Peninjauan NJOP PBB-P2 2027, Denpasar Kedepankan Akurasi dan Keadilan

Ket. Foto : Rapat pembahasan Peninjauan NJOP PBB-P2 2027 yang dipimpin Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, dengan pemaparan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar, I Nyoman Denny Widya didampingi lengkap bersama Sekretaris Badan, Kepala Bidang, dan Kepala Upt, Kamis (22/10), di Kantor Walikota Denpasar.

Denpasar. Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar mulai mematangkan persiapan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2027 melalui penyampaian hasil simulasi peninjauan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Peninjauan ini dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan nilai pasar, akurasi data, serta aspek keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Hal tersebut terungkap dalam rapat pembahasan yang dipimpin Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, dengan pemaparan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar, I Nyoman Denny Widya didampingi lengkap bersama Sekretaris Badan, Kepala Bidang, dan Kepala Upt, Kamis (22/10), di Kantor Walikota Denpasar.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan bahwa peninjauan dan pemutakhiran NJOP harus dilakukan secara cermat, objektif, dan berdasarkan data yang akurat. Menurutnya, penyusunan kebijakan PBB-P2 Tahun 2027 tidak semata-mata berorientasi pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga harus mengedepankan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap masyarakat.

“Prinsipnya, kita ingin kebijakan NJOP dan PBB-P2 ini disusun dengan perhitungan yang matang, menggunakan data yang valid, serta mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Optimalisasi pendapatan daerah penting, tetapi aspek keadilan dan kemampuan masyarakat juga harus menjadi perhatian,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut, Jaya Negara menekankan pentingnya sinergi antara perangkat daerah, akademisi, dan praktisi penilai publik dalam memberikan masukan serta kajian yang komprehensif. Melalui kolaborasi tersebut, setiap skenario kebijakan diharapkan dapat dikaji secara menyeluruh sehingga menghasilkan perumusan kebijakan yang terukur dan proporsional, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan daerah dan kemampuan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Denpasar, I Nyoman Denny Widya, menjelaskan bahwa penyampaian simulasi tersebut merupakan bagian dari persiapan Pemerintah Kota Denpasar dalam merumuskan kebijakan perpajakan daerah yang terukur. Pembahasan turut melibatkan akademisi, praktisi penilai publik, serta Research and Development for Societal Impact (RDSI), unit pendukung di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) yang berfokus pada riset, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Dalam pembahasan ini, kami memperhatikan perkembangan nilai pasar serta data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berbagai skenario kebijakan juga disimulasikan untuk memastikan peninjauan NJOP memiliki dasar yang akurat, dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan proporsionalitas dalam penetapan PBB-P2,” jelas Denny.

Ia menambahkan, hasil simulasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembaruan NJOP dan PBB-P2 Tahun 2027. Dengan kajian yang komprehensif dan berbasis data, Pemerintah Kota Denpasar diharapkan dapat memperkuat pengelolaan pendapatan daerah secara berkelanjutan, sekaligus menjaga keberpihakan kepada masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kota Denpasar yang berkelanjutan. (*)

Wawali Arya Wibawa Hadiri Pisah Sambut Pangdam IX/Udayana, Pererat Silaturahmi, Perkuat Sinergi Dukung Pembangunan Berkelanjutan

Ket foto : Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat berbincang bincang dengan Mayjen TNI Piek Budyakto dan Mayjen TNI Made Putra Widiastawa saat acara pisah sambut Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana Rabu (21/10).

 

Denpasar,Bali Kini - Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menghadiri acara pisah sambut Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana dari Mayjen TNI Piek Budyakto kepada Mayjen TNI Made Putra Widiastawa, di Aula Supardi Lantai III Makodam IX/Udayana, Denpasar, Rabu (21/10). Acara ini turut dihadiri Gubernur Bali, I Wayan Koster, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali dan Kota Denpasar. 

Momentum pergantian kepemimpinan ini sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, serta seluruh komponen masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah dan mendukung pembangunan di Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Mayjen TNI Piek Budyakto atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana, khususnya dalam menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah serta mendukung pembangunan di Kota Denpasar.

“Atas nama Pemerintah Kota Denpasar, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Mayjen TNI Piek Budyakto atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas, termasuk dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah serta mendukung pembangunan di Kota Denpasar,” ujarnya.

Arya Wibawa juga mengucapkan selamat atas penugasan baru Mayjen TNI Piek Budyakto sebagai Pangdam V/Brawijaya di Jawa Timur. Ia berharap, pengabdian dan pengalaman yang telah dijalani dapat terus memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

Kepada Pangdam IX/Udayana yang baru, Mayjen TNI Made Putra Widiastawa, Arya Wibawa menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas. Ia berharap, sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara Kodam IX/Udayana dan Pemerintah Kota Denpasar dapat terus diperkuat dalam mendukung keamanan dan pembangunan daerah.

Sementara itu, Mayjen TNI Made Putra Widiastawa mengajak seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk terus memperkuat kebersamaan dalam memajukan Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Mari kita bersinergi, bergandengan tangan, dan menyingsingkan lengan baju untuk bersama-sama memajukan Provinsi Bali. Bali dikenal luas di seluruh dunia, bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kekayaan budaya serta masyarakatnya yang ramah dan saling menghargai. Hal inilah yang harus terus kita jaga bersama,” ungkapnya.

Pihakny menegaskan, kerja sama yang telah dirintis para pendahulunya perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Dukungan serta kolaborasi seluruh pihak menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembangunan di seluruh wilayah Bali.

Menurutnya, Kodam IX/Udayana akan terus memperkuat program sinergi dengan aparatur pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, saling menghargai, serta mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

“Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang dapat memperkokoh kerukunan dan keutuhan bangsa. Karena itu, kami memohon doa restu, dukungan, dan kerja sama dari seluruh pihak agar Kodam IX/Udayana dapat terus menjalankan tugas dengan baik,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Mayjen TNI Piek Budyakto menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Kodam IX/Udayana, pemerintah daerah, serta jajaran Forkopimda atas dukungan yang diberikan selama dirinya menjalankan tugas.

Ia juga memohon maaf apabila selama bertugas terdapat perkataan, perilaku, maupun kebijakan yang kurang berkenan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Udayana dan seluruh komponen yang selama ini telah mendukung pelaksanaan tugas kami. Apabila selama bertugas ada perkataan, perilaku, maupun kebijakan yang kurang berkenan, kami memohon maaf karena hal tersebut tentu tidak disengaja,” ungkapnya.

Mayjen TNI Piek Budyakto turut mengapresiasi sinergi dan komunikasi yang terjalin dengan pemerintah daerah serta jajaran Forkopimda, termasuk dukungan Gubernur Bali dalam menjaga kondusivitas wilayah. Ia menegaskan, komunikasi dan silaturahmi akan tetap terjaga meskipun dirinya melanjutkan penugasan di tempat yang baru.

"Melalui pergantian kepemimpinan ini, sinergi antara Kodam IX/Udayana, pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam menjaga keamanan, mempererat persatuan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bali," ujarnya. (Ayu).

Walikota Jaya Negara Hadiri Puncak Karya Angasti Puja Atma Wedana Maligia PunggelDipusatkan di Pantai Mertasari Sanur, Diikuti 535 Puspa

Ket. Foto : Kehadiran Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara pada puncak Karya Angasti Puja Atma Wedana Maligia Punggel yang dipusatkan di Pantai Mertasari, Desa Adat Intaran, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Rabu (21/10), bertepatan dengan Buda Umanis Dukut.

Denpasar , Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menghadiri puncak Karya Angasti Puja Atma Wedana Maligia Punggel yang dipusatkan di Pantai Mertasari, Desa Adat Intaran, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Rabu (21/10), bertepatan dengan Buda Umanis Dukut. Upacara yang diselenggarakan oleh Griya Karang Tampak Gangsul, Griya Timbul Intaran Sanur, dan Griya Tambak Sari Intaran ini berlangsung khidmat dengan diikuti 535 puspa sebagai wujud bhakti dan penghormatan kepada leluhur.

Turut hadir Anggota DPD RI Dr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Anggota DPRD Provinsi Bali Anak Agung Gede Agung Suyoga, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Ida Bagus Yoga Adi Putra, keluarga besar griya, penglingsir puri, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. Hadir pula Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar I Putu Agus Jayadi, Camat Denpasar Selatan I Kadek Ermanto, dan Bendesa Adat Intaran I Gusti Agung Alit Kencana.

Rangkaian upacara telah dilaksanakan secara bertahap sejak awal Oktober 2026 dengan melibatkan keluarga, semeton, serta masyarakat yang turut ngayah dalam setiap prosesi. Sejumlah tahapan telah dilalui, mulai dari Mebiakala, Metatah, Muspa Ngendag, hingga berbagai prosesi persiapan menuju puncak karya. Puncak upacara diawali dengan Mundut Eteh-Eteh Bhatara Lingga ke Peyadnyan, dilanjutkan dengan Ngadegang Puspa Lingga, Melaspas Puspa, serta Mepurwa Daksina. Seluruh prosesi dipuput oleh para sulinggih sesuai dengan tata cara dan tuntunan agama Hindu.

Di sela-sela prosesi, Walikota Jaya Negara menyampaikan bahwa pelaksanaan Pitra Yadnya memiliki makna mendalam sebagai wujud bhakti dan penghormatan kepada leluhur, sekaligus momentum untuk mempererat persaudaraan. “Melalui upacara ini, kita tidak hanya menghormati leluhur, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan gotong royong antarkeluarga serta semeton. Semoga seluruh rangkaian karya berjalan labda karya, membawa kerahayuan bagi semua, dan nilai-nilai luhur ini terus diwariskan kepada generasi penerus,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Jaya Negara juga berkesempatan mengikuti prosesi Ngadegang Puspa Lingga. Kehadiran dan keterlibatan dalam prosesi ini menjadi bagian dari dukungan terhadap pelestarian adat, tradisi, dan budaya Bali yang senantiasa dijaga melalui pelaksanaan upacara keagamaan. Kebersamaan keluarga besar griya, semeton, dan masyarakat dalam ngayah turut mencerminkan kuatnya semangat gotong royong serta nilai kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat Bali.

Setelah puncak karya, rangkaian upacara dijadwalkan berlanjut pada Kamis (22/10) melalui prosesi Pralina Puja, Putru Adi Parwa Saji, Pralina Puspa, hingga Nganyut ke segara. Selanjutnya, pada Sabtu (24/10), dilaksanakan prosesi Nyegara Gunung dengan rangkaian menuju Pura Goa Lawah, dilanjutkan dengan Ngelinggihang Dewa Pitara. Pelaksanaan karya ini melibatkan Pengrajeg Karya Ida Pedanda Gede Made Karang dan Ida Bagus Purwadana, Manggala Karya Ida Bagus Ambara, Ida Bagus Ngurah Aribawa, dan Ida Bagus Putu Suarjaya, serta Yajamana Karya Ida Pedanda Gede Raka Timbul. (Pur)

Pasar Suwung Batan Kendal Raih Peringkat 1 Nasional

Ket.foto : Pasar Suwung Batan Kendal Raih Peringkat 1 Nasional di Lomba Pasar Pangan Aman BPOM RI

Jakarta, Bali Kini - Kota Denpasar kembali menuai prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Peringkat 1 berhasil diraih Pasar Suwung Batan Kendal pada ajang Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang digelar Badan POM RI, yang dirangkaikan dengan Pertemuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa).

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perindag Kota Denpasar, Ni Nyoman Sri Utari, Rabu (21/10) mengatakan, ajang perlombaan ini digelar serangkaian Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober lalu dan mengusung tema “Bersinergi untuk Pangan Aman, Berinovasi untuk Masa Depan”.

Pihaknya mengatakan, kompetisi ini merupakan salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk mendorong terwujudnya pasar rakyat yang dapat menjamin keamanan pangan. Selain itu, perlombaan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pedagang serta masyarakat terhadap pentingnya pangan sehat.

"Ini tentunya menjadi apresiasi bagi para pedagang dan komunitas pasar atas upaya yang dilakukan selama ini untuk menjaga mutu dan higienitas lingkungan pasar," ungkapnya.

Sri Utari menjelaskan, Pemkot Denpasar berkomitmen mendukung program nasional pangan aman untuk semua yang digagas oleh BPOM.

"Salah satu upaya adalah melalui edukasi kepada para pedagang untuk tidak menjual barang yang mengandung bahan berbahaya, seperti formalin, boraks, rhodamin B, dan pestisida berlebih," katanya.

Keikutsertaan Denpasar pada lomba ini, tambah Sri Utari, sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pangan.

"Tentunya secara tidak langsung pedagang dan pengelola pasar menjadi lebih sadar pentingnya menjual produk yang higienis, bebas bahan berbahaya, dan memenuhi standar keamanan pangan," katanya. (Win)

Wali Kota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Wraspati Kalpa Agung di Pura Buwitan dan Hyang Kawitan Bandesa Mas Pohgading

Ket. Foto : Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menghadiri Karya Padudusan Wraspati Kalpa Agung Meyama Raja, Mendem Lan Mupuk Pedagingan Lan Ngenteg Linggih di Pura Buwitan Lan Hyang Kawitan Bandesa Mas, Desa Adat Pohgading, Desa Ubung Kaja, Rabu (21/10).

Denpasar, Bali Kini - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Wraspati Kalpa Agung Meyama Raja, Mendem Lan Mupuk Pedagingan Lan Ngenteg Linggih di Pura Buwitan Lan Hyang Kawitan Bandesa Mas, Desa Adat Pohgading, Desa Ubung Kaja, Rabu (21/10).

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Anggota DPD RI, IB Rai Dharmawijaya Mantra, Anggota DPRD Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Gede Marhaendra Jaya, Anggota DPRD Kota Denpasar, I Nyoman Gede Sumara Putra, Camat Denpasar Utara, Perbekel Desa Ubung Kaja, serta undangan lainnya.

Wali Kota Jaya Negara mengatakan, pelaksanaan upacara keagamaan di Pura Buwitan Lan Hyang Kawitan Bandesa Mas ini merupakan salah satu bentuk peningkatan sradha bhakti umat Hindu kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Apalagi komunitas masyarakat seperti pasemetonan dan desa adat perlu diapresiasi dalam membangun sradha bhakti melalui upakara yang dilaksanakan.

"Pemkot Denpasar terus mengedepankan pemberdayaan masyarakat, tidak terlepas dari sektor keagamaan. Namun patut diapresiasi munculnya kemandirian masyarakat, sehingga manfaat yang diperoleh dalam penyelenggaraan upacara keagamaan dapat dikenal dengan Tri Guna Karya serta Satwika Karya," ujarnya.

Ia mengharapkan setelah pelaksanaan upacara Padudusan Wraspati Kalpa Agung Meyama Raja, Mendem Lan Mupuk Pedagingan Lan Ngenteg Linggih di Pura Buwitan Lan Hyang Kawitan Bandesa Mas ini, seluruh umat terutama warga dan pengempon dapat terus meningkatkan rasa persaudaraan dan persatuan.

"Kami berharap ke depan pelaksanaan upacara yadnya ini dapat memberikan energi positif yang dapat memancarkan hal positif bagi umat serta menetralisir hal-hal negatif di lingkungan desa setempat," pungkas Jaya Negara.

Sementara Manggala Karya, I Made Luther mengatakan, rangkaian pelaksanaan karya telah dimulai sejak 8 Oktober 2026 dengan pelaksanaan Upacara Mapejati Satwa, dilanjutkan 10 Oktober 2026 Upacara Ngulemin Pemangku, Gambelan, dan Sekeha Santi, serta 11 Oktober 2026 Matur Piuning, Dharmawecana, dan Mendak Pretima.

"Kami mengucapkan terimakasih atas kehadiran Bapak Wali Kota pada karya kami. Hari ini tanggal 21 Oktober 2026 merupakan puncak karya yang diisi dengan Upacara Ngenteg Linggih, Piodalan, Padudusan Alit, Nangun Ayu lan Pengingkup Dewa. Rangkaian karya ini akan dilaksanakan hingga tanggal 24 Oktober dengan Upacara Nyegara Gunung, Rsi Bojana, dan Penyineban," ujarnya. (Arm)

Wali Kota Jaya Negara Hadiri Pisah Kenal Kapolresta Denpasar, Harapkan Sinergi dan Kolaborasi Berlanjut Menuju Denpasar Maju.

Ket foto : Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa,  saat menghadiri acara Pisah Kenal Kapolresta Denpasar di Bali Dynasty Resort, Kuta, Badung, Selasa (20/10).

Badung, Bali Kinib- Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menghadiri acara pisah kenal Kapolresta Denpasar di Bali Dynasty Resort, Kuta, Badung, Selasa (20/10). Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol. Leonardo David Simatupang menyerahkan tugas Kapolresta Denpasar kepada Kombes Pol. I Wayan Winaya.

Kombes Pol. Leonardo David Simatupang selanjutnya dipercaya mengemban jabatan sebagai Penyelidik Pengamanan Internal Madya TK II Divpropam Polri. Sementara itu, Kombes Pol. I Wayan Winaya sebelum didapuk menjadi Kapolresta Denpasar menjabat sebagai Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda NTB.

Turut hadir Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung, I Bagus Alit Sucipta, Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Made Oka Cahyadi Wiguna, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, jajaran Forkopimda Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, serta undangan lainnya. Hadir pula Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, dan Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pengabdian Kombes Pol. Leonardo David Simatupang dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Denpasar. Pihaknya juga menyampaikan selamat bertugas kepada Kombes Pol. I Wayan Winaya yang kini mengemban amanah sebagai Kapolresta Denpasar.

“Kami berterima kasih kepada Kombes Pol. Leonardo David Simatupang atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Denpasar. Selamat bertugas di tempat yang baru,” ujar Jaya Negara.

Jaya Negara menegaskan, pergantian kepemimpinan di tubuh Polresta Denpasar diharapkan tidak mengurangi semangat sinergi dan kolaborasi yang selama ini telah terbangun bersama Pemerintah Kota Denpasar. Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi bagian penting dalam menjaga kondusivitas wilayah sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Meski pimpinan datang silih berganti, kolaborasi yang telah berjalan baik harus terus dilanjutkan guna memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Kami mengucapkan selamat bertugas kepada Kombes Pol. I Wayan Winaya sebagai Kapolresta Denpasar. Mari terus bersinergi dan berkolaborasi menuju Denpasar Maju,” tambahnya.

Sementara itu, Kombes Pol. Leonardo David Simatupang menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin selama dirinya bertugas sebagai Kapolresta Denpasar. Ia mengapresiasi sinergi Pemerintah Kota Denpasar, jajaran terkait, serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Denpasar.

Pihaknya juga memohon doa restu untuk menjalankan tugas di tempat yang baru serta berharap dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih atas kerja sama dan dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak, termasuk Pemerintah Kota Denpasar dan masyarakat, dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Denpasar,” ungkapnya.

Kapolresta Denpasar yang baru, Kombes Pol. I Wayan Winaya, turut menyampaikan apresiasi atas dedikasi pendahulunya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Denpasar. Ia berharap sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

Dengan kepemimpinan yang baru, sinergi antara Polresta Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan terus berlanjut dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung terwujudnya Denpasar yang maju dan harmonis.

“Saya berharap dapat bekerja sama dengan semua pihak untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kota Denpasar, serta memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujarnya. (Ags).

Satpol PP Denpasar Tertibkan 176 Media Promosi di Fasilitas Umum

Ket. Foto :Jaga Ketertiban, Keindahan, dan Kenyamanan Kota, Satpol PP Denpasar Tertibkan 176 Media Promosi di Fasilitas Umum

Denpasar, Bali Kini - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar melalui Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibum Tranmas) melaksanakan penertiban baliho, spanduk, banner, umbul-umbul, pamflet, dan papan nama yang terpasang di fasilitas umum, Selasa (20/10/2026).

Penertiban menyasar sejumlah ruas jalan di Kota Denpasar, meliputi Jalan Hayam Wuruk, Jalan Kamboja, Jalan Melati, Jalan Suli, Jalan Gatot Subroto, Jalan WR. Supratman, Jalan Raya Puputan, Jalan Diponegoro, dan Jalan Surapati.

Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil menertibkan sebanyak 176 media promosi, terdiri atas 3 baliho, 51 pamflet, 58 banner, 56 spanduk, 2 papan nama, dan 6 umbul-umbul.

Kasatpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Bawa Nendra mengatakan, penertiban ini merupakan upaya berkelanjutan untuk menjaga ketertiban umum, keindahan kota, serta kenyamanan masyarakat.

“Penertiban ini kami laksanakan untuk memastikan fasilitas umum tetap tertata dan tidak terganggu oleh pemasangan media promosi yang tidak sesuai ketentuan. Kami ingin mewujudkan Kota Denpasar yang tertib, bersih, indah, dan nyaman,” ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat, pelaku usaha, dan pihak pemasang iklan agar memperhatikan ketentuan yang berlaku serta tidak memasang media promosi secara sembarangan di fasilitas umum.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menjaga ketertiban dan keindahan Kota Denpasar. Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat penting agar fasilitas umum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” imbuhnya.

Satpol PP Kota Denpasar akan terus melakukan pengawasan dan penertiban secara berkala sebagai upaya penegakan Peraturan Daerah demi terciptanya suasana kota yang tertib, aman, dan nyaman. (Ayu)

Tingkatkan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, KPU Karangasem Kukuhkan Puluhan SPD dan GPD

Karangasem, Bali Kini - KPU Kabupaten Karangasem hari ini (red) Rabu (21/10/2026) pagi akan mengukuhkan 56 orang Siswa Peduli Demokrasi (SPD) dan 28 orang sebagai Guru Penegak Demokrasi (GDP) di kantor SKB Karangasem. Pengukuhan SPD dan GPD ini sebagai persiapan awal pendidikan pemilih dalam menatap Pemilu Nasional tahun 2029 nanti. "Pengukuhan SPD dan GPD ini dalam rangka meningkatkan pendidikan pemilih berkelanjutan, dan membangun budaya demokrasi sejak dini di lingkungan sekolah. Sehingga budaya demokrasi semakin tumbuh di lingkungan sekolah," ucap Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan SDM KPU Karangasem, I Kadek Sukara, Selasa (20/10). 

Menurut Sukara yang juga mantan pengurus Perbakin Bali itu, melalui program SPD dan GPD diharapkan menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan nilai - nilai demokrasi, kepemiluan, partisipasi politik, anti hoaks, serta penguatan karakter warga negara yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. Kata Sukara mantan BPD Desa Nawa Kerti itu, peserta untuk SPD yang kita ambil mereka yang masih duduk di SMA/SMK se Kabupaten Karangasem. Kuota 2 orang per sekolah, yang terdiri dari 1 orang perempuan dan 1 laki - laki. Mereka yang masuk SPD didominasi siswa kelas X, sehingga menuju pemilu berikutnya mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk demokrasi di Karangasem khususnya pemilih pemula. 

Harapannya mereka dapat meningkatkan pemahaman pemilih pemula, menciptakan agen perubahan demokrasi di sekolah, membantu KPU dalam sosialisasi pendidikan pemilih dan menumbuhkan kepemimpinan generasi muda yang demokratis. "Makanya setelah dikukuhkan, kita langsung bekali dengan bimtek," tegas Sukara. Syarat siswa bisa masuk program SPD, kata Sukara selain siswa aktif di sekolahnya, mereka juga mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah, tidak pernah terlibat disiplin pelanggaran berat, bersedia mengikuti kegiatan selama masa penugasan. 

Sukara yang juga mantan pengurus PSSI Bali, persyaratan kompetensi lainnya yakni memiliki wawasan demokrasi (Memiliki pengetahuan dasar tentang pancasila, UUD 1945, demokrasi dan kepemiluan). Berikutnya memiliki pola pikir terbuka terhadap keberagaman pendapat. Kompetensi lainnya yakni public speaking (mampu berbicara didepan umum, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan percaya diri dalam menyampaikan informasi). Syarat lainnya aktif di organisasi dan kepemimpinan. Contoh aktif di OSIS, MPK, Pramuka, PMR, KIR, organisasi keagamaan dan ekstrakurikuler lainnya. 

Ditambahkan mereka juga paham tentang literasi digital, memiliki integritas , jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. "Salah satu kegiatan kedepannya akan kita ajak membuat konten edukasi pendidikan pemilih secara sederhana, sehingga sosialisasi mereka dengan teman sebaya akan lebih mengena," tutur Sukara. Disebutkan Sukara mengenai GPD, tentu kuota 1 orang di tiap sekolah. GPD ini kedepannya akan menguatkan pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah. Menjadi penghubung program KPU dengan satuan pendidikan. 

Mengintegrasikan nilai demokrasi dalam pembelajaran. GPD juga diharapkan menjadi 

koordinator pendidikan pemilih di sekolah, 

Membina SPD, dan menyelenggarakan kegiatan demokrasi sekolah. "Semoga bisa berjalan dengan baik, SPD dan GPD juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif," harapnya. (Ami/rls)

PERADAH Desak Penanganan Cepat Karhutla dan Dampak Kesehatan

JAKARTA, BALI KINI — Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (DPN Peradah Indonesia) menyampaikan keprihatinan atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Selain mengancam kelestarian lingkungan dan ekosistem, karhutla juga menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat akibat paparan asap.

Ketua Umum DPN Peradah Indonesia, I Putu Yoga Saputra, menilai penanganan karhutla perlu dipercepat dan diperkuat melalui langkah terpadu. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, mengingat dampak kebakaran tidak hanya dirasakan oleh warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian, tetapi juga dapat meluas mengikuti persebaran asap.

“Kami prihatin atas kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Mewakili teman-teman Peradah se-Indonesia, terutama yang ada di wilayah terdampak, kami menilai persoalan ini tidak bisa dipandang semata-mata sebagai kebakaran hutan dan lahan. Dampaknya menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, aktivitas sehari-hari, hingga keberlangsungan lingkungan hidup,” ujar Yoga.

**306.309 Kasus ISPA, Kelompok Rentan Perlu Perlindungan**

Dampak kesehatan akibat karhutla menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI yang diberitakan pada 19–20 Oktober 2026, jumlah kumulatif kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla mencapai **306.309 kasus per 18 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB**. Data tersebut mencakup periode pelaporan sejak Agustus 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 69.015 kasus dialami balita berusia 0–5 tahun, 77.022 kasus pada kelompok anak usia 6–9 tahun, dan 49.680 kasus pada kelompok lanjut usia. Angka tersebut menunjukkan bahwa kelompok rentan membutuhkan perhatian khusus dalam menghadapi dampak kabut asap.

Kementerian Kesehatan juga mencatat penambahan 2.778 kasus ISPA pada 17 Oktober 2026, sedikit lebih rendah dibandingkan 2.808 kasus pada 16 Oktober. Meski terdapat indikasi perlambatan penambahan kasus di sejumlah wilayah, situasi tersebut belum berarti ancaman kesehatan telah berakhir. Penambahan kasus masih perlu diwaspadai, terutama di wilayah yang menunjukkan tren peningkatan. 

Yoga menegaskan bahwa tingginya angka kasus ISPA harus menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penanganan di lapangan, sekaligus memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan pelayanan kesehatan yang memadai.

“Angka lebih dari 300 ribu kasus ISPA ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Di balik angka tersebut ada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan dan keluarga yang harus menghadapi risiko akibat asap. Karena itu, penanganan karhutla tidak boleh berjalan lambat. Api harus segera dikendalikan dan dampak asap terhadap masyarakat harus ditekan semaksimal mungkin,” tegas Yoga.

**Desak Percepatan Pemadaman dan Penguatan Pencegahan**

Yoga mengungkap kondisi ini turut dirasakan oleh sejumlah kader Peradah Indonesia di wilayah terdampak. Sehingga, mereka turut menitipkan dorongan penanganan ini untuk bisa dipercepat oleh pemerintah dan petugas.

DPN Peradah Indonesia mendorong pemerintah pusat dan daerah, BNPB, BPBD, aparat terkait, serta seluruh unsur yang terlibat untuk mempercepat penanganan karhutla. Hal itu bisa dilakukan melalui penguatan pemadaman darat, operasi udara sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan, serta pemantauan titik panas secara berkelanjutan.

Upaya tersebut perlu disertai koordinasi lintas sektor, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau dan memiliki kondisi lahan kering yang meningkatkan risiko kebakaran.

Selain mempercepat pemadaman, Yoga meminta agar penanganan kesehatan masyarakat berjalan seiring dengan operasi pengendalian api. Pemerintah daerah perlu memastikan informasi kualitas udara tersampaikan secara berkala, fasilitas kesehatan siap melayani warga terdampak, serta kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang memadai.

“Kami meminta agar percepatan penanganan karhutla menjadi prioritas bersama. Jangan sampai kita hanya bergerak ketika api sudah meluas dan masyarakat mulai jatuh sakit. Pemadaman, pencegahan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta perlindungan kesehatan masyarakat harus dilakukan secara bersamaan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa pencegahan kebakaran membutuhkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, pembakaran sampah secara tidak terkendali, serta tindakan lain yang berpotensi memicu kebakaran harus dicegah. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran yang terbukti melanggar aturan juga perlu dilakukan secara tegas dan adil.

Yoga berharap penanganan karhutla dapat segera menunjukkan hasil nyata, baik melalui pengendalian titik api maupun penurunan paparan asap yang membahayakan masyarakat. Ia juga berharap koordinasi antara pemerintah, aparat, dunia usaha, masyarakat, dan organisasi kepemudaan dapat terus diperkuat agar kejadian serupa tidak berulang setiap musim kemarau.

“Kami berharap seluruh pihak bergerak cepat, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Jangan menunggu dampaknya semakin luas untuk bertindak. Kita ingin api segera padam, kualitas udara membaik, masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman, dan lingkungan yang terdampak dapat dipulihkan. Menjaga alam adalah tanggung jawab bersama, sekaligus bentuk kepedulian kita terhadap generasi mendatang,” tutup Yoga. (Devy)

Peradah Indonesia Dorong Kebangkitan Organisasi di Banten, Puluhan Pemuda Hindu Siap Berhimpun

BANTEN, BALI KINI - Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (DPN Peradah Indonesia) mendorong pengaktifan kembali organisasi Peradah di Provinsi Banten. Langkah ini sebagai upaya memperkuat peran pemuda Hindu dalam kehidupan berorganisasi, pembangunan nasional, dan persoalan keumatan.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan bertajuk “Mendorong Peran Pemuda Hindu Banten di Kancah Nasional” yang mempertemukan sekitar 50 pemuda Hindu di Banten dengan jajaran DPN Peradah Indonesia. Pertemuan ini menjadi ruang diskusi, berbagi pemahaman mengenai organisasi Peradah, sekaligus membangun konsolidasi awal untuk mengaktifkan kembali Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Peradah Banten.

Sekretaris Jenderal DPN Peradah Indonesia, Ricky Satriawan, menjelaskan bahwa perjalanan Peradah di Banten memiliki dinamika yang cukup panjang. Sejak dekade 1990-an, organisasi ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan. Peradah kemudian sempat kembali eksis pada 2017, tetapi aktivitas organisasi kembali vakum setelahnya.

Menurut Ricky, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya membangun kembali komunikasi dan konsolidasi dengan pemuda Hindu di Banten agar keberadaan Peradah dapat kembali tumbuh dan menjalankan perannya secara berkelanjutan.

“Pengaktifan kembali Peradah di Banten bukan sekadar menghidupkan struktur organisasi, tetapi juga membangun ruang bersama bagi pemuda Hindu untuk belajar, bertumbuh, dan mengambil peran yang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” menjadi pesan yang ditekankan dalam semangat konsolidasi tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, sekitar 50 pemuda Hindu yang hadir menyatakan kesepakatan untuk berhimpun dalam Peradah. Kesepakatan ini menjadi langkah awal untuk melanjutkan konsolidasi dan menyusun proses pengaktifan kembali Peradah di Banten.

Selain membahas penguatan organisasi, Ricky turut menyampaikan pandangannya mengenai berbagai persoalan keumatan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Isu kesejahteraan umat, pendidikan agama Hindu, serta keterwakilan umat Hindu dalam pemerintahan dan proses pengambilan kebijakan menjadi sejumlah hal yang disoroti.

Menurutnya, pemuda Hindu perlu mengambil bagian dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut melalui penguatan kapasitas diri, keterlibatan dalam organisasi, serta peningkatan partisipasi dalam ruang-ruang strategis nasional.

"Kita berharap dengan hadirnya pemuda Hindu yang kompeten dan berintegritas dapat memperluas kontribusi umat sekaligus memastikan aspirasi masyarakat Hindu untuk turut menjadi pertimbangan dalam proses pembangunan," jelasnya.

Ricky juga mengingatkan kembali sejarah dan peran Peradah sebagai organisasi kepemudaan Hindu di Indonesia. Sejak Mahasabha pertama yang diselenggarakan pada 11 Maret 1984 di Kaliurang, Yogyakarta, Peradah terus berupaya menjadi pusat pergerakan pemuda Hindu untuk mencetak generasi pemimpin dan wirausahawan muda yang berlandaskan Dharma.

"Semangat ini tetap relevan dalam menjawab tantangan generasi muda saat ini, terutama dalam menyiapkan kader yang tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan dan karakter yang kuat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa," tegas pria asal Lampung itu.

Sebagai informasi, pertemuan ini difasilitasi oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Banten, Bimas Hindu Banten, dan Aliansi Pemuda Hindu Banten, bersama Tim Pengaktifan Kembali DPP Peradah Banten.

Melalui pertemuan tersebut, diharapkan proses konsolidasi dapat berlanjut secara terarah hingga terbentuk kembali kepengurusan Peradah di Banten. Lebih dari itu, kebangkitan Peradah di Banten diharapkan menjadi momentum bagi pemuda Hindu untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kapasitas kepemimpinan, serta mengambil peran aktif dalam menjawab persoalan keumatan dan berkontribusi di tingkat nasional(Devy)