DPRD Bali – Kodam IX/Udayana Perkuat Sinergi, Tata Ruang Jadi Sorotan

Denpasar , Bali Kini   –  Pemerintah pusat mempertegas komitmen menertibkan aset dan tanah terlantar di seluruh Indonesia melalui kebijakan strategis. Langkah ini sejalan dengan terbitnya 'Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025' yang disahkan Presiden Prabowo Subianto, tentang penertiban kawasan dan tanah telantar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan nasional ini langsung mendapat respons cepat dari daerah. Di Bali, Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali bergerak agresif menindaklanjuti isu tersebut.

Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali menggelar audiensi  dengan Pangdam IX/Udayana Piek Budyakto di Makodam Udayana, Senin 13 April 2026.

Rombongan Pansus DPRD Bali yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya bersama Ketua Pansus TRAP I Made Supartha, Wakil Ketua Anak Agung Bagus Tri Candra Arka, Wakil   Gede Harja Astawa.

Rombongan diterima langsung oleh Pangdam IX/Udayana, Piek Budyakto ,di dampingi - Asrendam Muhammad A'an Setiawan, S.Sos., M.I.Pol. Asintel  Guruh Prabowo Wirajati, M.Eng. Aslog Ardi Sukatri, S.Sos., M.H.

Pertemuan ini membahas isu krusial terkait tata ruang Bali yang kini memasuki fase serius.

Kesepakatan   Stategis  DPRD Bali dan Kodam IX/Udayana sepakat memperketat pengawasan tata ruang. Bali dinilai memiliki ruang terbatas yang harus dijaga dari tekanan pembangunan.

Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto menegaskan komitmen TNI:

“Kami siap bersinergi menjaga stabilitas wilayah dan mendukung kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam pengawasan tata ruang yang berdampak pada keamanan dan keberlanjutan Bali,” ujar Mayjen TNI Piek Budyakto.

Dalam pertemuan tersebut, isu penertiban aset dan tata ruang menjadi perhatian utama. Aset negara yang tidak dimanfaatkan dinilai harus segera dioptimalkan untuk kepentingan publik, termasuk perumahan, ketahanan pangan, hingga ruang terbuka hijau.

Langkah ini sejalan dengan PP 48/2025 yang menegaskan:

*.Tanah dan kawasan terlantar akan ditertibkan

*.Pemanfaatannya diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat

*.Penguasaan yang tidak sah atau tidak produktif akan ditindak

DPRD Bali menegaskan, tekanan investasi dan ekspansi pariwisata telah membawa tata ruang Bali ke titik kritis. Alih fungsi lahan yang masif berpotensi mengancam keseimbangan lingkungan.

DPRD Bali dan Kodam IX/Udayana sepakat memperketat pengawasan, termasuk terhadap aset-aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Pansus TRAP menekankan bahwa ruang wilayah Bali adalah sumber daya terbatas dan tidak terbarukan. Pengelolaan harus dilakukan secara berkelanjutan, mencakup darat, laut, udara, hingga ruang bawah tanah.

Kebijakan ini menjadi bagian dari visi besar pembangunan Bali berbasis kearifan lokal 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali ' , yang diterjemahkan ke dalam tata ruang, zonasi, dan pengendalian yang ketat.

Ruang wilayah Bali merupakan sumber daya terbatas dan tidak terbarukan. Pengelolaan harus terintegrasi, mencakup darat, laut, hingga udara, sebagai bagian dari visi pembangunan berbasis kearifan lokal.

Langkah ini diperkuat dengan sejumlah regulasi daerah, serta kebijakan strategis di bawah Gubernur Bali Wayan Koster yang telah menerbitkan berbagai Perda untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan tata ruang.

Langkah ini diperkuat berbagai regulasi strategis, diantaranya :

1). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

2). Undang – Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

3). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.

4). Perda No. 4 Tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan dan larangan sistem nominee

5). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pansus juga mengevaluasi batas ketinggian bangunan berbasis nilai budaya dan lingkungan. Di tengah pesatnya pembangunan pariwisata, muncul tekanan besar terhadap lahan produktif dan ruang terbuka hijau.

Pendekatan pembangunan vertikal mulai dipertimbangkan, namun tetap harus menjaga estetika, budaya, dan keseimbangan lingkungan Bali.

Fokus pengawasan meliputi:

Kawasan suci: zona absolut tanpa bangunan komersial

Hutan lindung: menjaga keseimbangan ekologis

Tebing dan pesisir: rawan longsor dan abrasi

Seluruh kebijakan berpijak pada filosofi Tri Hita Karana, menjaga harmoni manusia, alam, dan spiritualitas.

Pengawasan kini diarahkan pada:

Aset dan lahan terlantar

Kawasan suci dan lindung

Wilayah pesisir dan rawan bencana

Lahan produktif yang terancam alih fungsi

Penertiban aset negara kini menjadi agenda nasional. Sinergi pemerintah pusat, daerah, dan TNI menjadi kunci untuk memastikan tanah dan kawasan tidak lagi terbengkalai, tetapi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Perkembangan kebijakan ini akan terus kami pantau. Tetap bersama kami untuk update berikutnya.

Polres Karangasem Bongkar Jaringan Narkotika, 5 Tersangka Diamankan dengan Puluhan Paket Sabu

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini – Kepolisian Resor Karangasem berhasil mengungkap tiga kasus penyalahgunaan narkotika dalam kurun Maret hingga April 2026. Dalam pengungkapan tersebut, aparat mengamankan lima tersangka beserta puluhan paket narkotika jenis sabu.

Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika, Kamis (16/4/2026), didampingi Kasat Resnarkoba AKP I Nengah Sunia serta jajaran.

Dari tiga laporan polisi yang ditangani, Sat Resnarkoba berhasil menangkap lima tersangka, masing-masing berinisial JWT (40), WL (41), ND (36), IWM (36), dan AW (32). Empat di antaranya berperan sebagai pengedar, sementara satu lainnya merupakan pengguna.

Total barang bukti yang diamankan berupa 51 paket sabu dengan berat bruto 14,66 gram dan neto 10,15 gram. Selain itu, polisi juga menyita satu paket ganja dengan berat bruto 6,28 gram dan neto 5,70 gram.

Kasus pertama terungkap pada 28 Februari 2026 saat petugas melakukan sweeping dan tes urine di salah satu kawasan hiburan malam di Karangasem. Dari kegiatan tersebut, seorang musisi asal Denpasar berinisial JWT dinyatakan positif mengonsumsi ganja. Dari penggeledahan di tempat tinggalnya, ditemukan satu paket ganja kering. Tersangka mengaku menggunakan ganja untuk meningkatkan rasa percaya diri saat tampil.

Kasus kedua terjadi pada 18 Maret 2026 di wilayah Kecamatan Selat. Berdasarkan laporan masyarakat, polisi mengamankan tiga tersangka yakni WL, ND, dan IWM yang diduga hendak mengambil paket sabu. Dari tangan mereka, diamankan dua paket sabu. Para tersangka mengaku membeli barang tersebut secara patungan, baik untuk dikonsumsi bersama maupun diedarkan saat momentum hari raya.

Sementara itu, kasus ketiga diungkap pada 28 Maret 2026. Polisi berhasil mengamankan tersangka AW yang diduga mengedarkan sabu melalui jasa ojek online. Dari tangan tersangka, ditemukan 49 paket sabu siap edar lengkap dengan timbangan dan alat pendukung distribusi. Tersangka mengaku menjual barang haram tersebut kepada pelanggan di wilayah Denpasar dan Karangasem.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan pidana terbaru, dengan ancaman hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara.

Kapolres Karangasem mengimbau masyarakat untuk aktif berperan dalam memberantas peredaran narkotika. Pihaknya menegaskan pentingnya kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum guna melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.

Saat ini, seluruh tersangka telah diamankan dan kasusnya masih dalam penanganan Sat Resnarkoba Polres Karangasem untuk proses hukum lebih lanjut. (Ami)

Apresiasi Kinerja Mitra Prodin, Wabup Ipat Tekankan Pemberdayaan SDM Daerah

Jembrana , Bali Kini  - Wakil Bupati, I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) meminta PT Mitra Prodin agar lebih memperkuat pemberdayaan SDM (Sumber Daya Manusia) daerah khususnya warga Jembrana.

Ia menekankan bahwa investasi besar yang masuk ke daerah harus berjalan selaras dengan pengurangan angka pengangguran masyarakat setempat.

"Meski saat ini mayoritas pegawai sudah berasal dari masyarakat lokal, Saya minta agar jumlah tersebut terus diperbanyak lagi sesuai dengan kebutuhan industri saat ini," ungkapnya saat melepas ekspor 2,4 ton produk Pre-rolled cones senilai lebih dari Rp 4 miliar dengan tujuan Los Angeles, Amerika Serikat, bertempat di pabrik PT Mitra Prodin Jembrana, Kamis (16/4).

Ekspor Pre-rolled cones senilai Rp 4 miliar lebih tersebut juga dihadiri Kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusra Iyan Rubianto, Kepala KPPBC TMP A Denpasar I Made Aryana, dan Direktur PT Mitra Prodin Robert Hensby.

Disisi lain, Wakil Bupati Ipat menyampaikan  momentum ini merupakan tonggak penting yang membuktikan bahwa penetapan kawasan berikat mampu meningkatkan daya saing industri serta memperluas akses pasar global. Ia mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga ekspor ini dapat terealisasi.

​"Kami berharap keberhasilan ekspor perdana ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lainnya untuk menembus pasar internasional," ujar Wabup Ipat.

​Sementara itu, Kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusra, Iyan Rubianto, menjelaskan bahwa PT Mitra Prodin telah memanfaatkan insentif fiskal sebesar Rp9,2 Miliar sejak Agustus 2025. 

Ia memaparkan bahwa fasilitas tersebut mencakup pembebasan Bea Masuk serta PPN tidak dipungut, yang bertujuan agar perusahaan dapat terus berkembang dan memberikan dampak ekonomi nasional maupun regional.

​Iyan Rubianto juga menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, terutama dalam menjaga sistem IT Inventory dan CCTV sebagai sarana pengawasan.

​"Kegiatan ekspor ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Multiplier effect dari perkembangan perusahaan tersebut berupa penyerapan tenaga kerja, tumbuhnya kegiatan perekonomian setempat seperti transportasi, tempat kos, dan warung makan yang akan memperkuat perekonomian Jembrana," jelas Iyan Rubianto.

Direktur Mitra Prodin, Robert Hensby mengatakan, Mitra Prodin sendiri selama ini sudah terkenal sebagai perusahaan yang mempekerjakan ribuan karyawan di Bali.

Tentu ia berharap, dengan adanya fasilitas ini, PT Mitra Prodin bisa berperan menumbuhkan perekonomian Bali, yang nantinya akan berdampak positif pada pekerja dan masyarakat Bali pada umumnya. 

"Dengan adanya fasilitas ini, kita sangat berharap bahwa apa yang kita dapat ini, keuntungan yang kita dapat ini bisa kembali lagi ke masyarakat dan karyawan yang ada di sini," pungkasnya. (*)

Anggarkan Rp 98,6 Miliar Untuk Gedung Baru di 15 SD Denpasar

Laporan Reporter: Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar tahun ini merealisasikan pembangunan gedung baru di 15 Sekolah Dasar (SD) negeri yang tersebar di beberapa wilayah Kota Denpasar. Pembangunan tersebut difokuskan pada penambahan ruang kelas baru (RKB) dengan pembangunan gedung bertingkat untuk mengatasi keterbatasan lahan serta meningkatnya jumlah siswa. 

Kabid Pendidikan SD Disdikpora Kota Denpasar, I Nyoman Suriawan, mengatakan pembangunan tersebut meliputi pembangunan gedung lantai II dan III lengkap dengan tangga, kajian lalu lintas, kajian lingkungan UKL-UPL, hingga pengawasan pembangunan.

Program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan sarana prasarana pendidikan di Kota Denpasar. 

"Selain pembangunan fisik, juga dilengkapi kajian teknis seperti kajian lalu lintas dan kajian lingkungan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai regulasi,” ujarnya, kapada wartawan Kamis (16/04).

Dia menjelaskan, pembangunan dilakukan dengan konsep vertikal karena sebagian sekolah memiliki keterbatasan lahan. Dengan pembangunan gedung bertingkat, jumlah ruang kelas bisa ditambah tanpa harus memperluas lahan sekolah.

Selain pembangunan fisik, beberapa sekolah juga dilengkapi studi kelayakan proyek pembangunan ruang kelas baru guna memastikan perencanaan pembangunan berjalan optimal. Adapun 15 SD yang menjadi sasaran pembangunan beserta total anggarannya yakni SDN 9 Sesetan pembangunan Gedung Lantai III (12 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, serta pengawasan pembangunan. Total anggaran Rp 6.974.000.000.

SDN 15 Sesetan pembangunan Gedung Lantai II (10 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, serta pengawasan pembangunan. Total anggaran Rp 5.525.000.000. SDN 14 Pedungan pembangunan Gedung Lantai III (15 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, pengawasan pembangunan, serta studi kelayakan proyek pembangunan ruang kelas baru dengan total anggaran Rp 8.888.000.000.

SDN 13 Kesiman pembangunan Gedung Lantai III (9 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, serta pengawasan pembangunan dengan total anggaran Rp 5.375.000.000. SDN 16 Kesiman pembangunan Gedung Lantai III (6 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, serta pengawasan pembangunan. Total anggaran Rp 3.839.000.000.

SDN 14 Pemecutan pembangunan Gedung Lantai III (18 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, pengawasan pembangunan, serta studi kelayakan proyek pembangunan ruang kelas baru. Total anggaran Rp 10.484.000.000.

SDN 4 Dauh Puri pembangunan Gedung Lantai III (6 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, serta pengawasan pembangunan dengan total anggaran Rp 3.839.000.000.

SDN 19 Pemecutan pembangunan Gedung Lantai III (18 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, pengawasan pembangunan, serta studi kelayakan proyek pembangunan ruang kelas baru, total anggaran Rp 10.484.000.000.

SDN 1 Pemecutan pembangunan Gedung Lantai III (9 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, serta pengawasan pembangunan, total anggaran Rp 5.375.000.000. SDN 3 Pemecutan pembangunan Gedung Lantai III (9 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, serta pengawasan pembangunan, total anggaran Rp 5.375.000.000.

SDN 6 Ubung pembangunan Gedung Lantai III (9 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, serta pengawasan pembangunan, total anggaran Rp 5.375.000.000. SDN 4 Panjer pembangunan Gedung Lantai III (15 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, pengawasan pembangunan, serta studi kelayakan proyek pembangunan ruang kelas baru, total anggaran Rp 8.888.000.000.

SDN 2 Serangan pembangunan Gedung Lantai III (9 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, serta pengawasan pembangunan, total anggaran Rp 5.375.000.000. SDN 3 Sesetan pembangunan Gedung Lantai III (9 RKB dan tangga), kajian lalu lintas, kajian lingkungan/UKL UPL, serta pengawasan pembangunan, total anggaran Rp 5.435.000.000.

SDN 12 Peguyangan pembangunan Gedung Lantai III (12 RKB dan tangga), penyusunan DED pembangunan, serta pengawasan pembangunan, total anggaran Rp 7.242.000.000. Secara keseluruhan, total anggaran pembangunan sarana pendidikan tersebut mencapai sekitar Rp 98,6 miliar. 

Suriawan menambahkan, pembangunan ruang kelas baru ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah dasar serta memberikan kenyamanan bagi siswa dan guru.

Pemkot Denpasar Komitmen Dukung Program Pemagangan Nasional,

Ket foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini terkait Program Pemagangan Nasional di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (16/4). 

Pemkot Denpasar Komitmen Dukung Program Pemagangan Nasional, 

Jadi Jembatan Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja, Wujudukan Tenaga Kerja Berdaya Saing.

Denpasar,  Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Pemagangan Nasional. Hal tersebut diungkapkan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (16/4). Dimana, Pemkot Denpasar menilai bahwa program pemagangan/magang merupakan wahana efektif dalam menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja guna mewujudkan tenaga kerja berdaya saing. 

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ini turut dihadiri segenap Anggota Komisi IX DPR RI, Plt. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker, Estiarty Haryani, Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi Kemenaker, Andri Susila, Kadisnaker dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, Pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, serta stakeholder terkait lainya. 

Lebih lanjut Wawali Arya Wibawa menjelaskan, Pemerintah Kota Denpasar secara konsisten memastikan pelaksanaan pemagangan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Hal ini lantaran program pemagangan di Kota Denpasar telah memberikan kontribusi nyata terhadap penyerapan tenaga kerja.

“Secara umum, kami mencatat bahwa sekitar 40–60% peserta pemagangan berpotensi direkrut menjadi pekerja tetap, khususnya di sektor pariwisata dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pemagangan menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan menuju dunia kerja dalam mendukung penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan daya saing tenaga kerja,” ujarnya. 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini dalam kesempatan tersebut menjelaskan, kunjungan ini dilaksanakan guna mendalami berbagai masalah dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengawasan pelaksanaan program pemagangan nasional lulusan perguruan tinggi di industri. Hal ini lantaran banyak lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi akademik yang memadai, namun masih memerlukan penguatan keterampilan praktis serta pemahaman terhadap kebutuhan riil dunia usaha dan dunia industri. Di akhir sesi, juga turut diserahkan secara simbolis jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan beasiswa kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Dalam konteks tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa bantuan pemerintah dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, menyiapkan lulusan baru perguruan tinggi memasuki dunia kerja, dan memberikan peluang kesempatan kerja melalui program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi yang dilaksanakan melalui program yang dilaksanakan oleh Kementeriaan Ketenagakerjaan RI,”ujar Zaini. 

Dikatakannya, pemilihan Kota Denpasar sebagai salah satu lokasi kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis. Dimana, Kota Denpasar merupakan pusat aktivitas ekonomi, kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan jasa di Provinsi Bali, Aktivitas ekonomi yang tinggi menciptakan kebutuhan besar terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan praktis dan siap kerja. 

“Kedekatan Kota Denpasar dengan Kawasan Pariwisata Internasional seperti Sanur, Kuta, dan Nusa Dua yang menjadi pusat industri pariwisata dan jasa, menjadikan Denpasar lokasi yang ideal untuk pengembangan pemagangan di sektor hospitality, kuliner, dan layanan jasa,” ujarnya. 

Ditambahkannya, dengan karakter ekonomi berbasis jasa dan pariwisata, Kota Denpasar berpotensi menjadi model pengembangan pemagangan berbasis industri jasa dan pariwisata yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia. 

“Dengan berdasar pada fungsi pengawasan yang melekat yang dimiliki oleh Komisi IX DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah khususnya di bidang Ketenagakerjaan, Kunjungan kerja spesifik yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program pemagangan, termasuk berbagai tantangan dan peluang pengembangannya ke depan,” ujarnya. (Ags).

Ketua BNK Tabanan I Made Dirga menghadiri kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Umum

Tabanan , Bali Kini  – Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, selaku Ketua BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Tabanan menghadiri kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Umum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) Semester I Tahun 2026 di Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan, Rabu (15/4). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Tabanan serta jajaran terkait di lingkungan Pemkab Tabanan.

Pemusnahan barang bukti serta penandatanganan berita acara dilaksanakan sebagai bentuk komitmen penegakan hukum yang tegas, transparan, dan akuntabel, sekaligus upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di Kabupaten Tabanan.

I Made Dirga Wakil Bupati Tabanan memimpin rapat pembahasan permasalahan batas Desa Sesandan

Tabanan , Bali Kini  – Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, memimpin rapat pembahasan permasalahan batas Desa Sesandan, Tabanan pasca diundangkannya Peraturan Bupati Tabanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sesandan, Kecamatan Tabanan, Selasa, (14/4). Rapat yang turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, para Asisten Setda, Perangkat Daerah terkait, Kantor Pertanahan, serta tenaga ahli ini berlangsung di Kantor Bupati Tabanan.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menyamakan persepsi dan mencari solusi terhadap permasalahan batas wilayah secara komprehensif. Melalui forum koordinasi ini, diharapkan tercapai kesepahaman bersama guna mewujudkan penataan wilayah yang jelas, tertib administrasi, serta menjaga kondusivitas dan keharmonisan di tengah masyarakat.(*)

Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga menghadiri kegiatan persembahyangan Bakti Penganyar dalam rangkaian Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) yang digelar di Pura Agung Besakih

Tabanan , Bali Kini — Mewakili Bupati Tabanan dan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga menghadiri kegiatan persembahyangan Bakti Penganyar dalam rangkaian Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) yang digelar di Pura Agung Besakih, yang berlokasi di Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Senin (13/4). 

Kehadiran Wakil Bupati dan jaaran merupakan wujud bhakti serta komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai spiritual serta tradisi keagamaan Hindu di Bali, khususnya dalam pelaksanaan karya besar yang memiliki makna sakral bagi umat Hindu.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan beserta para asisten Setda, kepala perangkat daerah, serta jajaran pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Seluruh rangkaian persembahyangan berlangsung dengan khusyuk dan penuh kekhidmatan, mencerminkan rasa tulus ikhlas serta kebersamaan seluruh peserta yang hadir. Momentum ini tidak hanya menjadi ajang persembahyangan, tetapi juga mempererat sinergi dan spiritualitas antar aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. ( *)

Tingkatkan Daya Saing, Pelaku UMKM Bangli Ikuti Literasi Digital "Cakap Digital"

BANGLI , Bali Kini – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli terus memacu transformasi digital bagi pelaku usaha lokal. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Literasi Digital Tahap II bertajuk "Cakap Digital untuk UMKM" yang digelar di Gedung Bhukti Mukti Bhakti (BMB), Kantor Bupati Bangli, Selasa (14/4/2026).

Sebanyak 50 pelaku UMKM dari berbagai sektor di Kabupaten Bangli hadir untuk memperdalam strategi bertahan dan berkembang di tengah pesatnya persaingan pasar global.

Kepala Bagian Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfosan Kabupaten Bangli, A.A. Krisna Budiawan, saat membuka acara menegaskan bahwa penguasaan teknologi adalah kunci utama akses pasar di masa kini.

"Saat ini kita tidak lagi bicara soal 'besok'. Bagi UMKM di Bangli, literasi digital adalah strategi bertahan hidup sekaligus kunci akses pasar global. Tanpa pemahaman digital, kita akan tertinggal oleh persaingan yang kian ketat," ujar Krisna Budiawan.

Ia menambahkan, selain mengejar keuntungan materi, pelaku usaha juga harus memahami regulasi yang ada. Pemerintah telah menyiapkan payung hukum yang kuat untuk memberikan rasa aman, mulai dari UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, hingga aturan terbaru Permen Komdigi No. 9 Tahun 2026.

"Di tengah pesatnya perkembangan era digital, masyarakat—khususnya pelaku UMKM—dituntut memiliki kecakapan dalam menggunakan ruang digital secara bijak, aman, dan bertanggung jawab," imbuhnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber berkompeten, di antaranya perwakilan Diskominfo Provinsi Bali dan I Made Indra Wijaya dari Mapindo. Diskusi berlangsung interaktif dipandu oleh moderator senior sekaligus praktisi komunikasi, Ida Bagus Agung Ketut Ludra.

Para peserta diberikan pelatihan intensif yang berfokus pada tiga pilar utama yakni Optimalisasi Platform Digital yaitu Strategi efektif memasarkan produk secara daring agar mampu menjangkau konsumen lebih luas.

Keamanan Digital dengan Edukasi mengenai perlindungan data usaha dan transaksi dari ancaman kejahatan siber.

Serta Etika Ruang Digital dengan Membangun branding yang sehat, positif, dan bertanggung jawab di media sosial.

Melalui program literasi digital ini, Pemerintah Kabupaten Bangli berharap para pelaku UMKM tidak hanya sekadar "masuk" ke ekosistem digital, tetapi mampu mengelola strategi pemasaran secara mandiri dan profesional.

Diharapkan dengan meningkatnya kompetensi digital ini, UMKM di Bangli dapat "naik kelas" dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap penguatan ekonomi lokal di era ekonomi kreatif.

Berbagi Praktik Baik, Dekranasda Denpasar Terima Kunjungan Aceh Utara

Ket. Foto : Wakil Ketua Dekranasda Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa saat menerima kunjungan dari Ketua Dekranasda Aceh Utara, Ny. Musliana Ismail, di sentra perajin Tenun Ikat Bali Nusa, Denpasar, Rabu (15/4).

Denpasar. Bali Kini -  Wakil Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Ayu Kristi Arya Wibawa, menerima kunjungan Ketua Dekranasda Aceh Utara, Ny. Musliana Ismail, di sentra perajin Tenun Ikat Bali Nusa, Denpasar, Rabu (15/4). Kunjungan ini menjadi momentum berbagi pengalaman sekaligus memperkuat kolaborasi dalam pelestarian kain tradisional.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa menegaskan bahwa Dekranasda Kota Denpasar di bawah kepemimpinan Ketua Dekranasda Ny. Sagung Antari Jaya Negara terus berkomitmen menjalankan program kerja yang berfokus pada upaya menggali, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya bangsa.

“Dekranasda Kota Denpasar berupaya meningkatkan kualitas produk kerajinan dan kapasitas perajin sebagai bagian dari penguatan jati diri bangsa serta kearifan lokal,” ujar Ayu Kristi Arya Wibawa didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, Ni Nyoman Sri Utari.

Sementara itu, Ny. Musliana Ismail mengungkapkan bahwa Dekranasda Kota Denpasar dipilih sebagai lokasi kunjungan karena dinilai berhasil dalam pelestarian dan pengembangan tenun ikat endek.

“Kami ingin belajar langsung mengenai program kerja Dekranasda Denpasar, khususnya dalam menjaga eksistensi tenun endek. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi ilmu bersama para perajin,” ungkapnya.

Kunjungan tersebut juga diisi dengan sesi berbagi pengalaman bersama pemilik Tenun Ikat Bali Nusa, Primasari Pande. Ia menjelaskan bahwa usaha tenun yang dikelolanya telah berjalan sejak tahun 1982 dengan menggunakan bahan katun dan sutra, serta proses produksi yang dimulai dari benang hingga menjadi kain menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM).

Primasari juga menekankan bahwa perawatan kain tenun ikat endek memerlukan perlakuan khusus agar kualitas dan keindahannya tetap terjaga.

Melalui kunjungan ini, diharapkan terjalin sinergi antar daerah dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus mendorong peningkatan daya saing produk kerajinan lokal di tingkat nasional.

(Pur)