Komisi III dan IV DPRD Karangasem Evaluasi Target PAD 2027, Sejumlah Sektor Berpotensi Dinaikkan

Karangasem, Bali Kini – Komisi III dan IV DPRD Karangasem menggelar rapat kerja bersama Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPAD) Kabupaten Karangasem untuk mengevaluasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2027. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027. Kamis (6/7/2026).

Ketua Komisi III DPRD Karangasem, I Wayan Sunarta mengatakan, DPRD melakukan pembahasan terhadap seluruh sektor pendapatan daerah guna memastikan target PAD tahun depan lebih optimal.

“Berdasarkan analisa kami, target-target yang dikonsultasikan hari ini nantinya akan menjadi bahan pembahasan KUA dan PPAS antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD,” ujarnya.

Menurutnya, Kepala BKPAD telah mengupayakan untuk menaikkan target PAD 2027 sekitar tujuh persen dibandingkan target tahun 2026. Meski demikian, DPRD masih melihat adanya sejumlah sektor pajak yang berpotensi ditingkatkan saat pembahasan anggaran berlangsung.

“Masih ada beberapa target pajak maupun opsi pendapatan lain yang memungkinkan untuk dinaikkan dalam pembahasan Banggar bersama BKPAD,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKPAD Karangasem, I Nyoman Siki Ngurah, menjelaskan bahwa koordinasi antara BKPAD dengan DPRD selama ini berjalan intensif, terutama dalam melakukan evaluasi capaian PAD hingga semester pertama tahun 2026.

Menurutnya, secara umum realisasi pendapatan hingga Juli 2026 menunjukkan tren positif jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, masih terdapat beberapa jenis pendapatan yang belum mencapai target.

Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Keterlambatan pencapaian target tersebut disebabkan adanya kerusakan pada peralatan pendukung pelayanan. Namun, permasalahan itu kini telah ditangani sehingga BKPAD optimistis realisasi PBB akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

Selain itu, penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga belum maksimal. Untuk mengoptimalkan penerimaan, BKPAD terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan UPTD Samsat.

“Kami bersama Samsat di delapan kecamatan turun langsung ke lapangan untuk menagih tunggakan yang sudah terukur. Proyeksi pendapatan tahun 2027 juga sudah kami susun dan dimasukkan dalam rancangan KUA-PPAS yang nantinya dibahas bersama DPRD. Kalau memang masih memungkinkan ada peningkatan target, tentu bisa dilakukan melalui kesepakatan bersama DPRD,” jelas Siki Ngurah.

Ia menambahkan, potensi peningkatan PAD juga masih terbuka dari sektor pajak hotel dan restoran. Berdasarkan data BKPAD, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak sehingga akan menjadi fokus pengawasan dan penagihan pada tahun depan.

Dengan berbagai upaya tersebut, BKPAD optimistis target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem pada tahun 2027 dapat ditingkatkan dibandingkan tahun sebelumnya. (Ami)

Kemiskinan Tertinggi, IPM Peringkat 8 di Bali, Karangasem Didorong Genjot Kualitas SDM

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini — Persoalan kualitas sumber daya manusia (SDM) masih menjadi pekerjaan besar bagi Kabupaten Karangasem. Di tengah penurunan angka kemiskinan, Karangasem masih tercatat sebagai kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Bali. Sementara dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Karangasem masih berada di peringkat kedelapan dari sembilan kabupaten/kota di Bali.

Kondisi tersebut menjadi sorotan dalam diskusi panel yang digelar Yayasan Agung Jaya Mandiri di kawasan Tirta Gangga, Karangasem, Sabtu (8/8). Forum yang dihadiri hampir 200 peserta dari berbagai kalangan itu mendorong pembangunan SDM tidak hanya berorientasi pada peningkatan daya saing, tetapi juga penguatan karakter dan budaya lokal.

Data BPS Karangasem 2025 mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 27,32 ribu jiwa atau 6,40 persen dari total penduduk. Angka tersebut memang turun dibandingkan 2024 yang mencapai 27,76 ribu jiwa atau 6,52 persen. Namun, persentase tersebut masih menjadi yang tertinggi di Bali.

Di sisi lain, IPM Karangasem pada 2025 meningkat menjadi 71,89 dari 70,91 pada 2024. Meski mengalami peningkatan, posisi Karangasem masih berada di urutan kedelapan dari sembilan kabupaten/kota di Bali.

Kondisi itu menunjukkan peningkatan pembangunan manusia masih membutuhkan perhatian serius, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi masyarakat.

Rektor Universitas Ngurah Rai Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti, S.S., M.M., M.Hum, yang menjadi pembicara utama dalam diskusi tersebut, menyebut pendidikan dan kesehatan sebagai dua fondasi utama dalam membangun SDM unggul.

Menurutnya, SDM unggul bukan sekadar memiliki kemampuan dan pengetahuan, tetapi juga harus memiliki daya saing. Sementara karakter tercermin dari integritas, etika serta kemampuan kepemimpinan. Di sisi lain, pembangunan SDM juga harus tetap berpijak pada budaya lokal.

“Unggul artinya memiliki daya saing. Berkarakter berkaitan dengan integritas, etika dan prinsip-prinsip kepemimpinan. Sedangkan berbudaya berkaitan dengan kemampuan menjaga identitas budaya,” demikian pokok pemikirannya dalam diskusi tersebut.

Prof. Ni Putu Tirka menilai Karangasem sebenarnya memiliki modal yang kuat untuk membangun SDM sekaligus mempertahankan identitas budaya Bali. Potensi lokal yang dimiliki Karangasem dinilai dapat menjadi kekuatan menghadapi modernisasi.

Hal senada disampaikan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. Menurutnya, akses masyarakat terhadap pendidikan perlu diperluas. Salah satu langkah yang dapat didorong adalah penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi lebih banyak warga Karangasem.

Sementara Prof. Dr. Dr. I Ketut Rai Sudiarditha, M.Si menekankan pentingnya membangun SDM yang mampu bersaing di berbagai sektor. Namun peningkatan daya saing tersebut tidak boleh mengorbankan identitas dan potensi lokal.

Menurut dia, budaya semestinya tidak hanya ditempatkan sebagai identitas yang dipertahankan, tetapi juga dapat menjadi penopang kesiapan masyarakat Karangasem menghadapi persaingan dan modernisasi.

Ketua Pembina Yayasan Agung Jaya Mandiri, Laksamana Pertama TNI Purn. Dr. I Wayan Warka, M.M., mengatakan persoalan SDM harus menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan Karangasem. Menurutnya, kualitas SDM akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah dalam jangka panjang.

“Yayasan meyakini bahwa hanya dengan menyiapkan SDM unggul yang berkarakter dan berbudaya, Karangasem khususnya dan Bali pada umumnya dapat membangun masyarakat berdaulat yang mandiri dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan peradaban dunia,” tegasnya.

Warka mengatakan, pihaknya optimistis persoalan pembangunan SDM dapat ditangani melalui kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, diskusi tersebut diharapkan tidak berhenti pada gagasan, tetapi menghasilkan rekomendasi mengenai persoalan konkret yang dihadapi masyarakat serta solusi yang dapat diterapkan.

Yayasan Agung Jaya Mandiri menyatakan fokus pemberdayaan SDM menjadi salah satu alasan kegiatan tersebut digelar. Yayasan yang didirikan pada 24 Juli 2024 itu bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan fokus awal di Karangasem.

Program yang disiapkan mencakup pendidikan, pelatihan, penguatan kapasitas, pembukaan akses pengembangan diri, kewirausahaan sosial hingga kemandirian ekonomi.

Sebelum menggelar diskusi, yayasan juga melaksanakan sejumlah kegiatan sosial dalam rangka HUT ke-2. Di antaranya Safari Kesehatan dan pembagian sembako di Desa Tianyar serta Baturinggit, Kecamatan Kubu, pada 1 Agustus 2026. Kemudian aksi bersih-bersih Pantai Melasti, Amed, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, pada 2 Agustus 2026, serta Tirta Yatra ke sejumlah parahyangan di Karangasem.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya yayasan memperkuat program pemberdayaan masyarakat. Namun, tantangan yang lebih besar tetap berada pada bagaimana peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi tersebut dapat berkontribusi terhadap perbaikan kualitas SDM Karangasem secara berkelanjutan. (Ami)

Apresiasi Sinergi Pusat-Daerah, Bupati Bangli Buka Sosialisasi RUU Satu Data Indonesia

​Bangli , Bali Kini – Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli I Dewa Bagus Riana Putra menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi dan Penyerapan Aspirasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) serta Digitalisasi Perlindungan Sosial , di Gedung Bukti Mukti Bhakti (BMB) Kantor Bupati Bangli, Jumat (7/8/2026).

​Kegiatan ini menghadirkan jajaran pejabat penting nasional dan para pakar sebagai narasumber, di antaranya Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Bappenas RI Kurniawan Ariadi, Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Mardi Brilian Saleh, Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Bali Komang Bagus Pawastra, serta Rektor Universitas Markandeya Bali I Wayan Numertayasa.

​Turut hadir Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan Badan Legislasi DPR RI I Nyoman Parta, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas RI Tirta Sutedjo, Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan, Kepala BPS Kab. Bangli, Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangli, para Perbekel, Lurah,  Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Bangli serta undangan lainnya

​Dalam sambutannya, Bupati Sedana Arta menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam kepada I Nyoman Parta beserta Bappenas RI dan Kementerian Sosial RI yang telah memilih Kabupaten Bangli sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan strategis ini.

​"Keberhasilan berbagai program perlindungan sosial sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi dasar proses perencanaan, penetapan sasaran, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Digitalisasi bukan sekadar mengubah proses manual menjadi elektronik, tetapi membangun tata kelola data yang lebih cepat, akurat, transparan, terintegrasi, dan akuntabel," tegas Sedana Arta.

​Ia menambahkan, Pemkab Bangli berkomitmen penuh mewujudkan data perlindungan sosial yang valid melalui langkah konkret, seperti pembentukan tim pelaksana piloting digitalisasi bansos, pembentukan agen perlinsos hingga tingkat desa, pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta pelatihan agen secara masif. Langkah ini terbukti efektif menekan inclusion error dan exclusion error dalam penyaluran bantuan sosial.

​"Dengan semangat gotong royong, saya yakin kita mampu menghadirkan data yang akurat sebagai fondasi penyusunan kebijakan yang adil dan berkeadilan," ujar Sedana Arta

​Sementara itu, Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan Badan Legislasi DPR RI, I Nyoman Parta, memaparkan pentingnya RUU Satu Data Indonesia bagi masa depan tata kelola negara. Ia menegaskan bahwa tanpa data yang benar, mustahil program bantuan sosial, pembangunan, investasi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara optimal.

​"Satu Data Indonesia mengatur agar seluruh data pemerintah menggunakan standar yang sama, saling terhubung, tidak bertentangan, mudah digunakan, dan aman. RUU ini memperkuat tata kelola data nasional yang terintegrasi serta mendukung penguatan peran Badan Satu Data Indonesia (BSDI)," papar Nyoman Parta.

​Secara khusus, ia menyoroti bahwa implementasi SDI di Bali akan membawa dampak nyata pada berbagai sektor strategis. Mulai dari ketepatan subsidi pupuk di sektor pertanian, pemerataan tenaga kesehatan dan subsidi obat, kepastian izin investasi, bantuan kapal dan BBM tepat sasaran bagi nelayan, pemerataan distribusi guru, hingga perencanaan pariwisata yang mampu mengendalikan over-tourism.

​Penyerapan aspirasi ini diharapkan mampu menghimpun berbagai masukan riil dari pemerintah daerah dan desa guna menyempurnakan penyusunan RUU Satu Data Indonesia di tingkat pusat.

Kuota Beasiswa Jembrana Turun, Bupati Kembang: Tahap 2 Kita Usahakan Tambah

Jembrana , Bali Kini - Anggaran pendidikan khususnya beasiswa prestasi bagi mahasiswa asal Kabupaten Jembrana mengalami penurunan pada tahun ini. 

Kondisi tersebut terjadi akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada efisiensi anggaran daerah, sehingga kuota mahasiswa penerima bantuan terpaksa berkurang.

Menanggapi hal itu, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan yang didampingi Wabup I Gede Ngurah Patriana Krisna menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada para mahasiswa atas situasi sulit yang harus dihadapi pada periode anggaran kali ini.

"Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa asal Jembrana. Situasi ini terjadi karena adanya penurunan dana transfer dari pusat yang berdampak langsung pada kemampuan anggaran daerah, termasuk kuota penerimaan untuk beasiswa prestasi," ujar Bupati Kembang saat penyerahan penghargaan kepada ratusan Mahasiswa Berprestasi, Pemuda Berprestasi yang Menempuh Pendidikan Tinggi di Kabupaten Jembrana dan di UT (Universitas Terbuka), serta bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa Kurang Mampu untuk Nilai

Semester Ganjil Tahun 2026 bertempat di Mendopo Kesari, Jumat (7/8/2026).

Kembang menyebut ditahun 2025 saat pertama menjabat bersama Wabup I Gede Ngurah Patriana Krisna, Ia menganggarkan sebanyak Rp. 7,2 miliar dengan serapan sebanyak 1.814 mahasiswa pada semester ganjil dan 1599 pada semester genap.

Nilai besaran beasiswa juga meningkat dari sebelumnya, dari Rp. 3 juta menjadi Rp. 4,5 juta untuk mahasiswa berprestasi yang kuliah di luar Jembrana. Termasuk yang baru yakni pemberian beasiswa bagi mahasiswa asal Jembrana yang kuliah didalam daerah sebesar Rp. 1,5 juta dan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa kurang mampu sebesar Rp. 4,5 juta.

"Mengacu dari trend turunnya dana transfer pusat kedaerah, bahkan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan juga di nol-kan sehingga mengharuskan efesiensi anggaran disegala lini. Untuk itu, pada tahun 2026,  kita menganggarkan beasiswa menjadi Rp. 3,43 Miliar, juga akan berdampak pada penurunan kuota penerimaan," ungkap Bupati Kembang.

Namun demikian, Bupati asal Desa Pangyangan tersebut memberi harapan dan semangat baru bagi para mahasiswa, ditahap kedua pemberian beasiswa nanti pada semester genap, Ia mengupayakan akan menambah porsi anggaran sehingga kuota penerima juga bertambah.

"Adik-adik tidak usah khwatir, tetap belajar dengan baik, kita terus berupaya semaksimalnya, untuk menambah anggaran di ditahap kedua pemberian beasiswa, sehingga yang tidak memperoleh, akan mendapatkan ditahap kedua," ucap Kembang.

Bupati Kembang juga memastikan komitmennya untuk kembali meningkatkan anggaran beasiswa pada tahun depan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"Sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Untuk menutup celah keterbatasan dana pusat, kami siap tancap gas menggenjot potensi PAD dari berbagai sektor unggulan," imbuhnya.

Disisi lain, Kadis Dikpora Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra memaparkan untuk jumlah pemohon beasiswa  berprestasi via aplikasi SiBaja banyaknya 988 orang yang kemudian dinyatakan lolos memenuhi syarat sebanyak 907 orang dari 327 kuota yang tersedia.

Untuk mahasiswa yang lolos terdiri dari Fakultas Kedokteran sebanyak 25 orang dengan IPK tertinggi 3,44 kemudian Fakultas Teknik sebanyak 40 orang dengan IPK tertinggi 3,43 dan Fakultas Non Teknik dan Kedokteran sebanyak 262 dengan IPK tertinggi 3,98.

Kemudian jumlah mahasiswa Jembrana yang berkuliah di UT (Universitas Terbuka) yang mendaftar secara online sebanyak 42 orang dan dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 41 orang, dari kuota yang tersedia sebanyak 35 orang dengan IPK tertinggi 3,53.

Sedangkan untuk jumlah mahasiswa Jembrana yang berkuliah didalam daerah (Jembrana) yang memohon beasiswa sebanyak 104 orang dan dinyatakan lolos sebanyak 86 orang dari kuota yang tersedia sebanyak 35 orang dengan IPK tertinggi 3,83.

Terakhir untuk, bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa kurang mampu yang mendaftar sebanyak 10 orang yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 7 orang dari kuota yang tersedia sebanyak 30 orang.

"Melihat pemohon yang lolos melebihi dari kuota yang ada, sehinggga dilakukan perengkingan sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 15 tahun 2025 tentnah perubahan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2022, pada Bab IV Pasal 7 Angka 7. Hanya bantuan biaya pendidikan (mahasiswa kurang mampu) yang tidak memenuhi target," pungkasnya. 

Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, jajaran Asisten Sekda serta Kepala OPD dilingkungan Pemkab Jembrana. ( * )

Denpasar Raih LPM Award, Perkuat Kolaborasi Wujudkan Pembangunan Berbasis Masyarakat.

Bandung, Bali Kini - Komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam memperkuat pemberdayaan dan partisipasi masyarakat kembali mendapat apresiasi. Kali ini, Pemkot Denpasar meraih LPM Award atas konsistensinya mendorong peran aktif masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Penghargaan tersebut diterima Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar, I Wayan Budha, yang mewakili Pemkot Denpasar, di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (7/8). Penghargaan diserahkan langsung Ketua Umum DPP LPM RI, Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dalam rangkaian pemberian apresiasi kepada daerah yang dinilai memiliki komitmen dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan sosial, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, tertib, harmonis, dan produktif.

“Kolaborasi pemerintah dan masyarakat merupakan kekuatan penting dalam menjaga stabilitas serta memperkuat ketahanan sosial. Karena itu, partisipasi masyarakat harus terus dibangun dan diberi ruang dalam setiap proses pembangunan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi daerah yang secara konsisten mendorong keterlibatan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Menurutnya, LPM memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi penggerak gotong royong sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah dengan warga.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LPM RI, Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan LPM memiliki peran penting dalam membangun pola pembangunan yang berbasis pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. LPM tidak hanya menjadi wadah partisipasi, tetapi juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam menggali potensi serta mengawal pembangunan di lingkungan masyarakat.

“LPM harus hadir sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Aspirasi masyarakat harus dapat diserap, potensi yang ada harus dikembangkan, dan seluruh proses pembangunan harus didorong agar semakin partisipatif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, LPM, serta seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat agar pembangunan tidak hanya berjalan dari atas, tetapi tumbuh dari kebutuhan dan potensi masyarakat di tingkat paling bawah.

Kepala DPMD Kota Denpasar, I Wayan Budha, menyampaikan bahwa LPM Award menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi Pemkot Denpasar untuk semakin memperkuat pemberdayaan masyarakat. Ia menegaskan, penghargaan tersebut bukan semata-mata capaian pemerintah, melainkan hasil kerja bersama antara pemerintah, LPM, desa/kelurahan, dan masyarakat.

“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami. Ini bukan keberhasilan satu pihak, tetapi hasil kerja bersama antara Pemerintah Kota Denpasar, LPM, desa dan kelurahan, serta seluruh masyarakat. Ke depan, kolaborasi ini akan terus kami perkuat agar partisipasi masyarakat semakin nyata dalam pembangunan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budha mengatakan keberadaan LPM memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Selain menjadi mitra pemerintah, LPM juga berperan dalam menampung aspirasi, menggali potensi masyarakat, serta mendorong keterlibatan warga dalam berbagai program pembangunan.

“Kami berharap LPM tidak hanya menjadi lembaga yang hadir secara administratif, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak masyarakat. Aspirasi yang tumbuh dari masyarakat harus bisa menjadi bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Ketua LPM Kota Denpasar, I Gede Eka Suputra. Ia menilai penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran LPM di Kota Denpasar untuk semakin aktif menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah sekaligus penggerak partisipasi masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik. LPM akan terus hadir di tengah masyarakat, menampung aspirasi, menggerakkan gotong royong, serta ikut mengawal program pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Eka menambahkan, pembangunan yang kuat di tingkat masyarakat membutuhkan semangat gotong royong dan kolaborasi seluruh komponen. Untuk itu, pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Pemkot Denpasar, desa/kelurahan, serta berbagai unsur masyarakat.

“Semangat gotong royong adalah kekuatan utama masyarakat. Karena itu, kami akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah serta seluruh komponen masyarakat. Harapannya, setiap potensi yang ada dapat dikembangkan dan setiap aspirasi masyarakat dapat menjadi bagian dari pembangunan,” tambahnya.

Raihan LPM Award ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkot Denpasar untuk terus menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan. Pemerintah tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi bersama LPM dan seluruh elemen masyarakat membangun kolaborasi untuk menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Ke depan, penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemacu bagi Pemkot Denpasar dan jajaran LPM untuk terus menghadirkan inovasi pemberdayaan, memperkuat partisipasi publik, serta mengembangkan potensi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, pembangunan diharapkan tumbuh sebagai gerakan bersama menuju Denpasar yang maju, berbudaya, dan berkelanjutan. (Eka)

PAW KORPRI Denpasar Dikukuhkan, DPN Apresiasi "Sembagi Arutala" untuk Lindungi Pekerja Rentan

Ket. Foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat kegiatan Pengukuhan Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pengurus KORPRI Kota Denpasar yang di sasikan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI, Prof. Dr. Zudan Arif Fahrulloh, Jumat (7/8) yang berlangsung di Ruang Taksu Gedung Dharma Negara Alaya.

Denpasar, Bali Kini - Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI, Prof. Dr. Zudan Arif Fahrulloh, memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar dan KORPRI Kota Denpasar dalam mengimplementasikan program gotong royong kepedulian sosial bertajuk "Sembagi Arutala". Apresiasi tersebut pun terungkap di hadapan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, saat kegiatan Pengukuhan Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pengurus KORPRI Kota Denpasar, Jumat (7/8). Dalam acara yang berlangsung di Ruang Taksu Gedung Dharma Negara Alaya tersebut dibarengi dengan peluncuran Gerakan Sembagi Arutala.  

Tampak hadir pula dalam kegiatan ini, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Dr. Agung Nugroho, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusra I Nyoman Suarjana dan OPD terkait lainya.

Lebih lanjut Prof. Zundan menyampaikan Program Sembagi Arutala menjadi program inovatif ini dinilai sukses menghimpun kepedulian Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mensubsidi iuran jaminan sosial bagi para pekerja rentan di sektor informal. Hingga saat ini, program Sembagi Arutala di Kota Denpasar tercatat telah memberikan cakupan perlindungan (coverage) jaminan sosial ketenagakerjaan kepada lebih dari 12.000 pekerja rentan. Program ini terwujud dari keikhlasan para anggota KORPRI yang rutin menyisihkan sebagian penghasilannya setiap bulan demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pekerja rentan di wilayahnya.

"Bukan terletak pada besarnya nominal uang yang disumbangkan, melainkan kebesaran hati rekan-rekan anggota KORPRI Kota Denpasar di bawah bimbingan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Gotong royong adalah fondasi utama yang membuat bangsa Indonesia tangguh bertahan hingga 81 tahun. Kebesaran hati untuk berbagi ini nyata tercermin di Kota Denpasar," ujarnya.

Melihat keberhasilan dan manfaat konkret dari program ini, DPN KORPRI berkomitmen memboyong praktik baik (best practice) Sembagi Arutala untuk diangkat menjadi gerakan nasional melalui program "KORPRI Berbagi".

Dengan populasi ASN di Indonesia yang mencapai sekitar 6,7 juta pegawai, strategi gerakan satu ASN melindungi satu pekerja rentan (skema 1:1) berpotensi membuka akses perlindungan jaminan sosial bagi 6,7 juta pekerja rentan di seluruh Indonesia. Gerakan ini diharapkan menjadi bagian penting dari jaring pengaman sosial (social safety net) berbasis kepedulian ASN.

“Saya mengapresiasi kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar yang dinilai konsisten menjaga kesejahteraan ASN melalui kelancaran Tunjangan Kinerja (Tukin) dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), serta menciptakan iklim kerja yang harmonis”, ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya peran pemimpin (leader) dalam membangun suasana kerja yang menyenangkan bagi bawahan demi mengoptimalkan kinerja pelayanan publik.

"Tugas utama seorang pimpinan adalah membuat anak buahnya senang dan tenang. Ambil hatinya terlebih dahulu. Jika hati para ASN sudah tersentuh dan lingkungan kerjanya kondusif, maka kinerja terbaik akan hadir secara alami. Kehadiran pimpinan pun harus selalu dirasakan—baik hadir secara fisik maupun hadir melalui karya nyata," tutup Prof. Zudan.

Sementara Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kota Denpasar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat jaminan dan perlindungan sosial bagi para aparaturnya. 

Lebih lanjut, Wali Kota Denpasar menyampaikan apresiasi mendalam atas hadirnya Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fahrulloh, S.H., M.H., di tengah padatnya agenda internasional yang dimiliki.

"Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Zudan yang telah meluangkan waktu hadir di Kota Denpasar di tengah kesibukan beliau setelah menghadiri konferensi keprofesian tingkat Asia di Kamboja," ujarnya.

Pihaknya juga mengucapkan rasa syukur dan bangga atas capaian kinerja serta efektivitas tata kelola pemerintahan di Kota Denpasar. Menurutnya, keberhasilan Pemkot Denpasar dalam meraih berbagai penghargaan nasional merupakan buah kerja keras seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai non-ASN.

Beberapa capaian menonjol Pemkot Denpasar antara lain yakni Indeks Reformasi Birokrasi yang sangat tinggi, berada di angka 95, Pelaksanaan Otonomi Daerah yang konsisten menempatkan Denpasar di peringkat 10 besar nasional dan Indeks Inovasi Daerah yang secara berturut-turut meraih predikat terbaik nasional.

"Kami yang menerima penghargaan di Jakarta, namun yang bekerja keras di lapangan adalah para pegawai dan aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Merupakan suatu kebanggaan memiliki tim yang tangguh, pekerja keras, dan berintegritas," tegasnya.

Tidak hanya menjalankan fungsi birokrasi, jajaran Pemkot Denpasar juga bergerak aktif hingga ke tingkat desa dan kelurahan sebagai bapak angkat untuk menangani isu-isu kebersihan, lingkungan, hingga masalah sosial masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan pegawai, Pemkot Denpasar bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program "Sembako Korpri" serta memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial.

Hingga saat ini, sebanyak 12.100 ASN (PPPK) di lingkungan Pemkot Denpasar telah terdaftar dan dilindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkot Denpasar hadir memberikan rasa aman dan apresiasi atas dedikasi para pekerjanya. (Ays/P)

Ringankan Beban Warga, Bupati Satria Serahkan Bantuan Ngaben Massal di Lima Desa Adat Klungkung

Klungkung , Bali Kini - Bupati Klungkung, I Made Satria bersama Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra kembali menyerahkan secara simbolis bantuan upakara Pitra Yadnya (Ngaben Masal) di lima Desa Adat di tiga Kecamatan Kabupaten Klungkung, Kamis (5/8). Kehadiran kedua pimpinan daerah ini sangat disambut antusias krama yang sedang mempersiapkan banten upacara.

Bantuan stimulan yang diserahkan di lima desa menjelang puncak upacara pada 7 Agustus 2026 ini diantaranya yakni di Desa Adat Karang, Nusa Penida Rp. 150.000.000,-  mengupacarai sebanyak 88 sawa, Banjar Adat Sangkanbuana, Desa Adat Sangkanbuana Rp. 105.000.000,- mengupacarai sebanyak 23 sawa, Banjar Adat Pegeding, Desa Adat Sangkanbuana Rp. 150.000.000,- mengupacarai sebanyak 35 sawa dan Desa Adat Gunaksa Rp. 105.000.000,- mengupacarai sebanyak 26 sawa dan Desa Adat Besan Rp. 150.000.000.- mengupacarai sebanyak 60 sawa. 

Penyaluran bantuan ini merupakan salah satu program unggulan Pemkab Klungkung dalam upaya untuk mendukung dan melestarikan tradisi serta adat budaya Bali. Berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah, alokasi bantuan upakara/sesajen ditetapkan sebesar Rp5.000.000 per sawa, dengan nilai maksimal Rp150.000.000 per kelompok atau desa adat. 

Pada kesempatan tersebut, Bupati Satria mengatakan bahwa bantuan ini diberikan dengan tujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat saat melaksanakan upacara keagamaan sekaligus semakin memperkuat dan mempererat semangat gotong-royong menyama braya. “Semoga bantuan ini bermanfaat dan meringankan beban dalam melaksanakan prosesi Pitra Yadnya/Ngaben Massal. Titiang atas nama pribadi dan Pemerintah mendoakan dumogi upacara labda karya dan sang palatra polih genah sane becik, Nyujur Sunia Loka dan Amor Ing Acintya,” harap Bupati Satria.

Wabup Tjok Surya Buka Seminar Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Klungkung 2026

Klungkung , Bali Kini - Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra mewakili Bupati Klungkung membuka Seminar Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Klungkung Tahun 2026 di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Rabu (5/8). Kegiatan ini di hadiri oleh tokoh, maestro dan seniman yang ada di kabupaten Klungkung.

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung, I Wayan Suteja menuturkan tujuan dari seminar ini yaitu untuk memvalidasi dan mendokumentasi sebuah karya atau budaya  agar tidak hilang dimakan oleh waktu. Adapun budaya yang telah dikaji oleh dinas kebudayaan kabupaten klungkung untuk di usulkan menjadi WBTB tahun 2026 yakni Mata Budaya Gamelan Caruk, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Mata Budaya Baris Pati, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Mata Budaya Safaran, Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan dan Mata Budaya Pis Bolong, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung.

Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra sangat mendukung dan mengapresiasi untuk terwujudnya objek kebudayaan yang akan menjadi WBTB. Dimana Kabupaten Klungkung banyak memiliki warisan budaya sebagai identitas. “Melalui seminar ini objek budaya ini bisa terlindungi, tetap memastikan nilai-nilai adiluhung agar tetap hidup dan terus di wariskan kepada generasi mendatang.” Harap Wabup Tjok Surya.

Melalui penyelenggaraan seminar ini, di harapkan juga seluruh dokumen kajian budaya yang dibahas dapat di penuhi secara komprehensif, sehingga proses pengusulan ke Tingkat nasional maupun penguatan identitas budaya daerah dapat berjalan secara optimal.

Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Bupati Satria Kunjungi Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI

Klungkung  , Bali Kini - Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Klungkung, Bupati Klungkung, I Made Satria melakukan kunjungan sekaligus silaturahmi dengan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Dr. Ely Kusumastuti, S.H., M.H. di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, pada Selasa (4/8).

Kunjungan ini dilakukan sebagai langkah proaktif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung dalam memperkuat koordinasi pencegahan korupsi serta memastikan seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemkab Klungkung dapat bekerja secara bersih, aman, dan berpedoman teguh pada peraturan yang berlaku.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Satria menyampaikan bahwa sinergi dan pendampingan dari KPK RI sangat penting untuk meminimalisasi potensi celah pelanggaran hukum, sekaligus mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. “Terimakasih atas sambutan hangat dan arahan Ibu Deputi. Ke depan saya sangat berharap melalui koordinasi ini birokrasi di Kabupaten Klungkung semakin sehat, bebas dari  korupsi serta mampu memberikan pelayanan optimal kepada kesejahteraan masyarakat,” harap Bupati Satria.

Bupati juga menambahkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih hal penting yang harus dilakukan yakni memperkuat komitmen bersama dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga integritas dalam setiap proses pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. “Saya berharap seluruh jajaran birokrasi di Kabupaten Klungkung agar bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hal terpenting, pastikan setiap langkah dan kebijakan yang diambil berjalan bersih, aman, serta sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuhnya.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Dr. Ely Kusumastuti, S.H., M.H, menyambut baik kunjungan serta komitmen yang ditunjukkan oleh Bupati Satria. Pihaknya berharap beberapa hal penting harus diperhatikan dalam pencegahan korupsi diantaranya optimalisasi pencegahan diri untuk memperkuat area-area yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang melalui implementasi sistem monitoring secara konsisten dan terukur dan mendorong peran aktif dinas terkait sebagai garda terdepan dalam pengawasan untuk melakukan pendampingan sekaligus pencegahan penyimpangan sejak dini. “Saya sangat menyambut baik kunjungan Bapak Bupati ini. Ke depan kami akan terus melakukan pendampingan untuk memastikan agar birokrasi di Kabupaten Klungkung berjalan dengan sebaik-baiknya dan berpedoman pada regulasi yang berlaku,” ucapnya.

Bupati Kembang Tinjau Korban Kebakaran di Manistutu dan Serahkan Bantuan

​JEMBRANA , BALI KINI  – Di sela-sela padatnya agenda kedinasan, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, meninjau langsung lokasi musibah kebakaran yang menimpa rumah milik I Ketut Sumerta di Banjar Ketiman, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kamis pagi (6/8/2026).

​

Musibah kebakaran tersebut terjadi pada Rabu (5/8/2026) yang dipicu oleh korsleting listrik. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian materiil yang diperkirakan mencapai Rp50 juta.

​

Dalam kunjungannya, Bupati Kembang menyampaikan apresiasi mendalam kepada regu Pemadam Kebakaran (Damkar) Jembrana, jajaran perangkat desa, serta masyarakat setempat yang bergerak cepat memadamkan api dan langsung bergotong royong membersihkan puing-puing sisa kebakaran.

​"Saya ucapkan terima kasih kepada perangkat desa dan masyarakat sekitar karena telah bergotong royong membersihkan sisa-sisa kebakaran ini," ungkap Bupati Kembang di lokasi kejadian.

​Untuk penanganan jangka panjang, Bupati Kembang menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jembrana agar aktif mengawal proses administrasi bantuan bagi korban.

​"Untuk BPBD Jembrana, tolong dikawal proposal dari desa agar korban segera memperoleh bantuan dari provinsi," ujar Bupati Kembang.

​Sebagai bentuk kepedulian awal dan tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana telah menyalurkan bantuan berupa tenda darurat sementara, beberapa paket sembako, serta peralatan MCK (mandi, cuci, kakus). Selain itu, Bupati Kembang secara pribadi juga menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp1 juta untuk membantu meringankan beban korban.

​

Pemilik rumah, I Ketut Sumerta, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian dan kepedulian Bupati Jembrana beserta seluruh pihak yang telah membantu keluarganya di masa sulit ini.

​"Terima kasih Bupati Jembrana dan Pemkab Jembrana yang telah membantu saya dalam menangani musibah kebakaran ini," tutur Ketut Sumerta.