Dewan Akan Awasi Rekrutmen CPNS

BaliKini.Net
DPRD Prov Bali - Senin, November 25, 2019

Denpasar,BaliKini.Net -Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) resmi diumumkan oleh Pemprov Bali. Seperti yang tercantum pada pengumuman Nomor 810/14948/PP/BKD tentang Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019.

Setidaknya ada sekitar 676 formasi yang terdiri dari dari 251 formasi tenaga kependidikan, 72 formasi tenaga kesehatan, dan 353 formasi tenaga teknis. Pendaftaran online akan dibuka mulai tanggal 14-28 November mendatang melalui website https://sscasn.bkn.go.id., http://baliprov.go.id dan http://bkd.baliprov.go.id

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana mengatakan, pihaknya telah menyiapkan secara matang, salah satunya Pansel. “Pak Gubernur sudah sangat tegas menyatakan bahwa apapun kegiatan, program harus clear, tidak boleh ada bau amis, komplin. Oleh karena itu perlu dipersiapkan dengan matang,” ujar dia, Rabu (13/11).

BKD Provinsi Bali juga meminta kepada masyarakat jangan mudah percaya terhadap iming-iming ataupun janji-janji manis oknum yang mengaku akan membantu proses, bahkan lolos menjadi PNS. Pihaknya tidak ingin ada masyarakat yang menjadi korban terhadap rekrutmen CPNS.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyebutkan bahwa, Pemprov Bali hanya sebagai pelaksana saja. Mengenai mekanisme rekrutmen dan tes, semuanya wewenang Kementerian PAN/RB. Kendati demikian, tidak semua kabupaten/kota yang membuka rekrutmen CPNS. Ada lima Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, dan Karangasem.

Menyikapi rekrutmen CPNS, Komisi I DPRD Bali meminta agar rekrutmen dilakukan secara terbuka. Jangan sampai ada permainan ataupun terkesan sembunyi-sembunyi. Termasuk juga titipan dari pejabat tertentu.

“Masyarakat umum merasa apatis, paling gak dapat, paling itu-itu aja, sudah down dulu. Tapi tetap orang antusias menjadi pegawai negeri dari tahun ke tahun bertambah banyak, sedangkan formasinya tarbatas,” tegas Anggota Komisi I DPRD Bali Made Rai Warsa.

Tak hanya CPNS, Rai Warsa ikut mengkritisi soal pengangkatan pegawai Honorer ataupun kontrak. Ia meminta kepada pemerintah provinsi atau daerah agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, jenjang pegawai honorer jangan sampai stagnan, alias tak ada peningkatan. Artinya, ada peluang untuk dijenjang karirnya, seperti menjadi CPNS. “Jika rekrutmen tenaga kontrak benar, maka harus ada porsi masuk CPNS. Orang umum berapa, kontrak berapa. Supaya semangat juga tenaga kontrak itu bekerja. Disetiap dinas kan ada PNS yang pensiun,” usulnya.

Terakhir, mantan wartawan ini menegaskan bahwa Komisi I yang membidangi hal itu menyatakan akan mengawal dan memantau proses rekrutmen CPNS. Dp/r2