Resmi Dibuka, Gubernur Bali Harap Wana Wisata Hutan Pinus Glagalinggah Beri Manfaat Bagi Pelestarian Hutan

BALIKINI.NET | KINTAMANI —  Gubernur Bali Wayan Koster, mendukung penuh pengembangan kawasan hutan yang dikelola untuk menjadi wana wisata guna memunculkan destinasi-destinasi wisata baru berbasiskan perhutanan di Pulau Dewata. “ Kita juga dukung pengembangan inovasi,  jasa lingkungan yang tepat guna serta untuk memasarkan produk secara digital marketing sehingga menembus pasar tanpa batas,” kata Gubernur Koster dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Lingkungan HIdup dan Kehutanan Provinsi Bali, I Made Teja dalam peresmian Wana Wisata Hutan Pinus Glagalinggah , pada Selasa ( 20/12) pagi di Amphitheater Wana Wisata Hutan Pinus Glagalinggah Desa Kintamani, Kabupaten Bangli. 

Upaya pengelolaan hutan sebagai kawasan wisata tersebut menurut Teja juga merupakan suatu momentum bagi kawasan-kawasan hutan lain di Bali, agar bisa bersemangat pula untuk  mengupayakan pengembangan kawasan hutannya. “ Sehingga tidak hanya dijaga kelestariannya tapi juga bisa memberikan  manfaat, kesejahteraan bagi masyarakat sekitar,” tandas Teja. 

Dilanjutkannya dalam sambutan tersebut Teja juga menekankan kembali pesan Presiden Jokowi, agar hak pengelolaan yang diterima benar-benar dimanfaatkan untuk usaha produktif tanpa mengganggu kelestarian hutan. “ Provinsi Bali saat ini telah menerbitkan 120 SK Kehutanan Sosial yang luasnya kurang lebih 4.300an hektar untuk kemitraan dan hutan adat 971 hektar dan hutan tanaman rakyat 177 hektar HKM 2.124 hektar dan hutan desa 14.400 hektar,” katanya. 

Program kehutanan sosial tersebut menurutnya sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi di sekitar hutan serta mengatasi konflik lahan dan membuka akses lapangan kerja bagi masyarakat. “ Terlebih, dalam visi Gubernur Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali terkandung konsep Wana Kertih yang merupakan upaya untuk melestarikan hutan dan Danu Kerthi yang merupakan kebijakan perlindungan mata air,” tandasnya lagi. 

Made Teja juga menekankan, apabila sudah berjalan dengan berkelanjutan dirinya mengharapkan pengelola serta masyarakat sekitar hutan yang memperoleh manfaat tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan mencegah timbulan sampah plastik. Terlebih Gubernur Bali telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. 

Sementara itu di kesempatan yang sama Direktur Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  Jo Kumala Dewi, menggarisbawahi pentingnya pelestarian hutan sebagai warisan untuk generasi mendatang alias generasi penerus bangsa. “ Harus ditekankan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan berarti pembangunan terus menerus, habis-habisan,  namun pembangunan yang memperhatikan kelestarian alam guna diwariskan pada generasi selanjutnya,” kata Kumala  

Kumala juga mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat memanfaatkan hutan sosial, hutan adat, dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagai lahan produktif yang memiliki nilai ekonomi tinggi.“Setiap Saya kira akan banyak sekali komoditas yang bisa dikembangkan. Tidak hanya agroforestry, tetapi juga bisa bisnis ekowisata, seperti yang dikembangkan di Glagalinggah ini,” tandasnya. 

Kumala juga menerangkan pemerintah melalui Peraturan menteri (Permen)  LHK no 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.” Dan Wana Wisata Glagalinggah kami harapkan jadi role model pengelolaan hutan wisata untuk Indonesia kedepannya,” tutur Kumala.

Dalam kesempatan yang sama, Sustainable Development Director Danone Indonesia Karyanto Wibowo menyampaikan bahwa Wana Wisata Hutan Pinus Glagalinggah merupakan kawasan wisata sekaligus wahana edukasi yang bisa menginspirasi banyak orang. Upaya ini juga menginspirasi kami,” katanya. 

Upaya tersebut menurut Karyanto, juga menjadi faktor utama bagi Danone Indonesia terutama Aqua MAmbal untuk membantu pengembangan kawasan tersebut dengan memberikan bantuan berupa CSR dan pendampingan pasa pengelola dan masyarakat setempat. “ Ini adalah komitmen kami pula, untuk menjaga kawasan hulu yang merupakan daerah resapan dan sumber air bagi kawasan hilir,” tandasnya.

Wana Wisata Hutan Pinus Glagalinggah sendiri dikelola langsung oleh sekitar 220 KK di desa setempat, dengan konsep yang dirancang untuk tetap melestarikan hutan. Juga didukung dengan kearifan lokal dan konsep Tri Hita Karana.   

Hadir pula dalam kesempatan tersbeut, Dirjen Daerah Aliran SUngai dan Rehabilitasi Hutan, Balai PSKL Wilayah Jawa-Bali, Nusra, KPH se-Bali, jajaran Perangkat Daerah Provinsi Bali dan  Kabupaten bangli serta warga masyarakat Desa Adat Glagalinggah.

Wabup Diar Buka Gelar Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2022

BALIKINI.NET | BANGLI — Dalam rangka menciptakan Good Governance dan Clean Government dilingkungan Pemerintah Kabupaten  Bangli, Pemkab Bangli menggelar  Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2022 yang  dibuka oleh Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, pada Senin (20/12/22)

Kegiatan yang dipusatkan di Museum Gunung api Batur tersebut juga dihadiri oleh Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Putu Yasika Utami, Perwakilan BPK Provinsi Bali Rosita Ariani, Staff Ahli Bupati, Assisten, Kepala OPD dilingkungan Pemkab Bangli, Pimpinan Perusda, serta Prebekel Se-Kabupaten Bangli.

Inspektur Daerah Bangli Jro Penyarikan Widata dalam laporannya menyampaikan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, dan sebagai Bahan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 maka pada hari ini kita melaksanakan acara Gelar Pengawasan, Gelar Pengawasan yang membahas terkait pengawasan dan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangli yang telah dilaksanakan oleh pihak eksternal dan internal, dengan Objek Pemeriksaan (OBRIK) meliputi 30 OPD, 2 Perusda dan 68 Desa. “ujarnya”

Sementara itu Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar dalam sambutannya menyampaikan, dalam rangka menciptakan Good Governance dan Clean Government, maka idealnya semua kegiatan organisasi Pemerintah seharusnya terukur, termasuk kegiatan  pengawasan harus dapat memberi arahan yang jelas dan dapat dievaluasi. Sehingga fungsi dan peran Pemerintah sebagai ekselerator pembangunan menjadi nyata yang dapat menciptakan peluang bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya,  dengan mengembangkan sistem tata kelola Pemerintahan Daerah berbasis TIK yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah. Oleh karena itu gelar pengawasan ini sangat strategis dan penting karena dapat mengimplementasikan Visi dan Misi Kabupaten Bangli. 

Wabup Diar menambahkan, Gelar Pengawasan ini juga merupakan evaluasi kinerja pengawasan sebagai siklus mengevaluasi sistem pemerintahan yang setiap tahun dilaksanakan, dengan atas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang nantinya akan tercermin pada temuan hasil pemeriksaan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Untuk itu akan bermanfaat bagi kita semua untuk dapat membandingkan dengan hasil pengelolaan kegiatan yang selama ini kita laksanakan dan menjadi referensi kita dalam merumuskan langkah penyelesaian tindak lanjut atas temuan yang masih dalam proses dan belum terselesaikan.

Melalui gelar pengawasan yang dilaksanakan Wabup Diar berharap seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Unit Kerja, Perbekel dan Pimpinan Perusahaan Daerah untuk segera menyelesaikan dan menindaklanjuti semua rekomendasi atas temuan BPK RI, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Bangli secara cepat, tepat dan tuntas. Mari kita bangun komitmen yang sama untuk bekerja lebih baik dan profesional guna terwujudnya good governance dan clean goverment. Tentunya kita laksanakan secara berkolaborasi antar Perangkat Daerah terkait. “ imbuhnya”.

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bangli terus menerus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan mendorong dan memfasilitasi,  Peningkatan Kapabilitas dan kompetensi APIP, serta meningkatkan kuantitas APIP secara bertahap sesuai kebutuhan. Dan saat ini diinformasikan bahwa kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli sudah mencapai level 3, dan selanjutnya pihaknya terus mendorong agar level tersebut dapat ditingkatkan atau paling tidak bisa dipertahankan dengan meningkatkan kuwalitas pengawasan. Kedua, meningkatan peran dan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan khususnya dalam mengevaluasi LKPPD, SAKIP dan mereviu LKPD, termasuk untuk melakukan kerjasama pendampingan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ketiga, mendorong sekaligus mempertahankan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Keempat, mendorong APIP untuk melaksanakan pemantauan dalam meningkatkan capaian pemenuhan indikator 8 Area Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK. 

Disamping itu pihaknya sangat mendorong pelaksanaan gelar pengawasan ini, yang merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan capaian pemenuhan Indikator dan sub Indikator MCP Korsupgah KPK, khususnya sub indikator Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal, pada Area Pengawasan APIP, yang baru mencapai 97% dimana tahun sebelumnya mencapai 93%. Oleh karena itu pihaknya  mengingatkan kembali kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Perusahaan Daerah, untuk segera menyelesaikan seluruh rekomendasi atas temuan Hasil Pemeriksaan baik Intern maupun eksternal. “perlu saya ingatkan, berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari, setelah laporan hasil pemeriksaan diterima”. “Jelasnya”

Dalam kesempatan tersebut Wabup Diar menegaskan kepada Perangkat Daerah, Perbekel dan Pimpinan Perusahaan Daerah, yang tindaklanjutnya belum tuntas, segera tuntaskan dan tidak ada alasan untuk tidak menuntaskannya. Kita harus selalu berinovasi untuk memperoleh prestasi dan tunjukan bahwa Kabupaten Bangli mampu bersaing dan berdiri sejajar dengan daerah-daerah lainnya.

”Ayo kita berlari dan melompat mengejar ketertinggalan kita dari Kabupaten dan Kota lainnya, tingkatkan semangat kerja dan lebih serius melaksanakan tugas pokok serta tumbuhkan rasa jengah untuk dapat bersaing dengan daerah lain. Jangan terlalu lama berdiskusi tapi kerjakan sampai apa yang ditargetkan tercapai”. “tutup Diar”

Warga Seraya Timur Digegerkan Penemuan Orok Manusia di Depan Bale Banjar

BALIKINI.NET | KARANGASEM — Geger, warga Banjar Pauman Desa Seraya Tengah, Kabupaten Karangasem temukan orok bayi atau janin manusia, pada Rabu (21/12/2022) sekitar pukul 8.30 pagi. 

Menurut I Wayan Dandri Perbekel Desa Seraya Tengah, mengatakan penemuan tersebut pertama kali ditemukan warga setempat di depan bangunan Bale banjar Pauman. 

"Pertama kali itu ada anak kecil warga setempat yang kebetulan lewat di depan bale banjar, melihat jika ada orang gila yang membawa plastik dan menaruh orok itu di sana," Katanya. 

Saat ini di TKP telah hadir pihak Kepolisian dan pihak Dari Puskesmas memeriksa apakah benar penemuan tersebut ialah orok manusia. Dan saat ini terduga pelaku yang membawa orok tersebut ke Bale Banjar masih diperiksa di rumahnya. 

Orok atau janin yang diduga masih berumur tiga bulan tersebut diduga sudah sempat dikubur di Setra Desa Adat Seraya. 

"Kami duga kuburan orok itu kurang dalam jadi bisa di ambil atau digali terduga pelaku,"sambung perbekel Seraya. 

Sementara itu, Kapolsek Kota Karangasem AKP Putu Sunarcaya mengatakan, jika kasus penemuan orok tersebut masih dalam penelusuran. (Ami)

Denpasar Raih Nilai Tertinggi Dalam Survei Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2022

BALIKINI.NET | DENPASAR — Derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan transformasi digital di berbagai sektor, selain membawa manfaat yang cukup banyak, juga terdapat dampak negatif yang mesti diwaspadai. “Perlu strategi dan upaya ekstra untuk meminimalisir dampak negatif bagi kelompok rentan, perempuan, peserta didik dan tenaga pendidik dalam menghadapi transformasi digital,” jelas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfos) Kota Denpasar Dr. I.B. Alit Adhi Merta S.STP, M.Si.

 

Pernyataan tersebut disampaikan saat memaparkan Strategi Pengembangan SDM Digital Pemerintah Kota Denpasar di Acara Launching Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2022 yang dihelat Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo RI di Jakarta Selasa (20/12). Pada gelaran tersebut Kota Denpasar didaulat menjadi Kota Tertinggi dalam Survei IMDI yang menyasar 514 kabupaten/kota se-Indonesia karena dinilai mampu melakukan literasi digital kepada kelompok masyarakat sasaran khusus seperti kelompok rentan, perempuan, peserta dan tenaga pendidik.

Lebih jauh Kadis Kominfos Alit Adhi Merta yang didampingi Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Dewa Ngakan Ketut Rama Sanjaya S.Kom. menyatakan bahwa Dinas Kominfos secara berkelanjutan melakukan literasi digital ke sasaran-sasaran khusus tersebut. “Literasi digital telah dilaksanakan menyasar peserta didik dan tenaga pendidik SMP se-Kota Denpasar, terutama digelar saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS),” ujarnya. 

Pihaknya juga rutin melakukan literasi digital menjangkau lansia dan kaum perempuan. Bahkan giat literasi digital juga menyasar karang taruna/sekeha teruna serta UMKM di desa/kelurahan. “Secara berkelanjutan kita terus melakukan literasi digital, agar seluruh kalangan masyarakat dapat mengoptimalkan manfaat transformasi digital dan meminimalisir dampak negatifnya,” jelasnya. Harapannya, dengan pemahaman digital yang baik, masyarakat Kota Denpasar akan mampu beraktifitas digital yang sehat, aman dan produktif serta membantu percepatan pemulihan pasca pandemi COVID-19.

Tentunya gerakan besar ini tidak bisa dilakukan pemerintah semata, tegas alumnus Unud ini. “Spirit vasudeva kutumbhakam, spirit bergotong royong menjadi semangat pendorong pelaksanaan literasi digital yang menyasar berbagai kalangan ini, di tengah keterbatasan anggaran yang ada,” jelasnya. Dalam aktifitas literasi digital, Dinas Kominfos menggandeng beragam stake holders diantaranya komunitas dan lembaga terkait untuk bergerak bersama. “Antara lain Relawan Teknologi Informasi Komunikasi (RTIK) Provinsi Bali, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) termasuk melibatkan komunitas pegiat media digital sehingga target sasaran bisa lebih luas dan menjangkau berbagai kalangan. 

Selain menyasar masyarakat, pengembangan kompetensi digital juga dilakukan kepada SDM aparatur pemerintah. “Pemkot berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Balitbang SDM Kominfo serta pihak swasta telah melaksanakan diklat-diklat pengembangan kompetensi digital bagi aparatur Pemerintah Kota Denpasar,’ jelasnya. Karena pengembangan kompetensi digital SDM aparatur pemerintah mesti sejalan dengan pengembangan kompetensi masyarakatnya. 

Dalam kesempatan tersebut Kadis Gus Alit, sapaan akrabnya, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada lembaga dan komunitas yang telah diajak berkolaborasi. “Karena kolaborasi ini tentu akan memberi manfaat lebih banyak kepada masyarakat dan berkat kolaborasi inipula Kota Denpasar didapuk menjadi Kota Dengan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Terbaik di tahun ini,”ujarnya.

Sementara itu Kepala Puslitbang Aptika & IKP Kemkominfo RI, Said Mirza Pahlevi menyatakan bahwa Indeks Manusia Digital Indonesia (IMDI) sebagai upaya pengembangan masyarakat digital turut dimandatkan pada kesepakatan pemimpin negara G20 dalam G20 Bali Leaders’ Declaration. “IMD menjadi topik diskusi tingkat Menteri Ekonomi Digital Negara G20 dalam Chair’s Summary Digital Economy Ministers’ Meeting (DEMM) Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 ini,” jelasnya. 

Oleh karenanya pengembangan literasi dan keterampilan digital perlu didorong, khususnya untuk kelompok perempuan, kaum rentan, peserta didik, dan tenaga pendidik yang berorientasi pada pemulihan proses pembelajaran pasca pandemi COVID-19 dan pada konsep lifelong learning.

IMD sendiri merupakan indeks yang mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital pada kehidupan sehari-hari maupun pekerjaannya. IMD bertujuan memberikan gambaran kondisi existing masyarakat digital Indonesia. Pengukuran IMD dilakukan pertama kali pada tahun 2022 dan dilaksanakan berbasis wilayah di 514 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menghadirkan secara luring kementerian dan lembaga terkait, Sekretaris Daerah dari 34 provinsi, Walikota/Bupati daerah yang memiliki MoU dengan Balitbang SDM Kementerian Kominfo, serta para mitra Balitbang SDM Kementerian Kominfo.

Bupati Tamba : Saatnya Jembrana Naik Kelas

BALIKINI.NET | JEMBRANA — Untuk meningkatkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jembrana yang semula 150 Milyar, Bupati Jembrana, I Nengah Tamba menargetkan PAD Kabupaten Jembrana naik menjadi 1 trilyun . Dari kenaikan itu diharapkan  mendukung mewujudkaan masyarakat Jembrana yang lebih maju dan bahagia.

“Kita harus maju dan naik kelas, Karena PAD kita sangat kecil sekali hanya 150 Milyar itu belum bisa berbuat banyak. Saya targetkan minimal kita punya PAD 1 triliun untuk kemajuan dan kebahagiaan masyarakat,” kata Bupati Tamba yang didampingi Wabup Patriana Krisna usai meresmikan gedung  Pressroom Pemkab Jembrana , Selasa (20/12). 

Lebih lanjut, Tamba mengungkapkan  keberadaan infrastruktur berupa Jalan Tol Denpasar-Jembrana menjadi jalan masuk mewujudkan target itu.

Keberadaan Tol  akan berdampak besar terhadap meningkatnya perekonomian masyarakat Bali, khususnya kabupaten Jembrana sendiri.

“Jalan tol merupakan kunci kesuksesan Jembrana dalam menyambut tahun emas di tahun 2026. ini akan membawa perubahan bagi kabupaten Jembrana ke arah yang lebih baik karena Jembrana emas merupakan tolak ukur perubahan yang terjadi kepada kabupaten Jembrana itu sendiri, ” ujarnya. 

Selain itu, Pihaknya juga menjelaskan bahwa salah satu cara merubah kabupaten Jembrana itu dengan mendatangkan investasi lebih banyak masuk Ke Jembrana . Komitmen itu, Jembrana telah mengikrarkan diri sebagai daerah dengan karpet merah bagi investasi.  Dengan pembangunan Jalan Tol Denpasar-Jembrana merupakan  pintu masuknya investasi ke kabupaten Jembrana. 

“Kita datangkan investor  sebanyak-banyaknya ke Jembrana, Jembrana sangat layak dan nyaman untuk investasi bagi teman-teman investor, ” Tegasnya. 

Ia juga mengajak para pers untuk  ikut  serta dalam membantu program Jembrana Emas 2026. Ia harap media selalu membuat berita yang baik untuk masyarakat Jembrana. 

“Saya mengajak para jurnalis untuk lebih banyak ikut mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Jembrana Emas 2026,” tandasnya. (Adi)

Klungkung Tuan Rumah Puncak Peringatan HKSN 2022

BALIKINI.NET | KLUNGKUNG — Menteri Sosial Tri Rismaharini didampingi Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menghadiri puncak acara Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang pada tahun ini diselenggarakan di Kabupaten Klungkung bertempat di Alun-Alun Ida Dewa Agung Jambe, Selasa(20/12). Terpilihnya Kabupaten Klungkung sebagai tuan rumah HKSN 2022 merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah dan masyarakat Pulau Dewata, di mana masyarakat Bali mampu menjaga modal sosial berupa kekerabatan, tolong menolong, dan gotong royong.

Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 2022 yang mengambil tema “Bangkit Bersama Membangun Bangsa” ini diperingati dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuhnya partisipasi sosial, antara lainnya pemberian penghargaan kepada pihak yang telah berjasa dalam bidang kesejahteraan sosial dan launching program nasional (Pahlawan Ekonomi Nusantara, Rumah Sejahtera Terpadu, Bantuan Sosial Permakanan Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Bantuan Yatim Piatu, Gerakan Bebas Pasung Penyandang Disabilitas Mental). Sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional juga diberikan berbagai dukungan UMKM dengan total nilai lebih dari 2,4 Milyar dengan mencakup lebih dari 3.400 penerima manfaat se-Provinsi Bali.

Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sambutannya mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk menyatukan tekat dan langkah untuk membangun Indonesia yang lebih baik dengan bergotong royong, dan bersama-sama memerangi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan untuk kemajuan Bangsa Indonesia. Peringatan HKSN dan HDI tahun 2022 ini didasarkan pada kesadaran bahwa setiap elemen bangsa memiliki sumbangsih sangat berharga, tidak hanya pemerintah tetapi seluruh elemen masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga sosial, pilar sosial, hingga dunia usaha.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menggucapkan rasa terima kasihnya karena Kabupaten Klungkung dipercayakan menjadi tuan rumah dalam acara nasional ini. “Melalui kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ini dapat menjadi ajang untuk menunjukkan bahwa di Bali khususnya masyarakat Klungkung memiliki dedikasi dalam pengabdian sosial dan kemanusiaan, mari Bangkit Bersama Membangun Bangsa”ucap Bupati Suwirta 

Mensos Kunjungi Penggaraman Uyah Kusamba, Pengolahan Air Bersih dan Program PENA

BALIKINI.NET | DENPASAR — Usai menghadiri perayaan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Alun-Alun Dewa Agung Jambe. Menteri Sosial, Tri Rismaharini didampingi Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta mengunjungi Penggaraman Sistem Tunnel Uyah Kusamba di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Pengelolaan Air Bersih di Desa Kamasan dan bantuan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) Canang dan Pejati di kediaman Suyasa, Kelurahan Semarapura Tengah, Selasa (20/12)

Di Penggaraman Menteri Sosial, Tri Rismaharini berusaha menerima keluhan para petani untuk pemasaran garam yang lebih besar. Kementerian Sosial terus memberikan dukungan kepada usaha kecil menengah, tak terkecuali kepada Kelompok Petani Garam Sarining Segara di Desa Kusamba. Dukungan diberikan melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) untuk meningkatkan hasil produksi garam Kusamba.

Bantuan yang diserahkan dalam pembuatan lahan garam tunnel di Kusamba antara lain 8 unit lahan tunnel garam, 8 set geomembrane HDPE 0.3 mm, 3 rol bahan geomembrane 0.3 mm, 8 set plastik UV 200 micron, 4 set bahan plastik UV 200 micron, 2 unit genset bensin, 2 unit pompa air laut, 1 unit pompa air tawar, 4 buah lampu jalan, 50 m selang air, 60 m pipa PVC, 150 m persegi paving, 1 set pagar pembatas, 1 set paranet, 1 set gedek bambu, 4 buah palu, 2 buah gergaji, 4 buah tang, 2 buah rol kabel, 2 buah jeriken, 1 buah corong, 2 buah cangkul, 2 buah cetok, 1 set gapura, dan 10 unit BE meter.

Kemensos melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial akan mendorong produk Kusamba agar mampu memenuhi kebutuhan pasar. Bantuan Kemensos, tidak hanya berupa pelatihan dan pemberian modal, tetapi sekaligus pemasaran produk.

Kunjungan dilanjutkan Peresmian Pengolahan Air Bersih di Desa Kamasan dengan bantuan Instalasi Pengelolaan Air Terpadu (IPA-T) senilai Rp. 1.537.000.000. Saat kunjungan ke Desa Kamasan, Bupati Suwirta mengucapkan terimakasih kepada Ibu Menteri RI, Tri Rismaharini atas bantuan Instalasi Pengelolaan Air Terpadu (IPA-T) senilai Rp. 1.537.000.000. Nantinya dengan bantuan ini diharapkan bisa dirawat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sementara bantuan ini dengan kapasitas 2 liter per detik untuk 200 KK. "Terimakasih Ibu Menteri atas bantuan kebutuhan pokok air minum bersih ini, mudah-mudahan nantinya dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat," ujar Bupati Suwirta.

Sementara di Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) Canang dan Pejati di kediaman Suyasa, Kelurahan Semarapura Tengah diserahkan Bantuan Sosial Rumah Sejahtera Terpadu Rp 4.200.000.000, 27 Kelompok,  210 Keluarga Penerima Manfaat sebesar Rp. 20.000.000 dan 29 Penerima Manfaat Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). 

7 Ranperda Disahkan Jadi Perda Pada Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar

BALIKINI.NET | DENPASAR — Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar ke-19 Masa Persidangan III dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi serta Pendapat Akhir Walikota digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (20/12). Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira ini seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar menetapkan 7 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar. Hadir langsung Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serta Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana bersama perwakilan Forkopimda dan pimpinan OPD di Lingkungan Pemkot Denpasar.

Adapun tujuh Ranperda yang yang ditetapkan yakni Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang merupakan Ranperda Inisiatif DPRD Kota Denpasar. Sedangkan enam Ranperda lainya yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

 

Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Pemondokan dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Secara umum, seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan enam Ranperda yang diusulkan Pemkot Denpasar dan satu Ranperda Inisiatif DPRD Kota Denpasar. Meski demikian, terdapat beberapa catatan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan Menuju Denpasar Maju. 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutanya menjelaskan, Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengandung makna sinergitas yang harmonis harus dimiliki oleh Eksekutif dan Legislatif dalam membentuk suatu pengaturan yang mengikat masyarakat. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan optimal. 

“Dalam melaksanakan pelayanan publik hal ini sangat selaras dengan semangat Vasudhaiva Kutumbakam dan Sewakadharma yang merupakan komitmen Pemerintah Kota Denpasar bersama segenap komponen masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar,” ujarnya

Lebih lanjut dijelaskan Jaya Negara, keenam Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan, secara urgenitas pembentukannya sangat dibutuhkan oleh Masyarakat serta Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini utamanya guna mengakomodir perkembangan hukum melegitimasi program Pemerintah di bidang sosial kemasyarakatan dan mendukung perkembangan investasi dan penanaman modal di Kota Denpasar.

Dikatakan Jaya Negara, segala keputusan yang menjadi kesepakatan hari ini tentunya sudah didahului dengan proses dan tahapan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini, dan setiap proses pembahasan yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik melalui kerjasama dan koordinasi yang baik. 

“Kerjasama dan koordinasi ini harus selalu kita bangun dan kembangkan karena kita menyadari bahwa dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dimasa yang akan datang akan semakin berat, berdasarkan pada pendapat akhir dari masing-masing fraksi masih ada beberapa usul, saran dan catatan-catatan yang disampaikan, maka terhadap catatan tersebut akan kami kaji dan tindaklanjuti,” kata Jaya Negara. (

Jaya Negara Buka Kontes dan Pameran Bonsai Nasional The Max 30 CM 2022

BALIKINI.NET | DENPASAR — Pemkot Denpasar Bersinergi dengan Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) Kota Denpasar, menggelar Kontes dan Pameran Bonsai Nasional bertajuk “Tge Max 30 Cm 2022”, Selasa sore (20/12) di Lapangan Lumintang Denpasar.

Kegiatan ini di buka langsung Walikota Denpasar, IGN. Jaya Negara ditandai dengan pemotongan pita dan penancapan bendera pada pohon bonsai.

Tampak hadir juga dalam kesempatan ini Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gst. Ngurah Gede, Sekda Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana, Kepala Dinas DLHK Kota Denpasar, IB. Putra Wirabawa dan unsur terkait lainya.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) Kota Denpasar yang telah menyelanggaraan kontes dan pameran bonsai the max 30cm ini yang bertepatan juga dengan pelaksanaan Denpasar Festival 15, berarti ini sudah ada kolaborasi antara asosiasi  dengan Pemkot Denpasar,” ungakap Walikota Jaya Negara saat ditemui disela-sela peninjauan pameran.

Lebih lanjut dikatakan, dengan dilaksanakannya pameran ini bisa menjadi satu hiburan bagi masyarakat Denpasar dan juga edukasi tentang seni pohon bonsai.  Kedepanya diharapkan para penggemar bonsai ini bisa berkolaborasi dengan kegiatan Denfest agar masyarakat Denpasar juga bisa merasakan dan ikut serta melestarikan tanaman bonsai ini yang juga memiliki unsur budaya di dalamnya.

Sementara Ketua PPBI Kota Denpasar, I Wayan Suka mengatakan, Pameran kali ini Ribuan bonsai dipamerkan dan bentuknya sangat asri. Yang dipamerkan bukan sekadar tanaman tapi juga ada kreasi seninya. Jumlahnya sekitar 1007 bonsai dipamerkan di Lapangan Lumintang Denpasar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) Kota Denpasar  dilaksanakan dimulai 16 sampai 25 Desember. Peserta yang mengikuti kegiatan  ini  dari seluruh Indonesia, bahkan ada juga dari luar negeri  yang langsung datang membawa bonsai dari Vietnam.

Adapun ukuran bonsai harus maksimal tinggi 30 sentimeter karena dari nama acaranya Bonsai The Max 30 cm dan bentangnya satu meter. Menariknya, doorprize merebutkan rumah di Jembrana. Pohon yang dipamerkan adalah budidaya yang bertujuan melestarikan alam.

“Kami ingin mengenalkan bonsai serta edukasi pelestarian  alam dan melestarikan lingkungan serta menghindari kerusakan alam,” ungkapnya.

Jenis tanaman yang ada diantaranya ada jenis Sancang, Sianci, Cemara, Santigi. Harganya sangat fantastis sampai Rp 500 juta. ”Harapan kami setiap tahun berikutnya lebih bertambah, event pertama 745. Sekarang event meningkat tembus 1000,” ujarnya.

Pameran bonsai ini ada tiga kategori lomba, prospek, madya dan pratama. Peserta sangat  antusias mengikuti acara ini karena jumlahnya sangat banyak.  Wayan Suka juga  mengklaim dengan acara ini juga berdampak pada perekonomian khususnya pariwisata. ” Peserta kan pasti nginap di hotel,” ucapnya.

Wisuda Ke-26, STKIP Agama Hindu Amlapura Luluskan Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar/PGSD

BALIKINI.NET | KARANGASEM — STKIP Agama Hindu Amlapura mengadakan Rapat Senat Terbuka dalam rangka Wisuda Ke-26 Program Sarjana S1 yang berlangsung pada Sabtu, (17/12/2022) di  Auditorium Hotel Prama Sanur Beach Bali. Sebanyak 66 orang mahasiswa yang telah diluluskan ke 4 Program Studi, diantaranya 24 orang dari Program Studi Pendidikan Agama Hindu, 10 orang dari Program Studi Pendidikan Bahasa Bali, 10 orang dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, dan 22 orang dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar/PGSD. 

Wisuda kali ini sangat berbeda dari wisuda sebelumnya, karena untuk pertama kalinya STKIP Agama Hindu Amlapura meluluskan mahasiswa selain dari program studi PGSD dan Pendidikan Bahasa Inggris meluluskan mahasiswanya.

Selain dihadiri oleh wisudawan dan wisudawati, wisuda kali ini juga dihadiri oleh dua orang pendamping baik orang tua dari wisudawan/wisudawati atau yang mewakili.

“Hasil akademik yang diraih merupakan bekal kedepan untuk menuju kesuksesan dimasa depan. Dengan mengembangkan kemampuan litereasi, pemikiran kritis, ketrampilan diri dan tetap mempertahankan jati diri.  Saudara juga harus tetap belajar , jadikanlah dunia ini sekolah, setiap pristiwa sebagai proses pembelajaran, dan semua unsur didalam pristiwa tersebut merupakan sumber belajar. Dengan demikian anda dapat mengetahui, memahamgi serta dapat menentukan tujuan hidup serta dapat memilih pilihan hindup secara cerdas agar saudara berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara”, ungkap Drs. I Wayan Dwija, M.Pd, Selaku Ketua STKIP Agama Hindu Amlapura, Sabtu (17/12/2022) pada sambutannya.

Sementara, Prof. Dr. Drs I Nengah Duija, M.Si, selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu mengatakan jika lulusan harus dipastikan mendapatkan pekerjaan yang layak. "Maksimal, masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan tidak boleh lebih dari 2 tahun. Apabila lebih maka konsekuensinya berpengaruh terhadap stakeholders. Mahasiswa mendapatkan pengalaman diluar kampus, jadi saya harap mahasiswa disini, misalkan prodi pendidikan agama bisa magang di kantor kementrian agama. Paling tidak jika ia tidak menjadi guru, ia dapat menjadi staff yang baik. Begitupula mahasiswa PGSD bisa magang di Dinas Pendidikan. Sehingga pengalam itu yang dapat digunakan mahasiswa untuk masuk nantinya di dunia kerja” tandasnya. 

Pada wisuda ke-26 ini STKIP Agama Hindu Amlapura telah melepas sebanyak 66 orang mahasiswa, dimana llulusa STKIP Agama Hindu Amlapura dinilai sangat siap untuk mengisi kekosongan guru di tahun 2023 yang diakibatkan dari banyaknya guru yang akan pensiun di Kabupaten Karangsem.

"Iya, dikarenakan kwalifikasi lulusan kami sangat berkopeten khususnya di dunia pendidikan. Kami harap peran serta pemerintah Kabupaten Karangasem, dapat turut serta membantu memberikan kemudahan dalam mengisi kekosongan tenaga guru di kabupaten karangsem di tahun 2023 ini dengan penyerapan tenaga kerja guru yang ada di kabupaten Karangasem," Ungkapnya. (ami)