Mencermati KUA-PPAS yang telah disepakati bersama dan dilanjutkan dengan Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021 yang Gubernur sampaikan pada sidang Paripurna Senin, 09 Nopember 2020, berikut menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat.
Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada Gubernur karena telah menggunakan dasar pembanding penyusunan RAPBD Tahun 2021 dengan APBD Perubahan Tahun 2020 yang sesungguhnya sudah tiap tahun kami sarankan untuk menggunakan dasar pembanding adalah APBD setelah Perubahan mengingat lebih realistis dan akuntabel.
"Fraksi Partai Demokrat sarankan kepada saudara Gubernur agar kosisten menggunakan pendekatan ini tidak hanya menggunakan pendekatan dimaksud pada saat terjadi penurunan APBD Perubahan dari APBD Induk," baca Komang Nova Sewi Putra,SE dan Komang Wirawan,SH., Pada Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020, Rabu (18/11) lalu di DPRD Bali, Renon Denpasar.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pajak Daerah Tahun 2020 dalam APBD Perubahan Tahun 2020 sebesar Rp 2,9 Triliun lebih turun sebesar Rp 241 Milyar lebih atau 8,06 persen menjadi sebesar Rp 2,7 Triliun lebih dalam RAPBD Tahun 2021.
Retribusi Daerah Tahun 2020 pada APBD Perubahan sebesar Rp 26,4 Milyar lebih turun sebesar Rp 7 Milyar lebih atau 26,81 persen menjadi sebesar Rp 19,3 Milyar lebih dalam RAPBD Tahun 2021.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan turun Rp 33,1 Milyar lebih atau 18,68 persen dari sebesar Rp 177,4 Milyar lebih dalam APBD Perubahan Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 144,3 Milyar lebih dalam RAPBD Tahun 2021.
Memperhatikan Asumsi Makro Ekonomi Bali Tahun 2021 yang saudara sampaikan dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 diprediksi akan pulih kembali dan diprediksi akan bisa tumbuh sampai dengan 5,5 persen, demikian juga adanya upaya peningkatan PAD melalui ;
Penataan Perda Tentang Pendapatan Daerah, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi, serta memperhatikan besarnya SILVA yang direncanakan Tahun 2021 menunjukkan adanya kelebihan capaian target pendapatan.
Maka Fraksi Partai Demokrat ingin mendapat penjelasan saudara Gubernur, kenapa PAD ditargetkan turun sebesar Rp 258,3 Milyar lebih atau 7,52 persen dari sebesar Rp 3,4 Triliun lebih dalam APBD Perubahan Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 2,7 triliun lebih dalam RAPBD Tahun 2021.
"Menurut hemat kami terjadi inconsistensi dimana saudara Gubernur optimis melalui berbagai upaya namun pada kenyataannya dalam RAPBD Tahun 2021 hal ini menujukkan hal yang pesimis, mohon penjelasan," Sentilnya.
Terkait pendapatan Transfer. Pendapatan transfer yang bersumber dari dana bagi hasil, terjadi penurunan, Fraksi Demokrat dapat memahami namun untuk dana insentif daerah terjadi penurunan sebesar Rp 32,9 Milyar lebih atau 46,71 persen dari Rp 70,5 Milyar lebih Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 37, 5 Milyar lebih dalam RAPBD Tahun 2021, mohon penjelasan saudara Gubernur terkait dengan penurunan tersebut?
Belanja Daerah; Dalam Belanja Oprasional, Fraksi Partai Demokrat melihat adanya kenaikan belanja pegawai sebesar Rp 96 Milyar lebih atau 5,62 persen dari sebesar Rp 1,7 Triliun lebih Tahun 2020 pada APBD Perubahan Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 1,8 Triliun lebih dalam RAPBD Tahun 2021, mengapa terjadi kenaikkan yang begitu fantastis ?
Belanja Subsidi, ada kenaikkan sebesar Rp 5 Milyar atau sebesar 100 persen dari sebesar Rp 5 Milyar dalam APBD Perubahan Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 10 Milyar dalam RAPBD Tahun 2021.
"Terkait dengan kenaikan ini dan sejalan dengan temuan kami dilapangan yang telah kami sampaikan diawal Pandangan umum ini, maka Kami Fraksi Partai Demokrat berharap agar belanja subsidi ini diarahkan unutk mendorong peningkatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan atau pertanian dalam arti luas," tegasnya.
Belanja Hibah, juga terjadi peningkatan sebesar Rp 51,9 Milyar lebih atau 5,07 persen dari sebesar Rp 1,02 triliun lebih dalam APBD Perubahan Tahun 2020 menjadi Rp 1,07 Triliun lebih dalam RAPBD Tahun 2021, untuk itu Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada saudara Gubernur karena belanja hibah ini berdampak langsung pada regulasi ekonomi masyarakat Bali.
Belanja Bantuan Sosial, juga terjadi peningkatan yang amat fantastis sebesar Rp 48 Milyar lebih atau 1152,36 persen dari Rp 4 Milyar lebih dalam APBD Perubahan Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 52 Milyar lebih dalam RAPBD Tahun 2021, diharapkan penjelasannya khususnya terkait dengan pemanfaatannya.
Mengenai belanja Tidak Terduga, direncanakan turun sebesar Rp 321 Milyar lebih atau 85,40 persen dari sebesar Rp 376,1 Milyar lebih dalam APBD Perubahan Tahiun 2020 menjadi sebesar Rp 54,9 Milyar lebih dalam RAPBD Tahun 2021. "Mengapa terjadi penurunan yang begitu besar, mohon penjelasan," sentilanya lagi.
Pembiayaan Daerah, sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya SILVA Direncanakan naik sebesar Rp. 171,9 Milyar lebih atau 20,67 persen dari sebesar Rp 831,8 Milyar lebih dalam APBD Perubahan tahun 2020 menjadi 1 Triliun lebih dalam RAPBD Tahun 2021.
Berkenaan dengan SILVA Tahun 2020 merupakan kenyataan dari hasil audit BPKRI untuk APBD Tahun 2019 menjadi penerimaan pembiayaan Tahun 2020, sedangkan SILVA Tahun 2021 yang direncanakan adalah merupakan harapan sebagai akibat dari adanya penerimaan yang melampaui target pendapatan dan atau adanya efisiensi belanja.
Melihat rencana pendapatan yang Gubernur rencanakan Tahun 2021 turun dari tahun 2020, ini menunjukkan bahwa tidak akan terjadi pelampauan dari target pendapatan daerah, sehingga diharapkan SILVA hanya bersumber dari efisiensi belanja.
"Dengan demikian Kami Fraksi Partai Demokrat mensinyalir ada kegiatan belanja yang tidak dilaksanakan, untuk itu mohon penjelsan saudara dari mana sumber SILVA sebesar Rp 1 Triliun lebih tersebut," sodoknya.
Penerimaan Pinjaman Daerah drencanakan sebesar Rp 1,5 Triliun, Kami Fraksi Partai Demokrat perlu mendapat penjelasan saudara Gubernur terkait dengan sumber pinjaman/kreditur, jangka waktu pinjaman, grassperiod/masa tenggang pembayaran, bunga dan cara angsuran serta presedur pinjaman.
Selain itu juga diminta penjelasan Gubernur terkait dengan peruntukan daripada pinjaman dimaksud. "Apakah dimanfaatkan untuk membiayai dampak Pandemi COVID-19 sesuai dengan masukan yang kami kemukakan diatas, yaitu dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi?" Ungkap Fraksi Demokrat.
Terkait dengan rencana penambahan pernyetaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp. 30 Milyar. Fraksi Partai Demokrat dapat memahami dan bila perlu ditingkatkan agar segera mencapai 51 persen.
Penyusunan RAPBD Tahun 2021 khususnya mengenai harga satuan telah mengacu pada PERPRES N0.33 Tahun 2020, namun adanya beberapa kali pendekatan dan konsultasi dengan berbagai pihak, tidak tertutup kemungkinan bahwa Perpres tersebut akan mengalami penyesuaian.
Untuk mengantisipasi hal tersebut demi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, maka Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar dicadangkan dana dalam bentuk Belanja Barang Dan Jasa di Sekretariat Dewan sesuai dengan kebutuhan.[ar/r5]
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram