Fraksi Golkar Tegaskan Agar Penataan Danau Beratan Menjadi Prioritas

Fraksi Golkar Tegaskan Agar Penataan Danau Beratan Menjadi Prioritas

Bali Kini - Selain terkait dengan Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022, Fraksi Partai Golkar menyampaikan hal-hal tentang aspek Sad Kertih adalah danu kertih.

Untuk hal tersebut, dibacakan oleh I Wayan Rawan Atmaja, S.IP,SH diharapkan penataan Danau Beratan menjadi prioritas, dimana pada saat ini terkesan kondisi penataan di Danau Beratan belum memadai.

Aspek lain dari Sad Kertih adalah wana kertih. Peristiwa-peristiwa banjir bandang, khususnya di Kabupaten Jembrana, memerlukan perhatian yang lebih khusus. Tenaga polisi hutan penjaga pelestarian hutan yang mengawasi 27.000 hektar hutan di sana, masih sangat terbatas.

Diperlukan dukungan personel dan teknologi modern untuk membantu pengawasn intensif kawasan hutan tersebut, misalnya dengan penggunaan drone (pesawat tanpa awak). Di sisi lain hendaknya diintensifkan program reboisasi dan pembinaan kelompok-kelompok tani hutan social, dan lain-lain. Begitu juga perhatian terhadap kawasan-kawasan hutan di luar Kabupaten Jembrana.

Fraksi Partai Golkar mendorong percepatan penyelesaian pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi sepanjang 96,8 kilometer yang akan menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk ke berbagai daerah di Badung dan Denpasar.

Pembangunan jalan tol tersebut akan memberikan kemudahan akses kepada angkutan barang/logistik yang melalui jalan poros nasional dari Jawa, Bali dan NTB, sehingga bisa dikembangkan menjadi salah satu pusat logistik nasional.

"Jalan tol Gilimanuk-Mengwi akan berdampak positif bagi pembangunan ekonomi di Bali Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Tengah. Infrastruktur tersebut bisa memangkas waktu tempuh dari Pelabuhan Gilimanuk ke kawasan Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan (Sarbagita), sehingga bisa meningkatkan konektivitas sekaligus melahirkan lebih banyak lagi destinasi wisata di kawasan Bali Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Tengah, seperti di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan," beber Atmaja pada Rapat Paripurna DPRD Bali ke-16.

Kami mengusulkan pemberian bantuan untuk Desa Adat disesuaikan secara proposrional dengan jumlah Banjar Adat dan/atau jumlah Krama Adat. Pada saat ini bantuan diberikan secara merata, sehingga Desa Adat yang jumlah Banjar Adat/krama Adatnya sedikit, sering kesulitan saat membuat pelaporan karena menerima bantuan terlalu besar.

Sedangkan Desa Adat yang Banjar Adat/Krama Adatnya besar merasakan nilai bantuan untuk Desa Adat sangat kurang.

"Terkait masih terjadinya kelangkaan BBM untuk para nelayan di Bali, kami mengharapkan Pemerintah daerah memberikan perhatian khusus dalam distribusi BBM khususnya Pertalite Bersubsidi," lanjutnya.

Sehubungan dengan program pensertifikatan tanah oleh Pemerintah Pusat, Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat agar jangan ada muatan politik tertentu dalam pelaksanakan program tersebut.*