Bertemu Moeldoko, Pj. Gubernur Mahendra Jaya Sampaikan Progres Implementasi KBLBB di Bali

JAKARTA , Bali Kini  - Penjabat (Pj) Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya menghadiri rapat koordinasi terkait implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan yang dipimpin langsung Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, pada Rabu (17/1) siang di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya yang pada kesempatan ini didampingi Kadis Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta, Kadis Ketenagakerjaan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali Arifin Efendi, menyampaikan langkah yang telah dilakukan untuk percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik di Provinsi Bali diantaranya dengan telah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, kemudian terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.

"Selain itu juga telah dikeluarkan Instruksi Gubernur Bali Nomor 11/Dishub/2021 tentang Pengadaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Yang terbaru, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengurangan Emisi Karbon Melalui Penggunaan Transportasi Ramah Lingkungan Setiap Hari Jumat Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali," ungkapnya.

Dikatakan Mahendra Jaya, kendala yang dihadapi selama ini yakni tidak terimplementasikannya Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sehingga berpengaruh terhadap penggunaan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Bali yang tidak masif.

"Tidak optimalnya implementasi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik dalam membangun pembangkit EBT skala besar di Bali. Selain itu juga akibat pandemi Covid-19, sehingga implementasi tidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga perlu disesuaikan," jelasnya.

Lebih lanjut untuk percepatan adopsi KBLBB di Bali yakni dengan pemberian insentif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tak hanya itu, juga dilakukan proyek pilot EV Shuttle di Ubud serta penggunaan kendaraan dinas KBLBB pada instansi pemerintah dan BUMN/BUMD.

"Untuk mendukung semua itu, ketersediaan dan sebaran pengisian daya dan penukaran daya harus memadai. Tak hanya itu, sumber daya manusia juga harus disiapkan dengan baik," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Bali yang telah menyambut progran KBLBB dengan baik dan telah berproses sangat maju dibandingkan daerah lainnya.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Bali yang telah menyambut baik hal ini. Bali selalu paling depan dari daerah lain. Bali merupakan kawasan wisata yang menjadi concern kita untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Karena ini akan menjadi value bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali,” ungkap Moeldoko sembari meminta Pj. Gubernur Mahendra Jaya untuk terus melaporkan progres implementasi KBLBB di Bali.[rl]

Sekda Dewa Indra: Capaian RPJPD Bali Tahun 2005-2025 Cukup Baik dan di Atas Rata-Rata Nasional

DENPASAR , Bali Kini – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan bahwa Target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 secara makro sudah tercapai, bahkan banyak angka yang berada di atas rata-rata nasional. 

Hal tersebut dikatakannya saat memberikan sambutan mewakili Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya pada acara Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI, dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Selasa (16/1).

“Target makro pertumbuhan ekonomi selama 19 tahun dikurangi masa Covid-19 ini relatif tercapai. Kecuali masa Covid karena itu di luar kontrol manusia,” jelasnya pada kesempatan yang turut dihadiri oleh Pimpinan DPD RI Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M, Pimpinan MPR RI Prof. Fadel Muhammad, Wakil Ketua Komite IV Fernando Sinaga, S.Th., serta Koordinator Tim/Prov. Bali Dr. Made Mangku Pastika, M.M.

Secara umum, birokrat asal Desa Pemaron, Buleleng, tersebut menjabarkan inflasi di Bali selama hampir 20 tahun ini cukup terkendali. “Pengecualian terjadi pasca (pandemi, red) Covid-19, karena pariwisata baru dibuka dan daya beli masyarakat tiba-tiba melejit sehingga berdampak inflasi. Namun, tahun 2023 inflasi kembali terkendali,” imbuhnya. Selain itu, angka baik juga diikuti oleh Indeks Gini Ratio, yang bisa dilihat ketimpangan di Bali jauh di bawah Nasional. 

Lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa tingkat kemiskinan di Bali jauh di bawah Nasional. Menurutnya kemiskinan tidak bisa dinihilkan karena ada aspek fisik yang menentukan seperti disabilitas dan demografi. Tentang kemiskinan ekstrim yang mencuat akhir-akhir ini juga menurutnya masih sangat rendah di Bali.

Mengenai beberapa penurunan seperti di bidang peternakan, perikanan dan pertanian, ia tidak menampik memang ada produksi yang turun. Namun, ada indikator lain yang harus dilihat seperti nilai tukar petani yang cukup naik. “Produksi menurun tapi dibarengi dengan kenaikan nilai tukar petani, sehingga hal itu bisa diimbangi,” tutupnya.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Fernando Sinaga mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun yang bertujuan untuk merancang sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara. Menurutnya RPJPN juga menjadi acuan Kepala Daerah dalam Menyusun RPJPD. Ia juga menambahkan permasalahan yang terjadi di Indonesia yang menjadi fokus DPD RI Komisi IV yaitu tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, pendapatan negara yang masih menengah serta kesenjangan pembangunan dalam daerah.

Pimpinan DPD RI Mahyudin menekankan RPJPN harus bisa memperjuangkan kepentingan daerah yang belum terwakili, sehingga dalam kesempatan ini diharapkan aspirasi daerah Bali bisa diserap sebanyak-banyaknya. Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota DPD Dapil Bali Made Mangku Pastika yang berharap pertemuan ini bisa menyerap aspirasi komprehensif untuk pembangunan Bali.[pro/r4]

Optimalkan Penanganan Sampah di Bali, PJ. Gubernur Bali Gelar Rapat Pembahasan Strategi Kabupaten/Kota untuk TPS3R/TPST.

 

DENPASAR , Bali Kini - Menindaklanjuti arahan Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan terkait optimalisasi penanganan sampah di Bali khususnya TPS3R/TPST, maka Penjabat (PJ) Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya menggelar rapat koordinasi bersama guna membahas strategi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, dalam optimalisasi TPS3R/TPST, bertempat di Ruang Pertemuan TPST Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur pada Sabtu (13/1).

Dalam kesempatan tersebut, rapat dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Dr. Nani Hendiarti, Prof. Mari Elka Pangestu, Wali Kota Denpasar I.G.N Jaya Negara, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa serta undangan terkait lainnya. 

Di hadapan para peserta rapat, PJ. Mahendra Jaya mengatakan bahwa hambatan kurang optimalnya TPS3R/ TPST dalam menangani sampah dari Badung dan Denpasar harus segera diselesaikan, mengingat permasalahan sampah sudah menjadi perhatian serius Bapak Presiden sejak sebelum G20, dan sampai saat ini pengelolaannya belum optimal. Untuk itu, Mahendra berharap rapat kali ini bisa memberikan solusi terkait hambatan yang ditemui termasuk evaluasi dari kinerja Bali CMPP selaku pengelola yang sebelumnya sudah diberikan deadline sampai akhir tahun 2023. 

Mahendra mengatakan, jika Ketiga TPST di Denpasar (TPST Kesiman Kertalangu, TPST Padang Sambian, TPST Tahura) dapat beroperasi secara penuh dengan total kapasitas 1.020 ton maka permasalahan sampah di Kota Denpasar seharusnya sudah teratasi dan tidak lagi ada pengiriman sampah ke TPA Suwung. Namun faktanya TPST Kesiman yang ditargetkan bisa mengolah 450 ton sampah per hari saat ini hanya di kisaran 80 ton. “Jangan diberi janji terus, kasihan ini Pemkot Denpasar pontang panting dan terus terang  Pemprov Bali juga merasa tidak nyaman dengan kondisi ini,” kata Pj Gubernur kepada staff Bali CMPP yang dalam kesempatan tersebut General Manager dari Bali CMPP tidak turut hadir. 

Terbakarnya TPA Suwung dan sejumlah TPA lain di Bali menurut Mahendra harus jadi pembelajaran bagaimana mengelola sampah dan tidak bergantung pada TPA sebagai lokasi penampungan terakhir. “Jadi bagaimana kita bangun ekosistem pengelolaan sampah yang baik di Denpasar ini. Orang datang ke Bali ‘kan ingin lihat yang indah, yang bersih bukan malah sampah yang menumpuk,” katanya lagi. 

Disamping itu, Wakil Bupati Badung juga mengatakan bahwa Badung saat ini masih memiliki permasalahan sampah dimana timbulan sampah di Badung sebanyak 534,8 ton per hari, pengelolaannya sudah disalurkan ke TPS3R yang ada di 33 Desa/Kelurahan di Badung, namun masih ada beberapa ton yang masih menjadi PR. Untuk itu, ia berharap 3 TPST ini bisa dikelola dengan maksimal dan bisa memberikan angin segar bagi Badung dan Denpasar. 

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Dr. Nani Hendiarti, mengatakan bahwa secepatnya Pemda harus duduk bersama memastikan kesanggupan Bali CMPP. “Jika mereka tidak sanggup dengan pengelolaan di 3 TPST ini maka bisa difokuskan untuk satu TPST saja. Atau jika tidak bisa sama sekali maka diambil tindakan tegas seperti diputus kontrak. Selanjutnya akan ada beberapa cara lagi jika sudah disepakati bersama hasil dari pertemuan dengan CMPP,” pungkasnya.

Pj. Gubernur Bali Serahkan Penghargaan dan Bonus Asian Games pada Desak Rita dan Sanggoe Darma Tanjung

DENPASAR , Bali Kini - Penjabat (PJ) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya mengapresiasi dan sangat bangga akan prestasi yang diraih atlet asal Bali, Desak Made Rita Kusuma Dewi (atlet panjat tebing) dan Sanggoe Darma Tanjung (atlet skateboard) yang berhasil meraih medali dalam gelaran  di ajang Asian Games 2022 Hangzhou, China. “Saya pagi ini sangat bahagia dan beruntung bertemu adik-adik kita yang luar biasa. Saya sangat bangga prestasi dari Desak dan Sanggoe, yang bukan hanya mengharumkan nama  Bali tapi Indonesia,” kata Pj Gubernur saat menerima audiensi kedua atlet beserta KONI Bali, yang sekaligus juga  penyerahan penghargaan kepada atlet berprestasi pada Asean Games ke-19 bertempat di Ruang Tamu Gubernur, Kantor Gubernur Bali, Jumat (12/1) pagi. 

Prestasi dengan torehan dua medali (emas dan perak) dari Desak dan satu medali perak dari Sanggoe di ajang Asian Games menurut Pj. Gubernur, menyebarkan optimisme akan prestasi olahraga Bali di tahun-tahun mendatang, terlebih Bali akan menyongsong PON XXI Aceh-Sumut 2024. “Prestasi Desak dan Sanggoe tentu akan membuat kita lebih optimis, pada PON selanjutnya paling tidak kita bisa mempertahankan prestasi yang luar biasa pada PON Papua lalu dimana kita dapat posisi kelima,” kata Mahendra Jaya. “Adik-adik kita ini sekarang jadi ikon, jadi kebanggaan dan role model bagi anak-anak muda Bali, jadi inspirasi untuk bisa berprestasi di ajang olahraga,” ungkapnya lagi. 

Untuk itu, mantan Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Mendagri ini mengharapkan para atlet Bali yang akan berlaga di ajang-ajang nasional maupun internasional nantinya akan mendapatkan perhatian penuh. “Perhitungkan betul sarana akomodasi serta apresiasi bagi atlet nantinya. Jangan sampai atlet kita kesulitan, harus nyaman dan terfasilitasi. Kita kawal dan monitor juga atlet kita nanti selama pelatda,” katanya. “Bayangkan di PON Papua kita posisi kelima dari 34 Provinsi padahal dari segi jumlah penduduk kita kecil dibandingkan daerah lain, kami sangat bangga,” tandasnya lagi. 

Sementara itu, Ketua KONI Bali I Gusti Ngurah Oka Darmawan melaporkan bahwa untuk PON 2024 Aceh-Sumut, Bali sudah meloloskan 563 atlet dari 48 cabang olahraga untuk berlaga di ajang olahraga paling bergengsi di tanah air tersebut. “Untuk PON tahun 2024 ini, akan dimulai awal September 2024 dan ada kenaikan jumlah cabor yang luar biasa, dimana ada 69 cabor. Sebelumnya di PON Papua kita ada di posisi kelima dengan mengikuti 29 cabor dan kita akan mempertahankan prestasi ini tentu lebih sulit,” kata Darmawan. 

Dengan desentralisasi latihan yang dimulai Februari 2024 mendatang serta sentralisasi latihan (Pelatda) yang dimulai pada Juni 2024, Darmawan mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi agar para atlet bisa memberikan yang terbaik di ajang empat tahunan tersebut. “Kita dan teman-teman ingin berikan yang terbaik. Kita kelola 563 atlet ini agar bisa berkontribusi di PON mendatang,” katanya.

Sedangkan khusus untuk Desak Rita dan Sanggoe, Darmawan mengatakan pihaknya juga mengarahkan kedua atlet andalan Bali tersebut untuk juga menyabet medali di SEA Games 2025 mendatang. “Khusus Desak Rita, kami juga ingin sekalian pamit dan minta doa restu karena akan mengikuti pelatnas untuk ikut Olimpiade Prancis 2024 Juni mendatang,” katanya. 

Desak Made Rita Kusuma Dewi, berhasil meraih medali emas nomor speed puteri dan perak pada Speed Woman Relay (beregu) pada Asian Games 2022 Hangzhou dengan rekor waktu fantastis, 6,364 detik. Catatan waktu Desak Made tersebut memecahkan rekor Asian Games yang ia catat atas namanya sendiri. Sedangkan Atlet skateboard Sanggoe Darma Tanjung mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dari nomor men's street di ajang yang sama sekaligus masuk jajaran 50 besar atlet skateboard dunia. 

Dalam kesempatan tersebut, PJ Gubernur Bali menyerahkan secara langsung piagam penghargaan kepada kedua atlet serta bonus sejumlah Rp 50 Juta rupiah untuk medali emas dan Rp 35 Juta untuk prestasi medali perak. Turut menyaksikan, Asisten 1 Setda Provinsi Bali Dewa Gde Mahendra Putra, Kadisdikpora Provinsi Bali IGN Boy Jayawibawa dan  Sekretaris KONI Nyoman Yamadiputra.[rls/r5]

Sekda Dewa Indra Ingin Pemanfaatan Teknologi Dukung Pariwisata Berkelanjutan

BADUNG , Bali Kini  - Meluasnya penggunaan teknologi pada banyak aspek di berbagai negara membuat hidup lebih mudah dan mendorong banyak inovasi. Namun pesatnya perkembangan teknologi mesti dimanfaatkan dengan bijak dan tetap berpihak pada konsep keberlanjutan, khususnya dalam pengembangan sektor pariwisata. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam sambutan pada pembukaan Asia Pacific Tourism, Hospitality Summit & Digital Brand Award 2024 di Pecatu Hall BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis (11/1/2024).

Penyampaian Sekda Dewa Indra itu berkaitan dengan tiga isu besar yang dibahas dalam Asia Pacific Tourism, Hospitality Summit & Digital Brand Award 2024 yaitu teknologi bidang pariwisata, investasi pariwisata dan pariwisata berkelanjutan.

Lebih jauh ia menjelaskan, pesatnya perkembangan industri pariwisata yang ditandai dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara menjadi tantangan tersendiri bagi Bali dalam upaya melindungi budaya dan melestarikan lingkungan. Dalam menghadapi tantangan itu, masyarakat Bali memegang teguh sebuah filosofi yang disebut Tri Hita Karana. Ia berpendapat, kearifan lokal yang masih dipegang teguh masyarakat Bali ini sangat membantu dalam upaya melindungi kelestarian budaya dan lingkungan. Diuraikan olehnya, Tri Hita Karana adalah tiga unsur yang mampu menciptakan kebahagiaan, keselarasan dan keseimbangan dalam hidup. Ketiga unsur itu meliputi keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), manusia dengan sesamanya (Pawongan) dan manusia dengan lingkungan (Palemahan). “Ini adalah filosofi yang menjadi pedoman hidup masyarakat Bali. Itu sebabnya, siapa pun yang ke Bali akan merasakan getaran menenangkan dan membahagiakan,” cetusnya. 

Masih dalam sambutannya, Dewa Indra menyampaikan selamat datang di Pulau Dewata kepada peserta pertemuan. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pihak penyelenggara yang telah memilih Bali sebagai tuan rumah. Menurutnya hal ini akan menjadi media promosi yang sangat bermanfaat bagi Daerah Bali. “Ini membuktikan kalau Bali tak hanya cocok sebagai tempat berwisata, tapi juga untuk tempat pertemuan dan bisnis,” ucapnya sembari berharap vibrasi Bali memberi inspirasi bagi para peserta untuk berkontribusi aktif dalam pertemuan sehingga forum ini menghasilkan hal yang bermanfaat bagi kemajuan sektor pariwisata. Mengakhiri sambutannya, Sekda Dewa Indra mengajak para peserta meluangkan waktu mengunjungi objek wisata di Bali di sela-sela mengikuti pertemuan.

 

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno dalam paparannya menyinggung indikator masa depan pariwisata yang terkait erat dengan gaya hidup berkelanjutan. Indikator itu antara lain, konsumsi yang bertanggung jawab, perencanaan yang berkelanjutan, mobilitas yang berkelanjutan, daur ulang dan mengurangi penggunaan plastik, ketahanan pangan dan generasi ramah lingkungan. Untuk itu, Kemenparekraf RI telah meluncurkan banyak program inisiatif seperti pedoman pengelolaan sampah plastik di objek wisata bahari, pemberian sertifikat bagi destinasi wisata dan desa wisata, implementasi penggunaan sumber energi terbarukan, pemberian penghargaan bagi desa wisata dan program lainnya untuk mewujudkan konsep pariwisata berkelanjutan.

Untuk diketahui, Asia Pacific Tourism, Hospitality Summit & Digital Brand Award 2024 yang dibuka oleh Menparekraf Sandiaga Uno adalah kegiatan perdana yang terselenggara atas kerjasama Kemenparekraf RI dengan Enhaiier Corporation.

President Director Enhaiier Irmansjah Madewa dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini membahas tiga isu besar yakni teknologi bidang pariwisata, investasi pariwisata dan tourism sustainability. “Teknologi dan investasi harus bisa bersinergi dengan alam sehingga tetap menjaga kelestarian alam sebagai salah satu aset terpenting dalam sektor pariwisata,” katanya. Ditambahkan olehnya, event dua hari ini diisi dengan beberapa kegiatan seperti open booth, table top, live streaming, flash sale, tourism product, makan malam dan malam penganugerahan penghargaan. Peserta yang hadir terdiri dari CEO, general manager bidang pariwisata dan perhotelan, komunitas intelektual, akademisi bidang pariwisata dan perhotelan di Indonesia serta pejabat yang mewakili berbagai kepentingan di sektor pariwisata dan perhotelan.[tlm/rl]

Sekda Dewa Indra Terima Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman

DENPASAR , Bali Kini – Setelah akhir tahun Pemprov Bali mendapatkan anugerah Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori tingkat Pemerintah Provinsi, Ombudsman Provinsi Bali menyerahkan Hasil dan Piagam Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra, bertempat di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin (8/1).

Secara khusus Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi mendalam atas pencapaian tersebut, serta kepada Ombudsman yang merupakan mitra Pemprov Bali atas kerjasama yang terjalin selama ini. Ia pun meminta kalangan untuk tidak berpuas diri menerima hasil ini., namun dijadikan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi, terutama di bidang pelayanan publik.

Ia pun meminta ke depan penilaian tidak hanya dilakukan di beberapa OPD saja, namun semua OPD, agar kualitas pelayanan Pemprov Bali semakin maksimal. “Jika masuk kategori pelayanan kita banyak ada UPT, jika di bidang administrasi semua OPD juga bisa dinilai. Jadi semua OPD bisa berbenah, bukan hanya yang dinilai saja,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia pun mengapresiasi Ombudsman yang sudah memberikan kajian terhadap Desa Adat. Menurutnya Dinas Pemajuan Desa Adat di bawah Kepala Dinasnya sudah mengatensi langsung kajian tersebut. “MDA secara institusional merupakan dinas yang baru, dan pergerakannya belum selincah dinas lain. Sehingga masukan-masukan tentu diperlukan. Namun, saya juga apresiasi MDA yang secara cepat merespon kajian Ombudsman,” tutupnya.

Sementara sebelumnya, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti menyampaikan secara rinci penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Publik tahun 2023. Menurutnya tahun lalu ada tiga OPD yang dinilai yaitu Dinas Pendidikan dengan skor 95.56, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan skor 96.39, dan RSUD Bali Mandara dengan skor 97.43. “Jadi skor keseluruhan Pemprov Bali adalah 96.46, dengan kategori A dan opini Kualitas Tertinggi,” jelasnya. Dengan perolehan tersebut, Pemprov Bali mendapat peringkat ke-3 kategori Pemerintah Provinsi.

Ia juga menyampaikan bahwa berbagai masukan Pemprov Bali akan disampaikan ke Ombudsman Pusat. Terkait kajian Desa Adat, ia pun mengapresiasi Dinas PMA yang bergerak cepat menjalankan kajian. “Tanggal 28 Agustus 2023 kami serahkan kajiannya ke Dinas PMA, dan 22 November 2023 hasil kajian kami berupa pembuatan SOP hingga sosialisasi hasil Pesamuhan Agung sudah dijalankan semua. Kami apresiasi langkah cepat Pemprov Bali,” tutupnya.

Acara pada pagi itu juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Bali I Dewa Gede Mahendra Putra, Kepala Dinas Pemajuan Desa Adat I.G.A.K. Kartika Jaya Saputra, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan. dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. KN Boy Jayawibawa, serta Dirut RSBM dr. Ketut Suarjaya.[r5/rl]

Sambangi Dinas Kesehatan Bali, Pj Gubernur Ingin Percepat Turunkan Angka Stunting serta Minimalkan Penularan HIV/AIDS

Denpasar , Bali Kini  - Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya mengharapkan jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Bali menaruh perhatian lebih pada masalah penularan HIV AIDS dan penurunan angka stunting kedepan. “ Harus ada perhatian khusus untuk HIV AIDS mengingat tingkat penularannya cukup tinggi dan kita harus petakan betul langkah dan detail apa yang kita bisa intervensi agar penularannya bisa seminimal mungkin,” kata Pj Gubernur saat menyambangi Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dangin Puri Kangin, Denpasar,  pada Kamis (4/1) siang. 

Begitu pun dengan penurunan angka stunting yang sudah menjadi prioritas nasional bahkan seringkali diamanatkan presiden RI Joko Widodo. “Saya lihat sendiri dan saya sudah yakin bahwasanya pembangunan Bali di bidang pelayanan kesehatan masyarakat telah memiliki pondasi kuat dan sudah jelas arahnya kemana. Tinggal kedepan apa yang sudah baik kita tetap jaga lanjutkan dan perkuat, kita tingkatkan lagi,” tutur PJ Gubernur Mahendra Jaya sembari mengatakan dirinya mengharapkan ada laporan berkala dari setiap kawasan mengenai target penanganan gizi buruk atau peningkatan angka kecukupan gizi. 

Mahendra Jaya juga berpandangan bahwa masalah kesehatan adalah yang utama jika melihat urgensinya dalam kehidupan masyarakat, perekonomian hingga berjalannya roda pemerintahan  daerah. “Kesehatan kunci utama, sehat dulu yang penting. Kalau tidak sehat jangankan bekerja, berkarir, untuk makan saja tidak enak,” tandas Pj Gubernur.   

Sementara itu, Kadis Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom menyampaikan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang termasuk diantaranya untuk menurunkan prevalensi stunting di Bali yang dari tahun ke tahun terus menunjukkan angka perbaikan. “Hasil ini berkat kolaborasi kita dengan berbagai pihak seperti TP PKK hingga ke desa-desa yang secara langsung memberikan dampak dimana bahkan kita salurkan langsung bantuan ke rumah-rumah,” katanya.  

Selain itu, Gede Anom juga membeberkan upaya bersama untuk menurunkan angka penyebaran rabies di Bali dengan melakukan kolaborasi intens dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali sebagai hulu pencegahan kasus rabies. “Selain itu kami bekerjasama dengan pihak Australia untuk penyediaan vaksin rabies,” jelasnya. 

Didampingi Kepala Inspektorat Provinsi Bali Wayan Sugiada, PJ Gubernur Mahendra Jaya dalam kesempatan tersebut juga menyapa langsung para pegawai di lingkungan Dinkes Provinsi Bali serta berkeliling areal kantor tersebut.[rl/pro]

Per 2 Januari 2024 Jam Kerja Pegawai Pemprov Bali Berubah

 

Diharapkan Tingkatkan Produktivitas dan Fleksibilitas Kerja

DENPASAR , Bali Kini - Terhitung sejak 2 Januari 2024, pegawai Pemerintah Provinsi Bali mulai melaksanakan jam kerja baru. Jam kerja ini mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan telah disosialisasikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali pada tanggal 27 Desember 2023 lalu.

“Sudah diketahui dan disosialisasikan kepada semua pegawai secara daring,” kata Sekda Dewa Made Indra di Denpasar, Selasa (2/1).

Sekda Dewa Made Indra mengatakan Pergub ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2023 Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara. Perpres tersebut telah ditetapkan pada tanggal 17 April 2023.

Sebelumnya jam kerja pegawai Pemprov Bali diatur dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 230 Tahun 2000.

“Dengan ditetapkannya Perpres 21 tahun 2023, KepGub tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti,” kata birokrat asal Pemaron.

Adapun sesuai Pergub yang baru, hari kerja instansi sebanyak lima hari kerja dalam satu minggu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Sementara untuk Jam Kerja lnstansi Pemerintah dimulai pada pukul 07.30 WITA dan Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 jam 30 menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.

“Jadi pegawai dengan waktu kerja reguler yang sebelumnya pulang pukul 15.30, sekarang menjadi pukul 16.30 karena dipotong jam istirahat dari pukul 12.00 sampai 13.00 untuk memenuhi 8 jam kerja sehari, kecuali hari Jumat jam istirahatnya 90 menit dan jam kerjanya 5 jam 30 menit,” tambah Sekda Dewa Made Indra

“Tidak ada penambahan jam kerja dari aturan sebelumnya, tetap 37,5 jam seminggu. Hanya sekarang diberikan waktu istirahat yang pasti,” jelasnya

Sedangkan di bulan Ramadan, Jam Kerja Instansi Pemerintah dimulai pada pukul 08.00 WITA dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadan sebanyak 32 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat. Bagi pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan, dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai.

Hari Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja lnstansi Pemerintah dikecualikan bagi unit kerja pada instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan dukungan operasional instansi pemerintah dan/atau langsung kepada masyarakat. Bagi unit kerja yang dikecualikan tersebut hari kerja dan jam kerjanya ditetapkan oleh PPK atau pimpinan instansi setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri PANRB.

Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel, yang meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu. Dimana PPK atau pimpinan instansi dapat menetapkan jenis pekerjaan dan pegawai ASN di lingkungan instansinya yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu, yang akan diatur dengan Peraturan Menteri PANRB.[rls]