Pemkot Gelar Rapat Evaluasi KUR, Pastikan Kemudahan Akses Permodalan UMKM Denpasar

Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar menggelar rapat dalam rangka koordinasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Denpasar. Rapat guna membahas target realisasi KUR pada 12 Bank di Kota Denpasar ini dipimpin langsung oleh Kabag Perekonomian Setda Kota Denpasar, I Made Saryawan, didampingi oleh Kabag Permintaan Otoritas Jasa Keuangan, IB Adi Wijaya dan diikuti oleh Tim Monev KUR dari OPD terkait di ruang rapat Praja Utama Kantor Walikota Denpasar, Jumat (25/03).

“Rapat ini dilaksanakan guna meningkatkan tata kelola pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memperluas pelaksanaan penyaluran KUR maka perlu dilakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, serta memastikan kemudahan akses permodalan UMKM di Kota Denpasar ditengah pandemi,” ujar Saryawan.

Berdasarkan data, dari angka capaian penyaluran KUR Periode Januari - Februari 2022 ini terdiri atas KUR Kategori Mikro yang telah disalurkan sebanyak Rp. 175 miliyar lebih dengan jumlah rekening sebanyak 4.484 rekening. Selanjutnya untuk KUR Kategori Kecil telah disalurkan sebanyak 153 miliyar lebih dengan jumlah rekening mencapai 547 rekening. Sedangkan untuk KUR Kategori Mikro dan Kecil telah tersalurkan sebanyak Rp. 328 miliyar lebih dengan jumlah rekening mencapai 5.031 rekening 

Lebih lanjut dikatakan, Pemkot Denpasar terus berkomitmen dalam mendukung dan memfasilitas UMKM di Kota Denpasar untuk mendapatkan akses permodalan. Sehingga, dengan adanya akses permodalan yang mumpuni diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM di Kota Denpasar.

“Hal ini tak lepas dari komitmen Walikota dan Wakil Walikota yang bersemangat dalam memberikan kemudahan akses permodalan bagi UMKM di Kota Denpasar,” jelasnya

Dijelaskannya, saat ini penyaluran KUR di Kota Denpasar dapat dikatakan sangat baik. Namun demikian pihaknya mendorong sektor perbankan penyalur KUR agar senantiasa memprioritaskan penyaluran bagi UMKM yang belum tersentuh permodalan. 

“Jadi kami berharap juga agar penyaluran KUR juga menyasar UMKM yang masih kecil, termasuk pelaksanaan pembinaan berkelanjutan, seperti pedagang canang dan PKL, sehingga kedepanya dapat berkembang dan berdaya saing,” harapnya.

Sementara, Kabag Permintaan Otoritas Jasa Keuangan, IB Adi Wijaya, mengatakan setelah dilaporkannya target realisasi penyaluran KUR di Kota Denpasar, bank juga menindaklanjuti mengenai berapa persen kredit KUR yang sudah disalurkan ke masyarakat. Hal ini guna mendukung UMKM di Kota Denpasar yang baru tumbuh serta mempercepat pemulihan Ekonomi di masa Pandemi Covid-19.

“Mengingat UMKM sebagai motor pemulihan ekonomi, yang mampu menyerap tenaga kerja serta mampu meningkatkan nilai komoditas lokal di Kota Denpasar. Jadi sudah sepatutnya kita berkolaborasi dengan seluruh stakeholder (perbankan) untuk mendorong agar UMKM kita segera pulih melalui pemanfaatan KUR,” ujar Adi Wijaya.(Ags/Hups).

SMSI Bali Kembali Jajaki Kerja Sama dengan Kemenparekraf RI

GIANYAR, Bali Kini - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali kembali jajaki kerja sama program dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI. Penjajakan ini menyusul sukses penyelenggaraan kerjasama pertama berupa Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Desa Wisata, yang dilakukan di Desa Dukuh Penaban Karangasem, pada 22 Februari 2022 lalu. 

Jika pada kerja sama sebelumnya, penjajakan dilakukan secara informal dengan Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf RI, Vinsensius Jemadu, kali ini penjajagan dan pendekatan oleh SMSI langsung dengan Menteri Parekraf RI, Sandiaga Sollahudin Uno, saat ia berkunjung ke obyek wisata Taman Nusa Bali, Gianyar Kamis 24 Maret 2022. 

Saat berkesempatan bertemu Menteri Pariwisata Sandiaga, Ketua SMSI Bali, Emanuel Dewata Oja diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara lisan rencana program kerja SMSI berikutnya yang juga tetap akan bekerja sama dengan Kemenparekraf RI. 

“Bagus itu. Saya kenal baik SMSI. Dulu saya sempat nyatakan kalau SMSI adalah organisasi media terbesar di Asia Pasifik, eh kemaren saya dengar kabar, SMSI dapat MURI sebagai organisasi Media terbesar di dunia. Berarti saya benar dong waktu itu menobhatkan SMSI sebagai organisasi Media terbesar juga tapi tingkat Asia Pasifik waktu itu saya bilang," ujar Sandiaga menanggapi perkenalan yang disampaikan Ketua SMSI Bali Emanuel Dewata Oja. 

Lebih lanjut Sandiaga mengatakan, pihaknya juga sudah mendapat laporan lengkap dari Deputi Pengembangan destinasi dan Infrastruktur, Vinsensius Jemadu bahwa kegiatan FGD SMSI dengan Kemenparekraf di Desa Penaban Karangasem berjalan sukses. 

"Kalau tidak salah, pak Vinsen sudah  membantu mesin pengolahan sampah di Desa itu sesuai permintaan para pengelolanya waktu FGD," ujar Sandiaga. 

Dijelaskan, apa pun yang dilakukan oleh masyarakat termasuk SMSI dan bekerja sama dengan Kemenparekraf, adalah hal positif sepanjang bermanfaat bagi masyarakat, terutama terkait momentum pemulihan pariwisata Bali dari pandemi.

"Kita lihat sendiri tadi di sini. (Obyek Wisata Tman Nusa Gianyar-red). Obyek wisata dengan investasi yang sangat besar ini, hari ini mati suri. Pengunjungnya merosot bahkan tadi katanya sering tidak ada siapapun yang berkunjung. Karyawannya dari 140 orang tinggal 14 orang yang bekerja, itupun bergantian. Kita semua prihatin akan situasi ini akibat pandemi," ujarnya. 

Selanjutnya, Menteri Sandiaga meminta Ketua SMSI Bali, Emanuel Dewata Oja untuk berkoordinasi secara teknis dengan Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Vinsensius Jemadu terkait program yang dapat dikerjasamakan kembali. 

"Nanti sama pak Vinsen saja detailnya. Salam ya buat teman-teman di SMSI Bali," tutupnya. 

Ketua SMSI Bali, Emanuel Dewata Oja menyambut gembira niat baik Kemenparekraf RI yang berencana akan kembali bekerja sama dengan SMSI Bali untuk program bidang kepariwisataan. 

"Mungkin momentum yang akan kita ambil adalah program atau kegiatan yang berhubungan dengan aktifitas menyambut G20. Ya itu juga arahan pak Deputi," ujar lelaki yang akrab disapa Edo ini. (*)

Poltek KP Jembrana Kembali Lantik 131 Taruna Baru

Jembrana - Politeknik Kelautan Perikanan (Poltek KP) yang berlokasi di Desa Pengambengan, Negara, kembali melaksanakan pelantikan bagi taruna barunya.

Sebanyak 131 taruna-taruni angkatan V Tahun Akademik 2021/2022 Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) Jembrana, Sabtu (26/3) resmi dilantik. 

Pelantikan ditandai dengan menyematkan tanda pangkat kepada perwakilan taruna-taruni, dan melakukan pengambilan sumpah dan janji oleh Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Prikanan I Nyoman Radiarta, di Halaman Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan, Pengambengan, kabupaten Jembrana.  Turut hadir,  Asisten 3 I Made Maharimbawa, Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, Ilham, Kepala Pusat Pendidikan KP Bambang Suprakto dan Kepala Pusat Riset Perikanan Yayan  Hikmayani.

Dalam sambutannya,Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Prikanan I Nyoman Radiarta Mengatakan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana merupakan salah satu satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat ini ada 20 satuan pendidikan di lingkungan KKP antara lain 5 satuan pendidikan menengah dan 11 satuan pendidikan tinggi. 

“Arah pendidikan vokasi pada satuan pendidikan di lingkungan KKP adalah pengembangan pengetahuan (knowledge), keterampilan (akat dan karakter (character. Dengan berbekal pada kompetensi keahlian dan karakter yang kuat, diharapkan para Taruna lulusan Politeknik KP Jembrana dapat menjadi tenaga kerja yang profesional, dan memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat, serta menjadi kekuatan bagi dunia usaha dan dunia industri perikanan Nasional,”ujar Radiarta.

Sudiarta membeberkan, Pendidikan kelautan dan perikanan diselenggarakan dengan bersendikan 4 (empat) pilar utama, yakni learning to know, to do, to life together dan to be. Keempat pilar tersebut ditujukan untuk membangun karakter yang berahklak mulia, beriman, bertaqwa, memiliki kompetensi dan mampu berdaya saing tinggi baik secara nasional maupun internasional.

Semuanya harus ditunjang dengan pengembangan pengetahuan, ketrampilan dan karakter.

Mendukung itu,  sistem pendidikan yang diterapkan di Politeknik KP Jembrana dilakukan di dalam kampus dan di Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).

Selain itu, ada kewajiban  seluruh Taruna tinggal di asrama selama mengikuti pendidikan dengan peraturan dan tata tertib.

 

“Saat ini KKP memiliki 3 Program Prioritas yang bermuara pada keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan nasional, yaitu 1. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) untuk peningkatan PNBP dan kesejahteraan nelayan, 2. Pengembangan perikanan budidaya komoditas unggulan untuk peningkatan ekspor.  3. Pembangunan kampung nelayan maju dan kampung perikanan budidaya sesuai dengan kearifan lokal,” ucapnya.

“Dengan segenap rasa bangga dan berbahagia, 131 Taruna/Taruni yang berasal dari 6 Provinsi antara lain Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah, telah resmi menjadi Taruna dan Taruni Politeknik KP Jembrana Angkalan V.

Dihadapan saudara perjalanan masih panjang hingga pada saatnya nanti, saudara menyelesaikan pendidikan di Politeknik KP Jembrana,” harapnya 

Asisten Administrasi Umum, I Made Dwi Maharimbawa mewakili bupati Jembrana , mengatakan Berbagai program, seperti program Minapolitan yang di inisiasi menjadi Pusat Perikanan Terpadu sampai program Sekaya Maritim Kabupaten Jembrana merupakan komitmen menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan sebagai program unggulan dan andalan.

Hal itu  cikal bakal terpilihnya Kabupaten Jembrana sebagai salah satu tempat penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan di Indonesia.

“Kabupaten Jembrana memiliki potensi perikanan yang cukup besar, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun pengolah dan pemasar hasil perikanan yang didukung oleh sumberdaya kelautan dan perikanan yang memadai sehingga kementerian kelautan dan perikanan telah menetapkan kabupaten Jembrana sebagai salah satu sentra perikanan terpadu di Indonesia. Sehingga komitmen kami menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan sebagai program unggulan dan andalan,” ungkapnya. 

Lebih lanjut , Maharimbawa mengatakan tepat saat pelantikan hari ini di Bali  bertepatan dengan Perayaan Hari Raya Saraswati .Hari Raya Saraswati adalah hari yang penting bagi umat hindu, khususnya bagi dunia pendidikan untuk meningkatkan keberadaban umat manusia. 

 “Jadi makna pemujaan Dewi Saraswati adalah memuja dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha esa dengan memfokuskan pada aspek Dewi Sa raswati (simbol vidya) atas karunia ilmu penge tahuan yang di karuniakan kepada kita semua, sehingga akan terbebas dari avidyam (kebodoh an), agar dibimbing menuju ke kedamaian yang abadi dan pencerahan sempurna,”ungkapnya. 

Maharimbawa menambahkan, agar esensi dunia pendidikan di Poltek KP tercapai .yakni  untuk membina dan membentuk Taruna - Taruni yang Berakhlak, Berbudi Pekerti Luhur, berkarakter yang positif, baik dan benar. 

“Untuk itu, mari kita rajut sekuat-kuatnya ke Indonesiaan kita memahami dan mengamalkan 4 (empat) pilar kebangsaan kita, yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang mengamalkan keempat pilar tersebut, diyakini kita Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).   Semoga kita selalu sehat, selalu semangat dan selalu kuat dimasa  wabah virus covid-19 sekarang ini,” pungkasnya. (Adi/hs)

Opening Ceremony Seleknas Skateboard Indonesia Digelar di Pramana Zahill Kintamani

BALIKINI.NET, BANGLI — Dalam rangka persiapan ASIAN Games 2022 di Huangzhou China, Tim Seleksi Nasional Skateboard Indonesia yang berada dibawah naungan PB Porserosi akan melaksanakan seleksi atlet nasional yang bertempat di Skatepark  alun- alun Kota Bangli pada hari sabtu 26 Maret 2022 besok. Sebelum dilaksanakan seleksi atlet, pihak panitia terlebih  dahulu  menyelenggarakan  Opening Ceremony  yang bertempat di Ballroom Pramana Zahill Kintamani pada Jumat (25/3/22)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi Skateboard PB Porserosi Pevi Permana Putra, Ketua Umum Pengprov  Perserosi Bali I Wayan Suadi Putra, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli Komang Pariarta, Ketua Koni Bangli Sang Kompiang Suarjaksa, pihak panitia serta perwakilan atlet Skateboard yang akan mengikuti Seleknas.

Ketua Komisi Skateboard PB Porserosi Pevi Permana Putra dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Bangli, khususnya kepada Bapak Bupati Bangli yang sudah bersedia membantu sarana dan prasarana sehingga kegiatan Seleknas Atlet Skateboard Indonesia bisa dilaksanakan di Skatepark Alun-Alun Kota Bangli. 

Pihaknya menambahkan bahwa Kabupaten Bangli sangat luar biasa, selain memiliki skatepark dengan taraf internasional, Bangli juga memiliki pemandangan yang sangat indah  dan Bupatinya juga sangat visioner yang bersedia merangkul berbagai macam kreativitas masyarakat khususnya kreativitas yang digerakan oleh anak muda. 

"semoga untuk kedepannya kami dari komisi skateboard Indonesia selalu bisa bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam pelaksanaan event skateboard baik yang bertaraf nasional maupun international." 

Ketua Umum Pengprov Porserosi Bali  I Wayan Suadi Putra dalam sambutannya menyampaikan cabang olah raga skateboard dan sepatu roda menjadi cabang baru dalam ASIAN Games, dimulai saat Indonesia terpilih untuk menyelenggarakan Asian Games yang ke-18, dan dalam Olimpiade Tokyo 2020 olahraga adrenalin skateboard ini untuk pertama kalinya mulaindipertandingkan. Di Indonesia terdapat lebih dari 30.000 skateboarder yang tersebar di berbagai daerah. Tentu ini potensi yang sangat besar bagi Indonesia untuk kedepannya. 

"Indonesia juga sempat masuk 10 besar bersanding dengan atlet-atlet skateboard dunia saat mengikuti kejuaraan di Amerika". "Ujar Suadi Putra".

Suadi Putra juga menambahkan bahwa Bali sebenarnya sudah menjadi pilihan priorotas dari pemain skateboard dunia, karena di Bali ada lebih dari 18 skatepark yang sering dijajal oleh atlet dunia, dan saat ini skatepark alun- alun Kota Bangli menjadinyang tebaik di Bali, tentu ini adalah modal yang luar biasa untuk menjadi salah satu daya pikat pariwisata Sport Tourism di Bali khususnya di Kabupaten Bangli.

Pihaknya berharap agar atlet skateboard Bali selalu diberikan dukungan oleh Pemerintah Daerah, "Bapak Bupati dan Bapak Gunernur Bali, KONI Bali serta Koni Kabupaten/Kota agar Porserosi diberikan tempat bernaung bersama-sama dalam wadah KONI, termasuk dalam melengkapi fasilitas latihan atlet-atlet kami untuk kedepannya.

Sementara itu Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dalam sambutannya yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli I Komang Pariarta menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh panitia penyelenggara seleknas atlet skateboard yang sudah memilih skatepark alun-alun Kota Bangli sebagai tempat seleksi atlet nasional serta sudah merekomendasikan beberapa hotel yang ada di kintamani sebagai tempat  menginap para atlet seleknas, "tentu kegiatan ini efeknya sangat besar terhadap pemulihan ekonomi di Kabupaten Bangli khususnya di sektor pariwisata.

Dampak Perang Rusia-Ukraina: Inflasi Tinggi di Negara Industri, Kelaparan di Negara Miskin

Perang Rusia-Ukraina membuat banyak pihak cemas akan kondisi perkonomian global, terutama melonjaknya inflasi di negara maju, dan rentannya ketahanan pangan di negara miskin. Analis berharap Presiden Biden bisa menyelesaikan krisis di Ukraina dengan mengutamakan diplomasi dan menghentikan sanksi, namun di pihak lain, mayoritas warga AS tampak mendukung sanksi dan siap menghadapi konsek
uensinya.

Kukuhkan Awig-Awig Desa Adat Budaga, Bupati Suwirta Minta Masyarakat Taat Ikuti Aturan Dengan Baik

BALIKINI.NET, KLUNGKUNG – Awig-awig merupakan sebuah aturan adat yang mengatur kehidupan masyarakat guna terciptanya ketertiban dan ketentraman. Maka dari itu, mari ikuti segala aturan dari awig-awig ini dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut menjadi arahan saat Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta Mengukuhkan Awig-Awig di Pura Puseh dan Bale Agung Desa Adat Budaga, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Jumat (25/3). Turut hadir Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Klungkung Dewa Made Tirta, Camat Klungkung Putu Arnawa serta tokoh desa setempat.

Bupati Suwirta juga mengingatkan, Perbekel dan Bendesa harus selalu harus bekerjasama dan berdampingan, masing masing tidak boleh merasa paling hebat. Desa Adat dan Dinas wajib rukun dan bersatu, karena jika Dinas dan Adat tidak rukun maka Krama/warga yang akan menjadi korban. Dalam membangun desa, Bendesa maupun perbekel juga didorong untuk menurunkan harga diri serta merangkul semua komponen di Desa. 

"Awig Awig yang telah dikukuhkan dan dipasupati ini selanjutnya harus disosialisasikan dan diimplementasikan kepada masyarakat. Kerjasama antara Perbekel dan Bendesa harus terus sejalan agar apa yang menjadi tujuan di Desa bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya," ujar Bupati Suwirta.

Selain itu, Bupati Suwirta juga berharap masyarakat bisa menaatin tiga aturan penting diantaranya tentang Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), bahayanya penyalahgunaan narkoba dan ketertiban memilah sampah dari rumah dengan melalui spirit Gema Santi, berperilaku yang santi yang santun dan inovatif. 

Menurut Bupati Suwirta ketiga aturan ini sangat penting untuk diikuti agar nantinya suasana yang damai, tentram dan bersih bisa selalu terjaga. "Ikuti ketiga aturan penting ini dengan hati yang tulus dan selalu ciptakan suasana yang damai dan santun," harap Bupati Suwirta.

Usai mengukuhkan Awig-Awig tersebut, Bupati Suwirta juga melaksanakan persembahyangan bersama serangkaian Pujawali di Pura Puseh dan Bale Agung Desa Adat Budaga.(klk/puspa).

Pastikan Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga, TPID Denpasar Gelar Monev Bahan Pokok

BALIKINI.NET, DENPASAR – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bahan Pokok dengan menyasar distributor dan penyosohan pada Jumat (25/3). Hal ini dilaksanakan guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga di masyarakat. Terlebih dalam menyambut Bulan Ramadhan. 

Sebanyak tiga lokasi turut menjadi sasaran pelaksanaan Monev. Yakni dua distributor yaitu CV. Sumber Pangan dan CV. Crystal dan satu penyosohan yaitu UD. Padma Sari. 

"Untuk menjaga ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau di masyarakat, serta dalam rangka menyambut bulan Ramadhan dan Idul Fitri, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar menggelar monitoring dan evaluasi ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok pada Distributor dan Penyosoh di Kota Denpasar," ujar Koordinator Tim TPID Kota Denpasar, I Made Saryawan

Lebih lanjut dijelaskan, dengan dilaksanakannya Monev ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di Kota Denpasar. Sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan dalam berbelanja bahan pokok. 

Saryawan menekankan, Monev ini akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Sehingga diharapkan distributor dan penyosoh juga ikut andil dalam menjaga stabilitas inflasi daerah. Utamanya menjelang hari besar keagamaan. 

"Monev ini akan terus kami laksanakan, selain untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok, juga untuk menjaga stabilitas inflasi daerah," ujarnya

Adapun hasil dari monitoring kali ini, diketahui untuk komoditas Tepung Terigu ketersediaan masih ada namun dengan jumlah yang terbatas dengan harga rata-rata per kilogram Rp 7.500 - Rp 9.000.

Selanjutnya, ketersediaan Minyak Goreng terpantau aman, namun harganya relatif tinggi dengan harga minyak goreng kemasan Rp24.000/liter dan minyak goreng curah Rp15.500/kg. 

Serta, ketersediaan Beras dan Gula Pasir juga tergolong aman dengan harga beras medium pada kisaran Rp9.000 dan beras premium pada kisaran harga Rp10.000 - Rp11.000. 

Sedangkan untuk Gula Pasir masih  berada pada kisaran harga Rp12.700-Rp13.500 per kilogram. (Ags/Hps).

Wabup Ipat Beri Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Fraksi

Jembrana - Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) mewakili Bupati Jembrana menghadiri Rapat Paripurna III DPRD Jembrana masa persidangan II Tahun 2021/2022, jumat (25/3).

Beberapa hal disampaikan wabup sebagai jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi dari hasil sidang sehari sebelumnya.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi  di ruang sidang DPRD Jembrana, Jum'at (25/03) Wabup (Ipat) menyampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi dari hasil sidang sebelumnya.

Diantaranya ,  terkait pelaksanaan aturan tata ruang pembangunan.Disampaikannya , lahan yang digunakan 

 PT. Mitra Prodin, tidak melanggar Perda tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. 

Lahan yang sudah digunakan adalah eks lahan sawah dan tidak termasuk lahan sawah dilindungi. Kawasan tersebut termasuk kawasan pariwisata berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Jembrana.

"Proses perizinan PT. Mitra Prodin sudah sesuai dengan prosedur, dan karena merupakan PMA (Penanaman Modal Asing) maka menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dan PKKPR sudah terbit.

Sedangkan PBG sedang diproses karena harus ada PKKPR terlebih dahulu," jelasnya.

Wakil Bupati Jembrana juga menanggapi, kekhawatiran dewan terkait kebocoran dan penyalahgunaan data. Beberapa langkah sudah dilakukan diantaranya  memanfaatkan perangkat pengamanan data dan informasi Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menggunakan SSL (Secure Socket Layer) sehingga meminimalisir pencurian data.

Dijelaskannya, dengan memanfaatkan layanan VPN, menerapkan Tanda Tangan Elektronik di aplikasi persurataan elektronik.

Serta  bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan pemprov Bali dengan memasang alat deteksi serangan siber (Honeyport) .

" Sistem ini dapat mendeteksi dan mengunci sumber serangan siber dan kemudian bisa dianalisa bersama sama dengan pihak BSSN," terangnya.

Sedangkan mengenai ijin berjaringan terkait pemandangan umum Dewan terkait menjamurnya toko-toko modern, Wakil Bupati Jembrana menyampaikan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perijinan berusaha toko modern tersebut masuk dalam katagori risiko rendah.

Sedangkan pelaku usaha cukup memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai legalitas menjalankan kegiatan usahanya.

Wabup Ipat juga menyampaikan peningkatan kompetensi  di internal OPD telah dilaksanakan dengan diikutsertakan dalam kegitan pelatihan, melakukan rekruitmen tanaga ahli IT, transfer knowledge kepada OPD lain . Termasuk juga di pemerintahan  Desa terkait SPBE.

Wabup (Ipat) menambahkan terkait melakukan perubahan dan inovasi birokrasi, yang nantinya akan sejalan dengan Ranperda, Pemerintah Daerah sependapat untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

 " Pemerintah Kabupaten Jembrana di tahun 2022 telah membuat terobosan dalam pelayanan kependudukan dengan aplikasi SIPEDULI (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Online) . Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk dapat mengurus administrasi kependudukan secara mandiri, " kata Ipat.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD NI Made Sri Sutharmi, Ipat berharap keseluruhan agenda pembahasan Ranperda dapat berjalan dengan tertib dan lancar, dan terwujud pemahaman yang sama.

"  Apabila atas ada hal-hal yang perlu mendapat pembahasan yang lebih mendalam, kiranya dapat dibahas dalam rapat-rapat kerja sehingga tercipta adanya kepastian hukum dalam hal penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Jembrana", tandasnya. ( Gusti )

Lagi, 14 orang Pelanggar Prokes Dijaring Tim Yustisi Kota Denpasar

 

Denpasar-Tim Yustisi Kota Denpasar kembali menjaring 14 pelanggar protokol kesehatan saat melakukan  Penertiban Protokol Kesehatan di Jalan Kamboja ( Depan SMAN 1 Denpasar ) Desa Dangin Puri Kangin   Kecamatan Denpasar Utara, Jumat (25/3).

Kabid  Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Denpasar Nyoman Sudarsana mengatakan, pelanggar yang terjaring sebagian besar menggunakan masker di dagu, saat ditanya mereka beralasan sesak saat menggunakan masker. "Agar kebiasaan ini tidak di ulang maka pelanggar diberikan pembinaan, dan sanksi fisik berupa push up di tempat," kata Sudarsana.

Lebih lanjut ia mengatakan  penertiban akan terus dilakukan karena pelanggaran protokol kesehatan masih ditemukan,  padahal penerapan protokol sudah dilakukan sejak terjadi pandemi 2 tahun yang lalu. " Perlu terus dilakukan edukasi agar masyarakat benar benar bisa mentaati pemberlakukan kebijakan protokol kesehatan di masa pandemi covid 19," katanya.

Tidak hanya menertibkan  pelanggar prokes dalam kegitan itu  pihaknya juga  mengingatkan masyarakat untuk selalu mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. 

Tentunya penertiban ini dilakukan sesuai  dengan   Peraturan Gubernur Nomor 46 dan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.  "Kami berharap masyarakat bisa mematuhi penerapan prokes dengan ketat dan disiplin sehingga kasus covid 19 dapat terus terkendali," katanya.

Arahan Presiden Jokowi Terkait Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Nusa Dua Bali

Denpasar, Dalam rangka kegiatan Arahan Presiden Joko Widodo Terkait Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Nusa Dua Bali, yang dihadiri seluruh Menteri dan Kepala Daerah se-Indonesia, termasuk juga Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa. Presiden Jokowi mengaku heran Indonesia masih mengimpor barang-barang yang sebetulnya bisa dibuat di dalam negeri.

Pasalnya belanja barang impor dalam pengadaan barang dan jasa baik di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah masih tinggi.

“Begitu saya lihat pengadaan barang dan jasa seperti apa, makro dilihat mikronya dikejar. Cek yang terjadi, sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya,” kata Jokowi saat menyampaikan arahan dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3) di Hotel Grand Hyatt ITDC Nusa Dua Bali.

Presiden mencontohkan belanja barang impor yang tidak perlu. Seperti CCTV, kertas, pensil, buku tulis, alat pertanian non high-tech, tempat tidur rumah sakit,  sampai sepatu. Padahal barang-parang tersebut ada yang diproduksi dalam negeri.

Menurut Jokowi Dengan belanja mengimpor barang-barang tersebut malah memberikan pekerjaan bagi tenaga kerja di negara lain dan arus kapital mengalir ke luar negeri. “CCTV aja beli impor padahal dalam negeri ada yang bisa bikin. Kita ini produksi dimana-mana , yang masih impor nanti saya umumkan,” kata Jokowi.

Dia menjelaskan untuk pengadaan barang dan jasa APBN menganggarkan RP 526 triliun, sedangkan APBD Rp 535 triliun. Tapi sebagian besar digunakan untuk belanja barang import. Kalau 40 persen dari anggaran tersebut digunakan untuk belanja barang dalam negeri maka bisa menjadi trigger pertumbuhan ekonomi hingga dua persen.

“Ini kan dua persen lebih, nggak usah cari kemana-mana, tidak usah cari investor, konsisten saja beli di pabrik-pabrik kita. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini, malah beli barang-barang impor,” kata Jokowi.

Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan bahwa sejak diluncurkan pada 14 Mei 2020 sampai dengan Februari 2022, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) telah mendorong pembukaan peluang usaha dan lapangan kerja baru.

“Sebanyak 5,5 juta UMKM artisan tambahan telah onboarding pada marketplace dengan total sebesar 17,2 juta unit di tahun 2021. Angka ini mencapai 57 persen dari target 30 juta UMKM yang onboarding pada tahun 2023, sehingga kami optimis akan mencapai target tersebut tepat pada waktunya,” kata  Menparekraf Sandiaga Uno dalam laporannya kepada Presiden pada kegiatan Arahan Presiden tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia kepada Menteri dan Kepala Daerah.

Ia menegaskan, pencapaian Gernas BBI ini terjadi karena adanya gerak bersama melalui kolaborasi yang dilakukan berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, platform marketplace dan para top brand. Sandi menjelaskan, Tim Gernas BBI terdiri dari 29 kementerian/lembaga dan 12 di antaranya dipilih sebagai campaign manager yang diharapkan mampu mengoordinasikan secara intensif di berbagai daerah. (ays/hps).

Ratusan Warga Adat Bugbug "Grudug" Gedung DPRD Lakukan Klarifikasi

Karangasem, Bali Kini - Ratusan Warga Desa Adat Bugbug berbondong datangi Gedung DPRD Kabupaten Karangasem, Jumat (25/3/2022). Berkumpul di aula gedung dengan memakai pakaian adat, mereka beramai-ramai datang untuk menyampaikan klarifikasi terkait masalah penyampaian aspirasi dari kelompok Krama Desa Adat Bugbug tertanggal 23 Maret 2022 ke MDA Provinsi Bali dan DPRD Provinsi Bali, serta melaksanakan klarifikasi atas 6 poin tuduhan yang disebut Kelian Desa Adat Bugbug, Nyoman Purwa Arsana merupakan sebuah pernyataan yang tidak benar. 

Kedatangan warga di sambut Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, I Wayan Suastika dimana mengajak perwakilan dari warga Desa Adat Bugbug untuk berdiskusi langsung di ruang rapat Gedung DPRD dan disaksikan langsung oleh Kapolres Karangasem, AKBP Ricko A.A. Taruna. 

"Sesuai putusan rapat Prajuru Dulun Desa Adat Bugbug dengan surat Nomor: 75/DAB/III/2022, hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, bertempat di Wantilan Desa Adat Bugbug, memutuskan untuk mengkalrifikasi semua pernyataan sebagai bentuk aspirasi agar kridibilitas Desa Adat tidak tercoreng di lembaga pemerintahan. Besar harapan kami agar klarifikasi ini bisa dijadikan dasar dalam menyikapi penyampaian aspirasi kelompok Krama yang telah berkembang, " Kata Nyoman Purwa Ngurah Arsana. 

Sementara berikut 6 poin aspirasi yang dimaksud; diantaranya ialah adanya paparan aspirasi yang menyatakan : Penyimpangan pemilihan Bendesa Adat yang bertentangan dengan pararem dan penuh dengan intimidasi. Pada klarifikasinya terkait hal tersebut disampaikan jika Aspirasi ini jelas dikatakan Purwa Arsana tidak benar, karena jika mengacu pada Pergub Nomor 4 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali baru terealisasi pada tanggal 6 Maret 2020, dengan demikian pada masa itu masih transisi dan belum tersosialisasikan dengan baik. "Kami mulai melakukan suatu tahapan mulai tanggal 23 Agustus 2020, untuk itu kami berpendapat bahwa:ba. Regulasi proses pemilihan Bendesa Adat/Kelihan Desa Adat sudah sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa, pasal 29 ayat 2 menyatakan “ Bandesa Adat/sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih oleh krama Desa secara musyawarah mufakat” dan ayat 4 menyatakan “Pemilihan Bandesa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Penunjukan Prajuru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan awig-awig/ atau Pararem”. Hal ini dapat kami buktikan dengan tahapan-tahapan pemilihan Bandesa Adat/sebutan lain, dari musyawarah tingkat banjar adat (ada 12 Banjar Adat), musyawarah mufakat paruman Nayaka, dan Musyawarah mufakat Sangkepan Krama Ngarep yang dipimpin langsung oleh mantan Kelihan Desa Adat Bugbug I Wayan Mas Suyasa, SH didampingi oleh Jro Bandesa Adat Bugbug I Nyoman Jelantik. Hal ini sangat konsisten dengan Awig-awig Desa Adat Bugbug saduran 2002, Palet 2 Pawos 15 angka 4 huruf n, c, r dan angka 5 huruf n dan c," Katanya. 

"Ditambah proses pengadegan Bendesa Adat/sebutan lain telah dianggap final oleh Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dengan dikeluarkannya Keputusan MDA Provinsi Bali Nomor: 477/SK-K/MDA-Pbali/II/2021 tentang Penetapandan Pengakuan Prajuru Desa Adat Bugbug berdasarkan Rekomendasi MDA Kabupaten Karangasem prihal Penerbitan SK Pengukuhan Prajuru Desa Adat Bugbug Kecamatan Karangasem Nomor: 230/Rek/MDA-Kr.asem/XII/2020. Jika dikaji, kami telah melakukan proses mejaya-jaya pada tanggal 13 Oktober 2020, hal ini membuktikan bahwa MDA Provinsi Bali sangat hati-hati mengeluarkan keputusan, masalah ini dipelajar selama 5 bulan itupun setelah tidak ada satupun krama masyarakat Bugbug yang  melapor keberatan barulah keputusan keluar tanggal 4 Februari 2021," Ulasnya lagi. 

Paparan aspirasi lain yang dibantah yakni soal pengunaan Dana Hibah Gubernur yang difasilitasi oleh Anggota Dewan tanpa melalui Paruman Adat dinyatakan tidak benar adanya. Kemudian ada  bantahan soal dana Hasil Penjualan Kayu yang tidak sesuai dengan hasil penjualan dengan dana masuk Ke Desa Adat juga soal dana penjualan tanah urug. Selanjutnya, terkait penggunaan Dana Desa Adat sebanyak Rp. 14,5 M yang kumpulkan oleh Desa Adat selama 35 tahun ludes dalam 1 tahun. Hal ini juga di bantah Nyoman Purwa dengan berbagai data yang dilantangkan di hadapan Ketua Dewan di ruang sidang. 

"Sebagai data pendukung dapat kami jelaskan sebagai berikut:Berdasarkan laporan Kas dari data diatas, sangat jelas bahwa Jumlah uang Tabungan Deposito tertera jumlah Rp. 14.361.025.343,00 dan pada foto kedua  jelas ada tercantum masih ada tabungan deposito sebesar Rp. 4.794.869.574,00. Gambaran data diatas menyatakan bahwa pengambilan dana induk yang di gunakan untuk regulasi sebuah program sebesar Rp. 9.566.155.769. Data sebesar Rp. 9.566.155.769 ini belum final karena penyampaian nota keuangan belum dilaksanakan oleh Prajuru Desa Adat, rencana penyampaian nota keuangan tahun anggaran 2021 akan dilaksanakan awal minggu pertama dibulan April,"paparnya.

Terakhir yakni persoalan terkait adanya pembangunan Villa dikawasan hutan lindung milik negara dilereng Bukit Gumang. Yang dimana kata Nyoman Purwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya dari Prajuru Desa Adat Wibaga Palemahan yang menyertifikatkan tanah tersebut dan terbitlah sertifikat hak milik atas nama Laba Pura Segara Desa Adat Bugbug.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem mengatakan jika akan memfasilitasi agar kasus ini terselesaikan dengan baik. "Aspirasi yang disampaikan sudah kami rangkum, sudah lengkap dengan dokumen, tentunya akan kami fasilitasi semuanya, " Kata Ketua DPRD Karangasem. Dirinya berharap kasus tersebut diselesaikan dengan damai dan segera menemui titik terang. (Ami)

 

Sambut Hari Suci Saraswati Ketua TP PKK Denpasar Tinjau Bazar Pangan

BALIKINI.NET, DENPASAR – Untuk menyambut Hari Suci  Saraswati, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan  Kota Denpasar bersama Tim Penggerak PKK Kota Denpasar menggelar Bazar Pangan di Banjar Tegal Kawan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat, Jumat (25/3).

Acara ini ditinjau langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara bersama Istri Wakil Walikota Denpasar Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa dan Ketua DWP Kota Denpasar Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana.

Dalam kesempatan itu Ny. Sagung Antari Jaya Negara mengatakan, menjelang Hari Suci Saraswati harga pangan di pasaran biasanya mengalami kenaikan. Untuk membantu masyarakat dengan harga pangan yang terjangkau  maka  dilaksanakan Bazar atau Pasar Pangan seperti saat ini.  

Lebih lanjut Ny. Sagung Antari Jaya Negara mengatakan, kegiatan ini juga sebagai implementasi kegiatan Pokja III PKK Kota Denpasar dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui penguatan pangan. Dimana dalam upaya penguatan pangan masyarakat, TP PKK Kota Denpasar secara rutin telah memberikan pembinaan kepada Kelompok Pangan yang ada di Kota Denpasar. 

"Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka setiap harinya, Bazar Pangan ini juga untuk memfasilitasi kelompok pangan agar mereka bisa menjual hasil panennya," kata Ny. Sagung Antari Jaya Negara.

Sekretaris Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar drh. Astriwati mengatakan, kegiatan ini untuk memberikan harga kebutuhan pangan yang terjangkau kepada masyarakat. Mengingat kegiatan ini untuk membantu masyarakat sehingga kegiatan ini diselenggarakan di wilayah yang padat penduduk.

Untuk memberikan harga yang terjangkau dan lebih murah dibandingkan di pasar  maka dalam Bazar Pangan ini pihaknya menggandeng langsung distributor, lembaga pangan masyarakat, kelompok pangan  binaan PKK Kota Denpasar. Sehingga harga yang diberikan kepada masyarakat dibawah harga pasar, seperti harga beras 5 kg harganya cuma Rp 47.000, minyak goreng kemasan  Rp 23.000 per liter dan harga gula hanya Rp 13.500. per kg.

"Kegiatan ini rutin dilaksanakan menjelang Hari Raya Keagamaan, namun untuk waktu dan tempat pelaksanaan bergiliran dan menyasar wilayah yang penduduknya padat ," katanya.

 

Supaya masyarakat bisa mengetahui kegiatan ini sosialisasi dilakukan oleh pihak Desa/Lurah. Dengan adanya kegiatan ini pihaknya berharap kedepan masyarakat tetap mengikuti kegiatan ini dan bisa memanfaatkan pangan yang akan dikonsumsi itu dengan harga lebih  murah.

Salah Satu pengunjung Nyoman Alit Melani mengucapkan terima kasih Kepada Pemerintah Kota Denpasar telah mengadakan Bazar Pangan ini. Karena harga pangan yang dijual di Bazaar ini jauh lebih murah dibandingkan di pasaran. "Seperti harga minyak goreng kami bisa membeli minyak goreng dengan harga Rp 23 ribu saja," katanya. (ayu)

Berhutang Sabu Rp.1 Juta, Pria Asal Buleleng ini Menerima Hukuman 8 Tahun

BALIKINI.NET, DENPASAR – Bukan karena akibat berhutang menggunakan sabu hingga habis Rp.1 juta, Gede Saputra Yasa (33) harus menerima hukuman yang diputuskan PN Denpasar. Ia dihukum lantaran menguasai sabu seberat 48,26 gram netto. 

Majelis hakim pimpinan Kony Hartanto memberikan hukuman sebagaimana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ni Made Karmiyanti, yaitu selama 8 tahun penjara.

Tidak haanya itu, hukuman denda juga tidak jauh beda dengan yang diajukan oleh JPU sebanyak Rp.3 miliar yang dapat digantikan dengan pidana selama 2 tahun penjara.

Perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melawan hukum, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dengan sengaja melawan hukum, menguasai memiliki dan bertindak sebagai perantara jual beli narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi dari 5 gram," sebut hakim dalam sidang virtual.

Disebutkan Jaksa dalam dakwaan, bahwa terdakwa awalnya seorang pemakai yang akhirnya terjerat untuk menjadi kurir. Itu lantaran terlilit hutang mengkonsumsi sabu.

Oleh rekannya bernama Kadek Subagia alias Imam (DPO), terdakwa menerima tawaran menjadi kurir. "Akhirnya terdakwa menerima tawaran jadi kurir untuk menutupi hutangnya," Tulis dakwaan JPU.

Selama menjalani profesinya sebagai kacung bandar sabu, terdakwa sudang mendapatkan upah sebesar Rp.1,5 juta dan telah melunasi hutang pembayaran sabu yang ia pakai sendiri.

Hingga hari apes yang diterimanya saat mendapat perintah mengambil paket sabu di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Pantusari, Ambengan, Pedungan,  Denpasar Selatan, pada 13 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wita.

Saat itu, pria asal Desa Sukasada, Buleleng ini tidak bisa berkutik saat disergap Polisi. Dalam adegan penggledahan, Polisi mengamankan sabu seberat 48,26 gram netto.

Kasus Sembuh Covid-19 di Kota Denpasar Terus Meningkat, Hari ini Bertambah 35 Orang

BALIKINI.NET, DENPASAR – Kasus sembuh Covid-19 di Kota Denpasar terus mengalami penambahan. Berdasarkan data resmi harian penanganan Covid-19 Kota Denpasar pada Kamis (24/3), diketahui kasus meninggal dunia nihil dan kasus sembuh bertambah 35 orang. Sedangkan, kasus positif Covid-19 bertambah 13 orang. 

Berdasarkan data, secara komulatif kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar tercatat 51.437 kasus, angka kesembuhan pasien Covid-19 di Kota Denpasar mencapai angka 50.183 orang  (97,57 persen), meninggal dunia sebanyak 1.093 orang (2,12 persen) dan kasus aktif yang masih dalam perawatan sebanyak 161 orang (0,31 persen).

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai saat dikonfirmasi menjelaskan, saat ini penularan virus covid 19 di Kota Denpasar terus mengalami penurunan tetapi angkanya masih tinggi yakni masih 2 digit. Karenanya, diimbau kepada masyarakat agar jangan sampai kendor menerapkan protokol kesehatan.

"Kondisi  ini harus menjadi perhatian kita bersama, tidak boleh kendor dalam menerapkan protokol kesehatan, karena jika lengah dan abai dengan prokes tidak menutup kemungkinan kasus covid akan kembali meningkat, sehingga diperlukan kerjasama berbagai pihak serta seluruh lapisan masyarakat, kita harus terus waspada dan disiplin prokes, taati aturan saat penerapan PPKM," ujar Dewa Rai

Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan tidak lengah atas perkembangan kasus saat ini. Dalam beraktifitas, penerapan protokol kesehatan tetap harus wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada penerapan PPKM Level 3 Jawa-Bali. Terlebih lagi saat ini adanya mutasi Covid-19 dengan varian baru yang disebut dengan varian Omicron.

“Jangan mengurangi kewaspadaan, titik-titik lengah kemungkinan menyebabkan tingkat kasus Covid-19 di Denpasar meningkat, jadi intinya kapanpun dan dimanapun harus tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, terlebih saat ini virus sudah bermutasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut Dewa Rai mengatakan bahwa berbagai upaya  terus dilaksanakan guna mendukung upaya penurunan zona resiko, penurunan tingkat penularan, meningkatkan angka kesembuhan pasien dan mencegah kematian.  Hal ini dilaksanakan dengan menggelar operasi yustisi protokol kesehatan, penyekatan, sosialisasi dan edukasi berkelanjutan.

Selain itu, Pemkot Denpasar juga terus berupaya untuk memaksimalkan realisasi vaksinasi kepada masyarakat, dan vaksinasi  menyasar anak anak usia sekolah 12-17 tahun serta usia 6-11 tahun,  ibu hamil dan disabilitas. Selain itu, Kota Denpasar juga telah memulai pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster.

Tak hanya itu, Satgas Covid-19 Kota Denpasar telah merancang 6 langkah strategis mengatasi lonjakan kasus covid 19, mulai dari peningkatan kapasitas 3 T ( tracing, testing, treatment), mengencarkan pelaksanaan vaksinasi termasuk booster, mewajibkan penerapan aplikasi Peduli Lindungi, menyiapkan  Isolasi Terpusat (Isoter), Optimalisasi Rumah Sakit Rujukan mulai dati ketersediaan Bad, Oksigen dan Obat obatan.

Selanjutnya turut digencarkan Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi (5M) hingga pemberian bantuan Sembako bagi masyarakat Kota Denpasar yang terkonfirmasi Covid-19.

“Mohon kepada masyarakat untuk  melakukan prokes secara ketat, termasuk saat di rumah wajib menerapkan prokes yang ketat untuk meminimalisir klaster keluarga, termasuk juga kami mengajak masyarakat untuk mensukseskan vaksinasi Covid-19," ajak Dewa Rai   

Terkait upaya menekan angka kematian akibat Covid-19, Dewa Rai mengatakan bahwa Satgas mengimbau kepada masyarakat yang memiliki penyakit bawaan atau yang berada pada usia rentan untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan.    

"Hindari kerumunan, selalu gunakan masker dan sesering mungkin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, selain itu mari bersama terapkan 5M," kata Dewa Rai. 

Penertiban Gencar, Tim Yustisi Denpasar Masih Temukan Pelanggar Prokes

BALIKINI.NET, DENPASAR – Pelanggaran protokol kesehatan masih ditemukan,  padahal penerapan protokol sudah dilakukan sejak terjadi pandemi 2 tahun yang lalu. " Perlu terus  terus dilakukan edukasi agar masyarakat benar benar bisa mentaati pemberlakukan kebijakan protokol kesehatan di masa pandemi covid 19," kata Kabid  Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Denpasar disela penertiban Prokes, Kamis (24/3) di Denpasar. Lebih lanjut dikatakan  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Bali turun dari level 3 menjadi level 2. Dalam upaya menekan penularan covid 19, Tim Yustisi Denpasar akan melakukan penertiban prokes 

Nyoman Sudarsanan mengatakan, penertiban yang dilakukan di  TL Jalan WR Supratman - Jalan Kenyeri Desa Sumerta Kaja  Kecamatan Denpasar Timur terjaring 21 pelanggar prokes. "Dari 21 pelanggar sebanyak 20 orang salah menggunaka masker dan 1 orang tidak menggunakan masker," ucap Sudarsana.

Lebih lanjut dikatakan, sesuai dengan peraturan semua pelanggar diberikan sanksi. Untuk  yang salah menggunakan masker di berikan pembinan dan push up di tempat. Sedangkan yang tidak menggunakan masker di denda di tempat sebesar Rp 100 ribu dan juga diberikan pembinaan.

"Semua itu sebagak efek jera agar mereka tidak melanggar lagi," jelasnya.

Tidak hanya menertibkan  pelanggar prokes dalam kegitan itu pihaknya juga  mengingatkan masyarakat untuk selalu mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. 

Tentunya penertiban ini dilakukan sesuai  dengan   Peraturan Gubernur Nomor 46 dan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. (**)

Jajaran Pemkot Denpasar Ngaturang Bhakti Penganyar Karya Pujawali Ngusaba Kedasa di Pura Ulun Danu Batur

BALIKINI.NET, DENPASAR – Jajaran Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan Bhakti Penganyar serangkaian Pujawali Ngusaba Kedasa di Pura Ulun Danu Batur pada Kamis (24/3) bertepatan dengan Wraspati Wage Wuku Watugunung.

Hadir bersama pemedek, Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana, Jero Gede Batur Duuran, Jero Gede Batur Alitan serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 

Pemedek datang di kawasan Pura Ulun Danu Batur untuk ngaturang bhakti sejak Puncak Karya Pujawali Ngusaba Kedasa pada Purnama Kedasa, Kamis (17/3) lalu. Pelaksanaan Bhakti Penganyar Pemkot Denpasar diawali dengan pengilen Tari Rejang, Tari Baris Gede dan Topeng Wali. Merdu suara tetabuhan Gambelan Gong, kekidungan serta denting genta menambah khidmat suasana. Rangkaian prosesi diakhiri dengan persembahyangan bersama yang dipuput oleh Ida Pedanda Agung Putra Kemenuh, Griya Agung Denpasar.

Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara didampingi Wakil Walikota, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, pelaksanaan Karya Pujawali Ngusaba Kedasa di Pura Ulun Danu Batur tahun ini memang dirasa berbeda. Hal ini mengingat pelaksanaanya dilangsungkan di masa pandemi Covid-19. Pun demikian, seluruh prosesi dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan serta khidmat dengan tidak mengurangi makna upakara. 

"Pelaksanaan persembahyangan tahun ini tentu sedikit berbeda dibanding tahun sebelumnya, hal ini mengingat Karya Pujawali Ngusaba Kedasa di Pura Ulun Danu Batur dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Sehingga penerapan protokol kesehatan wajib dilaksanakan dengan tidak mengurangi makna dalam prosesi upacara," ujarnya

Dikatakan Jaya Negara, Karya Pujawali Ngusaba Kedasa di Pura Ulun Danu Batur ini merupakan momentum bagi seluruh umat Hindu untuk meningkatkan sradha dan bhakti. Selain itu, momen ini juga baik dimanfaatkan sebagai ajang mulatsarira. Sehingga keseimbangan alam semesta beserta isinya dapat tercipta. 

"Tentu ini merupakan momentum bagi kita bersama untuk meningkatkan sradha dan bhakti umat, serta memohon asung kertha wara nugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa, sehingga pandemi Covid-19 segera usai dan juga menjadi ajang mulatsarira umat," kata Jaya Negara.

Jaya Negara menambahkan, pelaksanaan Bhakti Penganyar juga bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur Pemerintah Kota Denpasar atas kelancaran dalam menjalankan swadharma membangun Kota Denpasar.

“Rasa persatuan (menyama braya) umat Hindu harus kita pupuk, sehingga yadnya sebagai wujud syukur dapat terus kita laksanakan guna meningkatkan sradha dan bakti umat sesuai dengan swadarma menuju keseimbangan alam semesta," jelasnya

"Serta dapat memancarkan energi Dharma yang dapat memberikan hal positif bagi jagat Bali untuk membersihkan menetralisir hal-hal negatif yang tidak diinginkan demi terciptanya keseimbangan alam beserta isinya," imbuhnya

Untuk diketahui, rangkaian Puncak Karya Ngusaba Kedasa akan dilaksanakan Bhakti Penganyar dan Ida Bhatara Nyejer hingga Anggara Wage Wuku Sinta, Selasa (29/3) mendatang. (Ags/HDps).

Sidang Paripurna II DPRD Jembrana, Wabup Ipat Sampaikan Pendapat Terhadap Pandangan Umum Fraksi

BALIKINI.NET, JEMBRANA – Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, menyampaikan pendapat atas pandangan umum Fraksi dalam Sidang Paripurna II DPRD Jembrana masa persidangan II Tahun 2021-2022 yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD Jembrana, Kamis (25/03/2022). Adapun pandangan yang disampaikan tersebut terkait Ranperda Inisiatif DPRD Jembrana tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.   

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Ni Made Sri Sutharmi  tersebut, Wabup IGN Patriana Krisna (Ipat) meyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran DPRD Jembrana atas inisiatifnya untuk menyampaikan ranperda tersebut pada masa persidangan ini. Ditambahnya, hal ini secara eksplisit menunjukkan bahwa jajaran DPRD Jembrana memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan fungsi legislasi, dan juga sebagai bukti nyata bahwa jajaran eksekutif dan legislatif memiliki sinergitas dan komitmen yang sama-sama untuk menyediakan landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang terbaik bagi masyarakat Jembrana. 

“Untuk Jembrana, kita harus bersatu, berjalan beriringan, saling bahu mebahu, dan berkolaborasi sehingga dapat tercipta kebersamaan dan keterpaduan untuk mewujudkan cita-cita bersama menuju Jembrana yang bahagia. Sekali lagi, apresiasi yang luar biasa atas respon cepat dari jajaran DPRD Jembrana dalam menyikapi dan mendukung upaya kita bersama untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dalam bentuk pengelolaan keuangan sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” Ucapnya.

Lebih lanjut, Wabup asal Kelurahan Tegalcangkring tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam terwujudnya pengeloaan keuangan daerah yang baik dan bersih. Dalam perkembangan pengaturan terjadi perubahan PP yang mengatur tentang keuangan daerah yaitu dari PP No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah diubah dengan PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah. 

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) PP No.12 Tahun 2019 perlu menetapkan Permendagri tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yaitu Permendagri No.77 tahun 2020.  

“Dengan adanya perubahan dasar yuridis serta ketentuan dalam Permendagri tersebut sudah sepatutnya dilakukan perubahan terhadap Perda Kabupaten Jembrana tentang pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.

Terakhir, dengan memperhatikan hal tersebut, pihaknya berpendapat bahwa Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilanjutkan ketahap pembahasan berikutnya, sehingga terwujud kesepakatan bersama untuk menetapkan menjadi peraturan daerah. “Secara substansi dan muatan materi, rencana peraturan daerah ini telah sesuai kebutuhan dalam rangka mewujudkan pengeloaan daerah, namun dari sisi sistematika masih perlu kiranya disempurnakan untuk tahap selanjutnya sebelum nantinya ditetapkan menjadi perda,” Pungkas Wabup Ipat.

Turut hadir dalam Sidang Paripurna II DPRD Jembrana masa persidangan II Tahun 2021-2022 tersebut, jajaran Forkopimda Jembrana serta seluruh anggota DRPD Kabupaten Jembrana.(hms)

Groundbreaking PT Mitra Prodin Di Jembrana, Bangun Investasi Rp 200 Milyar, Serap Ribuan Tenaga Kerja

Jembrana- Komitmen Pemerintah Kabupaten Jembrana di bawah kepemimpinan Bupati I Nengah Tamba dan Wabup IGN Patriana Krisna dalam membuka keran investasi bagi para investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Jembrana kini membuahkan hasil. Hari ini, Rabu (23/3/2022), dilaksanakan peletakan batu pertama (Groundbreaking) fasilitas produksi baru PT. Mitra Prodin dengan nilai investasi 200 Milyar  bertempat Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo. 

Peletakan batu pertama (Groundbreaking) perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing produsen, grosir, dan distributor berbagai perlengkapan merokok , 

secara resmi oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati. Hadir langsung  Direktur PT. Mitra Prodin Robert Hensby serta Bupati Jembrana I Nengah Tamba. 

Direktur PT Mitra Prodin Robert Hensby mengatakan total investasi yang digelontorkan perusahaan 

mencapai 200 miliar rupiah . Pembangunan diharapkan bisa rampung   dalam waktu kurang dari 12 bulan dari sekarang.

Fasilitas ini diharapkan mampu mempekerjakan lebih dari 4.000 orang di sini terutama dalam kapasitas produksi,

dengan potensi peningkatan menjadi 7.000 karyawan dari waktu ke waktu.

"Total luasan lahan yang digunakan sendiri sebanyak 5 hektar. Di pilihnya Kabupaten Jembrana, karena lokasi yang ideal, akses ke infrastruktur, ketersediaan lahan dan tenaga kerja, dan sifat pemerintah yang berwawasan ke depan. Bahkan, rencana pembangunan Bupati Tamba dan timnya untuk Kabupaten sangat menarik, dan kami ingin menjadi bagian dari cerita itu juga," Ujarnya.

Sementara Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mewakili Pemerintah Provinsi Bali mengapresiasi langkah dari PT Mitra Prodin yang sudah mengembangkan sayap investasi dari Gianyar ke kabupaten Jembrana. Seperti diketahui di kabupaten Gianyar sendiri investasi ini mampu menyerap 7000 tenaga kerja. "Kita berharap ditengah pandemi covid-19 yang sudah melanda selama 2 tahun ini menyebabkan ekonomi bali lumpuh. Dengan adanya investasi dari PT Mitra Prodin di Jembrana ini sangat bagus, bisa menjadi alternatif lain selain sektor pariwisata yang akan menumbuhkan perekonomian di Bali khususnya kabupaten Jembrana," Ucapnya.

Sejalan dengan yang di sampaikan, Wagub Cok Ace, Bupati Jembrana I Nengah Tamba menuturkan dengan telah dimulainya tahap pembangunan pabrik PT Mitra Prodin melalui ground breaking tadi diyakininya akan mampu menyerap ribuan tenaga kerja .“ Ini adalah salah satu investasi besar yang masuk ke Jembrana, tentu kita sambut dengan baik. Bahkan dengan investasi dari PT Mitra Prodin ini mampu  menyerap 4000-6000 tenaga kerja warga Jembrana. Ini menjadi awal yang baim, semoga setelah ini akan datang lagi investasi lainnya ke Bali Barat , “ ucapnya.

Lebih lanjut Bupati asal desa Kaliakah ini meyakini, pembangunan dan keran investasi yang masuk  akan mendukung pertumbuhan ekonomi di Jembrana  sekaligus  memberikan kesejahteraan pada masyarakat sekitarnya. “  Tidak hanya menyerap tenaga kerja , juga akan ada sumbangan PAD dari perusahaan ini kepada Jembrana , “ lanjutnya .   

 

Tutut hadir dalam kegiatan ini, Forkopimda Jembrana, kepala OPD dilingkungan Pemkab Jembrana, serta seluruh undangan yang hadir dalam acara groundbreaking fasilitas PT. Mitra Prodin.( Ari )

Bangunan Bale Gong Pura Puseh Desa Adat Dukuh Tertiup Angin Kencang, Alami Rusak Berat

Karangasem, Bali Kini - Angin kencang melanda beberapa titik wilayah di Kabupaten Karangasem sejak Selasa (22/3/2022) hingga Rabu (23/3/2022). Hal inipun timbulkan kerusakan, salah satunya di wilayah Kota Amlapura, sebuah bangunan Bale Gong, di Pura Puseh, Desa Adat Dukuh, Kelurahan Padang Kerta, Karangasem, ambruk.

Kejadian ini terjadi pada Selasa (22/3/2022) sekitar pukul 16.00 Wita.  Sejumlah warga mendengar hentakan suara yang keras ketika angin kencang meniup. Dimana setelah dilakukan pengecekan ke sumber suara, ternyata bangunan Bale Gong, di Pura Puseh di desa setempat tersebut yang ambruk. Terlihat bagian tembok penyengker atau Parudaksa di piura tersebut juga ikut roboh. Syukurnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, karena kebetulan saat itu tidak ada pemedek. 

Setelah menerima laporan kejadian tersebut, sejumlah anggota BPBD Karangasem diterjunkan ke lokasi kejadian guna melakukan pengecekkan sekaligus melakukan Assesment.  Dimana hasilnya kerusakan tersebut masuk kriteria Pergub dan masuk kategori rusak berat. "Selanjutnya bisa kami fasilitasi untuk pengajuan proposal bantuan,”kata Kepala Pelaksana BPBD Karangasem, Ida Ketut Arimbawa, ketika dikonfirmasi. 

Sementara kerugian diperikirakan mencapai 100 juta rupiah. (Ami)

Tim BPK Perwakilan Provinsi Bali Entry Metting Pemeriksaan Terinci LKPD TA 2021 di Klungkung

KLUNGKUNG, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Klungkung bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bali menggelar entry meeting di Ruang Rapat Widya Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Rabu (23/3). 

Entry meeting yang dilakukan terkait pemeriksaan rinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klungkung pada tahun anggaran 2021. Hadir langsung Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta didampingi Sekrataris Daerah Kabupaten Klungkung, I Gede Putu Winastra, Kepala Inspektorat Kabupaten Klungkung, I Made Seger dan OPD Kabupaten Klungkung.

Bupati Suwirta berharap kepada semua OPD harus siap memberikan data-data keuangan daerah selama satu tahun dan menyiapkan dokumen pendukung termasuk regulasi-regulasi pendukungnya. 

"Semoga pemeriksaan atas LKPD Tahun 2021 Kabupaten Klungkung dapat kembali memperoleh opini WTP. WTP ini bukan tujuan semuanya, tetapi WTP ini sudah ada yang mengevaluasi dan yang paling penting kami bersama jajaran untuk kerja secara maksimal dengan memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat, " ujar Bupati Suwirta

Wakil Penanggung Jawab BPK Perwakilan Provinsi Bali, Ridwan Sani Matondang mengatakan pemeriksaan ini dilakukan selama tiga puluh hari kedepan, mulai dari hari ini 23 Maret sampai dengan 21 April 2022 mendatang. Adapun tujuan dari pemerikaan ini yakni memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar sesuai  secara umum. 

"Ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni Kesesuaian laporan keuangan satandar akutansi pemerintah, Kecukupan pengungkapan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Efektivitas SPI dalam penyusunan LKPD," Ujar Ridwan Sani Matondang (klk/yande)