Sebelum melakukan aksinya, SMB Golkar Bali menggelar persembahyangan bersama di Padmasana Sekretariat DPD I Partai Golkar Bali di Jalan Surapati, Denpasar. Mereka sepakat menolak dan meminta agar SK Plt Ketua DPD II dicabut. Dan juga meminta agar para Ketua DPD II yang dicopot bisa dikembalikan jabatannya. Selain itu, aksi juga ditandai dengan melakukan tanda tangan bersama diatas kain berwarna kuning yang dikemudian diserahkan kepada Sekretaris DPD I Partai Golkar Bali I Nyoman Sugawa Korry.
Koordinator SMB Golkar Bali Wayan Sumantra Karang mengatakan, pihaknya ingin menjaga marwah Partai Golkar. Sebagai kader, ia tidak ingin induk partainya dirusak ataupun menjadi kesewenang-wenangan oknum kader lainnya. "Kami cinta Golkar, kami sayang Partai Golkar. Kami tidak ingin Golkar Bali menjadi kerdil karena haus kekuasan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, yang tidak menggunakan AD/ART, yang hanya mementingkan kekuasaan pribadinya, yang tidak mengedepankan rasa dan etika dan organisasi yang berlaku di Partai Golkar," ujarnya saat menyampaikan orasi, Kamis (04/07). Tak hanya itu saja, para kader juga mengancam akan mundur bersama-sama jika Mahkamah Partai (MP) Golkar tak mengakomodir aspirasi dan meloloskan gugatan tersebut.
Perwakilan SMB Golkar Bali dari Kabupaten Bangli Sang Kompyang Yasa Lombok menyatakan, pihaknya bersama para kader yang lain telah melakukan pertemuan untuk mengambil sikap. Hasilnya, semua pihak mulai dari pengurus tingkat desa, kecamatan, dan fraksi (caleg terpilih DPRD Bangli) sepakat dan menyatakan menolak adanya SK Plt dan pencopotan Ketua DPD II Partai Golkar Bangli Wayan Gunawan. "Kami kader dari kota dingin, karena panasnya Plt, akhirnya panas. Kami memutuskan menolak dari PD, PK, Fraksi yang akan jadi menyatakan dan sudah menandatangani yang dikeluarkan oleh Plt Ketua DPD I Partai Golkar Bali Gde Sumarjaya Linggih (Demer)," akunya.
Menurutnya, selama ini kepemimpinan Wayan Gunawan di Bangli terbilang berhasil. Dari tahun 2009, Golkar Bangli hanya memiliki 3 kursi di DPRD Bangli. Namun, pada Pileg 2019 lalu, perolehan kursi naik menjadi 6 kursi. "Kader Golkar Bangli sudah terbukti. Dari 2009 hanya 3 kursi, 2019 menjadi 6 kursi. Apakah (Wayan Gunawan) perlu di Plt?, " tegasnya.
Hal yang sama juga dilontarkan perwakilan SMB Golkar Bali dari Kabupaten Tabanan Bagus Putu Ngurah Wira Tenaya mengatakan, Golkar satu-satunya partai yang berlandaskan konstitusi. Sehingga, keputusan bisa dijadikan dasar pijakan untuk mengambil segala keputusan. "Tapi kita harus mengacu pada apa yang menjadi materi SK Plt 362. Sampai sejauh mana batasan tugas Plt tingkat satu," jelasnya.
Dari SMB Golkar Bali Kabupaten Badung Anak Agung Suastika menambahkan, keputusan DPD I yang dipimpin oleh Plt. Ketua Demer merupakan kesalahan. Dirinya juga membantah tudingan yang menyebutkan bahwa Ketua DPD II Golkar Badung saat itu Wayan Muntra tidak hadir dalam Musda Kosgoro. Sehingga, ketidakhadiran inilah yang dijadikan salah satu alasan untuk melakukan pencopotan dan menunjuk Wayan Suyasa sebagai Plt Ketua DPD II. Suastika mengaku, selama ini tidak pernah ada undangan dari DPD I kepada DPD II Golkar Badung untuk menghadiri Musda Kosgoro.
"Kami dari jajaran pengurus Golkar Badung, dari DPD, PK, PD, dan Pokkar kompak menolak Plt. Dalam hal ini tidak benar dan dalam hal kesalahan yang dibuat oleh DPD I menyebutkan Pak Wayan Muntra yang terkait kesalahan disampaikan yaitu salah satunya tidak hadir pada saat Musda Kosgoro. Itu tidak benar. Undangan tidak pernah ada dan terlampir di data kita, " kata dia.
Sementara itu, Sekretaris DPD I Partai Golkar Bali I Nyoman Sugawa Korry yang menerima SMB Golkar Bali menyatakan, dirinya menghargai dan menghormati langkah dari para kader dalam menyampaikan aspirasi penolakan. "Kehadiran semeton tityang, pelingsir, dan adik-adik tityang dengan senang hati. Apalagi dilakukan dengan tata cara Golkar," tutur dia.
DPD I Golkar Bali juga akan mengembalikan jabatan 6 Ketua DPD II Golkar di kabupaten, jika memang diputuskan oleh MP Golkar Bali. Sebaliknya, jika keputusan menetapkan Plt Ketua DPD II, pihaknya juga meminta seluruh kader untuk menerima. Wakil Ketua DPRD Bali ini juga enggan memperdebatkan alasan adanya Plt. "Apapun perbedaan kita, sama-sama kita menyerahkan keputusan kepada MP Golkar. Apapun keputusan itu, mari kita patuhi sebagai bentuk penghormatan hasil partai," jelasnya.
Terakhir, mengenai tandatangan penolakan terhadap SK Plt yang dilakukan pada kain berwarna kuning, Sugawa Korry mengatakan akan menyimpan seserahan dari SMB Golkar Bali. Sebelum itu, dirinya akan menyampaikan dan berkoordinasi dengan Plt Ketua DPD I Golkar Bali Gde Sumarjaya Linggih. Dp/r2
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram