Ratusan Tukang Ojek Raup Berkah Selama IBTK di Pura Agung Besakih

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

KARANGASEM, Bali Kini – Rangkaian Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) di Pura Agung Besakih membawa berkah tersendiri bagi para tukang ojek yang beroperasi di kawasan tersebut. Selama 21 hari pelaksanaan karya, jumlah order meningkat signifikan dibanding hari biasa.

Sebanyak 660 tukang ojek terlibat dalam pelayanan transportasi bagi pemedek. Mereka terbagi menjadi dua kategori, yakni 360 ojek reguler yang sehari-hari mangkal di Besakih, serta 300 ojek musiman yang hanya beroperasi selama kegiatan IBTK berlangsung.

Untuk memudahkan identifikasi, ojek reguler menggunakan rompi putih, sementara ojek musiman memakai rompi merah. Pengelola juga telah menyiapkan enam titik pos ojek guna menunjang kelancaran layanan.

Ketua Pengelola Badan Fasilitas Besakih menjelaskan bahwa seluruh ojek telah terdata dan berada di bawah pengawasan. Pihaknya rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan para pengemudi menaati aturan, mulai dari penggunaan seragam, kepemilikan SIM, kelayakan kendaraan, hingga larangan berkendara ugal-ugalan.

Selain itu, sistem antrean juga diterapkan untuk menjaga ketertiban. Tarif ojek telah ditetapkan sebesar Rp10.000 per orang, sehingga tidak terjadi praktik tarif liar di lapangan.

Salah satu tukang ojek, Wayan Sukra, mengaku merasakan peningkatan penghasilan yang cukup signifikan selama IBTK. Jika pada hari biasa dirinya kerap tidak mendapatkan penumpang karena persaingan yang ketat, kini ia bisa mengangkut penumpang hingga 10 kali putaran dalam sehari.

“Kalau hari biasa kadang tidak dapat sama sekali, sekarang bisa sampai 10 kali jalan. Penghasilan bisa tembus Rp100 ribu per hari,” ujarnya.

Dengan meningkatnya aktivitas keagamaan di kawasan suci tersebut, keberadaan ojek menjadi salah satu penopang kelancaran mobilitas pemedek sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat.(ami)

Kementerian Pariwisata Gelar Dharma Santi Nyepi 2026: Momentum Penguatan Pariwisata Berkelanjutan

NUSA DUA , BALI KINI  - Kementerian Pariwisata RI sukses menyelenggarakan perayaan Dharma Santi

Nyepi Tahun Baru Saka 1948 pada Jumat, 17 April 2026, yang dipusatkan di Gedung MICE

Widyatula, Politeknik Pariwisata Bali. Mengangkat tema "Nusantara Harmoni di Hari Suci Nyepi:

Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan untuk Indonesia Maju", kegiatan yang dilaksanakan

secara hibrida ini menjadi momentum krusial untuk mempererat tali persaudaraan atau nyama

braya di lingkungan kementerian serta memperkuat hubungan harmonis dengan alam dan

lingkungan. Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pariwisata RI, Ibu Ni Luh Puspa, serta

melibatkan delegasi dari berbagai unit kerja pusat dan Politeknik Pariwisata dari seluruh

Indonesia, termasuk Bandung, Medan, Makassar, dan Lombok.

Rangkaian acara diawali secara khidmat dengan laporan kegiatan yang disampaikan oleh

Pembina Bina Rohani Hindu Kemenpar RI, Ibu Ni Made Ayu Marthini. Dalam laporannya, ia

menyebutkan bahwa acara ini diikuti oleh sekitar 100 peserta secara luring dan 300 peserta

secara daring, yang terdiri dari pegawai Hindu di lingkungan kementerian, mahasiswa Poltekpar

Bali, hingga masyarakat umum. Semangat moderasi beragama juga sangat terasa dengan

kehadiran Ketua Bina Rohani Islam, Bapak Reza Fahlevi, dan Ketua Bina Rohani Kristen, Ibu

Florida Pardosi, yang mendampingi jajaran pimpinan Binrohin Hindu seperti Ibu Ni Wayan Giri

Adnyani dan Ibu I Gusti Ayu Dewi Hendriyani.

Puncak acara diisi dengan siraman rohani melalui Dharma Wacana oleh Ida Pandita Agung Putra

Nata Siliwangi Manuaba guna memberikan landasan moral bagi pengembangan sektor

pariwisata nasional. Selain agenda formal, doa bersama, dan pembacaan sloka suci, panitia juga

menyiapkan sesi interaktif berupa pembagian doorprize untuk meningkatkan antusiasme para

pegawai. Kehadiran berbagai elemen, termasuk UMKM dalam rangkaian aktivitas pendukung,

menunjukkan bahwa pariwisata tidak hanya berbicara tentang destinasi, tetapi juga tentang

pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Direktur Politeknik Pariwisata Bali, Bapak Ida Bagus Putu Puja, secara resmi menutup kegiatan

dengan menekankan bahwa Dharma Santi ini merupakan puncak refleksi dari rangkaian Hari

Raya Nyepi yang sarat nilai. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya spirit Vasudhaiva

Kutumbakam—bahwa seluruh umat manusia adalah satu keluarga—sebagai fondasi utama

dalam membangun Indonesia yang maju dan harmonis. Beliau juga menyoroti bahwa nilai

spiritualitas dan keseimbangan hidup dalam perayaan Nyepi merupakan potensi besar bagi

pengembangan wisata spiritual dan wellness di Indonesia. Acara diakhiri dengan penuh

kehangatan, meninggalkan pesan penting mengenai pentingnya menjaga hati yang bersih dan

kebersamaan demi mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan penuh kedamaian.

Keterangan :

 Wakil Menteri Pariwisata :

Ni Luh Puspa

 Pembina Bina Rohani Hindu Kemenpar RI :

Ibu Ni Made Ayu Marthini

 Direktur Poltekpar Bali :

Dr. Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes

Dharma Santi Nasional Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1948/2026M

Denpasar , Bali Kini  - Menjelang  hari pelaksanaan puncak Dharma Santi Nasional Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1948/2026M, semangat kebersamaan dan persatuan kian terasa. Mengusung tema “Vasudhaiva Kutumbakam: Satu Bumi, Satu Keluarga, Nusantara Harmoni Indonesia Maju”.

Tema besar yang diangkat menegaskan filosofi universal bahwa seluruh umat manusia adalah satu keluarga besar yang hidup dalam satu bumi yang sama. Nilai ini menjadi relevan dalam konteks kebangsaan Indonesia yang majemuk, sekaligus menjadi pijakan untuk memperkuat harmoni sosial dan toleransi antarumat beragama.

Dalam keterangan pers, Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjen  TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya menjelaskan pesan utama yang digaungkan dalam acara ini bersatu dalam semangat Vasudhaiva Kutumbakam. “Saatnya kita bersatu dalam semangat Vasudhaiva Kutumbakam, bahwa kita semua adalah satu keluarga besar,” jelasnya, Selasa (14/04/2026).

Pria yang akrab disapa WBT itu mengungkap bahwa acara tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat Hindu se Indonesia. Dia juga mengungkap beberapa tokoh turut diundang untuk menghadiri acara seperti Presiden RI, Prabowo Subianto, Gubernur Bali hingga Wamenpar.

Acara puncak Dharma Santi Nasional 2026 dijadwalkan akan digelar pada Jumat, 17 April 2026, pukul 16.00 WITA – selesai, di Taman Budaya (Art Center), Bali

“Kegiatan ini akan menghadirkan berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta undangan dari berbagai daerah untuk bersama-sama merayakan nilai kedamaian, persatuan, dan keharmonisan. Kami juga turut mengundang bapak Presiden Prabowo, Gubernur Bali, hingga wakil menteri Pariwisata untuk hadir," tambah purnawirawan mantan Danjen Kopasus itu.

Disisi lain, Ketua Panitia pelaksana Dharma Santi Nasional, Marsda TNI (Purn) I Made Susila mengajak seluruh masyarakat untuk hadir, bersinergi, dan mengambil bagian dalam momentum kebersamaan lewat acara ini. "Momentum rangkaian akhir pelaksanaan Nyepi ini sebagai wujud nyata implementasi nilai-nilai dharma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu kami mengajak seluruh umat untuk turut hadir dan bersinergi serta saling mengisi di momen bahagia ini," tegasnya.

Acara Dharma Santi Nasional ini turut dimeriahkan dengan berbagai hiburan kesenian. Mulai dari Bondres (Lawakan Khas Bali), hiburan Seruling, grup musik, hingga sendra tari kolosal.

Dharma Santi Nasional 2026 diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi pengingat kolektif bahwa persatuan adalah fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan harmonis.

adapun kegiatan yang sudah terlaksana Launching Perayaan Dharmasanti 2026 dan Perayaan Siwaratri, di Prambanan (Sabtu, 17 Januari 2026), Perayaan Maha Siwaratri dan Penanaman Pohon Serentak se-Indonesia  (Minggu, 15 Februari 2026), Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan di Aceh (Rabu-Jumat, 25-27 Februari 2026), Saka Boga Sevaman Serentak se-Indonesia (Minggu, 1 Maret 2026), Makerti Ayuning Danu Serentak se-Indonesia (Minggu 8 Maret 2026), Melasti Serentak se-Indonesia (Minggu, 15 Maret 2026), Donor Darah Serentak se-Indonesia (Minggu, 1 Maret 2026), Tawur Agung Kesanga di Prambanan (Rabu, 18 Maret 2026), Perayaan Hari Suci Nyepi Serentak se-Indonesia (Kamis, 19 Maret 2026), Seminar Nasional di Bali (Senin, 6 April 2026), dan  Saka Yoga Festival di Jakarta (Sabtu, 11 April 2026)

Menteri LH Hanif Faisol Apresiasi 60% Warga Denpasar Sudah Memilah Sampah

Ket. Foto : Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq berkunjung di TPST Kesiman Kertalangu,  TPA Suwung, TPST Tahura 1 dan Tahura 2, serta lokasi TPS3R Sesetan Jumat (17/4) 

Denpasar, Bali Kini - Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, memberikan apresiasi kepada masyarakat Kota Denpasar khususnya dan Bali pada umumnya yang dinilai telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut disampaikan saat kunjungannya ke TPST Kesiman Kertalangu, Jumat (17/4).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri LH didampingi Gubernur Bali, I Wayan Koster, serta Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Selain ke TPST Kesiman Kertalangu, rangkaian kunjungan Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq kali ini juga turut mendatangi lokasi TPA Suwung, TPST Tahura 1 dan Tahura 2, serta lokasi TPS3R Sesetan.

Menteri LH Hanif Faisol  mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang ada, lebih dari 60 persen masyarakat Bali telah mulai melakukan pemilahan sampah dari sumber. Menurutnya, capaian ini merupakan lompatan budaya yang luar biasa dan tidak mudah dilakukan.

“Ini adalah manifestasi kerja keras seluruh komponen masyarakat Bali, mulai dari gubernur, wali kota, hingga perangkat desa adat. Membangun kebiasaan memilah sampah bukan hal yang mudah, namun Bali telah menunjukkan kemajuan yang signifikan,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penanganan sampah di Provinsi Bali, khususnya di wilayah Denpasar dan Badung, kini menjadi fokus pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup bersama Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, di mana gubernur memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di daerah.

Lebih jauh, Menteri LH Hanif Faisol juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah. Dengan capaian pemilahan yang telah mencapai 60 hingga 70 persen, pemerintah daerah dinilai perlu menerapkan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) bagi masyarakat yang tidak memilah sampah atau membuang sampah sembarangan.

“Tidak adil jika masyarakat yang sudah disiplin tidak dilindungi. Siapa pun yang melanggar harus dikenakan sanksi tipiring, sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat yang sudah berjuang,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hanif juga menyoroti perkembangan operasional TPST Kesiman Kertalangu yang mulai beroperasi optimal sejak didirikan pada tahun 2021. Saat ini kapasitas pengolahan berada di kisaran 60–80 ton per hari, dan ditargetkan meningkat hingga 200 ton per hari pada Juni mendatang.

Selain itu, pengurangan beban sampah di TPA Suwung juga menunjukkan progres signifikan, dengan kapasitas penanganan yang mendekati 200 ton per hari. Ditambah dengan kontribusi TPA Tahura sekitar 100 ton per hari, total penanganan sampah melalui TPST di Bali diproyeksikan mencapai 500 ton per hari.

Menteri LH juga menegaskan bahwa praktik pembuangan terbuka (open dumping) di seluruh TPA di Bali wajib dihentikan paling lambat Agustus mendatang. Jika tidak, pemerintah pusat akan mengambil langkah hukum tegas terhadap pengelola TPA yang masih menerapkan sistem tersebut.

Khusus untuk TPA Suwung, direncanakan akan dikembangkan menjadi fasilitas pengolahan sampah berbasis energi (waste to energy). Oleh karena itu, kualitas sampah yang masuk harus terpilah dengan baik agar memenuhi kebutuhan teknologi tersebut.

“Kedepan, hanya sampah non-organik tertentu yang boleh masuk ke Suwung. Ini penting untuk mendukung operasional waste to energy dalam beberapa tahun ke depan,” jelasnya.

Hanif juga optimistis bahwa Bali mampu melakukan perubahan budaya pengelolaan sampah secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan dalam mengelola lingkungan.

“Negara maju tidak hanya ditandai dengan gedung tinggi, tetapi bagaimana mengelola sampah dengan baik. Kebersihan adalah cerminan budaya yang sesungguhnya,” imbuhnya.

Sementara itu, penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber terus didorong, mengingat pemilahan sampah merupakan kewajiban setiap individu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. 

Pemerintah kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan pengelolaan di wilayahnya, sementara gubernur berperan dalam pengawasan. Kementrian  menentukan norma apa yang harus dilakukan oleh para bupati walikota, yakni meliputi tiga hal. Antara lain, menjadikan sampah sebagai sudut daya, meningkatkan lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, terhadap upaya pengelolaan sampah di Kota Denpasar, khususnya capaian lebih dari 60 persen masyarakat yang telah melakukan pemilahan sampah dari sumber.

Menurut Jaya Negara, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari desa adat, perangkat daerah, hingga komunitas lingkungan yang secara konsisten mengedukasi dan menggerakkan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Bapak Menteri. Ini menjadi motivasi bagi kami di Kota Denpasar untuk terus memperkuat gerakan pemilahan sampah dari sumber,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar terus menggencarkan berbagai program baik dari pengelolaan dari sumbernya,  serta optimalisasi fasilitas pengolahan seperti TPST Kesiman Kertalangu, TPST Tahura, dan juga TPS3R yang ada di desa dan kelurahan.

Pembagian komposter bagi masyarakat, kata Jaya Negara juga masih menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung gerakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Pihaknya akan terus menggenjot pendistribusian bag komposter ini agar bisa segera diterima oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Jaya Negara juga menegaskan bahwa pihaknya juga siap menindaklanjuti arahan Menteri terkait penegakan aturan bagi pelanggaran pengelolaan sampah. Penegakan Peraturan Daerah, termasuk penerapan sanksi tipiring, akan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan pendekatan edukatif.

“Tentu penegakan aturan akan kami lakukan, namun sebelumnya penegakan dilakukan kami harus memberikan pelayanan secara keseluruhan kepada masyarakat dulu, serta tetap diiringi dengan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat semakin sadar dan disiplin dalam memilah sampah,” tambahnya.(ayu)

DPRD Bali – Kodam IX/Udayana Perkuat Sinergi, Tata Ruang Jadi Sorotan

Denpasar , Bali Kini   –  Pemerintah pusat mempertegas komitmen menertibkan aset dan tanah terlantar di seluruh Indonesia melalui kebijakan strategis. Langkah ini sejalan dengan terbitnya 'Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025' yang disahkan Presiden Prabowo Subianto, tentang penertiban kawasan dan tanah telantar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan nasional ini langsung mendapat respons cepat dari daerah. Di Bali, Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali bergerak agresif menindaklanjuti isu tersebut.

Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali menggelar audiensi  dengan Pangdam IX/Udayana Piek Budyakto di Makodam Udayana, Senin 13 April 2026.

Rombongan Pansus DPRD Bali yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya bersama Ketua Pansus TRAP I Made Supartha, Wakil Ketua Anak Agung Bagus Tri Candra Arka, Wakil   Gede Harja Astawa.

Rombongan diterima langsung oleh Pangdam IX/Udayana, Piek Budyakto ,di dampingi - Asrendam Muhammad A'an Setiawan, S.Sos., M.I.Pol. Asintel  Guruh Prabowo Wirajati, M.Eng. Aslog Ardi Sukatri, S.Sos., M.H.

Pertemuan ini membahas isu krusial terkait tata ruang Bali yang kini memasuki fase serius.

Kesepakatan   Stategis  DPRD Bali dan Kodam IX/Udayana sepakat memperketat pengawasan tata ruang. Bali dinilai memiliki ruang terbatas yang harus dijaga dari tekanan pembangunan.

Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto menegaskan komitmen TNI:

“Kami siap bersinergi menjaga stabilitas wilayah dan mendukung kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam pengawasan tata ruang yang berdampak pada keamanan dan keberlanjutan Bali,” ujar Mayjen TNI Piek Budyakto.

Dalam pertemuan tersebut, isu penertiban aset dan tata ruang menjadi perhatian utama. Aset negara yang tidak dimanfaatkan dinilai harus segera dioptimalkan untuk kepentingan publik, termasuk perumahan, ketahanan pangan, hingga ruang terbuka hijau.

Langkah ini sejalan dengan PP 48/2025 yang menegaskan:

*.Tanah dan kawasan terlantar akan ditertibkan

*.Pemanfaatannya diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat

*.Penguasaan yang tidak sah atau tidak produktif akan ditindak

DPRD Bali menegaskan, tekanan investasi dan ekspansi pariwisata telah membawa tata ruang Bali ke titik kritis. Alih fungsi lahan yang masif berpotensi mengancam keseimbangan lingkungan.

DPRD Bali dan Kodam IX/Udayana sepakat memperketat pengawasan, termasuk terhadap aset-aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Pansus TRAP menekankan bahwa ruang wilayah Bali adalah sumber daya terbatas dan tidak terbarukan. Pengelolaan harus dilakukan secara berkelanjutan, mencakup darat, laut, udara, hingga ruang bawah tanah.

Kebijakan ini menjadi bagian dari visi besar pembangunan Bali berbasis kearifan lokal 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali ' , yang diterjemahkan ke dalam tata ruang, zonasi, dan pengendalian yang ketat.

Ruang wilayah Bali merupakan sumber daya terbatas dan tidak terbarukan. Pengelolaan harus terintegrasi, mencakup darat, laut, hingga udara, sebagai bagian dari visi pembangunan berbasis kearifan lokal.

Langkah ini diperkuat dengan sejumlah regulasi daerah, serta kebijakan strategis di bawah Gubernur Bali Wayan Koster yang telah menerbitkan berbagai Perda untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan tata ruang.

Langkah ini diperkuat berbagai regulasi strategis, diantaranya :

1). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

2). Undang – Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

3). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.

4). Perda No. 4 Tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan dan larangan sistem nominee

5). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pansus juga mengevaluasi batas ketinggian bangunan berbasis nilai budaya dan lingkungan. Di tengah pesatnya pembangunan pariwisata, muncul tekanan besar terhadap lahan produktif dan ruang terbuka hijau.

Pendekatan pembangunan vertikal mulai dipertimbangkan, namun tetap harus menjaga estetika, budaya, dan keseimbangan lingkungan Bali.

Fokus pengawasan meliputi:

Kawasan suci: zona absolut tanpa bangunan komersial

Hutan lindung: menjaga keseimbangan ekologis

Tebing dan pesisir: rawan longsor dan abrasi

Seluruh kebijakan berpijak pada filosofi Tri Hita Karana, menjaga harmoni manusia, alam, dan spiritualitas.

Pengawasan kini diarahkan pada:

Aset dan lahan terlantar

Kawasan suci dan lindung

Wilayah pesisir dan rawan bencana

Lahan produktif yang terancam alih fungsi

Penertiban aset negara kini menjadi agenda nasional. Sinergi pemerintah pusat, daerah, dan TNI menjadi kunci untuk memastikan tanah dan kawasan tidak lagi terbengkalai, tetapi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Perkembangan kebijakan ini akan terus kami pantau. Tetap bersama kami untuk update berikutnya.

Polres Karangasem Bongkar Jaringan Narkotika, 5 Tersangka Diamankan dengan Puluhan Paket Sabu

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini – Kepolisian Resor Karangasem berhasil mengungkap tiga kasus penyalahgunaan narkotika dalam kurun Maret hingga April 2026. Dalam pengungkapan tersebut, aparat mengamankan lima tersangka beserta puluhan paket narkotika jenis sabu.

Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika, Kamis (16/4/2026), didampingi Kasat Resnarkoba AKP I Nengah Sunia serta jajaran.

Dari tiga laporan polisi yang ditangani, Sat Resnarkoba berhasil menangkap lima tersangka, masing-masing berinisial JWT (40), WL (41), ND (36), IWM (36), dan AW (32). Empat di antaranya berperan sebagai pengedar, sementara satu lainnya merupakan pengguna.

Total barang bukti yang diamankan berupa 51 paket sabu dengan berat bruto 14,66 gram dan neto 10,15 gram. Selain itu, polisi juga menyita satu paket ganja dengan berat bruto 6,28 gram dan neto 5,70 gram.

Kasus pertama terungkap pada 28 Februari 2026 saat petugas melakukan sweeping dan tes urine di salah satu kawasan hiburan malam di Karangasem. Dari kegiatan tersebut, seorang musisi asal Denpasar berinisial JWT dinyatakan positif mengonsumsi ganja. Dari penggeledahan di tempat tinggalnya, ditemukan satu paket ganja kering. Tersangka mengaku menggunakan ganja untuk meningkatkan rasa percaya diri saat tampil.

Kasus kedua terjadi pada 18 Maret 2026 di wilayah Kecamatan Selat. Berdasarkan laporan masyarakat, polisi mengamankan tiga tersangka yakni WL, ND, dan IWM yang diduga hendak mengambil paket sabu. Dari tangan mereka, diamankan dua paket sabu. Para tersangka mengaku membeli barang tersebut secara patungan, baik untuk dikonsumsi bersama maupun diedarkan saat momentum hari raya.

Sementara itu, kasus ketiga diungkap pada 28 Maret 2026. Polisi berhasil mengamankan tersangka AW yang diduga mengedarkan sabu melalui jasa ojek online. Dari tangan tersangka, ditemukan 49 paket sabu siap edar lengkap dengan timbangan dan alat pendukung distribusi. Tersangka mengaku menjual barang haram tersebut kepada pelanggan di wilayah Denpasar dan Karangasem.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan pidana terbaru, dengan ancaman hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara.

Kapolres Karangasem mengimbau masyarakat untuk aktif berperan dalam memberantas peredaran narkotika. Pihaknya menegaskan pentingnya kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum guna melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.

Saat ini, seluruh tersangka telah diamankan dan kasusnya masih dalam penanganan Sat Resnarkoba Polres Karangasem untuk proses hukum lebih lanjut. (Ami)

Apresiasi Kinerja Mitra Prodin, Wabup Ipat Tekankan Pemberdayaan SDM Daerah

Jembrana , Bali Kini  - Wakil Bupati, I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) meminta PT Mitra Prodin agar lebih memperkuat pemberdayaan SDM (Sumber Daya Manusia) daerah khususnya warga Jembrana.

Ia menekankan bahwa investasi besar yang masuk ke daerah harus berjalan selaras dengan pengurangan angka pengangguran masyarakat setempat.

"Meski saat ini mayoritas pegawai sudah berasal dari masyarakat lokal, Saya minta agar jumlah tersebut terus diperbanyak lagi sesuai dengan kebutuhan industri saat ini," ungkapnya saat melepas ekspor 2,4 ton produk Pre-rolled cones senilai lebih dari Rp 4 miliar dengan tujuan Los Angeles, Amerika Serikat, bertempat di pabrik PT Mitra Prodin Jembrana, Kamis (16/4).

Ekspor Pre-rolled cones senilai Rp 4 miliar lebih tersebut juga dihadiri Kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusra Iyan Rubianto, Kepala KPPBC TMP A Denpasar I Made Aryana, dan Direktur PT Mitra Prodin Robert Hensby.

Disisi lain, Wakil Bupati Ipat menyampaikan  momentum ini merupakan tonggak penting yang membuktikan bahwa penetapan kawasan berikat mampu meningkatkan daya saing industri serta memperluas akses pasar global. Ia mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga ekspor ini dapat terealisasi.

​"Kami berharap keberhasilan ekspor perdana ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lainnya untuk menembus pasar internasional," ujar Wabup Ipat.

​Sementara itu, Kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusra, Iyan Rubianto, menjelaskan bahwa PT Mitra Prodin telah memanfaatkan insentif fiskal sebesar Rp9,2 Miliar sejak Agustus 2025. 

Ia memaparkan bahwa fasilitas tersebut mencakup pembebasan Bea Masuk serta PPN tidak dipungut, yang bertujuan agar perusahaan dapat terus berkembang dan memberikan dampak ekonomi nasional maupun regional.

​Iyan Rubianto juga menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, terutama dalam menjaga sistem IT Inventory dan CCTV sebagai sarana pengawasan.

​"Kegiatan ekspor ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Multiplier effect dari perkembangan perusahaan tersebut berupa penyerapan tenaga kerja, tumbuhnya kegiatan perekonomian setempat seperti transportasi, tempat kos, dan warung makan yang akan memperkuat perekonomian Jembrana," jelas Iyan Rubianto.

Direktur Mitra Prodin, Robert Hensby mengatakan, Mitra Prodin sendiri selama ini sudah terkenal sebagai perusahaan yang mempekerjakan ribuan karyawan di Bali.

Tentu ia berharap, dengan adanya fasilitas ini, PT Mitra Prodin bisa berperan menumbuhkan perekonomian Bali, yang nantinya akan berdampak positif pada pekerja dan masyarakat Bali pada umumnya. 

"Dengan adanya fasilitas ini, kita sangat berharap bahwa apa yang kita dapat ini, keuntungan yang kita dapat ini bisa kembali lagi ke masyarakat dan karyawan yang ada di sini," pungkasnya. (*)

Anggarkan Rp 98,6 Miliar Untuk Gedung Baru di 15 SD Denpasar

Laporan Reporter: Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar tahun ini merealisasikan pembangunan gedung baru di 15 Sekolah Dasar (SD) negeri yang tersebar di beberapa wilayah Kota Denpasar. Pembangunan tersebut difokuskan pada penambahan ruang kelas baru (RKB) dengan pembangunan gedung bertingkat untuk mengatasi keterbatasan lahan serta meningkatnya jumlah siswa. 

Kabid Pendidikan SD Disdikpora Kota Denpasar, I Nyoman Suriawan, mengatakan pembangunan tersebut meliputi pembangunan gedung lantai II dan III lengkap dengan tangga, kajian lalu lintas, kajian lingkungan UKL-UPL, hingga pengawasan pembangunan.

Program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan sarana prasarana pendidikan di Kota Denpasar. 

"Selain pembangunan fisik, juga dilengkapi kajian teknis seperti kajian lalu lintas dan kajian lingkungan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai regulasi,” ujarnya, kapada wartawan Kamis (16/04).

Dia menjelaskan, pembangunan dilakukan dengan konsep vertikal karena sebagian sekolah memiliki keterbatasan lahan. Dengan pembangunan gedung bertingkat, jumlah ruang kelas bisa ditambah tanpa harus memperluas lahan sekolah.

Selain pembangunan fisik, beberapa sekolah juga dilengkapi studi kelayakan proyek pembangunan ruang kelas baru guna memastikan perencanaan pembangunan berjalan optimal. Adapun 15 SD yang menjadi sasaran pembangunan beserta total anggarannya yakni SDN 9 Sesetan pembangunan Gedung Lantai III (12 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, serta pengawasan pembangunan. Total anggaran Rp 6.974.000.000.

SDN 15 Sesetan pembangunan Gedung Lantai II (10 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, serta pengawasan pembangunan. Total anggaran Rp 5.525.000.000. SDN 14 Pedungan pembangunan Gedung Lantai III (15 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, pengawasan pembangunan, serta studi kelayakan proyek pembangunan ruang kelas baru dengan total anggaran Rp 8.888.000.000.

SDN 13 Kesiman pembangunan Gedung Lantai III (9 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, serta pengawasan pembangunan dengan total anggaran Rp 5.375.000.000. SDN 16 Kesiman pembangunan Gedung Lantai III (6 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, serta pengawasan pembangunan. Total anggaran Rp 3.839.000.000.

SDN 14 Pemecutan pembangunan Gedung Lantai III (18 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, pengawasan pembangunan, serta studi kelayakan proyek pembangunan ruang kelas baru. Total anggaran Rp 10.484.000.000.

SDN 4 Dauh Puri pembangunan Gedung Lantai III (6 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, serta pengawasan pembangunan dengan total anggaran Rp 3.839.000.000.

SDN 19 Pemecutan pembangunan Gedung Lantai III (18 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, pengawasan pembangunan, serta studi kelayakan proyek pembangunan ruang kelas baru, total anggaran Rp 10.484.000.000.

SDN 1 Pemecutan pembangunan Gedung Lantai III (9 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, serta pengawasan pembangunan, total anggaran Rp 5.375.000.000. SDN 3 Pemecutan pembangunan Gedung Lantai III (9 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, serta pengawasan pembangunan, total anggaran Rp 5.375.000.000.

SDN 6 Ubung pembangunan Gedung Lantai III (9 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, serta pengawasan pembangunan, total anggaran Rp 5.375.000.000. SDN 4 Panjer pembangunan Gedung Lantai III (15 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, pengawasan pembangunan, serta studi kelayakan proyek pembangunan ruang kelas baru, total anggaran Rp 8.888.000.000.

SDN 2 Serangan pembangunan Gedung Lantai III (9 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, serta pengawasan pembangunan, total anggaran Rp 5.375.000.000. SDN 3 Sesetan pembangunan Gedung Lantai III (9 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, serta pengawasan pembangunan, total anggaran Rp 5.435.000.000.

SDN 12 Peguyangan pembangunan Gedung Lantai III (12 RKB dan tangga), penyusunan DED pembangunan, serta pengawasan pembangunan, total anggaran Rp 7.242.000.000. Secara keseluruhan, total anggaran pembangunan sarana pendidikan tersebut mencapai sekitar Rp 98,6 miliar. 

Suriawan menambahkan, pembangunan ruang kelas baru ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah dasar serta memberikan kenyamanan bagi siswa dan guru.

Pemkot Denpasar Komitmen Dukung Program Pemagangan Nasional,

Ket foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini terkait Program Pemagangan Nasional di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (16/4). 

Pemkot Denpasar Komitmen Dukung Program Pemagangan Nasional, 

Jadi Jembatan Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja, Wujudukan Tenaga Kerja Berdaya Saing.

Denpasar,  Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Pemagangan Nasional. Hal tersebut diungkapkan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (16/4). Dimana, Pemkot Denpasar menilai bahwa program pemagangan/magang merupakan wahana efektif dalam menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja guna mewujudkan tenaga kerja berdaya saing. 

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ini turut dihadiri segenap Anggota Komisi IX DPR RI, Plt. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker, Estiarty Haryani, Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi Kemenaker, Andri Susila, Kadisnaker dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, Pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, serta stakeholder terkait lainya. 

Lebih lanjut Wawali Arya Wibawa menjelaskan, Pemerintah Kota Denpasar secara konsisten memastikan pelaksanaan pemagangan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Hal ini lantaran program pemagangan di Kota Denpasar telah memberikan kontribusi nyata terhadap penyerapan tenaga kerja.

“Secara umum, kami mencatat bahwa sekitar 40–60% peserta pemagangan berpotensi direkrut menjadi pekerja tetap, khususnya di sektor pariwisata dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pemagangan menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan menuju dunia kerja dalam mendukung penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan daya saing tenaga kerja,” ujarnya. 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini dalam kesempatan tersebut menjelaskan, kunjungan ini dilaksanakan guna mendalami berbagai masalah dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengawasan pelaksanaan program pemagangan nasional lulusan perguruan tinggi di industri. Hal ini lantaran banyak lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi akademik yang memadai, namun masih memerlukan penguatan keterampilan praktis serta pemahaman terhadap kebutuhan riil dunia usaha dan dunia industri. Di akhir sesi, juga turut diserahkan secara simbolis jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan beasiswa kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Dalam konteks tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa bantuan pemerintah dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, menyiapkan lulusan baru perguruan tinggi memasuki dunia kerja, dan memberikan peluang kesempatan kerja melalui program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi yang dilaksanakan melalui program yang dilaksanakan oleh Kementeriaan Ketenagakerjaan RI,”ujar Zaini. 

Dikatakannya, pemilihan Kota Denpasar sebagai salah satu lokasi kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis. Dimana, Kota Denpasar merupakan pusat aktivitas ekonomi, kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan jasa di Provinsi Bali, Aktivitas ekonomi yang tinggi menciptakan kebutuhan besar terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan praktis dan siap kerja. 

“Kedekatan Kota Denpasar dengan Kawasan Pariwisata Internasional seperti Sanur, Kuta, dan Nusa Dua yang menjadi pusat industri pariwisata dan jasa, menjadikan Denpasar lokasi yang ideal untuk pengembangan pemagangan di sektor hospitality, kuliner, dan layanan jasa,” ujarnya. 

Ditambahkannya, dengan karakter ekonomi berbasis jasa dan pariwisata, Kota Denpasar berpotensi menjadi model pengembangan pemagangan berbasis industri jasa dan pariwisata yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia. 

“Dengan berdasar pada fungsi pengawasan yang melekat yang dimiliki oleh Komisi IX DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah khususnya di bidang Ketenagakerjaan, Kunjungan kerja spesifik yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program pemagangan, termasuk berbagai tantangan dan peluang pengembangannya ke depan,” ujarnya. (Ags).

Ketua BNK Tabanan I Made Dirga menghadiri kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Umum

Tabanan , Bali Kini  – Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, selaku Ketua BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Tabanan menghadiri kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Umum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) Semester I Tahun 2026 di Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan, Rabu (15/4). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Tabanan serta jajaran terkait di lingkungan Pemkab Tabanan.

Pemusnahan barang bukti serta penandatanganan berita acara dilaksanakan sebagai bentuk komitmen penegakan hukum yang tegas, transparan, dan akuntabel, sekaligus upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di Kabupaten Tabanan.