Ranperda APBD 2027, Bupati Sanjaya Tekankan Pengelolaan Anggaran Berorientasi Masyarakat

Tiga Fraksi DPRD Tabanan Sepakati 

Tabanan , BALI KINI  – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menghadiri Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Tabanan, dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Pidato Pengantar Bupati Tabanan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Kamis (8/10).

 

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan beserta jajaran Wakil Ketua dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah bersama para Asisten Setda, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, pimpinan instansi vertikal, serta undangan terkait lainnya. Dalam rapat tersebut, pemandangan umum disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Gerindra yang secara umum menyatakan persetujuan serta memberikan apresiasi terhadap penyampaian Bupati Sanjaya terkait Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.

 

Fraksi Partai Gerindra melalui I Wayan Wiryadana menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian Ranperda APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, APBD tidak sekadar menjadi dokumen keuangan daerah, melainkan instrumen strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penyusunan APBD dinilai perlu dilakukan secara realistis, transparan, produktif, dan akuntabel. Fraksi Gerindra menekankan pentingnya ketepatan pendapatan, belanja dan pembiayaan, keberpihakan anggaran pada pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, pengendalian inflasi serta pemerataan pembangunan, hingga memastikan setiap program memiliki target hasil dan mekanisme yang terukur.

 

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Ni Made Suryani memandang APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus dikelola secara cermat dan tepat sasaran agar mampu mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai penting untuk menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat, memperkuat pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta melanjutkan prioritas pembangunan dalam mewujudkan visi Kabupaten Tabanan.

 

Atas pandangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya diproses sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persetujuan serupa juga disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui I Wayan Sukaja, yang menyatakan sepakat sekaligus memberikan apresiasi terhadap penyampaian Bupati Sanjaya. Fraksi Partai Golkar menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya dibahas dalam rapat-rapat kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

 

Dengan adanya penyampaian pandangan umum dari ketiga fraksi tersebut, pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan berproses sesuai tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama DPRD Kabupaten Tabanan terus membangun sinergi dalam memastikan arah kebijakan anggaran dapat mendukung prioritas pembangunan daerah, penguatan pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat Tabanan secara terukur dan bertanggung jawab. (*)

Satpol PP Denpasar Tertibkan 144 Baliho

Ket. Foto : Satpol PP Denpasar Tertibkan 144 Baliho, Pamflet, Banner dan Spanduk di Fasilitas Umum

DENPASAR , BALI KINI – Dalam upaya menjaga ketertiban, ketenteraman, keamanan, dan kenyamanan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar kembali melaksanakan penertiban terhadap berbagai media promosi yang terpasang di fasilitas umum, Kamis (8/10).

Kegiatan penertiban menyasar sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Denpasar, yakni Jalan Melati, Jalan P.B. Sudirman, dan Jalan Raya Sesetan. Penertiban dilakukan terhadap baliho, pamflet, banner, spanduk, hingga papan nama yang dipasang pada fasilitas umum dan dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.

Kasatpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga ketertiban umum serta menciptakan lingkungan kota yang aman, nyaman, dan tertata.

“Penertiban ini kami laksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, khususnya di ruang-ruang publik. Kami mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha agar memperhatikan ketentuan dalam pemasangan media promosi sehingga tidak mengganggu fasilitas umum maupun keindahan kota,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Satpol PP Kota Denpasar berhasil menertibkan sebanyak 144 media, dengan rincian 25 baliho, 55 pamflet, 26 banner, 30 spanduk, dan 8 papan nama.

Bawa Nendra menambahkan, Satpol PP Kota Denpasar terus mengedepankan pendekatan persuasif dan sesuai dengan ketentuan dalam setiap pelaksanaan penertiban. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Kota Denpasar yang tertib, aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan.

Selain penertiban, Satpol PP Kota Denpasar juga mengingatkan masyarakat terkait layanan pengaduan melalui GARBASITA (Gerakan Bersama Satuan Polisi Pamong Praja). Seluruh jenis layanan dan tindak lanjut pengaduan melalui GARBASITA tidak dikenakan biaya.

“Untuk menjaga integritas seluruh jajaran Satpol PP Kota Denpasar, kami tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun. Apabila ada pihak yang meminta sesuatu dengan mengatasnamakan Satpol PP Kota Denpasar, masyarakat dapat segera melaporkannya melalui WA Bot GARBASITA dengan menyertakan bukti yang autentik,” tegasnya.

Pengaduan dapat disampaikan melalui WA Bot GARBASITA di nomor 081337338326. Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam menjaga ketertiban kota sekaligus membantu mewujudkan pelayanan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.(ayu)

Wawali Arya Wibawa Hadiri Karya Ngenteg Linggih Pura Sekar

Ket foto : Wawali Arya Wibawa Hadiri Karya Ngenteg Linggih Pura Sekar Jepun Tangkas Kori Agung.

Denpasar, Bali Kini - Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri rangkaian Karya Ngenteg Linggih, Nila Pati, Pedudusan Alit dan Wraspati Kalpa di Pura Sekar Jepun, Tangkas Kori Agung, Desa Adat Kerobokan, Kamis (8/10). Kehadiran Wawali Arya Wibawa merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan dan adat yang dilaksanakan masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara pemerintah dan desa adat dalam menjaga keberlanjutan adat, agama, tradisi dan budaya Bali.

Ketua Panitia Karya, I Wayan Sarjana Putra mengatakan, rangkaian karya telah dimulai sejak 1 Oktober 2026 dengan pelaksanaan Matur Piuning Karya. Selanjutnya, pada Kamis (8/10) dilaksanakan upacara Ngingsah sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju puncak karya.

“Rangkaian karya sudah dimulai sejak 1 Oktober dengan Matur Piuning. Hari ini dilaksanakan Ngingsah, kemudian pada 10 Oktober mendatang akan dilaksanakan Pecaruan Rsi Gana,” ujar I Wayan Sarjana Putra.

Sarjana menjelaskan, puncak karya akan dilaksanakan pada 14 Oktober 2026. Seluruh rangkaian upacara kemudian akan diakhiri dengan Penyineban pada 16 Oktober 2026.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengapresiasi semangat dan kebersamaan krama dalam melaksanakan karya tersebut. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan keagamaan dan adat tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan sradha dan bhakti, namun juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan adat, budaya dan tradisi Bali.

“Pemerintah Kota Denpasar tentu memberikan apresiasi atas semangat kebersamaan krama dalam melaksanakan karya ini. Kegiatan seperti ini menjadi bagian penting dalam menjaga adat, tradisi dan budaya Bali agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi selanjutnya,” ujarnya.

Arya Wibawa menambahkan, Pemerintah Kota Denpasar akan terus mendukung berbagai kegiatan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai adat, agama, tradisi dan budaya. Sinergi antara pemerintah, desa adat dan masyarakat dinilai penting dalam mewujudkan pembangunan Kota Denpasar yang tetap berakar pada nilai-nilai kearifan lokal.

"Rangkaian karya di Pura Sekar Jepun, Tangkas Kori Agung tersebut diharapkan dapat berjalan lancar dan khidmat serta menjadi momentum bagi seluruh krama untuk meningkatkan sradha dan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa," ujarnya. (Eka).

Wamenkes RI Benyamin Paulus Resmikan UPTD Puskesmas III Denpasar Barat.

Ket foto : Wamenkes RI, Benyamin Paulus Octavianus, didampingi Wawali Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, saat meresmikan UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat yang merupakan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak, Selasa (6/10).

Denpasar, Bali Kini - Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Benyamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, didampingi Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, meresmikan UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat yang dikembangkan sebagai Puskesmas Ramah Ibu dan Anak, ditandai dengan penandatanganan prasasti, Selasa (6/10). Kehadiran puskesmas yang dikembangkan sebagai fasilitas kesehatan (faskes) inklusif ramah ibu dan anak ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Usai peresmian, Wamenkes RI Benyamin Paulus meninjau secara langsung sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Peninjauan meliputi ruang gawat darurat, ruang persalinan, poliklinik hingga ruang rawat inap pasien bersalin. Kehadiran UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat juga menjadi bagian dari transformasi pemanfaatan kawasan yang sebelumnya merupakan pasar loak, kemudian sempat dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sementara (TPS), serta kawasan pertanian perkotaan atau urban farming. Kini, kawasan tersebut bertransformasi menjadi fasilitas pelayanan kesehatan yang dikembangkan dengan konsep inklusif serta ramah ibu dan anak.

Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benyamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Denpasar yang turut menyukseskan program kesehatan masyarakat dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat yang merupakan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak.

"Tentu kami sangat mengapresiasi terkait keberadaan Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat, selain memberikan pelayanan kesehatan secara umum, puskesmas ini juga memiliki pelayanan khusus ibu dan anak yang tentu bermanfaat dalam mencegah resiko meninggalnya ibu dan anak," ujarnya. 

Dikatakannya, ke depan Kementerian Kesehatan akan melaksanakan renovasi dengan menyasar puskesmas, RSUD, serta fasilitas kesehatan milik pemerintah lainnya. Hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat.

"Selain infrastruktur kesehatan, kami mendorong tumbuhnya SDM kesehatan, terutama dokter spesialis, untuk mewujudkan kesetaraan dan pemerataan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan yang bermuara pada peningkatan angka harapan hidup masyarakat," ujarnya.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengatakan kehadiran UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat sebagai Puskesmas Ramah Ibu dan Anak merupakan langkah nyata Pemerintah Kota Denpasar dalam memperkuat pelayanan kesehatan yang berpusat pada masyarakat, khususnya bagi perempuan, ibu, bayi, dan anak.

Menurutnya, Puskesmas Ramah Ibu dan Anak tersebut merupakan puskesmas dengan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED), yakni pelayanan pada puskesmas rawat inap yang siap memberikan penanganan selama 24 jam terhadap kasus kegawatdaruratan pada ibu hamil, bersalin, nifas, serta bayi baru lahir.

Selain memperkuat pelayanan kesehatan, Puskesmas Ramah Ibu dan Anak ini juga didukung sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar. Melalui sinergi tersebut, bayi yang lahir di puskesmas akan mendapatkan dukungan dalam penerbitan dokumen kependudukan berupa akta kelahiran.

“Melalui konsep Puskesmas Ramah Ibu dan Anak, kita ingin memastikan setiap ibu yang datang memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, cepat, manusiawi, serta menghargai hak dan kebutuhan ibu. Demikian pula bagi anak-anak, lingkungan pelayanan kesehatan harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman, sehingga anak tidak merasa takut ketika mendapatkan pemeriksaan maupun pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arya Wibawa mengatakan keberadaan puskesmas tersebut tidak hanya menghadirkan fasilitas pelayanan kesehatan baru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kualitas sekaligus pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pihaknya berharap Puskesmas Ramah Ibu dan Anak ini dapat terus dikembangkan menjadi salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, ramah, inklusif, serta mampu memberikan pelayanan yang responsif sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap Puskesmas Ramah Ibu dan Anak ini dapat menjadi contoh dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, ramah, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah, cepat, aman, dan nyaman,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes., menjelaskan bahwa pengembangan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak merupakan bagian dari program prioritas Pemerintah Kota Denpasar dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses masyarakat.

Dikatakannya, penguatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak menjadi salah satu perhatian penting, termasuk dalam mendukung upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi. Untuk itu, pengembangan fasilitas, kualitas pelayanan, serta kesiapan tenaga kesehatan terus diperkuat sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami terus mengikuti arahan pimpinan karena ini merupakan salah satu program prioritas Bapak Wali Kota, terutama dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satunya melalui penguatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, termasuk mendukung upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi,” ujarnya.

Candrawati menambahkan, UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat telah dilengkapi dengan berbagai layanan kesehatan yang terintegrasi dengan layanan BPJS Kesehatan. Selain pelayanan kesehatan umum, puskesmas ini juga menyediakan pelayanan persalinan selama 24 jam serta layanan Damakesmas selama 24 jam.

Dengan dukungan berbagai fasilitas dan layanan tersebut, Puskesmas Ramah Ibu dan Anak diharapkan mampu menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang, sekaligus memperkuat jangkauan pelayanan kesehatan di wilayah Kota Denpasar.

“Kami berharap puskesmas ini dapat menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang bisa diakses seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Turut hadir Direktur Fasilitas Mutu PKP Kemenkes, Roy Himawan, Tenaga Ahli Wamenkes, Iwan Trihapsoro, Direktur Utama RSUP Prof. Ngoerah, Dr. I Gusti Ngurah Ketut Sukadarma, S.Kp., M.Kes., Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar, AA Putu Gede Wibawa, Forkopimda Kota Denpasar, pimpinan OPD, serta undangan lainnya. (Ags)

Bupati Sanjaya Terima Hibah Tanah dari KPK, Dorong Optimalisasi Aset Untuk Kepentingan Masyarakat

 

Tabanan , Bali Kini -  – Komitmen pengelolaan aset Negara agar memberikan manfaat bagi masyarakat diwujudkan melalui serah terima Barang Milik Negara (BMN) eks barang rampasan Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan. Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menghadiri kegiatan serah terima yang berlangsung di Graha Sewaka Dharma Gedung Pelayanan Publik Pemkot Denpasar, Selasa, (6/10). Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Tabanan menerima hibah berupa tanah seluas 2.000 meter persegi yang berlokasi di Desa Marga.

 

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK RI, Mungki Hadipratikto, Wakil Walikota Denpasar, Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Denpasar, Asisten III Setda Kabupaten Tabanan, serta Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemkot Denpasar dan Kabupaten Tabanan. Serah terima tersebut menjadi bagian dari pengelolaan barang rampasan Negara yang dilakukan melalui pemindahtanganan kepada pemerintah daerah untuk memberikan asas kemanfaatan bagi kepentingan publik.

 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK RI atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui hibah tanah tersebut. Menurutnya, hibah tersebut bukan sekadar proses administrasi, tetapi menjadi wujud sinergi dan kolaborasi antara lembaga penegak hukum dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan aset negara untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

 

“Kami atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang telah memberikan kami hibah tanah seluas 2.000 meter persegi di Desa Marga. Bagi kami, ini merupakan wujud nyata kepercayaan besar dari KPK kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan yang sangat kami syukuri,” ujar Sanjaya.

 

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa aset yang diterima akan dikelola secara optimal agar memberikan nilai tambah bagi daerah. Dengan karakteristik Tabanan sebagai salah satu daerah dengan potensi pertanian yang besar, pihaknya melihat lahan tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bagian dari penguatan sektor pertanian yang saat ini terus didorong Pemerintah Kabupaten Tabanan. Hal tersebut sejalan dengan upaya menjaga produktivitas pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

 

Sanjaya juga mengatakan, optimalisasi aset menjadi hal penting dalam mendukung pembangunan daerah, terlebih Kabupaten Tabanan memiliki ruang fiskal yang terbatas. Untuk itu, melalui pengelolaan aset yang terdata dan terukur, aset daerah yang belum produktif akan terus diupayakan agar dapat memberikan nilai dan manfaat, baik melalui pengelolaan secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

“Untuk itulah kami akan berkomitmen penuh untuk mengelola, merawat, dan memaksimalkan seluruh aset hibah ini agar dapat berdaya guna secara optimal, terintegrasi, dan tepat sasaran. Ini penting kami sampaikan untuk memastikan kepercayaan besar yang telah diberikan dapat kami jawab dengan sebuah langkah nyata untuk memastikan Tabanan Era Baru, Tabanan yang Aman, Unggul, Madani (AUM) dapat kami wujudkan,” imbuh Sanjaya.

 

Sementara itu, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK RI, Mungki Hadipratikto, menjelaskan barang rampasan negara pada prinsipnya terlebih dahulu diupayakan melalui mekanisme lelang. Apabila tidak laku dilelang atau terdapat kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, aset tersebut dapat dikelola melalui mekanisme lain sesuai ketentuan, salah satunya melalui pemindahtanganan kepada pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan aset negara tetap memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

 

Selain itu, Sanjaya juga berharap momentum serah terima tersebut semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada KPK RI serta seluruh pihak yang telah mendukung proses hibah tersebut, seraya berkomitmen menjaga dan memanfaatkan aset secara bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tabanan(*)

Tak Temukan Niat Membunuh, Kapolres Jelaskan Alasan Bos Sopir Truk di Muncan Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

KARANGASEM, Bali Kini – Polisi mengungkap alasan tidak menerapkan pasal pembunuhan berencana terhadap I Putu CP, tersangka dalam kasus pembakaran sopir truk, I Gede Selamet, hingga korban meninggal dunia.

Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, polisi belum menemukan bukti yang menunjukkan adanya niat awal tersangka untuk menghilangkan nyawa korban.

Dalam pres rilis, Jumat (2/10/2026), Santika menyebut konstruksi perkara justru menunjukkan tindakan tersangka bermula dari emosi dan upaya menakut-nakuti korban.

Karena itu, tersangka kini disangkakan Pasal 467 ayat (3) subsider Pasal 466 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal 467 ayat (3) mengatur mengenai penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dan mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut Santika, penerapan pasal pembunuhan berencana membutuhkan bukti adanya kesengajaan atau niat untuk menghilangkan nyawa korban sejak awal.

“Kalau memang dari awal pelaku sudah berniat melakukan pembunuhan dan mempersiapkan segala sesuatunya, tentu akan masuk pasal tersebut. Tapi sampai hari ini kami tidak menemukan hal itu,” kata Santika.

Dari hasil pemeriksaan, sebelum kejadian pembakaran, tersangka sempat memukul korban dan mengecek dompet korban untuk meminta uang setoran. Namun, setelah melihat isi dompet yang tidak sesuai harapan, dompet tersebut justru dilempar.

Situasi kemudian memanas. Tersangka diduga menyiramkan bahan bakar minyak ke arah korban yang berada di dalam kamar.

Korek api sempat dua kali tidak menyala. Pada percobaan ketiga, api berhasil menyala dan menyambar tubuh korban serta bagian kamar.

Polisi menyebut tindakan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya niat membunuh sejak awal. Pasalnya, setelah melihat korban terbakar, tersangka justru berupaya memadamkan api.

Bahkan, residu bahan bakar yang berada di tangan atau tubuh tersangka ikut tersambar api hingga menyebabkan tersangka mengalami luka bakar.

“Yang bersangkutan saat melihat korban terbakar langsung ikut membantu memadamkan api dengan segala upaya. Bahkan saat menyiram residu minyak yang ada di tangan pelaku juga tersambar api sehingga pelaku juga terkena luka bakar,” ungkap Santika.

Rangkaian fakta tersebut menjadi pertimbangan penyidik dalam menentukan pasal yang dikenakan terhadap tersangka.

Santika menegaskan, hingga saat ini penyidik belum menemukan bukti yang cukup bahwa tersangka sejak awal merencanakan pembunuhan terhadap korban.

Selain itu, hasil pemeriksaan urine juga memastikan tersangka tidak berada di bawah pengaruh minuman keras maupun narkotika saat kejadian.

“Yang bersangkutan sudah dipastikan dicek urine, tidak ada indikasi mabuk atau mengonsumsi obat terlarang,”Terang Santika.

Polisi menyebut peristiwa tersebut diduga dipicu emosi tersangka yang meledak saat menagih uang setoran kepada korban. (Ami)

Monitoring Pembangunan Daerah di Kecamatan Klungkung dan Dawan, Bupati Satria Apresiasi Capaian Proyek Fisik Tepat Waktu dan Berkualitas

Klungkung, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Klungkung terus memperkuat komitmennya dalam pemerataan infrastruktur yang berkualitas melalui pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pembangunan daerah di wilayah Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Dawan, Senin (5/10). 

Berdasarkan hasil pemantauan dilapangan, progres fisik sejumlah proyek strategis menunjukkan hasil yang memuaskan dan berjalan lebih cepat dari target rencana.

Bupati Klungkung I Made Satria, menyampaikan apresiasi atas kelancaran berbagai proyek pembangunan tersebut. “Kami berharap seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dengan tetap mengutamakan kualitas yang terbaik," ujar Bupati Satria.

Lebih lanjut, sejumlah proyek infrastruktur pendidikan, jalan, dan fasilitas umum di dua kecamatan menunjukkan deviasi positif realisasi melampaui target rencana seperti. Pembangunan Gedung KONI dari Rencana 75,10%, Realisasi 77,16%. Penataan Kawasan Pura Watu Klotok dari Rencana 8,34%, Realisasi 39,41% Mengalami deviasi positif yang signifikan pada tahap awal. Pembangunan Ruang Kelas Baru SD N Dawan Kaler dari Rencana 69,06%, Realisasi 100,00%, pekerjaan telah rampung sepenuhnya. Peningkatan Jalan Banjar Sukawati - Pesinggahan dari Rencana 74,93%, Realisasi 79,93%. Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 1 Gunaksa dari Rencana 78,86%, Realisasi 79,72%. Pemeliharaan Berkala Jalan Tihingadi - Besan dari Rencana 13,25%, Realisasi 16,91%. Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 3 Pikat dari Rencana 21,99%, Realisasi 26,79%.

“Secara keseluruhan, rata-rata pelaksanaan proyek dinilai berjalan sangat baik, lancar, serta memenuhi standar kualitas yang diharapkan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Klungkung berkomitmen untuk terus mengawal sisa masa pengerjaan proyek-proyek tersebut agar tuntas sesuai jadwal demi kemajuan bersama dan kepuasan masyarakat Klungkung,” jelas Bupati Satria usai melaksanakan monev.(*)

Pemkab Klungkung Ngaturang Bakti Penganyar di Empat Pura Kahyangan Jagat di Kintamani, Bangli

Klungkung, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan upacara Bakti Penganyar di empat Pura Kahyangan Jagat dan Sad Kahyangan yang terletak di kawasan Kintamani, Kabupaten Bangli, Jumat (2/10). 

Rombongan Bakti penganyar dipimpin langsung oleh Bupati Klungkung, I Made Satria, bersama Ketua TP. PKK Kabupaten Klungkung, Ny. Eva Satria, beserta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Adapun rangkaian persembahyangan Bakti Penganyar dilaksanakan di empat pura utama di Kecamatan Kintamani yakni Pura Sad Kahyangan Jagat Puncak Penulisan di Desa Sukawana, Pura Kahyangan Jagat Pura Ulun Danu Songan di Desa Songan, Pura Dang Kahyangan Bukit Mentik di Desa Adat Batur dan Pura Kahyangan Jagat Pura Tuluk Biu di Jalan Raya Kintamani,Desa Batur. 

Bakti penganyar ini merupakan wujud srada bhakti (keimanan dan ketakwaan) umat Hindu kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus memohon keselamatan, kerahayuan, serta kesejahteraan bagi masyarakat dan Kabupaten Klungkung secara sekala maupun niskala.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati I Made Satria menyampaikan bahwa pelaksanaan Bakti Penganyar ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan spiritual serta menjaga keharmonisan antarwilayah, khususnya antara Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli.

"Melalui pelaksanaan Bakti Penganyar ini, kami memohon kerahayuan jagat agar Kabupaten Klungkung senantiasa diberikan keselamatan, kedamaian, dan program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan lancar untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati I Made Satria.(*)

Peringati Hari Kesaktian Pancasila 2026, Pemkab Klungkung Serahkan Bantuan Rp3,8 Miliar untuk Nelayan dan Petani

Klungkung, Bali Kini -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung menggelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Alun-Alun Ida Dewa Agung Jambe, Kamis (1/10). Mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", peringatan tahun ini dirangkaikan dengan aksi nyata penguatan ekonomi warga.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Klungkung I Made Satria memimpin langsung jalannya peringatan. Turut hadir Wakil Bupati Tjokorda Gede Surya Putra, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Ketua TP PKK, pimpinan OPD, veteran, serta pimpinan instansi terkait lainnya.

Usai upacara, rangkaian acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan program strategis senilai total Rp3,87 miliar secara simbolis kepada 32 unit penerima (termasuk 4 subak dan 28 tempek) di wilayah Klungkung.

Secara garis besar, bantuan yang disalurkan mencakup:

Sektor Perikanan: Chest freezer dari KKP RI serta 2 unit mesin tempel kapal 15 PK dari Bank Indonesia untuk kelompok usaha bersama (KUB) nelayan.

Sektor Pertanian: Traktor roda dua dan mesin pemotong rumput dukungan Bank Indonesia untuk Subak Takmung, Subak Selisihan Kangin, dan Subak Akah.

Sektor Bencana & Fasilitas Desa: Sepeda motor roda tiga dan pompa pemadam kebakaran portabel dari Satpol PP & Damkar Klungkung untuk Pemdes Jungutbatu, Nusa Penida.

Dalam arahannya, Bupati I Made Satria menegaskan bahwa Hari Kesaktian Pancasila harus dijadikan momentum untuk mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila secara nyata melalui gotong royong dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Pancasila bukan hanya perekat keberagaman kita, tetapi juga dorongan untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata. Melalui bantuan sarana dan prasarana ini, kita berharap produktivitas nelayan serta petani di Klungkung dapat meningkat pesat," tegas Bupati Satria.

Penyerahan bantuan ini diharapkan mampu menguatkan ketahanan pangan daerah, meningkatkan daya saing produk perikanan lokal, sekaligus menunjang kesiapsiagaan penanganan darurat di wilayah kepulauan Nusa Penida.(*)

Hari Kesaktian Pancasila, Pemkab Bangli Teguhkan Komitmen Pengamalan Nilai Pancasila

BANGLI , BALI KINI - Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ke-61 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bangli untuk kembali meneguhkan komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen tersebut tercermin dalam apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di halaman Kantor Bupati Bangli, Kamis (1/10/2026). Apel dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli, I Gede Eddy Hartawan, dan diikuti para pimpinan perangkat daerah serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bangli.

Peringatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk memahami kembali makna Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

I Gede Eddy Hartawan menegaskan, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa diwujudkan dalam tindakan nyata, khususnya oleh aparatur pemerintah yang memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, pengamalan Pancasila di lingkungan pemerintahan dapat diwujudkan melalui sikap integritas, kedisiplinan, profesionalisme, semangat gotong royong serta komitmen memberikan pelayanan yang adil dan bertanggung jawab.

Ia berharap momentum Hari Kesaktian Pancasila dapat semakin memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di kalangan aparatur, sekaligus mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Harapan kita, nilai-nilai Pancasila tidak berhenti pada peringatan dan upacara saja, tetapi benar-benar dapat kita implementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Mari kita jaga persatuan, tingkatkan gotong royong dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” harapnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bangli untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan moral dalam melaksanakan tugas dan mengambil setiap keputusan. Kepentingan masyarakat, menurutnya, harus senantiasa menjadi bagian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober juga menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa serta memperkokoh tekad menjaga persatuan, kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di tengah keberagaman masyarakat, nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan sebagai perekat kehidupan berbangsa. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial perlu terus dihidupkan melalui perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi Pemkab Bangli, semangat tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan karakter, kebersamaan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila tersebut, jajaran Pemerintah Kabupaten Bangli berkomitmen untuk terus menjaga semangat persatuan, menghargai keberagaman serta memperkuat pelayanan publik yang berintegritas. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila diharapkan semakin nyata hadir dalam setiap langkah pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangli.-(*)