Wali Kota Jaya Negara Hadiri Karya Melaspas Kori Agung

Ket. Foto:

Walikota Jaya Negara saat menghadiri Karya Melaspas Kori Agung Pura Pesanakan Pasek Agung Tegal.

DENPASAR, BALI KINI - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Melaspas Kori Agung di Pura Pesanakan Pasek Agung Tegal, Br. Buana Desa, Desa Adat Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Rabu (14/10).

Upacara yang bertepatan dengan Rahina Buda Cemeng Klawu ini dilaksanakan pasca rampungnya pembangunan Kori Agung.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara seusai ngaturang punia mengatakan, upacara ini merupakan wujud peningkatan sradha bhakti umat Hindu di Br. Buana Desa kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

"Pemerintah Kota Denpasar mendukung dan mengapresiasi komunitas masyarakat di desa dan banjar yang mengedepankan pemberdayaan yang tidak terlepas dari sektor budaya dan keagamaan," ujar Jaya Negara.

Sementara Penglingsir Pura Pesanakan Pasek Agung Tegal, I Made Mada Wijaya menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemkot Denpasar terhadap pelestarian adat dan budaya.

Lebih dari itu, pihaknya berharap kegiatan ini akan membawa kebaikan dan juga kerahayuan untuk masyarakat setempat.

"Kami berharap karya ini membawa kebaikan dalam kegiatan persembahyangan di Br. Buana Desa," ujarnya. (Gita)

Seluruh Fraksi DPRD Setujui Perda Kawasan Tanpa Rokok

Ket. Foto : Wawali Arya Wibawa Hadiri Sidang Paripurna ke-23 Masa Persidangan III DPRD Kota Denpasar 

DENPASAR- Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri 

Sidang Paripurna ke-23 Masa Persidangan III DPRD Kota Denpasar pada Selasa (13/10). 

Sidang yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede itu membahas terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan juga Ranperda mengenai Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede mengatakan, seluruh fraksi menerima dan menyetujui kedua Ranperda itu disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan mekanisme yang ada. 

“Secara umum seluruh Fraksi menerima dan menyetujui Ranperda ini disahkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar I Gusti Ngurah Gede.

Masing-masing fraksi, yakni Fraksi PSI-NasDem, Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra menyampaikan pandangan umum dan pendapat akhir terkait kedua Ranperda tersebut. Secara umum, seluruh fraksi menerima dan menyetujui kedua Ranperda itu disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan mekanisme yang ada. 

Pandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Anggota DPRD I Wayan Suwirya menyebut, secara prinsip Fraksi Golkar menilai pembentukan Ranperda pembentukan Produk Hukum ini sangat strategis guna menghasilkan produk hukum yang akuntabel, berkualitas, responsif demi mendukung tata kelola Pemerintah Kota Denpasar yang optimal.

Sedangkan, berkaitan Ranperda Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sendiri menurut Fraksi Golkar sendiri dinilai sangatlah penting guna mengaturan pengawasan KTR yang meliputi kawasan terutama yang berkaitan dengan anak-anak, lingkungan sekolah, fasilitas umum dan lainnya. 

Dari Fraksi PSI-NasDem yang dibacakan oleh Anak Agung Putu Gede Anugraha Mertha, pandangan umum dan pendapat akhir yang disampaikan adalah disebutkan, Ranperda Pembentukan Produk Hukum Daerah harus memperhatikan kewenangan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. 

AA Putu Gede Anugraha juga menyampaikan, Fraksi PSI-NasDem mengatakan,  pembentukan Ranperda Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diharapkan akan dapat memberikan perlindungan kesehatan sekaligus menciptakan publik sehat di Kota Denpasar.

Sementara itu, pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Luh Putu Mamas Lestari disebutkan, dengan dibentuknya Peraturan Hukum Daerah diharapkan dapat menghasilkan landasan hukum yang lebih komperhensif, sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahan yang berkualitas. Lebih lanjut, Mamas Lestari juga menyampaikan, terkait dengan Ranperda Penyelenggaraan KTR, Fraksi PDI Perjuangan menilai dengan pertauran daerah ini diharapkan akan memberikan perlindungan kesehatan khususnya resiko kesehatan akibat konsumsi rokok, dan atau produk tembakau dan paparan asap rokok.

Pandangan umum dan pendapat akhir dari Fraksi Gerindra, yang dibacakan I Ketut Sudana menyebutkan, Ranperda  Pembentukan Produk Hukum Daerah, diharapkan akan dapat menjamin kepastian Hukum, untuk mengiringi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tertib dan efektif. Fraksi Gerindra juga menyampaikan, kedepannya Perda tentang Penyelenggaran KTR agar disosialisasikan dengan baik dan intensif kepada masyarakat. 

Menanggapai pembahasan itu, Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kota Denpasar, yang telah dengan seksama ikut membahas tentang pembentuan kedua Ranperda itu. 

Arya Wibawa mengatakan, pengaturan lebih terperinci diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan produk tembakau dan rokok elektrik. Menurutnya, aturan KTR yang telah ada sebelumnya disusun ketika penggunaan rokok konvensional masih menjadi perhatian utama. Sementara itu, saat ini terdapat perkembangan produk baru, seperti vape dan rokok elektrik, yang perlu diakomodasi dalam aturan turunan.

“Nanti akan kita tuangkan dalam Perwali untuk mengatur lebih detail itu, karena ada sebagian juga promosi dari rokok elektrik yang menyatakan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Hal ini yang akan kita tuangkan secara detail nanti di dalam Perwali, termasuk juga toko-tokonya,” ujar Arya Wibawa.

Dengan demikian, pengaturan ketentuan teknis mengenai pembatasan  dan pengawasan penggunaan maupun pola pengaturan toko yang menjual masih akan dirumuskan lebih lanjut melalui Perwali. (*s)

Kelangkaan BBM, Siswa SLB Negeri 1 Karangasem Belajar dari Rumah

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

KARANGASEM, BALIKINI– Dampak kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Bali turut memengaruhi aktivitas pendidikan. Sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran daring, termasuk SLB Negeri 1 Karangasem, sebagai upaya mengurangi mobilitas masyarakat di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Karangasem.

Kebijakan tersebut berlaku pada 15 hingga 17 Oktober 2026. Selama periode tersebut, siswa mulai dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA diarahkan untuk mengikuti pembelajaran dari rumah.

Khusus di SLB Negeri 1 Karangasem, sistem pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing siswa yang memiliki beragam kondisi disabilitas. Alih-alih menerapkan pembelajaran daring secara penuh, pihak sekolah memberikan tugas tambahan yang dapat dikerjakan siswa bersama keluarga di rumah.

“Materi yang diberikan berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, seperti penerapan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, membiasakan diri mengucapkan salam, serta mengenal dan menghafal nama-nama benda di lingkungan sekitar,” tandas I Wayan Muliarta, Guru Bahasa Bali SLB N 1 Karangasem.

Pemberian tugas tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik ketunaan setiap siswa agar proses pembelajaran tetap berlangsung secara optimal meskipun kegiatan belajar tatap muka sementara ditiadakan.

Hasil pembelajaran siswa selanjutnya diunggah ke Google Drive yang telah disiapkan oleh pihak sekolah. Dengan demikian, guru tetap dapat memantau aktivitas belajar siswa selama masa pembelajaran dari rumah.

Kebijakan meliburkan siswa dari kegiatan belajar tatap muka ini diharapkan dapat membantu mengurangi mobilitas masyarakat, sehingga antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Karangasem dapat berangsur terurai.

Meski demikian, kegiatan pembelajaran tetap dilaksanakan dengan pendekatan yang menyesuaikan kebutuhan siswa, sehingga hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi di tengah kondisi kelangkaan BBM yang terjadi di Bali. (Ami)

PENUTUPAN AMANKILA RESORT SELAMA TIGA BULAN, PAD KARANGASEM TERANCAM BERKURANG RP6 MILIAR

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini – Pansus I DPRD Kabupaten Karangasem bersama rombongan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan kunjungan ke Amankila Resort di Kecamatan Manggis, Karangasem, Selasa 13 Oktober 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk membahas dampak rencana penutupan operasional hotel mewah tersebut terhadap pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak pariwisata.

Amankila Resort berencana menghentikan operasional sementara selama tiga bulan, mulai 20 Oktober 2026 hingga 19 Januari 2027, untuk melaksanakan renovasi. Penutupan ini diperkirakan berdampak terhadap penerimaan pajak daerah, mengingat Amankila menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar dari sektor pariwisata di Kabupaten Karangasem.

Dalam kondisi normal, Amankila Resort rata-rata menyetorkan pajak sekitar Rp2 miliar per bulan. Dengan penutupan selama tiga bulan, potensi penerimaan pajak yang tidak diperoleh daerah diperkirakan mencapai lebih dari Rp6 miliar.

Hotel yang menawarkan tarif menginap sekitar Rp15 juta hingga Rp38 juta per malam ini melakukan renovasi untuk meningkatkan kenyamanan tamu. Penutupan sementara juga dilakukan agar para tamu tidak terganggu oleh kebisingan selama proses pengerjaan proyek.

Wakil Ketua Pansus I DPRD Karangasem, Made Ruspita, berharap proses renovasi Amankila Resort dapat berjalan lancar sehingga hotel tersebut kembali beroperasi dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Meski demikian, pemerintah daerah didorong untuk menyiapkan langkah konkret guna mengantisipasi potensi kehilangan penerimaan pajak selama tiga bulan tersebut.

Pemerintah daerah juga diminta menggali potensi pendapatan dari sektor lain, termasuk mineral bukan logam dan batuan (MBLB), pariwisata, serta sektor potensial lainnya. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas PAD, terlebih DPRD menargetkan peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp26 miliar.

Selain itu, target penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan dirancang meningkat hingga Rp14 miliar. Karena itu, optimalisasi pendapatan perlu dilakukan melalui pendataan wajib pajak yang akurat, pengawasan kepatuhan pembayaran, serta pemastian bahwa data penerimaan pajak sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan tidak dimanipulasi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem, I Nyoman Siki Ngurah, mengakui penutupan sementara Amankila Resort akan berdampak terhadap PAD. Namun, pihaknya tetap optimistis target peningkatan pendapatan daerah dapat diupayakan melalui berbagai langkah konkret dan optimalisasi sumber pendapatan lainnya.

Pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi pajak yang sudah ada sekaligus menggali sumber pendapatan baru agar penutupan sementara salah satu penyumbang pajak terbesar tersebut tidak menghambat pencapaian target PAD Kabupaten Karangasem. (Ami)

Bupati Satria Hadiri Peresmian SPPG 3T Kutampi : Dorong Peningkatan Gizi, Cegah Stunting, dan Berdayakan Ekonomi Lokal

Klungkung, Bali Kini - Bupati Klungkung, I Made Satria menghadiri acara peresmian Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Terdepan, Terluar, dan Tertinggal di Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Rabu (14/10).

Dalam sambutannya, Bupati I Made Satria menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk mendukung program strategis nasional tersebut.

“Kami sadar betul bahwa investasi terbaik untuk menuju Indonesia Emas 2045 adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bebas dari stunting sejak dini,” tegasnya. Ia pun mengingatkan agar higienitas dan mutu gizi makanan yang didistribusikan harus benar-benar terjamin.

Mengingat medan logistik wilayah kepulauan Klungkung (Nusa Penida, Lembongan, dan Ceningan) yang cukup menantang, kehadiran SPPG ini diharapkan mampu memberikan dampak ganda. “Kami mendorong agar operasional SPPG di Klungkung ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan produk dan potensi lokal demi menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar,” tambah Bupati Satria.

Harapan tersebut selaras dengan arahan Wakil Kepala BGN Pusat yang hadir langsung pada acara tersebut. Ia secara khusus menitipkan agar kualitas program MBG terus dikawal karena tujuannya tak hanya sekadar pemenuhan nutrisi, melainkan juga untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan dan menyerap tenaga kerja lokal.

Sementara itu, Kepala BGN yang hadir secara virtual (Zoom Meeting) memastikan pihaknya akan terus memperluas dapur MBG di daerah-daerah terpencil. Ia juga meminta peran aktif kepala daerah untuk turut memonitoring operasional dapur agar kualitas layanannya senantiasa terjaga.(*)

Antisipasi Pemadaman Listrik di Nusa Penida, Pemkab Klungkung Koordinasi dengan PLN

Klungkung, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Klungkung mengambil langkah antisipasi untuk mengatasi pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kecamatan Nusa Penida. Salah satu upaya yang disiapkan adalah penambahan mesin berkapasitas 2 MW yang didatangkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam pekan ini.

Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Bupati Klungkung, I Made Satria, didampingi Pj. Sekda Klungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya, bersama Manajer PLN UP3 Bali Timur, I Made Arya, beserta jajaran di Rumah Jabatan Bupati Klungkung, Senin malam (12/10).

Usai pertemuan, Bupati Satria menyampaikan bahwa penambahan mesin tersebut diharapkan dapat membantu mengantisipasi pemadaman listrik bergilir selama mesin yang ada menjalani perbaikan.

“Minggu ini akan ada tambahan mesin dari Mataram dengan kapasitas 2 MW untuk membackup mesin yang sedang diperbaiki. Kami berharap langkah ini dapat membantu mengantisipasi pemadaman listrik bergilir yang terjadi saat ini,” ujar Bupati Satria.

Selain penambahan mesin dalam waktu dekat, Bupati Satria juga menyampaikan bahwa pada akhir November 2026 direncanakan penambahan mesin dengan kapasitas 5 MW. Bupati berharap langkah antisipasi tersebut dapat membantu menjaga keandalan pasokan listrik di Nusa Penida, sekaligus mendukung aktivitas masyarakat dan kegiatan perekonomian di wilayah kepulauan tersebut.

“Pada akhir November ini juga akan ada penambahan mesin dengan kapasitas 5 MW. Dengan tambahan tersebut, diharapkan pasokan listrik di Nusa Penida semakin terjaga sehingga kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik,” ungkapnya.(*)

Buka TMMD ke-130 di Banjarangkan, Bupati Satria Tegaskan Pentingnya Kemanunggalan TNI dan Rakyat

Klungkung, Bali Kini - Bupati Klungkung, I Made Satria, secara resmi membuka kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Umum Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Selasa (13/10/2026).

Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Satria menegaskan bahwa TMMD merupakan wujud nyata sinergi dan kemanunggalan TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan serta kesejahteraan warga desa.

"Pemerintah Daerah menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan TMMD sebagai upaya melestarikan budaya gotong royong demi percepatan pembangunan pedesaan. Sejarah telah membuktikan bahwa kemanunggalan TNI dengan rakyat adalah kekuatan ampuh dalam menjaga keutuhan NKRI," ujar Bupati Satria dalam sambutannya.

Mengusung tema "TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa", Bupati menilai fokus pembangunan dari wilayah terluar dan desa sangat relevan dengan upaya penguatan bangsa. Menurutnya, kokohnya desa menjadi fondasi utama bagi kemajuan dan kekuatan negara.

Ia menambahkan, program TMMD ini selaras dengan program strategis pemerintah pusat maupun daerah, baik di sektor pembangunan fisik maupun non-fisik, seperti penanganan stunting, bedah rumah, ketahanan pangan, hingga penguatan wawasan kebangsaan.

"Saya mengajak seluruh masyarakat di lokasi sasaran untuk berpartisipasi aktif, serta mengimbau jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait untuk bersinergi secara terpadu. Dengan begitu, hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," imbuhnya.

Pada TMMD ke-130 yang dilaksanakan oleh Kodim 1610/Klungkung ini, sejumlah pengerjaan fisik utama menyasar infrastruktur desa. Di antaranya pengerjaan rabat beton jalan yang menjadi akses utama menuju lahan pertanian warga guna mempermudah pengangkutan sarana produksi dan hasil panen.

Selain jalan, prajurit TNI bersama warga juga membangun senderan atau dinding penahan tanah untuk memperkuat struktur badan jalan serta mencegah risiko erosi dan tanah longsor.

Di bidang fasilitas sosial kemasyarakatan, program TMMD turut merehab wantilan (balai banjar) yang menjadi sarana vital bagi aktivitas sosial, adat, budaya, dan keagamaan warga setempat, serta membangun balai pesandekan sebagai fasilitas pendukung.

Pembukaan TMMD ke-130 ditandai secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Bupati I Made Satria. Turut mendampingi dalam prosesi tersebut Raja Klungkung Ida Dalem Semaraputra, Kasrem 163/Wirasatya Kolonel Inf. Dafit Beni Upeni, Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra, jajaran Forkopimda Klungkung, serta Pj. Sekda Klungkung.

Rangkaian acara diakhiri dengan penyerahan bantuan sembako secara simbolis kepada warga kurang mampu, peninjauan layanan kesehatan gratis, serta kunjungan lapangan langsung ke lokasi proyek fisik.(*)

Pemkab Jembrana Salurkan 600 Ribu Liter Air Bersih Tangani Dampak Kekeringan

​JEMBRANA , BALI KINI — Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat langkah-langkah penanganan darurat menyusul dampak kekeringan yang meluas sejak bulan Mei lalu. Berawal dari laporan di SD 2 Pendem, krisis air bersih kini telah berdampak pada 7 desa dan 14 banjar di wilayah Jembrana.

​Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Jembrana, I Putu Agus Artana Putra, S.Sos. dihubungi selasa (13/10),

mengungkapkan bahwa pihaknya bersama instansi terkait terus menggenjot distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak. Hingga saat ini, total distribusi air bersih yang telah disalurkan telah mencapai hampir 600.000 liter untuk 1.048 kepala keluarga (KK).

​"Distribusi air dilakukan secara bergiliran mengingat tingginya kebutuhan serta adanya kendala dari suplai PDAM. Stok air di tandon-tandon biasanya habis dalam waktu kurang dari dua hari," ujar Kalaksa BPBD Jembrana saat Rakor OPD Selasa 13-10-2026

​Dalam upaya mempercepat penanganan di lapangan, Pemkab Jembrana telah memasang tandon air di 18 titik strategis serta mengerahkan kurang lebih 15 terpal untuk penampungan tambahan. Kapasitas tandon yang disiapkan bervariasi mulai dari 2.000 liter hingga 5.000 liter. Aksi cepat tangkal darurat ini juga turut didukung oleh berbagai pihak, termasuk unsur PMI, Polres, dan Batalyon. 

​Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, sebagian besar warga terdampak tinggal di dekat kawasan hutan dengan sumber air yang relatif kecil. Selain itu, kondisi diperparah oleh kerusakan infrastruktur pipa air akibat terjangan banjir pada bulan Juli lalu.

​Sebagai langkah solutif, Pemkab Jembrana tidak hanya berfokus pada distribusi darurat, tetapi juga merancang perbaikan infrastruktur secara komprehensif sebagai solusi jangka panjang.

 " kita lakukan Perbaikan Infrastruktur seperti Perbaikan pipa air yang rusak telah dirancang dan dikoordinasikan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU). Pengadaan Pompa Air Untuk memperkuat debit air, Kejaksaan Tinggi Bali berencana membantu pengadaan 3 unit pompa air," jelasnya .

Satu unit di antaranya telah berhasil dibangun di Banjar Pancardawa dengan dukungan dari pihak Polres, sehingga total rencana penambahan mencapai 4 unit pompa. 

Lebih jauh dari sisi Sektor Pertanian pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan dinas terkait serta Badan Wilayah Sungai (BWS) untuk membangun pompa-pompa air di area persawahan.

​Mengacu pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau diprediksi masih akan berlangsung cukup panjang hingga bulan Januari mendatang.

​Menyikapi hal tersebut, Pemkab Jembrana mengimbau seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air. Warga diharapkan dapat menghemat dan memprioritaskan penggunaan air bersih hanya untuk kebutuhan pokok sehari-hari, serta menghindari pemborosan seperti menyiram atau memandikan hewan peliharaan secara berlebihan.

​

Selain itu, masyarakat juga diingatkan pentingnya menjaga kelestarian alam dan kawasan hutan agar ke depannya mampu berfungsi optimal sebagai penyimpan cadangan air saat musim kemarau kembali melanda. ( pro/ *)

Darurat BBM, Disdikpora Denpasar Terapkan Belajar Dari Rumah

FOTO : Kepala Disdikpora Kota Denpasar, Drs. Anak Agung Gede Wiratama. 

Denpasar - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) berdampak pada mobilitas masyarakat di Kota Denpasar disegala sektor. Bahkan banyak guru dan siswa kesulitan untuk bersekolah lantaran kendaraan kehabisan BBM. Terpantau srlama dua hari petugas SPBU melayani bergantian tanpa putus waktu. 

Darurat BBM selama dua hari terakhir mendorong Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar menerapkan pembelajaran secara daring bagi satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, pada 15–17 Oktober 2026.

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan mobilitas guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik akibat kelangkaan BBM yang disertai kemacetan lalu lintas.

Kepala Disdikpora Kota Denpasar, Drs. Anak Agung Gede Wiratama, M.Ag., menyampaikan bahwa instruksi pembelajaran daring tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor B/100.3.4/99/DISDIKPORA tertanggal, Rabu 14 Oktober 2026.

Dalam keterangannya, Wiratama menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga keberlangsungan proses pembelajaran agar tetap berjalan di tengah kondisi yang berpotensi menghambat aktivitas masyarakat. 

“Dalam rangka mengantisipasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dapat berdampak pada mobilitas guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik, serta untuk tetap menjaga keberlangsungan proses pembelajaran secara normal,” demikian Wiratama Rabu (14/10).

 

Pembelajaran daring diberlakukan selama tiga hari, mulai Kamis (15/10) 2026hingga Sabtu (17/10) 2026. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta di wilayah Kota Denpasar yang masuk dalam cakupan kebijakan.

Adapun jenjang pendidikan yang terdampak meliputi pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), serta satuan PAUD sejenis (SPS). Kebijakan yang sama juga berlaku bagi seluruh sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), baik negeri maupun swasta.

Disdikpora Kota Denpasar meminta seluruh kepala satuan pendidikan untuk memperhatikan dan melaksanakan ketentuan dalam surat edaran tersebut sebagaimana mestinya. Melalui penerapan pembelajaran daring ini, pemerintah daerah berupaya memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung meskipun masyarakat menghadapi kendala pasokan BBM dan gangguan mobilitas.(Jro)

Krisis BBM Terparah Bahkan Seluruh Kios Eceran Kehabisan Stok

Denpasar , Bali Kini - Dua hari ini, terparah Selasa (13/10) terjadi krisis BBM di Metro Kota Denpasar, bahkan terjadi di seluruh daerah di Bali juga merasakan kesulitan mencari bahan bakar minyak dari petralite hingga petramak. Pedagang minyak eceran yang biasanya ada stok pun ikut terkena imbasnya. Antrean panjang disejumlah SPBU, tidak hanya menimbulkan kemacetan tetapi juga sempat terjadi perselisihan antar pengemdara yang antre di SPBU. 

Krisis BBM juga dirasakan pada jasa pengguna transpotasi sepeti Gojek Online dan pekerja kantoran yang terpaksan memarkirkan kendaraan karena kehabisan BBM. Kekosongan BBM eceran dilaporkan terjadi di sepanjang kawasan Sanur, Yang Batu Kauh, hingga Jalan Kepundung, Denpasar. 

Salah seorang penjaga Pertamini di kawasan Sanur, Ahmad, mengatakan dirinya sudah tidak menjual Pertalite maupun Pertamax sejak dua hari terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena pasokan BBM di SPBU juga mengalami kekosongan atau sulit diperoleh akibat antrean panjang.

“Di SPBU saja kosong. Meskipun ada, antreannya panjang. Ini sudah dua hari saya tutup,” ujar Ahmad.

Ia menambahkan, kelangkaan BBM turut menyulitkan warga yang membutuhkan bahan bakar untuk beraktivitas. Sejak pagi hari, sejumlah pengendara sepeda motor bahkan terpaksa mendorong kendaraannya karena kehabisan bensin di tengah perjalanan. “Sejak pagi sudah ada beberapa warga yang mendorong motor,” katanya.

Di sisi lain, antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM di sejumlah SPBU turut berdampak pada kelancaran lalu lintas. Salah satu titik kemacetan parah terjadi di kawasan Renon, tepatnya di sekitar SPBU dekat STIKOM Bali. 

Selain itu banyak kawasan yang ada SPBU nya mengalami hal yang sama dimana antrean mencapai ratusan meter. Diantaranya SPBU yang ada di kawasan Gatsu Tengah, barat dan A Yani Utara yang terpantau cukup macet.

Antrean kendaraan dilaporkan mengular dari ujung timur Lapangan Puputan Renon hingga ke depan SPBU STIKOM Bali. Penumpukan kendaraan di sepanjang ruas jalan tersebut menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan mengganggu mobilitas pengguna jalan.

Untuk mengantisipasi kemacetan yang semakin parah, sejumlah petugas Dinas Perhubungan Provinsi Bali terlihat berjaga di lokasi. Petugas melakukan pengaturan lalu lintas sekaligus membantu mengendalikan antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM.

Hingga berita ini ditulis, kelangkaan BBM di sejumlah titik Denpasar masih berdampak pada aktivitas masyarakat dan kelancaran lalu lintas. Penyebab pasti gangguan pasokan serta waktu normalisasi distribusi BBM belum diketahui berdasarkan informasi yang tersedia.(Jro)