Wali Kota Jaya Negara Hadiri Sertijab Danlanal Denpasar,

Ket foto : Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sekaligus Pisah Sambut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Denpasar dari Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun, M.Sc., M.Tr.Hanla kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa, S.T., M.M.S., yang berlangsung di Markas Komando Lanal Denpasar, Selasa (7/7).

Perkuat Sinergi Menjaga Stabilitas Wujudkan Denpasar Maju. 

Denpasar, Bali Kini - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sekaligus Pisah Sambut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Denpasar dari Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun, M.Sc., M.Tr.Hanla kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa, S.T., M.M.S., yang berlangsung di Markas Komando Lanal Denpasar, Selasa (7/7).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar AA Putu Gede Wibawa, para Bupati se-Bali, pimpinan instansi vertikal, unsur TNI-Polri, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan atas sinergi dan dukungan yang telah terjalin selama dirinya mengemban amanah sebagai Danlanal Denpasar.

"Terima kasih atas kerja sama, dukungan, dan kebersamaan yang telah terbangun dengan sangat baik selama saya bertugas di Lanal Denpasar. Sinergi yang kuat antara TNI AL, pemerintah daerah, Polri, serta seluruh elemen masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga keamanan wilayah perairan, mendukung penegakan hukum di laut, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya berharap hubungan baik ini terus berlanjut dan semakin diperkuat ke depannya," ujarnya.

Sementara itu, Danlanal Denpasar yang baru, Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa, menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program dan kolaborasi yang telah dibangun sebelumnya.

Menurutnya, TNI Angkatan Laut memiliki tugas menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan, menegakkan hukum di laut sesuai kewenangan, serta mendukung berbagai program pemerintah dalam menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban amanah sebagai Danlanal Denpasar. Sinergi yang telah terjalin dengan sangat baik akan kami lanjutkan dan tingkatkan. Kami siap memperkuat koordinasi bersama seluruh instansi terkait dalam menjalankan tugas pokok TNI Angkatan Laut, sekaligus mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat," ungkapnya.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan apresiasi atas dedikasi Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun selama bertugas di Denpasar serta mengucapkan selamat datang kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa sebagai Danlanal Denpasar yang baru.

Menurut Jaya Negara, keberadaan Lanal Denpasar memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah pesisir dan perairan yang menjadi bagian penting dari Kota Denpasar sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan laut.

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Denpasar. Berbagai sinergi yang telah dibangun bersama Pemerintah Kota Denpasar telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung berbagai program pembangunan daerah," ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut Jaya Negara mengucapkan selamat bertugas kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa. Ia berharap kepemimpinan baru mampu semakin memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan wilayah, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengamanan wilayah pesisir, penanggulangan bencana, serta mendukung pembangunan Kota Denpasar.

"Kami percaya sinergi antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Lanal Denpasar akan terus terjalin semakin erat. Melalui kolaborasi yang solid bersama seluruh unsur Forkopimda, kita optimistis mampu mewujudkan situasi yang aman, kondusif, serta mendukung percepatan pembangunan menuju Denpasar Maju yang berlandaskan semangat Vasudhaiva Kutumbakam, yakni bergotong royong dan bersinergi demi kesejahteraan masyarakat," kata Jaya Negara. (Ags/HumasDps).

Begini Penerapan Pencapaian Penggunaan Kendaraan Listrik di Ibu Kota Jakarta

Jakarta , Bali Kini - Sekretariat DPRD Provinsi Bali bersama rombongan wartawan  melakukan studi tiru ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Selasa (7/7/2026). Kunjungan kali ini untuk mempelajari strategi percepatan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang diterapkan di Pulau Dewata. 

Mengambil tema “Transformasi Energi Bersih melalui Percepatan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)” ini tidak hanya menjadi ajang berbagi pengalaman mengenai kebijakan energi bersih, tetapi juga memperkuat sinergi antara Sekretariat DPRD Bali dan insan pers dalam mendukung fungsi publikasi serta pengawasan terhadap kebijakan strategis pemerintah.

Sekretaris DPRD Bali, Ketut Nayaka, didampingi Kepala Bagian Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD Bali, Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama, Kepala Bagian Umum I Kadek Putra Suantara, beserta jajaran sekretariat, sangat antusias mendengarkan pemaparan terkait target pencapaian KBLBB di Kota yang setahun lagi genap Setengah Abad. 

Sekwan Nayaka menjelaskan dihadapan Ketua Sub Kelompok Ketenagalistrikan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Nur Asih,  bahwa Bali sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk mendukung energi bersih, salah satunya melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.

Regulasi tersebut mengatur pemenuhan kebutuhan energi yang mandiri dan ramah lingkungan melalui pemanfaatan energi bersih, konservasi energi, hingga kewajiban pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap.

Namun, menurutnya, implementasi kendaraan listrik di Bali masih berada pada tahap awal sehingga diperlukan pembelajaran dari daerah yang lebih maju, seperti DKI Jakarta. “Kami ingin mengetahui bagaimana implementasi kendaraan listrik di Jakarta, mulai dari regulasi yang diterapkan hingga strategi percepatannya,” ujar Nayaka.

Selain regulasi, pihaknya juga ingin memperoleh gambaran mengenai perbandingan jumlah kendaraan listrik dengan kendaraan berbahan bakar fosil di Jakarta, dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan, hingga pengaruhnya terhadap tingkat kemacetan dan kualitas udara.

“Kami juga ingin mengetahui bagaimana dampak kendaraan listrik terhadap kemacetan di Jakarta, mengingat kendaraan listrik tidak dikenai aturan ganjil-genap. Selain itu, kami ingin melihat sejauh mana kontribusinya dalam menekan polusi udara dan emisi karbon,” katanya.

Nayaka mengungkapkan, jumlah kendaraan listrik di Bali masih relatif kecil. Hingga saat ini tercatat sekitar 9.700 unit kendaraan listrik roda dua dan 4.511 unit kendaraan listrik roda empat. Menurutnya, sebagian besar mobil listrik tersebut masih didominasi armada taksi, sementara kepemilikan kendaraan listrik pribadi belum berkembang signifikan.

Ia menilai pemerintah perlu memberikan teladan melalui penggunaan kendaraan dinas listrik secara lebih luas. Saat ini, kendaraan dinas listrik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali baru digunakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah, sedangkan perangkat daerah lainnya belum mengadopsinya.

Sementara itu, Nur Asih memaparkan bahwa perkembangan kendaraan listrik di Jakarta menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah mobil listrik telah melampaui 11 ribu unit, sedangkan sepeda motor listrik mencapai lebih dari 32 ribu unit.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus mempercepat elektrifikasi transportasi publik melalui armada Transjakarta. Targetnya, sebanyak 500 bus listrik telah beroperasi pada 2025 sebagai bagian dari rencana besar menghadirkan seluruh armada bus umum Jakarta yang berjumlah 10.047 unit menggunakan tenaga listrik pada 2030.

“Tujuan akhirnya adalah seluruh bus umum di Jakarta beroperasi menggunakan tenaga listrik pada tahun 2030,” jelas Nur Asih.

Ia juga mengungkapkan bahwa percepatan ekosistem kendaraan listrik di Jakarta mendapat dukungan dari berbagai lembaga internasional melalui Project ENTREV yang berlangsung sejak 2022 hingga 2026.

Program tersebut membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan ekosistem Battery Electric Vehicle (BEV), mulai dari penyusunan kebijakan, penguatan kelembagaan, kepatuhan teknis dan sosial lingkungan, hingga pengembangan model bisnis kendaraan listrik roda dua maupun roda empat.

Melalui program tersebut, telah dibangun berbagai fasilitas pengisian daya kendaraan listrik roda dua di sejumlah lokasi strategis, seperti kantor Dinas TKTE, Park & Ride Lebak Bulus, kawasan IRTI Monas, Park & Ride Kampung Rambutan, Jalan H. Agus Salim (Sabang), hingga Terminal Pulo Gebang.

Selain itu, Project ENTREV juga mendukung penyusunan peta jalan pembangunan infrastruktur kendaraan listrik di DKI Jakarta, termasuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKL), serta mendorong lahirnya regulasi mengenai penggunaan kendaraan dinas listrik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Nur Asih, keberhasilan percepatan kendaraan listrik tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan infrastruktur, tetapi juga bergantung pada perubahan pola pikir masyarakat.

“Edukasi harus terus dilakukan. Pengguna kendaraan listrik harus mampu merencanakan perjalanan dengan baik, memahami kapasitas baterai kendaraannya, dan memastikan daya yang dimiliki cukup untuk mencapai tujuan,” ujarnya.*

Sekaa Gong Tri Tunggal Desa Adat Tanjung Bungkak Duta Kota Denpasar Sukses Sihir Ribuan Penonton PKB XVIII

Ket . Foto : Tampil Luar Biasa, 

Sekaa Gong Tri Tunggal Desa Adat Tanjung Bungkak Duta Kota Denpasar Sukses Sihir Ribuan Penonton PKB XVIII 

Denpasar, Bali Kini - Penampilan Sekaa Gong Tri Tunggal, Desa Adat Tanjung Bungkak, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur menyihir ribuan penonton yang memadati area Panggung Terbuka Ardha Candra, 

pada Utsawa (Parade) Gong Kebyar Dewasa, Pesta Kesenian Bali (PKB) XVIII Tahun 2026, Minggu (5/7) malam.

Sekaa Gong Tri Tunggal pada malam itu, tampil dengan totalitas dan atraktif berdampingan dengan Duta Kabupaten Jembrana yang diwakili oleh Sekaa Gong Widya Taruna, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo.

Hadir untuk menyaksikan pertunjukkan memukau itu, Gubernur Bali, I Wayan Koster dan juga Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara yang didampingi Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara dan juga Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya. 

Koordinator Sekaa Gong Tri Tunggal, I Kadek Bhaswara Dwitiya didampingi 

Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, I Wayan Narta, menjelaskan, pada malam itu, Duta Kota Denpasar membawakan tiga garapan karya sekaligus. 

Garapan pertama, Tabuh Lima Lelambatan Gora Kala Aci, yang merupakan karya tabuh lelambatan kreasi yang terinspirasi dari ritual persembahan suci dalam upacara karya melaspas Paryangan Kawitan I Gusti Ngurah Sentong sebagai pakar Gamelan Gambang.

Dalam garapan Tabuh Kelambatan ini, penata tabuh berupaya menuangkan ke dalam musikal konseptual dengan transformasi permainan arpeggio atau memainkan nada-nada akor gamelan gambang, yang dikomposisi apik menjadi Tabuh Lima Lelambatan yang masih menerapkan pola-pola tradisi tabuh pegongan.

Garapan kedua lanjut Kadek Bhaswara, adalah Tari Kreasi Gagak Pitru Loka yang merupakan karya tari kreasi yang meinterpretasikan keterkaitan burung Gagak sebagai transformasi atau pembawa pesan ke tempat persemayaman pitri (roh leluhur) sebelum reinkarnasi.  

Karya tari ini, menerjemahkan nilai filosofi Gagak Ora yang memiliki konsep purusa-pradana,  yang tersirat dalam gending Gambang Pura Kelaci. Secara umum, karya ini memiliki makna ngelelatik (saling mengisi) bhakti karma (perbuatan dalam pengabdian hidup) sebagai bekal menuju akhirat. 

Inspirasi tari sendiri lanjut Kadek Bhaswara, diimplementasikan melalui struktur karya, tabulasi awal dengan motif gerak tari yang merupakan kompilasi simbol sesuai makna ekologis kehidupan manusia, dan roh, serta burung gagak sebagai ceciren (karakteristik) di kehidupan alam, dan terakhir gagak ora pangungkab lawang swargaloka.

Garapan ketiga atau garapan terakhir, kata Kadek Bhaswara adalah Fragmentasi Tari bertajuk Ngumbara Jiwa. Karya ini sendiri adalah takeh igel yang merepresentasikan laku lampah, semita, dan nandangan dinamika pengembaraan I Gusti Ngurah Sentong atas titah Raja Sweca Linggarsapura Gelgel, untuk mencari gending gambang sebagai pengantar jiwa, disaat Raja nanti mangkat menuju alam akhirat.

Karya ini secara garis besar menarasikan Ngumbara Jiwa I Gusti Ngurah Sentong, sehingga menemukan karya gending. Gambang mistik monumental juga disebutkan Kadek Bhaswara sebagai sebuah bentuk  spiritual/metafisik berskala besar serta memiliki dampak historis dalam kaitan pitra yadnya ageng di Bali.     

"Seluruh persiapan tiga garapan karya ini telah kami laksanakan sejak beberapa waktu lalu. Sebagai Duta Kota Denpasar, kami ingin tampil sebaik mungkin," ungkapnya.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan apresiasi tinggi atas penampilan Duta Kota Denpasar ini. Seluruh garapan Sekaa Gong Tri Tunggal dinilainya sangat apik dan luar biasa. 

Jaya Negara juga menyebut, penampilan para seniman Kota Denpasar ini tidak hanya sekedar pementasan seni budaya semata. Namun lebih dari itu, dedikasi mereka adalah refleksi dari usaha kuat untuk tetap menjaga kelestarian warisan budaya dan kesenian Bali.

"Astungkara, penampilan Sekaa Gong Tri Tunggal Desa Adat Tanjung Bungkak, Sumerta Kelod sangat luar biasa dan metaksu. Terima kasih dedikasi luar biasa para seniman Kota Denpasar," kata Jaya Negara. (HumasDps/Win)

Seribu Lebih Pendaftar SPMB SMP di Denpasar ke Swasta

Denpasar , Bali Kini  - Pempot Denpasar mensubsidi uang masuk sekolah swasta sebesar Rp. 1,5 juta, bagi siswa yang mengikuti SPMB SMP Negeri dan tidak lolos. Itu diberikan tentu dengan persyaratan berdomisili KK Denpasar, sayangnya hal ini tidak semua orang tua siswa tidak mengetahuinya. Kini Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP negeri di Denpasar telah berakhir.

Senin (6/7) sebanyak 1.755 siswa dinyatakan gugur dan harus melanjutkan ke swasta. Ketua Panitia SPMB Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, Ngakan Made Samudra mengatakan, jumlah pendaftar jalur domisili sebanyak 5.265 orang.

"Sementara yang lolos sebanyak 3.510 orang, sehingga ada 1.755 siswa yang gugur memperoleh SMP Negeri yang ada di Denpasar," ungkapnya.

Ada juga yang memang pendaftarannya ditolak. Penyebab ditolak karena kesalahan dalam pengunggahan dokumen, juga ada yang menggunakan Kartu Keluarga (KK) luar Kota Denpasar maupun menggunakan surat keterangan penduduk nonpermanen sebagai pengganti KK.

Sebanyak 1.755 siswa yang gugur pun kini harus memilih SMP swasta untuk bisa menyekolahkan anaknya. Sementara tahun 2026 ini, Pemkot Denpasar kembali memberikan subsidi uang pangkal bagi siswa baru yang melanjutkan di SMP swasta. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat subsidi uang pangkal ini.

Kabid Pendidikan SMP Disdikpora Kota Denpasar, Ida Bagus Suryadana mengatakan, subsidi uang pangkal tersebut akan dianggarkan di APBD perubahan 2026. "Besarannya masih sama dengan tahun lalu Rp1,5 juta per siswa," ungkap Suryadana.

Untuk subsidi tersebut akan langsung ditransfer ke rekening sekolah siswa yang bersangkutan. "Jadi siswa yang berhak mendapatkan subsidi wajib KK Denpasar. Siswa tersebut harus pernah mendaftar SPMB SMP negeri namun tidak lolos, dengan menunjukkan buktinya," Suryadana menegaskan kembali. 

Sementara, Kepala Disdikpora Denpasar, AA Gede Wiratama mengatakan, penerima subsidi akan dilakukan saat tahun ajaran baru dimulai untuk memastikan data yang valid. Sekolah swasta akan mendata siswa yang berhak menerima bantuan dan mengusulkan dengan melampirkan Kartu Keluarga (KK) dan print out bukti pendaftaran yang telah diverifikasi namun tidak lolos seleksi di SMP Negeri. 

Bahwa subsidi ini hanya diperuntukkan bagi siswa yang tidak diterima di SMP Negeri yang ada di Denpasar. Siswa yang sejak awal tidak mendaftar ke SMP Negeri atau bersekolah di Sekolah Perjanjian Kerjasama (SPK) tidak akan menerima bantuan ini. 

"Subsidi ini diharapkan dapat meringankan beban siswa yang bersekolah di SMP Swasta. Dasar kami memberikan yakni melampirkan bukti form pendaftaran ke SMP negeri dan tidak diterima, serta wajib KK Denpasar," Beber, Agung Wiratama.

Pemkot Denpasar Ngaturang Bhakti Penganyar di Pura Mandhara Giri Semeru Agung.

Ket foto : Jajaran Pemkot Denpasar yang dipimpin Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat melaksanakan Bhakti Penganyar serangkajan Piodalan Satunggil Warsa di Pura Mandhara Giri Semeru Agung, Lumajang bertepatan dengan Rahina Redite Pon Wuku Medangsia, Minggu (5/7). 

Lumajang, Bali Kini - Jajaran Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan Bhakti Penganyar serangkaian Piodalan Satunggil Warsa di Pura Mandhara Giri Semeru Agung, Kabupaten Lumajang bertepatan dengan Rahina Redite Pon Wuku Medangsia, Minggu (5/7). Hadir serta berbaur bersama pemedek, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar. 

Tampak pula Pangrajeg Karya yang juga Panglingsir Puri Ubud, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Anggota DPRD Kota Denpasar, I Made Mudra, Ketua PHDI Kota Denpasar, I Made Arka, Ketua TP. PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, serta Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Swandewi Eddy Mulya. 

Rangkaian Bhakti Penganyar diawali dengan pangilen Tari Rejang Renteng yang dibawakan oleh WHDI dan DWP Kota Denpasar serta Tari Rejang Taksu Bhuwana yang dibawakan PHDI Kota Denpasar, dilanjutkan dengan Tari Baris Gede yang dibawakan Forum Perbekel Lurah Kota Denpasar serta Topeng Wali yang dibawakan oleh Paguyuban Seniman Kota Denpasar. Dalan kesempatan tersebut, Walikota Jaya Negara turut andil mesolah Topeng Keras. Diiringi suara Kidung dan Gembelan, rangkaian Bhakti Penganyar berpangsung khidmat diakhiri dengan persembahyangan bersama yang dipuput Ida Pedanda Gede Dwija Padang Rata, Griya Kutri, Gianyar.  

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan bahwa Piodalan Satunggil Warsa di Pura Mandhara Giri Semeru Agung ini merupakan momentum bagi seluruh masyarakat untuk selalu eling dan meningkatkan srada bhakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sehingga menjadi sebuah momentum untuk menjaga keharmonisan antara parahyangan, palemahan, dan pawongan sebagai impelementasi dari Tri Hita Karana.

“Dengan pelaksanaan pujawali ini mari kita tingkatkan rasa sradha bhakti kita sebagai upaya menjaga harmonisasi antara parahyangan, pawongan, dan palemahan sebagai impelementasi Tri Hita Karana,” ujar Jaya Negara. 

Manggala Karya, Cokorda Gede Indrayana mengatakan, Piodalan itu sendiri merupakan upacara tahunan yang diselenggarakan oleh pengempon pura dan masyarakat sekitar. Dikatakanny, keberadaan Pura Mandhara Giri Semeru Agung merupakan momentum perpaduan antara Hindu Jawa dan Hindu Bali. Karenanya, setiap pelaksanaan Bhakti Penganyar selalu dipadukan dengan Pemkab/Pemkot di Provinsi Jawa Timur. 

"Seperti hari ini Bhakti Penganyar dari Pemkot Denpasar juga dilaksanakan bersama-sama dengan Pemkab Sidoarjo dan  Penkot Surabaya," jelasnya

Di tahun 2026 ini, lanjut Indrayana, Piodalan di Pura Mandara Giri Semeru akan berlangsung selama 11 hari yang dimulai sejak Purnama Kasa pada Senin (29/6) lalu, hingga Jumat (10/7) mendatang. Dalam rentan waktu itu, umat Hindu yang sebagian besar dari Bali akan silih berganti datang selama 24 jam untuk melakukan persembahyangan. (Ags)

Walikota Jaya Negara Dorong Penguatan Kolaborasi, Atasi Berbagai Permasalahan Perkotaan

Ket. Foto : Ikuti Sidang Pleno Rakernas APEKSI Ke-XVIII 

Medan, Bali Kini - Walikota Denpasar, sekaligus Wakil Ketua Bidang Perkotaan dan Budaya Dewan Pengurus Pusat APEKSI, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Rapat Pleno serangkaian gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-XVIII Tahun 2026, yang berlangsung  Grand City Hall, Medan, Kamis (2/7). 

Berbagai program kerja dan rekomendasi dari masing-masing pengurus Komisariat Wilayah I-VI APEKSI, menjadi agenda inti yang dibahas dalam sidang pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat APEKSI, yang juga Walikota Surabaya, Eri Cahyadi didampingi Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, dan Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.

Beberapa usulan dan rekomendasi yang dimaksud meliputi berbagai persoalan dan isu strategis yang ada di masing-masing wilayah perkotaan. Antara lain, soal pengelolaan sampah, mitigasi bencana, penguatan fiskal dan keuangan daerah, penyederhanaan tata kelola pemerintahan hingga persoalan sumber pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Pada kesempatan itu, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menekankan Rakernas APEKSI adalah momentum untuk membahas isu strategis perkotaan, serta komunikasi penyelesaian permasalahan yang dialami setiap kota. 

"Apeksi merupakan wadah strategis guna memperkuat posisi pemerintah kota dalam pengambilan kebijakan nasional. Dengan semangat kolaborasi, kita dapat merumuskan solusi atas persoalan perkotaan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif dan berkelanjutan," ujar Jaya Negara.

Jaya Negara juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Walikota Medan beserta jajarannya yang telah mendukung kelancaran sidang pleno Rakernas XVIII APEKSI 2026 dan menjadi tuan rumah yang ramah dan baik. 

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Pusat APEKSI, Eri Cahyadi mengatakan, pemerintah kota saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi.

"Kita diciptakan bukan untuk berkeluh kesah. Tapi kita diciptakan untuk terus berinovasi, membangun kekuatan kita dengan bersinergi antara satu kota dengan kota yang lainnya," kata Eri Cahyadi.

Untuk itu, ia menegaskan APEKSI tidak boleh hanya menjadi forum penyampaian persoalan daerah, tetapi harus mampu melahirkan solusi dan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat.

Menurut Eri, tantangan pemerintah daerah tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri. APEKSI harus menjadi ruang kolaborasi agar setiap kota dapat saling belajar, berbagi inovasi, serta memperkuat kapasitas satu sama lain.

Direktur Eksekutif, Alwis Rustam menjelaskan, selain Rapat Pleno, rangkaian Rakernas XVIII APEKSI tahun 2026 yang mengusung tema "Kota Tangguh Bangsa Berdaulat", ini sendiri diisi beberapa agenda kegiatan. Antara lain, penyelenggaraan juga diramaikan dengan Ladies Program, city tour ke kawasan budaya Kota Medan, kunjungan ke Mal Pelayanan Publik dan Galeri Dekranasda, serta berbagai forum tematik yang mempertemukan perangkat daerah dari seluruh Indonesia.

Seluruh Walikota juga mengikuti olahraga bersama, penanaman pohon, dan peresmian Tugu Kota Tangguh di Taman Cadika sebagai simbol komitmen bersama membangun kota yang lebih tangguh dan berkelanjutan.  

"Sebanyak 88 wali kota, 4 wakil wali kota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala Bappeda dipastikan hadir dalam Rakernas XVIII APEKSI mewakili 98 kota anggota APEKSI kali ini," kata Alwis Rustam.(Win)

Kandang Ayam Boiler di Sidemen Terbakar, 22 Ribu Ekor Ayam Mati, Kerugian Capai Rp1 Miliar

Karangasem, Bali Kini – Kebakaran hebat menghanguskan sebuah kandang ayam boiler di Banjar Dinas Sangkan Gunung, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Minggu (5/7/2026) dini hari. Akibat peristiwa tersebut, sekitar 22 ribu ekor ayam mati dan pemilik kandang mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp1 miliar.

Kebakaran terjadi sekitar pukul 00.01 WITA. Peristiwa pertama kali diketahui oleh seorang karyawan kandang saat melakukan pengecekan rutin tungku pemanas kandang yang dilakukan setiap dua jam sekali untuk mengganti bahan bakar berupa pelet kering dari serbuk kayu.

Saat melakukan pengecekan, lampu di area kandang diketahui padam. Tak lama kemudian, saksi melihat kobaran api muncul dari bagian timur kandang dan dengan cepat membesar.

Mengetahui kejadian tersebut, saksi bersama karyawan lainnya berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sambil menghubungi pemilik kandang, Polsek Sidemen, dan petugas pemadam kebakaran.

Kapolsek Sidemen, AKP Gusti Bagus Suteja mengatakan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 01.20 WITA. tiga unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Karangasem tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman. “Api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 02.30 WITA,” tandasnya.

Akibat kebakaran itu, kandang berukuran 12 x 60 meter hangus terbakar. Selain itu, sebanyak 22.000 ekor ayam boiler mati sehingga kerugian material ditaksir mencapai kurang lebih Rp1 miliar.

Dari hasil penyelidikan awal, kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik. Petugas Polsek Sidemen telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mendata identitas korban dan saksi, membuat laporan polisi, serta melaporkan kejadian tersebut kepada satuan atas. Kasus ini masih dalam penanganan Polsek Sidemen untuk penyelidikan lebih lanjut.

Sementara itu, berdasarkan laporan situasi kamtibmas Satreskrim Polres Karangasem selama 12 jam, mulai Sabtu (4/7) pukul 20.00 WITA hingga Minggu (5/7) pukul 08.00 WITA, peristiwa kebakaran kandang ayam tersebut menjadi satu-satunya kejadian menonjol yang tercatat di wilayah hukum Polres Karangasem. Tidak terdapat laporan tindak pidana lain yang menonjol, konflik sosial, bencana alam, maupun kejadian yang melibatkan warga negara asing dalam periode tersebut. (Ami)

Gandeng Desa Adat,Pemkab Jembrana Andalkan Teba Komunal untuk atasi sampah organik

Jembrana, Bali Kini -  Pemerintah Kabupaten Jembrana bersama jajaran Prebekel (kepala desa) dan Lurah sepakat mengambil langkah strategis guna mengatasi sengkarut pengelolaan sampah. 

Dalam rapat koordinasi terbaru bersama jajaran OPD dlingkungan Pemkab Jembrana termasuk Camat hingga Prebekel dan Lurah, Minggu (5/7) di Ruang Rapat Pemkab Jembrana yang dipimpin langsung oleh Sekda I Made Budiasa, disepakati sejumlah poin krusial, mulai dari optimalisasi pengelolaan sampah organik mandiri hingga pemanfaatan aset lahan milik provinsi.

Salah satu terobosan utama yang disepakati adalah pembuatan teba komunal (lubang sampah organik tradisional) di setiap desa dan kelurahan yang masih memiliki lahan kosong. 

Para perbekel dan lurah menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan program ini. Meski begitu, pihak desa meminta dukungan sarana dari pemerintah daerah.

. "Para perbekel dan lurah memohon fasilitasi alat berat untuk mempercepat pembuatan teba komunal ini. Selain itu, mereka juga berharap tanah aset Pemprov Bali yang ada di wilayah masing-masing bisa diizinkan untuk digunakan sebagai lokasi teba komunal," kata Plt Kadis LHPKP Jembrana, I Wayan Putra Mahardika.

Selain teba komunal, optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) menjadi fokus utama, khususnya untuk mengeksekusi sampah organik. 

Ke depan, sampah organik dipastikan tidak lagi dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

"Sebagai gantinya, kedepan sampah organik akan dialihkan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk diproses menjadi kompos, dengan catatan kapasitasnya akan dibatasi agar tetap terkendali," Ucapnya.

Untuk mendukung kelancaran rantai distribusi, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat desa dan kelurahan diminta untuk menyelaraskan jadwal pengangkutan sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). 

"Sistem penjadwalan yang terintegrasi antara sampah organik dan anorganik dinilai menjadi kunci keberhasilan pemilahan dari hulu. KSM dan DLH juga didorong untuk memastikan konsistensi jadwal angkut serta kejelasan regulasi terkait iuran sampah di masyarakat yang nantinya ditentukan besarannya oleh masing masing KSM,"ungkap Mahardika.

Kebijakan pembatasan sampah organik masuk ke TPA ini diakui memicu tantangan baru. Salah satu yang paling diantisipasi adalah munculnya titik-titik pembuangan sampah liar atau TPA ilegal di lingkungan masyarakat. Pemerintah daerah dan aparat desa berkomitmen untuk memperketat pengawasan guna mencegah hal tersebut.

Di sisi lain, aturan baru juga diberlakukan terkait penataan lingkungan. Bagi desa atau kelurahan yang mengajukan permohonan penebangan pohon, mereka kini diwajibkan untuk menyediakan lahan sendiri sebagai tempat menampung hasil tebangan tersebut.

Sadar bahwa edukasi adalah kunci utama, sosialisasi kebijakan baru ini dipastikan tidak hanya menyasar perangkat dinas. 

"Pemerintah akan melibatkan penuh jajaran Desa Adat untuk ikut serta mengedukasi dan mengawal penerapan pembatasan sampah organik ini di akar rumput. Langkah ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif krama Bali dalam menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan," pungkasnya. ()

TPA Peh Batasi Sampah Organik per 1 Juli, Pemkab Jembrana Ketatkan Pemilahan Sampah

Jembrana , Bali Kini – Menyusul diberlakukannya kebijakan pembatasan total sampah organik yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Peh per 1 Juli 2026, Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (Dinas LHPKP) kini memperketat sistem pemilahan sampah di tingkat Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Langkah agresif ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa, yang turun ke lapangan memimpin proses pemilahan sampah di TPS Kelurahan Baler Bale Agung, Jumat (3/7/2026). Langkah ini diambil untuk mempercepat proses pengelolaan sampah yang akan masuk TPA Peh sekaligus mengedukasi masyarakat sekitar.

Kebijakan pembatasan ini merupakan tindak lanjut konkret dari regulasi Pemerintah Pusat yang mewajibkan penghentian seluruh praktik pembuangan terbuka (open dumping). Saat ini, TPA Peh hanya akan menerima sampah anorganik dan residu yang sudah tidak dapat diolah lagi.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, puluhan petugas Dinas LHPKP mulai dari petugas kebersihan lapangan hingga petugas administrasi dikerahkan ke TPS Baler Bale Agung untuk memisahkan sampah organik agar tidak ikut terangkut ke TPA. Skema pemilahan ketat serupa sebelumnya juga telah dilakukan di Pasar Ijo Gading. 

Selain memilah sampah, Pemkab Jembrana juga menyiapkan sistem *controlled landfill* untuk menutup operasional pembuangan terbuka di TPS tersebut. Sekda I Made Budiasa, menegaskan bahwa kegiatan ini sebagai tindaklanjut nyata edaran pembatasan sampah organik ke TPA Peh mulai bulan Juli ini.

"Kami melaksanakan pemilahan sampah yang ada di TPS ini untuk menindaklanjuti pembatasan sampah yang masuk ke TPA Peh, yaitu hanya sampah anorganik dan residu saja. Ini sesuai dengan Surat Edaran kami tentang pembatasan pembuangan sampah organik ke TPA mulai tanggal 1 Juli 2026," tegasnya.

Dengan ditutupnya pintu TPA Peh bagi sampah organik, pemerintah daerah menegaskan bahwa kunci keberhasilan transisi ini berada di tangan masyarakat. Pemkab Jembrana meminta warga tidak lagi menyatukan seluruh jenis limbah rumah tangga mereka.

Masyarakat diwajibkan memisahkan sampah organik (seperti sisa makanan, daun, dan sarana upakara) dari sampah anorganik di rumah masing-masing, sehingga mempercepat dan meringankan beban kerja petugas di TPS. Kedepannya, setelah transisi ini berjalan dengan maksimal, sampah organik dapat kembali masuk ke TPA secara terjadwal dengan volume yang bijak.

Seiring dengan ketatnya filter pembuangan saat ini, Sekda Budiasa juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan atau menimbunnya di bahu jalan.

"Kami harapkan masyarakat juga bisa memilah sampah dari rumah. Sehingga membantu kami dalam mempercepat proses pengelolaan sampah di TPA," ucapnya.

Melalui pengetatan di hulu (rumah tangga) hingga hilir (TPS dan TPA), Pemkab Jembrana berkomitmen menciptakan tata kelola lingkungan yang bersih, modern, dan bebas dari ancaman krisis sampah.

(* )

Pemkab Jembrana Gelar Bhakti Penganyar di Pura Mandara Giri Semeru Agung

Jembrana , Bali Kini - Sebagai wujud sradha dan bhakti yang mendalam kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Pemerintah Kabupaten Jembrana melaksanakan upacara Bhakti Penganyar di Pura Mandara Giri Semeru Agung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Kamis (2/7). Prosesi suci yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan. 

Ida Peranda Made Dwija Putra dari Griya Mas Taman Sari Baturiti, Tabanan, hadir sebagai pemuput upacara untuk menghaturkan puja mantra demi kelancaran prosesi suci tersebut.

Bupati Kembang Hartawan hadir didampingi oleh Wakil Bupati Gede Ngurah Patriana Krisna, serta segenap jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Jembrana. Tampak hadir di lokasi di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda), para Asisten Sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, hingga jajaran pengurus Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Jembrana.

​

Suasana religius semakin kental dengan hadirnya Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Jembrana yang ngaturang ayah lewat persembahan sakral Tari Rejang Adri sebagai bentuk persembahan seni ke hadapan Ida Bhatara-Bhatari.

​Puncak Karya Pujawali di Pura Mandara Giri Semeru Agung sendiri telah sukses diselenggarakan bertepatan dengan Purnama Kasa, Soma Paing Langkir pada tanggal 29 Juni 2026 yang lalu. Rangkaian upacara piodalan ini dijadwalkan akan ditutup dengan prosesi upacara penyineban pada Sukra Pon Medangsia, Jumat, 10 Juli 2026 mendatang.

​Usai melaksanakan persembahyangan bersama, Bupati Kembang Hartawan menyampaikan bahwa Bhakti Penganyar ini merupakan momentum spiritual yang penting untuk memohon tuntunan, keselamatan, serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

​"Bhakti Penganyar ini kami laksanakan untuk memohon restu dan perlindungan dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Kami berharap seluruh program kerja Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat berjalan dengan lancar, selaras dengan harapan masyarakat, serta mampu membawa manfaat nyata," ujar Bupati Kembang.

​Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati yang akrab disapa Wabup Ipat juga menambahkan bahwa melalui doa bersama ini, jajaran pemerintah daerah berharap senantiasa dianugerahi keselamatan (kerahayuan) dalam menjalankan roda pemerintahan.

​Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kelancaran karya suci ini, Pemkab Jembrana juga menyerahkan dana punia sebesar Rp 10 juta kepada panitia pura.