Denpasar,BaliKini.Net - Soal adanya dugaan intervensi politik dalam penyaluran bantuan stimulus usaha (BSU) kepada koperasi, Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi terdampak pandemi Covid-19, ditepis Gubernur Bali I Wayan Koster saat memberikan jawaban pandangan umum fraksi Partai Demokrat DPRD Bali, pada Rapat Paripurna DPRD Bali, Jumat (14/8).
Untuk diketahui, ada Rp756 Miliar hasil realokasi APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan dampak Covid-19. Penggunaan dana itu termasuk untuk BSU kepada koperasi, IKM dan UMKM di Pulau Dewata.
Menurut Koster, penyaluran BSU sudah tepat sasaran, melalui pendataan dan verifikasi yang obyektif. "Pemberian bantuan stimulus kepada Koperasi, IKM dan UMKM telah dilaksanakan melalui pendataan dan verifikasi obyektif yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga jauh dari intervensi kepentingan politis" tegas Koster.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali dalam pandangan umumnya terhadap Ranperda Perubahan APBD 2020, mencium aroma politis penyaluran BSU tersebut.
Menurut Fraksi Demokrat, penyaluran BSU kepada Koperasi, IKM dan UMKM hendaknya murni dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan tidak ada muatan politik.
Sehingga, kata I Komang Wirawan yang menerima bantuan benar-benar tepat sasaran, sesuai dengan data dan fakta lapangan dan berkeadilan.
"Tidak seperti apa yang saat ini terjadi dimana tercium bau tidak sedap bahwa berdasarkan pengaduan masyarakat penerima bantuan hanya dari kalangan dan atau kelompok tertentu saja," kata Wirawan yang membacakan Pandangan Umum Fraksi Demokrat tersebut.
Selain Fraksi Demokrat, sorotan senada juga dilontarkan Fraksi Golkar, yang menyebutkan bahwa program stimulus kepada masyarakat seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), BST (Bantuan Sosial Tunai), dan BSU, dalam pelaksanaannya banyak terdapat keluhan tentang kelayakan masyarakat yang berhak menerima.
Akurasi data sangat penting dalam penyaluran bantuan itu agar tepat sasaran. "Masih banyak keluhan tentang sistem penyalurannya melalui mekanisme yang kurang akurat dan terkesan pemberian stimulus melalui pendekatan politis," tegas I Ketut Suwandhi, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Golkar.
Foto: I Wayan Koster saat membacakan jawabannya terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap sejumlah Ranperda, pada Rapat Paripurna DPRD Bali, Jumat (14/8). (Ar/R5)
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram