan daerah. Ia menilai pemuda memiliki posisi strategis dalam menjawab tantangan zaman, terutama di era digital dan transformasi teknologi.

"Kita sangat mendukung kegiatan kepemudaan seperti ini. Pemprov Bali sedang mencanangkan optimalisasi smart village, dan kami harapkan para pemuda ikut ambil bagian. Program pertukaran pemuda seperti ini sangat bagus untuk memperluas wawasan dan membentuk karakter generasi muda,” ujar Giri Prasta.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan anak muda menghadapi perubahan global yang semakin cepat, mulai dari era industri 4.0 hingga menuju 6.0 yang ditandai kemajuan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan neuroscience.

"Anak-anak muda harus cepat beradaptasi. Dengan teknologi, yang cepat akan menang — tidak ada ruang bagi yang lambat,” tegasnya.

Wagub Giri Prasta menambahkan, Pemerintah Provinsi Bali akan terus melibatkan pemuda dalam berbagai program pembangunan, termasuk dalam penyusunan APBD dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis start-up. Ia berharap generasi muda Bali menjadi pelopor kemajuan daerah yang berkarakter Pancasila dan berdaya saing global.

 “Ke depan, pemuda akan dilibatkan dalam penyusunan kebijakan daerah. Mereka harus menjadi duta perubahan dan motor penggerak kemajuan Bali,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wagub juga mengutip pesan Bung Karno yang legendaris: “Berikan saya sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncang dunia.” Menurutnya, kutipan tersebut relevan untuk meneguhkan keyakinan bahwa masa depan bangsa ada di tangan pemuda yang cerdas, tangguh, dan berintegritas.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Gianyar I Putu Bagus Padmanegara menyampaikan apresiasi atas perhatian besar Pemerintah Provinsi Bali terhadap pengembangan generasi muda. Menurutnya, pemilihan Bali sebagai tuan rumah PPAP menjadi bukti pengakuan terhadap kualitas dan semangat kepemudaan di daerah ini.

 “Bali dipilih karena memiliki indeks pembangunan Pemuda tertinggi kedua secara nasional dan kultur kepemudaan yang kuat lewat keberadaan sekaa teruna-truni. Kehadiran Bapak Wagub menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap gerakan kepemudaan,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI, Yohan, menilai kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas antardaerah dan menumbuhkan semangat kebersamaan lintas budaya.

"Gotong royong dan kebersamaan tumbuh kuat di Bali, khususnya di Gianyar. Dengan jumlah pemuda Indonesia mencapai lebih dari 64 juta orang, mereka adalah calon pemimpin bangsa yang harus disiapkan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional,” kata Yohan.

Acara penutupan diakhiri dengan pertunjukan seni budaya dari para peserta yang menampilkan busana adat dan tarian khas 34 provinsi. Suasana penuh semangat dan kebersamaan menjadi penutup yang indah bagi program PPAP Zona Wilayah Tengah tahun ini.

Kegiatan Pertukaran Pemuda Antarprovinsi di Gianyar diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus memperkuat kolaborasi lintas daerah dalam membangun generasi muda Indonesia yang inovatif, berkarakter, dan siap bersaing di kancah global.

Gubernur Koster: SPI Bukan Sekadar Angka atau Peringkat, tapi Cermin atas Tata Kelola Pemerintahan

Laporan Reporter : Tim Lpt Dps

DENPASAR ,BLI KINI  - Survei Penilaian Integritas atau SPI merupakan salah satu instrumen penting yang dikembangkan oleh KPK RI untuk memetakan risiko korupsi, menilai budaya integritas, serta mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di setiap instansi pemerintah. SPI bukan sekadar angka atau peringkat, melainkan cermin atas tata kelola pemerintahan kita sendiri, sejauh mana birokrasi mampu menolak praktik korupsi, suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan dalam pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster pada Rapat Koordinasi Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI Tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Bali oleh KPK RI melalui daring zoom meeting pada Jumat (17/10) pagi di Jaya Sabha, Denpasar.

“Dalam konteks Pemerintah Provinsi Bali, hasil SPI tahun-tahun sebelumnya memberikan banyak pembelajaran berharga. Kita menyadari masih terdapat sejumlah area perbaikan, seperti dalam konteks dimensi internal dengan Skor SPI memerlukan perhatian, Pengelolaan PBJ merupakan dimensi yang memiliki skor yang memerlukan perhatian lebih di beberapa unit kerja. Artinya, perlu upaya lebih besar untuk meningkatkan upaya antikorupsi pada dimensi tersebut,” jelas Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng tersebut.

Dikatakan Koster, secara keseluruhan, ada beberapa unit kerja yang membutuhkan perhatian lebih, khususnya dalam hal Pengelolaan PBJ, Pengelolaan SDM, Pengelolaan Anggaran dan Perdagangan Pengaruh (trading in influence), serta integritas dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, rencana aksi tindak lanjut menjadi bagian penting agar setiap temuan dan rekomendasi SPI dapat diubah menjadi langkah nyata perbaikan tata kelola.

“Melalui rapat koordinasi hari ini, saya berharap setiap perangkat daerah dapat mengevaluasi capaian rencana aksi secara jujur dan objektif; terbangun sinergi dilingkungan pemerintah provinsi, dalam membangun sistem integritas yang konsisten; serta muncul komitmen bersama untuk menjadikan hasil SPI bukan hanya sebagai kewajiban administrasi, tetapi sebagai tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Bali,” terangnya.

Lebih lanjut, tantangan tata kelola pemerintahan ke depan semakin kompleks. Publik menuntut transparansi yang lebih tinggi, teknologi digital membuka ruang baru bagi partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas menjadi ukuran utama kepercayaan publik. Untuk itu, Koster mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah agar menjadikan integritas sebagai budaya kerja, bukan sekadar slogan. Integritas harus hadir dalam setiap keputusan, setiap program, dan setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Disampaikan Koster, Pemerintah Provinsi Bali telah, dan akan terus, memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui berbagai langkah strategis, antara lain Implementasi E-Government untuk memperluas transparansi dan efisiensi pelayanan publik; Penguatan Whistleblowing System dan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi; Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan anti korupsi; Serta memperluas kerja sama dengan KPK, BPKP, dan Ombudsman untuk memastikan seluruh kebijakan publik berjalan akuntabel dan bebas penyimpangan.

“Hal ini sejalan dengan Visi Pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru” khususnya terkait dengan Misi ke-22 yaitu “Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti dan murah,” imbuhnya.

Diakhir sambutannya, Koster menegaskan kembali bahwa komitmen terhadap integritas merupakan tanggung jawab seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Untuk itu, jadikan hasil SPI sebagai momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan dan bermartabat.

Sementara Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda menjelaskan bahwa SPI berbeda Monitoring Center for Prevention (MCP). Dimana MCP merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki tata kelola, sedangkan SPI bertujuan untuk mengetahui pendapat responden baik internal maupun eksternal terhadap integritas Pemerintah Daerah.

Hasil SPI Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024, mendapatkan skor sebesar 77,97 Kategori Waspada, dimana mengalami penurunan sebesar 0.48 dari tahun 2023 dengan skor sebesar 78,45.

“Masih ada waktu hingga nanti tanggal 31 Oktober untuk Pemerintah Daerah melaksanakan intervensi atau upaya untuk menjaga skor SPI nya. Bisa Kita lakukan dengan mempertajam tindak lanjut atas rencana aksi yang telah dibuat. Mudah-mudahan dengan upaya yang telah dilakukan hari ini, skor SPI Bali bisa terjaga karena tindak lanjut ini berpengaruh pada nilai koreksi skor SPI yang didapat,” terangnya.

Hadir pula pada kesempatan ini Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Inspektur Daerah Provinsi Bali I Wayan Sugiada serta kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Provinsi Bali.(*)

GROUNDBREAKING NASIONAL KOPERASI MERAH PUTIH " Menguatkan Ekonomi Rakyat Berbasis Gotong Royong"

Laporan Reporter : Tim Lpt Bangli 

Bangli,  Bali Kini - Hari ini, Jumat 17 Oktober 2025, menjadi tonggak sejarah bagi gerakan ekonomi kerakyatan nasional. Sebanyak 800 Koperasi Merah Putih (KMP) dari total 80.000 koperasi yang telah terbentuk di seluruh Indonesia, melaksanakan kegiatan Groundbreaking (Peletakan Batu Pertama) pembangunan fisik Gudang dan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara serentak. Untuk Provinsi Bali, Bangli menjadi lokasi groundbreaking, tepatnya di Pasar PPK Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. 

Hadir dalam acara tersebut antara lain Asisten III Provinsi Bali I Wayan Sarinah,

Danrem 163/WSA Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadi Saputra, Kasrem 163/WSA Kol. Inf Davit Beni Upeni beserta jajarannya, Kasiren 163/WSA, Kasiops Rem 163/WSA,

Kadis Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Tenaga Kerja Kabupaten  Bangli  Ni Luh Ketut Wardani,

Dandim 1626/Bangli, Perwakilan Kapolres Bangli, Perwakilan Kapolsek Bangli , Para Pemimpin Perangkat Daerah (PD) terkait dilingkungan Pemda Bangli,Para Kepala BUMD Bangli, Perbekel Desa Pengotan, Bendesa Adat Pengotan, Para Perangkat Desa Pengotan, serta Masyarakat Desa Pengotan.

Sambutan Bupati Bangli, yang dibacakan Kepala Dinas Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Tenaga Kerja Kabupaten  Bangli  Ni Luh Ketut Wardani, menyampaikan rasa syukur dan menyambut baik pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan fisik Gerai Gudang Koperasi Desa Merah Putih Pengotan yang juga disaksikan secara daring oleh 800 koperasi se-Indonesia.

"Pembangunan koperasi ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan pembangunan semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Koperasi adalah wujud nyata dari ekonomi kerakyatan-dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," ucap wardani dalam sambutan tersebut. 

Harapannya koperasi ini menjadi wadah pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan anggota, membuka lapangan kerja, dan menjadi motor penggerak ekonomi di desa. Pemerintah Kabupaten Bangli berkomitmen terus memberikan dukungan melalui pendampingan, pelatihan, dan kebijakan yang berpihak pada percepatan operasional Koperasi serta penguatan Koperasi dan UKM.

Dukungan serupa juga datang dari Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali, melalui Asisten III Provinsi Bali I Wayan Sarinah, menegaskan bahwa program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah gerakan strategis nasional untuk membangun kembali kekuatan ekonomi rakyat, khususnya di desa.

"Ini adalah jawaban atas kebutuhan akan sistem ekonomi berbasis lokal dan berdaulat. Koperasi ini lahir sebagai wadah pemberdayaan masyarakat berbasis gotong royong dan nasionalisme yang bertujuan membangun ketahanan pangan, kemandirian ekonomi desa, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat," jelas Wayan Sarinah

Program Koperasi Merah Putih berfokus pada usaha sektor riil, seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri lokal, dan produk UKM. Di Provinsi Bali sendiri, KDKMP telah terbentuk di seluruh 716 desa/kelurahan. Kehadiran Koperasi Merah Putih ini dinilai selaras dengan Pasal 33 UUD 1945 dan visi transformasi ekonomi kerthi Bali yang menempatkan koperasi sebagai salah satu sektor unggulan.

"Kami berharap pembangunan gedung koperasi Desa Merah Putih di Desa Pengotan ini menjadi tonggak penting kebangkitan ekonomi rakyat, memperkuat ketahanan pangan, serta menghidupkan kembali semangat nasionalisme dan gotong royong," tutup Asisten III Setda Bali.

Groundbreaking ini menandai langkah nyata pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dari tingkat desa dengan semangat Merah Putih.

GOW Bangli Gencarkan Sosialisasi Cegah Pernikahan Dini, Hamil Pranikah, dan Bullying di Kalangan Pelajar

Laporan : Tim Lpt 

Bangli, Bali Kini  – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bangli mengambil langkah proaktif dalam upaya perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dengan menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini, Hamil Pranikah, dan Bullying di SMKN 4 Bangli dan SMKN 1 Susut. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak mewakili Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kepala Sekolah beserta jajaran SMKN 4 Bangli dan SMKN 1 Susut, anggota GOW, dan ratusan siswa-siswi.

Dalam sambutannya, Ketua GOW Kabupaten Bangli, Ny. Suciati Diar, menegaskan pentingnya peran remaja dalam menentukan masa depan bangsa. Beliau memperkenalkan GOW sebagai wadah berbagai organisasi perempuan di Bangli yang berkomitmen aktif dalam isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembinaan keluarga.

“Anak-anakku sekalian, kalian adalah generasi penerus bangsa, calon pemimpin, calon profesional, dan yang tidak kalah pentingnya adalah calon orang tua di masa depan,” ujar Ny. Suciati Diar.

Ketua GOW menekankan bahwa pernikahan adalah sebuah keputusan besar yang membutuhkan kesiapan, bukan hanya didasari cinta semata. Beliau memperingatkan siswa-siswi mengenai dampak berat dari pernikahan dini, seperti terhentinya pendidikan, tertundanya cita-cita, dan risiko kegagalan dalam rumah tangga. “Masa muda kalian adalah masa emas. Gunakan waktu muda untuk belajar dengan sungguh-sungguh, berkarya, dan berprestasi. Bangun mimpi setinggi langit, karena masa depan yang gemilang tidak terlahir dari keputusan yang tergesa-gesa,” pesan Suciati.

Melalui kegiatan ini, GOW Kabupaten Bangli secara tegas mengajak seluruh elemen masyarakat dan pelajar untuk menyampaikan pesan: “Katakan Tidak untuk Pernikahan Dini, Katakan Iya untuk Masa Depan yang Gemilang.” Ny. Suciati Diar menutup sambutannya dengan mengajak para siswa untuk mengambil langkah kecil yang berdampak besar bagi masa depan mereka, yaitu dengan belajar sungguh-sungguh, menghormati guru dan orang tua, serta menjaga diri dan pergaulan. “Percayalah, setiap langkah kecil yang kalian ambil hari ini adalah bentuk cinta pada diri sendiri dan masa depan kalian,” tambahnya.

GOW Bangli menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah, narasumber, dan semua pihak yang mendukung kegiatan ini, dengan harapan sosialisasi ini dapat menjadi langkah nyata menuju Indonesia tanpa pernikahan dini.