Pemprov Bali Hadir, Bantu Tiga Krama Bangli Miliki Rumah Layak Huni

Bangli , Bali Kini - Setelah sebelumnya turun ke Kabupaten Buleleng dan Karangasem, program ‘Pemprov Bali Hadir’ melanjutkan kegiatan penyerahan bantuan bagi keluarga kurang mampu di wilayah Kabupaten Bangli, Senin (15/4/2024).

Rombongan pimpinan Perangkat Daerah Pemprov Bali yang dikoordinir langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyalurkan bantuan kepada tiga keluarga kurang mampu di wilayah Kabupaten Bangli. Bantuan yang disalurkan merupakan aksi "Ngrombo" pegawai Pemerintah Provinsi Bali. Bantuan yang disalurkan oleh Dinas Kesehatan, RS Bali Mandara, RS Mata Bali Mandara, RS Jiwa dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali ini dialokasikan untuk bedah dan rehab rumah, bantuan pendidikan serta paket sembako.

Penyerahan bantuan diawali di kediaman Pekak Nyoman Sayang yang berlokasi di Banjar Sukawana, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Untuk sampai di rumah Pekak Sayang, rombongan harus melewati jalan kecil berkelok-kelok terjal, dilanjutkan dengan jalan setapak yang tak bisa dilalui kendaraan. Bersama sang istri dan dua putranya, Pekak Sayang menempati rumah tak layak huni berlantai tanah dengan tiang penyangga miring. Untuk melindungi dari hujan, atap yang sudah bolong sana sini ditutup dengan terpal. Dengan penerangan seadanya, keluarga Pekak Sayang tidur menyatu dengan dapur.

Prihatin dengan kondisi Pekak Sayang, Sekda Dewa Indra menyerahkan bantuan uang tunai untuk membangun rumah dan membeli kelengkapan seperti tempat tidur dan lainnya. Ia berharap, dana itu bisa sepenuhnya dimanfaatkan untuk membangun rumah beserta kelengkapan yang dibutuhkan sehingga nantinya keluarga Pekak Nyoman Sayang bisa menempati kediaman layak huni. Agar tidak habis untuk ongkos pengerjaan, Sekda Dewa Indra menyarankan pola 'ngrombo' atau gotong royong dengan dikoordinir aparat desa beserta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Selain biaya bedah rumah beserta  kelengkapannya, pekak yang memiliki sembilan anak ini juga menerima bantuan sembako berupa beras, minyak goreng dan telur. 

Selanjutnya, di Banjar Kuum, Desa Sukawana, ‘Pemprov Bali Hadir’ menyerahkan bantuan perbaikan rumah kepada keluarga Kadek Ginawan. Kadek Ginawan beserta istri dan dua anaknya menempati rumah tidak layak huni berbahan anyaman bambu beratapkan asbes yang telah berlubang di beberapa bagian. Selain itu, diberikan pula bantuan biaya pendidikan kepada kedua anak Kadek Ginawan serta bantuan sembako.

Program ‘Pemprov Bali Hadir’ mengakhiri kegiatan di kediaman Ni Made Kayun yang berlokasi di Banjar Penaga, Desa Landih. Made Kayun yang telah ditinggal suami menerima bantuan rehab rumah serta bantuan sembako berupa beras dan dana pendidikan untuk putrinya yang masih bersekolah.

Sekda Dewa Made Indra menyampaikan bahwa penyaluran bantuan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Mengingat pondasi rumah Nyoman Kayun dinilai masih kokoh, maka bantuan diarahkan untuk merehab bagian atas bangunan. 

Pada bagian lain, Sekda Dewa Indra kembali menggugah rasa kepedulian seluruh komponen terhadap krama kurang mampu yang membutuhkan uluran tangan. Ia berharap, semua pihak bergandengan tangan untuk menuntaskan persoalan sosial yang masih dihadapi sebagian krama Bali. Aparat desa yang paling tahu kondisi riil di lapangan diharapkan proaktif sehingga seluruh warganya yang kurang mampu masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Kalau sudah masuk DTKS, mereka akan rutin menerima bantuan,” sebutnya. Ia juga berharap agar semua pihak mengedepankan semangat bahu-membahu dan mengabaikan ego dalam membantu warga. 

Perbekel Desa Landih I Wayan Suarta menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemprov Bali kepada warga di wilayahnya. Ucapan terima kasih juga diutarakan Sekdes Sukawana I Wayan Selamat.[rls]

Sekda Dewa Indra Apresiasi Hasil Rilis BPS terhadap Perkembangan Perekonomian di Bali

Denpasar , Bali Kini – Sekretaris Daerah (Sekda) Dewa Made Indra menghadiri acara pembacaan Berita Resmi Statistik yang dibacakan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiyandani, bertempat di Kantor BPS Bali, Denpasar pada Senin (1/4).

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Dewa Indra mengapresiasi acara pembacaan berita statistik tersebut, karena menyangkut data dan angka tentang perekonomian Bali. “Data yang disampaikan ke kita tentu mempunyai makna penting, karena itu menunjukkan kinerja perekonomian kiat, juga sebagai acuan ekonomi makro dan mikro Provinsi Bali,” jelasnya dalam kesempatan siang tersebut. 

Melalui publikasi data dari pihak BPS ini, bisa dilihat dinamika perekonomian Bali dari bulan ke bulan. “Pasti ada peningkatan, penurunan maupun angka yang tetap. Semua penting untuk referensi Pemerintah Daerah atau instansi lain dalam membuat kebijakan ataupun langkah berikutnya,” imbuhnya.  

Lebih lanjut, mengenai angka ketahanan pangan, birokrat asal desa Pemaron, Buleleng tersebut mengatakan bahwa saat ini indeks Ketahanan Pangan Provinsi Bali masih menjadi terbaik tingkat nasional. “Pangan itu bukan hanya beras, namun juga termasuk bahan pangan lainnya. Jika ada defisit beras bukan ketahanan pangan yang kurang tapi kita lihat faktor penentu, seperti musim, atau petani beralih menanam komoditas lainnya bukan padi,” ujarnya seraya menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat Bali.

Adapun berbagai upaya tersebut, mencakup menjaga luasan lahan sawah hingga terus berinovasi dengan teknologi baru di bidang pertanian. “Salah satunya dengan pengenalan benih padi Nutri Zinc kepada petani. Nutri Zinc bisa menambah hasil panen padi, yang jika menggunakan benih padi biasa hasilnya sekitar 7,5 ton per hektar namun dengan Nutri Zinc bisa menjadi 10 hingga 11 ton per hektar. Tentu kita masih melakukan berbagai pendekatan kepada petani agar menggunakan benih tersebut,” bebernya.

Menanggapi pertanyaan terkait impor beras, ia pun mengatakan itu merupakan kebijakan nasional oleh Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan nasional. Dan Bali tentu mendapat jatah dari program pemerintah tersebut. “Saat ini harga beras sudah turun, kecuali harga beras premium, karena pemerintah sudah menetapkan harga eceran beras premium,” tutupnya.

Kepala BPS Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiyandani menyampaikan Berita Resmi Statistik per 1 April 2024 dalam enam bagian, yakni Perkembangan Inflasi Provinsi Bali Maret 2024, Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2024, Perkembangan Ekspor dan Impor Februari 2024, Perkembangan Transportasi Udara Februari 2024, Perkembangan Pariwisata Februari 2024, dan Luas Panen dan Produksi Padi 2023 (Angka Tetap).

Untuk inflasi di Bali terjadi kenaikan sebesar 3,67% inflasi dari Maret 2023 hingga Maret 2024, yang sampai saat ini komoditi makanan masih menjadi penyumbang terbesar inflasi. Sementara Nilai Tukar Petani Provinsi Bali mengalami penurunan 0,43%, namun berbanding dengan perkembangan Nilai Tukar Usaha Pertanian yang naik sebesar 0,68%.

Ekspor Barang Provinsi Bali mengalami penurunan sebesar 0,28% dari Maret 2023 hingga Maret 2024, dengan angka mencapai US$ 49,46 juta. Hal itu berbanding terbalik dengan kenaikan impor Barang Provinsi Bali yang mengalami kenaikan sebesar 138,37% dari Maret 2023 terhadap Maret 2024 dengan total nilai US$ 19,75 juta.

Untuk jumlah kunjungan wisman ke Bali mengalami kenaikan dari bulan Februari 2023 hingga Februari 2024 sebesar 40,58%. Hingga saat ini wisatawan Australia masih menjadi wisatawan mancanegara dengan jumlah kunjungan terbanyak.[rt/4]

Pj. Gubernur Bali Apresiasi Dukungan Semua Pihak Sukseskan Pelaksanaan Karya IBTK Pura Agung Besakih

KARANGASEM , Bali Kini - Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya didampingi Ny. drg. Ida Mahendra Jaya melaksanakan persembahyangan Puncak Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) di Pura Penataran Agung Besakih, Rendang, Karangasem, Minggu (Redite Kliwon Pujut), 24 Maret 2024

Seusai melaksanakan  persembahyangan dan mengikuti serangkaian upacara puncak IBTK 2024, Pj. Gubernur Bali menyampaikan apresiasi atas dukungan, kerjasama semua pihak dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten/ kota dalam mempersiapkan pelaksanaan upacara yang digelar setiap tahunnya pada Purnama Kadasa. Pj. Gubernur berharap dengan sinergitas dan kerjasama seluruh komponen masyarakat, upacara IBTK Pura Agung Besakih Tahun 2024 akan berjalan lancar. 

“Terima kasih kepada panitia karya dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya upacara ini, saya sangat mengapresiasi dan semoga upacara yang kita laksanakan labda karya,” imbuhnya. 

Pj. Gubernur Bali yang turut didampingi oleh Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra beserta Ny. Widiasmini Indra dan seluruh pimpinan Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Bali menghaturkan sembah bakti persembahyangan yang dipuput oleh 11 sulinggih diantaranya Ida Pedanda Gd Karang Putra Keniten, Ida Pedanda Suwabawa Karang Adnyana, Ida Sri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa Pemayun, Ida Jro Dukuh Ulaka Darna dan Sire Mpu Pandya Dharma Putra. 

Seusai melaksanakan persembahyangan bersama, rangkaian karya IBTK Pura Agung Besakih dilanjutkan dengan nedunang Ida Bhatara kapaselang mepurwa daksina dan dilanjutkan dengan prosesi upakara paselang. Setelah itu dilanjutkan kembali dengan muspayang upakara paselang dan setelah itu Ida Bhatara mewali ke Pesamuan Agung. 

Turut hadir dalam kesempatan kali ini Raja Puri Agung Klungkung Ida Dalem Semara Putra, Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama, Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023 Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Bupati/Walikota se-Bali, jajaran Kementerian Agama Provinsi Bali serta para pejabat di lingkungan Pemprov Bali dan Pemkab Karangasem. 

Seusai melaksanakan persembahyangan  karya IBTK Pura Agung Besakih, Pj. Gubernur Bali  beserta rombongan menghadiri Upacara Pepada Agung dan melaksanakan persembahyangan Puncak  Karya Ngusaba Kadasa, bertempat di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani Bangli, yang akan berlangsung hingga tanggal 5 April mendatang.[rl/r5]

Dukung Puteri Bali, Ny drg Ida Mahendra Jaya Turut Nobar Grand Final Puteri Indonesia 2024

DENPASAR , Bali Kini  - Penjabat (Pj) Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny drg. Ida Mahendra Jaya, mengikuti acara nonton bareng (nobar) Grand Final Pemilihan Puteri Indonesia 2024 dari Gedung Kertha Sabha, Denpasar pada Jumat (9/3) malam. 

Ny drg Ida Mahendra Jaya, bersama jajaran Dekranasda Provinsi Bali serta License Holder Puteri Indonesia Bali 2024 mengadakan nobar untuk mendukung Ketut Permata Juliastrid Sari sebagai Puteri Indonesia Bali 2024 yang turut serta di ajang tersebut.

Menurut Ny Ida Mahendra Jaya, Permata sebagai perwakilan Bali sudah sangat meyakinkan untuk bersaing memperebutkan gelar Puteri Indonesia. "Saya lihat, dari 4 finalis di Top 4 jawaban Tata (Permata,red) sangat bagus. Cara berbicara, pembawaan menarik dan 'menjual'. Mudah mudahan bisa jadi yang terbaik," harapnya. 

Tak sia-sia, Permata yang berasal dari Sanur, Denpasar tersebut secara meyakinkan lolos ke 16 besar, lalu enam besar dan akhirnya melaju ke babak top 4. Permata bersaing dengan wakil Jawa Barat Harastha Haifa Zahra, wakil D.I. Yogyakarta Sophie Kirana dan wakil Jawa Timur Melati Tedja. 

Pada babak top 6, Permata dengan lugas menjelaskan dalam bahasa Inggris makna wanita modern di Indonesia yang ditanyakan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. "Wanita modern adalah seseorang yang menghargai karier dan pendidikan mereka. Adalah wanita yang memiliki pekerjaan bergengsi. Tapi bagiku, wanita modern tidak harus seseorang yang memiliki pekerjaan bergengsi. Wanita modern adalah wanita yang tahu dirinya didengar untuk suatu tujuan atau sesuatu. Meskipun mereka belum sampai di situ, wanita modern adalah yang nyaman dengan dirinya sendiri," kata gadis yang akrab disapa Tata ini. 

Di babak Top 4 pun dalam babak tanya-jawab dengan Ketua Dewan Pembina Yayasan Puteri Indonesia (YPI) Putri Kuswisnu Wardani, Tata cukup meyakinkan menjawab pertanyaan bagaimana peran perempuan dalam pembangunan bangsa. "Peran perempuan dalam mempercepat pembangunan bangsa tentu sangat penting dan dibutuhkan bahu-membahu antara pria dan wanita," jawab Tata sambil mencontohkan sepak terjang Menlu RI Retno Marsudi dengan kiprahnya selama ini di pemerintahan. 

Sayangnya, dalam penilaian akhir dewan juri Tata harus puas berada di posisi runner-up sekaligus menyandang gelar Sebagai Puteri Indonesia Pariwisata 2024. Di akhir acara, Puteri Indonesia 2023 Farhana Nariswari memahkotai Harashta Haifa dari Jawa Barat sebagai penerusnya sebagai Puteri Indonesia 2024.

Ajang yang merupakan edisi ke-27 dari kontes kecantikan Puteri Indonesia yang diselenggarakan pada 8 Maret 2024 di Plenary Hall, Jakarta Convention Center di Jakarta, Indonesia.[rls/r5]

Sekda Dewa Indra Harap Sosialisasi “Tourist Levy” Bisa Menyempurnakan Penerapan Pungutan Wisatawan di Bali

Laporan : Tim Liputan 

Denpasar, Bali Kini  – Guna mengevaluasi penerapan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) atau Tourist Levy yang sudah berlangsung selama satu minggu ini, Pemprov Bali melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali pun menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Pungutan Bagi Wisatawan Asing di Provinsi Bali, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Kamis (22/2). 

Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam kesempatan wawancara mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendapat masukan, kritik dan saran tentang sistem pemungutan Tourist Levy. Ia menyadari bahwa penerapan PWA ini pasti belum sempurna, karena hal ini masih terbilang baru. “Untuk itu dengan kerendahan hati, seperti yang sudah kami sampaikan saat sosialisasi di awal, pasti akan ada masukan, dan ternyata benar. Maka kami berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem ini,” ujarnya seraya berkata bahwa minggu depan akan diadakan evaluasi lagi. 

Foto : Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra 

Lebih lanjut ia pun mengatakan jika pada tanggal 24 Februari mendatang akan ada kapal pesiar pertama yang sandar di Bali sejak penerapan sistem PWA ini. Untuk masalah pemungutan di kapal pesiar, birokrat asal Pemaron itu pun mengatakan akan bekerja sama dengan agen kapal, agar bisa dipungut langsung di atas kapal. “Jadi wisatawan pas turun langsung menuju destinasi wisata,” imbuhnya.

Mengenai endpoint, Sekda Dewa Indra menegaskan tugas mereka bukan memungut Tourist Levy. Mereka hanya bertugas untuk mengedukasi wisatawan membayar PWA serta bagaimana tata cara pembayarannya. “Wisatawan tetap membayar menggunakan aplikasi Love Bali, serta meyakinkan para wisatawan jika aplikasi ini sangat aman dan tidak akan disalahgunakan,” tutupnya.

Sebelumnya saat memberi sambutan Sekda Dewa Indra yang mewakili Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya berharap Para Duta Besar hingga Konsul Jenderal negara sahabat yang ada di Indonesia bisa memberikan masukan yang komprehensif tentang sistem pemungutan PWA ini. Ia pun mengakui berbagai masukan sangat diperlukan, sehingga ke depan sistem pemungutan ini bsia berjalan lebih baik lagi.

Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri RI Simon D.I. Soekarno mengatakan bahwa pihaknya tetap mendukung program ini serta terus menyebarluaskan ke negara-negara sahabat. Adapun beberapa kriteria yang mendapatkan pengecualian atau exemption bagi warga asing untuk PWA ini seperti pemegang visa diplomatik, pemegang KITAS dan KITAP, pemegang visa reunifikasi keluarga, visa pelajar, hingga golden visa. “Agar dapat exemption, mereka harus mengajukan lima hari sebelum tiba di Bali melalui sistem Love Bali,” imbuhnya.

Ia juga berharap, agar peserta yang hadir pada pertemuan tersebut untuk menggunakan kesempatan yang telah disediakan oleh Pemprov Bali pada siang ini untuk bertanya atau memberikan kritikan tentang Tourist Levy. 

Simon juga meyakinkan bahwa penerapan PWA ini tidak berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan asing ke Bali. “Saya mendapat info kemarin teman saya susah mendapat tiket pesawat  ke Bali karena penerbangan penuh. Jadi pungutan ini tidak akan mengurangi keinginan wisatawan berkunjung ke Bali,” tutupnya.

Pertemuan yang digelar secara daring dan luring ini melibatkan perwakilan negara sahabat dan organisasi internasional.[r4]

Sekda Dewa Indra Minta TPID Antisipasi Potensi Kenaikan Angka Inflasi Jelang Hari Raya Beruntun

TABANAN , Bali Kini - Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota mengantisipasi kemungkinan naiknya angka inflasi menjelang hari raya beruntun mulai dari Galungan, Kuningan, Nyepi yang kemudian diikuti dengan datangnya bulan ramadhan. Penekanan tersebut diutarakannya saat membuka Rapat Koordinasi TPID dan Penyusunan One Page Summary dalam rangka TPID Award 2024 di Ballroom HOMM Saranam Baturiti Tabanan, Jumat (16/2/2024).

Lebih jauh Sekda Dewa Indra mengungkap, rangkaian hari raya biasanya diikuti meningkatnya kebutuhan masyarakat. "Akhir Februari ada Galungan, kemudian awal Maret ada Kuningan yang dirangkai dengan Nyepi. Setelah itu, lanjut datangnya bulan ramadhan," urainya. Diimbuhkan olehnya,  berdasarkan pengalaman yang sudah lewat, rangkaian hari raya cenderung diikuti meningkatnya  kebutuhan. "Oleh sebab itu, kita harus bisa pastikan ketersediaan suplai agar tak terjadi inflasi. Ini merupakan tanggung jawab semua," cetusnya.

Dewa Indra meyakini jajaran TPID mampu menyikapinya dengan melakukan langkah antisipasi yang dibutuhkan. Selama ini, Dewa Indra menambahkan, Bali beberapa kali menghadapi situasi yang memicu inflasi. "Dan sejauh ini kita mampu mengendalikan angka inflasi pada rentang yang aman sehingga lonjakan harga tak terkendali dapat dicegah," tambahnya.

Terkait antisipasi hari raya beruntun, birokrat kelahiran Singaraja ini mengajak jajaran TPID melakukan pengawasan intensif pada ketersediaan kebutuhan seperti daging dan bahan makanan lainnya. Selain itu, ia juga menaruh perhatian terhadap naiknya harga beras. "Untuk menekan laju kenaikan harga beras di pasaran, kami terus melakukan koordinasi dengan Bulog," imbuhnya. 

Masih dalam arahannya, Sekda Dewa Indra kembali mengingatkan TPID untuk memedomani prinsip 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif. Lebih dari itu, ia mendorong penguatan koordinasi dan kerjasama lintas kabupaten/kota. "Pola ini sudah kita bangun dan saya harap terus dioptimalkan. Semua kabupaten jaga kestabilan produksi sesuai potensi masing-masing," harapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja dalam paparannya mengapresiasi keberhasilan jajaran TPID seluruh Bali dalam pengendalian  angka inflasi yang terakhir tercatat 2,6 persen. Menurutnya, capaian ini adalah buah kerja keras jajaran TPID provinsi dan kabupaten/kota yang telah melakukan langkah tepat dalam pengendalian inflasi. Pada bagian lain, ia juga menyinggung keunikan Bali sebagai daerah tujuan pariwisata. "Suplai untuk Bali bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tapi juga untuk wisatawan yang berkunjung. Karena itu, Bali bukan hanya menjadi daerah penghasil tapi juga tergantung pada daerah lain," bebernya.

Rakor TPID menghadirkan sejumlah pembicara yaitu Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M. Sc dan Analis Kebijakan Ahli Muda Kemenko Perekonomian RI Sri Purwanti. Prof. Bustanul dalam paparannya memberikan langkah-langkah dalam menjaga ketersediaan suplai bahan kebutuhan pokok.[prov/rl]

Pemerintah Provinsi Bali Dukung Pengembangan Ekosistem Kedirgantaraan di Bali

DENPASAR , Bali Kini - Pemerintah Provinsi Bali menyambut baik inisiatif Kementerian PPN/Bappenas dan PT. Dirgantara Indonesia untuk mengembangkan industri kedirgantaraan dengan memanfaatkan Bandar Udara Letkol Wisnu melalui Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya saat menghadiri penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Buleleng dan PT. Dirgantara Indonesia terkait pengembangan ekosistem industri kedirgantaraan di Provinsi Bali dalam rangka mendukung Transformasi Ekonomi Kerthi Bali bertempat di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada Jumat (16/02) siang.

Ia menyampaikan bahwa pengembangan ekosistem kedirgantaraan di Bali akan memberikan dampak yang sangat baik bagi pengembangan perekonomian Bali khususnya di Kawasan Bali Utara. “Transformasi ini akan membuka peluang lapangan kerja di industri kedirgantaraan untuk masyarakat lokal serta pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lainnya karena aktivitas Bandara Letkol Wisnu menjadi jauh lebih besar dan melibatkan banyak pihak,” kata Mahendra.

 

Pengembangan Bandar Udara Letkol Wisnu merupakan First Milestone bagi pengembangan kedirgantaraan di Provinsi Bali. Selain mengembangkan SDM kedirgantaraan nantinya juga akan dikembangkan Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) serta pengembangan wisata bahari dan konektivitas antar pulau.

Seperti diketahui saat salah satu persoalan utama pembangunan Bali adalah terkait pemerataan. Kepariwisataan Bali hanya terpusat di Bali Selatan yang mengakibatkan kesenjangan perekonomian antara Bali Utara dan Bali Selatan. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya mendorong peningkatan pembangunan di Wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat dengan menggali dan memanfaatkan potensi yang tersedia di wilayah tersebut. Sehingga pengembangan ekosistem kedirgantaraan di Bandara Letkol Wisnu diharapkan dapat menjadi pengungkit aktivitas ekonomi dan bisnis di Bali Bagian Utara.

Sementara Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah meluncurkan Master Plan pengembangan sistem industri kedirgantaraan Indonesia Tahun 2023-2045 dengan visi membangun industri kedirgantaraan yang tangguh dan berdaya saing menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Ia menjelaskan bahwa pengembangan kedirgantaraan Indonesia saat ini tidak hanya pada industri kedirgantaraannya saja namun juga ekosistem industri kedirgantaraan lainnya antara lain pendidikan dan pelatihan, riset, kerekayasaan dan rancang bangun, tata kelola kelembagaan dan regulasi serta infrastruktur kedirgantaraan.[rls] 

Belum Berlaku, Usulan Voucher Tourism Levy Akan Dibahas Lebih Lanjut Dengan Pelaku Pariwisata

DENPASAR , Bali Kini - Usulan Penjabat Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya untuk memberikan voucher potongan harga pada destinasi wisata bagi wisman yang telah melakukan pembayaran pungutan wisatawan asing (Tourism Levy) pada pertemuan di Kantor Gubernur bali, Selasa (6/2) lalu dibenarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Tjok Bagus Pemayun. Namun, Ia menegaskan perlu waktu, mekanisme serta pembahasan lebih lanjut khususnya dengan pelaku pariwisata untuk mewujudkan hal tersebut. Demikian disampaikan birokrat asal Gianyar, Sabtu (10/2).

Hal ini menanggapi beredarnya pemberitaan mengenai voucher potongan harga yang melakukan pembayaran pungutan wisatawan asing. Pemayun memastikan bahwa untuk saat ini belum ada pemberian voucher tersebut karena memang baru sekali usulan tersebut dimunculkan.

“Seperti yang disampaikan Bapak Pj. Gubernur, usulan ini untuk merangsang antusiasme dan minat wisman untuk membayarkan Tourism Levy. Namun masih perlu dibahas dan dimatangkan lagi bagaimana baiknya dapat dilakukan. Tentunya dengan melibatkan pelaku pariwisata yang mengelola destinasi wisata,” kata Pemayun.

Sebelumnya Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya saat menghadiri rapat terkait Pungutan Bagi Wisatawan Asing bersama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Badan Pendapatan Provinsi Bali dan Biro Hukum Setda Provinsi Bali pada Selasa (6/2) lalu di Ruang Rapat Kantor Gubernur Bali berharap kedepannya Tourism Levy dapat dikerjasamakan dengan destinasi-destinasi wisata yang ada di Bali berupa voucher potongan harga bagi wisman yang telah melakukan pembayaran Tourism Levy. Menurutnya hal ini dapat merangsang antusiasme dan minat wisman untuk membayarkan Tourism Levy. Karena disamping mereka memiliki andil dalam upaya pelestarian budaya dan alam Bali, mereka pun mendapatkan manfaat langsung berupa voucher potongan harga pada destinasi-destinasi unggulan di Bali. Begitu pun dengan destinasi wisata baik destinasi wisata alam, budaya maupun buatan yang bekerjasama dengan Tourism Levy akan mendapatkan keuntungan karena dapat mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan khususnya wisman pada destinasi tersebut. Ia menilai hal ini dapat menjadi simbiosis mutualisme yang baik antara pemerintah daerah dengan industri pariwisata Bali.

Namun tentu dalam pelaksanaannya diperlukan waktu dan mekanisme lebih lanjut antara Pemerintah Provinsi Bali dengan industri-industri Pariwisata di Bali. Perlu dikoordinasikan bersama bagaimana mekanisme agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kepariwisataan Bali, bagi industri dan masyarakat Bali. Disamping itu, yang terpenting adalah bagaimana agar wisatawan dapat membayarkan Tourism Levy tanpa merasa terbebani. Oleh sebab itu, Mahendra Jaya selalu menegaskan untuk terus mensosialisasikan tujuan diberlakukan pungutan bagi wisatawan asing tersebut.[r3]

Dinkes Bali Gelar Simulasi Lapangan Pusat Kendali Krisis Kesehatan

Denpasar , Bali Kini  - Dinas Kesehatan Provinsi Bali didukung Australian Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) dan bekerjasama 

dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM menggelar Field Training Exercise (FTX) Pusat Kendali Krisis Kesehatan/Health Emergency Operation Center (HEOC). Hasil simulasi ini nantinya akan menjadi kelengkapan Dokumen Pedoman HEOC. 

FTX HEOC digelar selama dua hari, 6 hingga 7 Februari 2024 mengambil tempat di dua lokasi yaitu Aula Hotel Inna Heritage Bali

dan Halaman Kantor Dinkes Bali. Pada hari pertama, Selasa (6/2), seluruh peserta menerima pembekalan materi dari OPD terkait. BPBD Bali membawakan materi kebijakan penanggulangan bencana di daerah. Peserta juga mendapat materi tentang sinergi pentahelix dalam penanganan bencana, kebijakan penanganan krisis kesehatan akibat wabah flu burung serta  kebijakan dan pedoman HEOC di 

Provinsi Bali.

Kadis Kesehatan Provinsi Bali dr. I Nyoman Gede Anom dalam sambutannya saat membuka kegiatan FTX HEOC menyampaikan bahwa pedoman ini dirancang untuk memberikan panduan komprehensif bagi organisasi untuk pembentukan klaster kesehatan dan HEOC penanggulangan krisis kesehatan pada masa pra krisis, tanggap darurat dan pasca krisis. Kadiskes menyadari, penyusunan pedoman HEOC ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dan kontribusi berbagai pihak, utamanya AIHSP) serta Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM. Mengakhiri sambutannya, dr. Gede Anom berharap pedoman HEOC ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat nyata dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. "Pedoman ini mencakup beragam aspek, mulai dari struktur organisasi, tata laksana, pelaporan dan evaluasi pada siklus penanggulangan bencana,” ujarnya.

Pengendali utama simulasi FTX HEOC Gde Yulian Yogadhita menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menguji secara spesifik komponen/ fungsi dengan menilai proses pengambilan keputusan, koordinasi dan komunikasi, serta 

kesiapan sumber daya dengan melihat operasionalisasi pedoman HEOC serta menguji kelengkapannya. Oleh sebab itu, ia sangat berharap dukungan dari lintas sektoral yang terlibat dalam kegiatan simulasi. 

Kegiatan simulasi yang dipantau evaluator dari Kemenkes RI, AIHSP dan akademisi ini berjalan lancar. Para peserta memainkan peran sesuai dengan tugas pokok masing-masing.[rls]

Sekda Dewa Indra Apresiasi Langkah Intelektual Pelaku Usaha Spa Sikapi Pemberlakuan UU HKP3D

GIANYAR , Bali Kini - Sekretaris Daerah Provinsi Bali mengapresiasi dan mendukung langkah intelektual yang ditempuh pelaku usaha Spa & Wellness dalam menyikapi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKP3D). Langkah intelektual yang dimaksudnya itu adalah pelaksanaan seminar nasional yang mengusung tema “Implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Dampak bagi Pelaku Usaha Spa” di The Royal Pita Maha Ubud, Rabu (31/1/2024).

Lebih jauh Sekda Dewa Indra menambahkan, dalam polemik yang mengemuka terkait pemberlakuan UU HKP3D, Pemprov Bali mengambil posisi mencermati dan membaca aspirasi serta wacana yang berkembang di ruang publik. “Mencermati wacana yang berkembang, kami merumuskan dua isu. Pertama, penempatan Spa pada kelompok jasa hiburan tertentu yang dinilai tidak tepat dengan segenap argumen dan historisnya. Isu kedua adalah pengenaan tarif pajak terlalu tinggi yaitu pada kisaran 40 % - 75 %,” urainya.

Menyikapi dua hal tersebut, Pemprov Bali dan industri pariwisata menempuh jalan yang berbeda sesuai dengan ranah masing-masing. Sesuai dengan ranah yang bisa ditempuh, Pemprov Bali telah melakukan langkah strategis yaitu melalui pertemuan bersama dengan pemerintah kabupaten/kota yang melibatkan stakeholder pariwisata pada Jumat (26/1/2024). “Kami duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan dalam koridor dan jalur regulasi. Kami melihat ada ruang dalam UU tersebut yang mengakomodir aspirasi daerah yaitu pasal 101. Selain itu juga ada PP 35 Tahun 2023,” terangnya. Berdasarkan regulasi tersebut, seluruh pemerintah kabupaten/kota yang hadir pada pertemuan sepakat untuk tidak memberlakukan pengenaan pajak 40% – 75% persen. “Pemerintah kabupaten/kota bersepakat untuk menggunakan instrumen kebijakan pemberian insentif fiskal. Mengenai besarannya, kita berikan kesempatan kepada kabupaten/kota untuk mengaturnya. Ini sesuai dengan semangat otonomi daerah,” ujarnya. 

Sejalan dengan upaya yang ditempuh pemerintah, Sekda Dewa Indra menghormati langkah yang ditempuh oleh pelaku usaha yaitu melalui jalur hukum yaitu mengajukan judicial review dan langkah intelektual dengan membahas polemik pada forum seminar. “Seminar ini merupakan jalur intelektual. Silahkan mengemukakan fakta sesuai dengan penalaran masing-masing. Rundingkan hal-hal yang dapat menguatkan upaya judicial review. Ini merupakan jalan terhormat yang patut diapresiasi,” paparnya. Mengakhiri arahannya, Sekda Dewa Indra berharap perjuangan ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemajuan usaha Spa yang sangat mendukung sektor pariwisata. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pembicara kunci dalam kegiatan tersebut memastikan bahwa pemerintah hadir untuk mendengar dan merespon tuntutan dan harapan para pelaku usaha Spa. Menurutnya, sejumlah kementerian terkait telah turun tangan menyikapi polemik ini. Disebutkan olehnya, implementasi UU HKP3D menjadi polemik karena Spa masuk kelompok jasa hiburan tertentu yang kemudian dikenakan pajak 40% - 75%. Padahal mengacu pada Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021, Spa masuk kategori wellness tourism. Masih menurut Sandiaga Uno, Kemenkes RI juga memasukkan Spa dalam kategori industri kesehatan. Ia berharap pelaku usaha Spa jangan khawatir karena pemerintah sudah mengambil langkah dalam menyikapi polemik ini. “Bapak Presiden juga telah mengeluarkan edaran agar pengenaan pajak jangan membebani industri pariwisata yang baru pulih,” cetusnya.

Sementara itu, Ketua PHRI BPD Provinsi Bali Prof. Tjok Oka Sukawati dalam paparannya menyinggung tentang cikal bakal berkembangnya usaha Spa & Wellness di Pulau Dewata yang tak bisa dipisahkan dari keberadaan Hotel The Royal Pitamaha Ubud. Di tengah makin berkembangnya usaha Spa, tiba-tiba sektor yang lekat dengan pariwisata ini dikejutkan dengan pemberlakuan UU HKP3D. Padahal menurutnya, dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, Spa tidak masuk kategori hiburan. “Spa masuk kategori usaha perawatan, tak ada satu kata pun yang menyebut hiburan. Untuk pengurusan izin, kode untuk Spa adalah jasa kesehatan dan perawatan modern holistik,” sebutnya. Lebih dari itu, fakta empiris menunjukkan kalau makin banyak lembaga pendidikan yang menawarkan program Spa. “Ini menandakan kalau Spa jauh dari kategori hiburan,” tandasnya. Oleh karena itu, ia sangat berharap langkah judicial review yang ditempuh pelaku usaha Spa segera membuahkan hasil. Pada bagian lain, pria yang akrab disapa Cok Ace ini menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah yang merespon aspirasi pelaku usaha Spa.

Seminar yang berlangsung sehari ini juga menghadirkan pembicara lainnya yaitu Guru Besar UNUD Prof. Dr. Putu Gde Patra Sumertayasa dan Kepala Divisi Spa & Wellness Mustika Ratu Dian V Soeryomurti. Seminar yang digelar secara hybrid melibatkan pelaku usaha Spa & Wellness dari Bali, Yogyakarta, Lombok dan sejumlah daerah. Hasil seminar ini akan menjadi bagian dari penguatan proses judicial review yang tengah ditempuh pelaku usaha Spa & Wellness.[rls/r4]

Beri Panggung Kreativitas Untuk Guru dan Murid, Pemprov Gelar SMK Fest 2024

DENPASAR , Bali Kini – Pemprov Bali melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) menggelar acara SMK Fest untuk tingkat Kabupaten/Kota hingga tingkat Provinsi. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dr. KN. Boy Jayawibawa dalam keterangan persnya di Denpasar pada Minggu (28/1).

Dilanjutkannya dari tanggal 29 Januari hingga 31 Januari SMK Fest akan digelar untuk tingkat Kabupaten/Kota terlebih dahulu. “Kegiatan akan diadakan di 6 Kabupaten/Kota yaitu Denpasar, Badung, Gianyar, Bangli, Jembrana dan Singaraja,” jelasnya seraya mengatakan untuk SMK Fest tingkat Provinsi akan digelar pada bulan Maret 2024 mendatang di Taman Budaya Denpasar.

SMK Fest sendiri menurutnya adalah panggung berkarya dan berekspresi para peserta didik dan komunitas guru. Acara tersebut bertujuan mengkolaborasikan antara pembinaan kompetensi dan talenta para peserta didik dan komunitas guru. “Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan karakter siswa menuju profil Pelajar Pancasila,” imbuhnya.

Acara yang turut dimeriahkan oleh siswa-siswi SMP, SMA dan SLB se-Bali, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Masyarakat Umum, juga bentuk kolaborasi antara SMK dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI) serta masyarakat Bali yang peduli Vokasi. “SMK Fest diharapkan mampu memberikan gambaran, informasi dan referensi SMK/Pendidikan Vokasi kepada seluruh lapisan masyarakat Bali,” tutupnya.

Sebagai informasi, lulusan SMK di dunia usaha cukup tinggi, karena mereka dianggap sangat kompeten dan siap bekerja. Hasil Tracer Study 2023 menunjukkan alumni SMK yang Bekerja (41.4%), Melanjutkan studi (31.0%), dan Berwirausaha (19.5%). Hasil serapan bekerja ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 38,8%.[rl/3]

Pj. Ketua TP PKK Bali Ingin Desa Temesi Dikenal Masyarakat Sebagai Desa Indah dan Asri

Gianyar , Bali Kini – Pj. Ketua TP PKK Prov Bali Ny. drg. Ida Mahendra Jaya ingin mengubah wajah Desa Temesi, Gianyar yang selama ini dianggap sebagai Tempat Pembuangan Akhir. Sehingga TP PKK Provinsi Bali dibawah kepemimpinannya memilih Desa Temesi menjadi Desa Binaan “AKU HATINYA PKK”.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Persiapan/Sosialisasi Rencana Kegiatan Desa Binaan “AKU HATINYA PKK” dan Desa Peduli GIGI (DELIGI) Menuju Bali Bebas Karies Tahun 2030, bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Temesi, Gianyar, pada Senin (29/1).

“Selama ini anggapan masyarakat Gianyar, Desa Temesi adalah tempat TPA (Tempat Pembuangan Akhir-red), jadi sampah-sampah di Kabupaten Gianyar semua berakhir di sini. Karena itulah saya memilih desa ini sebagai Desa Binaan, dan mengubah image itu,” jelasnya.

Untuk itu, ia pun mengajak masyarakat untuk mulai memanfaatkan pekarangan rumah dengan baik. Menurutnya, dengan menanam tanaman kebutuhan sehari-hari tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok anggota keluarga, namun juga untuk mempercantik halaman rumah. “Jika semua rumah di Desa Temesi mempraktekkan ini, saya kira secepatnya bisa membuat Desa menjadi asri,” imbuhnya.

Hal lain yang menjadi programnya kali ini adalah Desa Peduli Gigi. Ny. drg. Ida Mahendra Jaya mengatakan selain berlatar belakang dari kedokteran gigi, pemilihan ini dikarenakan ingin mewujudkan Bali Bebas Karies tahun 2030. Ia menambahkan Kesehatan gigi tidak kalah pentingnya dengan Kesehatan anggota tubuh lainnya, karena itu menyangkut tentang Kesehatan pencernaan hingga Kesehatan keluarga. “Melalui kesempatan ini saya berharap agar rapat koordinasi ini bisa berjalan dengan baik, dan menghasilkan berbagai keputusan yang berguna bagi Desa Temesi,” tutupnya.

Sementara itu Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar mengucapkan apresiasi atas terpilihnya Desa Temesi menjadi Desa Binaan “AKU HATINYA PKK” dan Desa Peduli GIGI. Ia pun menegaskan akan terus menjalankan program-program TP PKK Provinsi Bali untuk diteruskan di Kabupaten Gianyar. “OPD terkait bahkan juga sudah survey di beberapa titik lokasi untuk memudahkan program ini berjalan dengan baik,” tandasnya seraya mengatakan bahwa koordinasi dengan TP PKK Provinsi agar terus ditingkatkan.

Apresiasi juga diungkapkan oleh Perbekel Temesi I Ketut Branayoga, SE. Ia pun menekankan bahwa masyarakat Desa Temesi siap menerima program-program dari TP PKK Provinsi Bali. “Tidak hanya menerima, kami pun dari Desa siap menjalankan program-program tersebut dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.

Acara pada pagi itu juga diisi dengan Penjelasan Rencana Kegiatan Desa Binaan “AKU HATINYA PKK” dan Desa Peduli GIGI (DELIGI) Menuju Bali Bebas Karies Tahun 2030 yang disampaikan oleh Staf Ahli TP. PKK Provinsi Bali Ni Made Jendri, SKM, M.Si.[rl/r5]

Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa, Pj. Gubernur Mahendra Jaya Dukung Program Perhutanan Sosial KLHK RI

Denpasar , Bali Kini  - Penjabat (Pj.) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya mendukung program penerapan program Perhutanan Sosial, yakni program yang dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Program ini merupakan sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat oleh Masyarakat setempat. “Kita tentu mengharapkan program seperti ini untuk membantu kesejahteraan masyarakat, terutama petani-petani kita,” kata Pj Gubernur saat beraudiensi dengan jajaran Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) KLHK RI di Jayasabha, Denpasar pada Sabtu (27/1) malam. 

Pj. Gubernur Mahendra Jaya menambahkan kerjasama dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah pusat perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat terutama mereka yang bergantung pada sektor pertanian dan masyarakat pedesaan. “ Perlu intervensi pemerintah agar masyarakat bisa mandiri, dikuatkan lagi sektor marketingnya misalnya agar bisa naik kelas produknya,” kata Pj. Gubernur. “Tapi sekaligus juga mampu menjaga kelestarian kawasan hutan, dengan menghasilkan kesejahteraan maka tentu masyarakat akan makin ‘sayang’ dan menjaga hutannya dengan baik,” imbuhnya lagi. 

Mahendra Jaya pun mencontohkan beberapa komoditas unggulan di Bali seperti kopi dan manggis yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan dalam program Perhutanan Sosial. 

Sekretaris Direktorat Jenderal PSKL, Mahfudz, menjelaskan Program Perhutanan Sosial dilakukan dengan melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program Perhutanan Sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. 

Sejak 2015 Program Perhutanan Sosial ini berjalan, sedikitnya 1,2 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia yang memanfaatkan lahan di kawasan hutan untuk aktivitas pertanian, budi daya dan perkebunan melalui pelaksanaan program Perhutanan Sosial. “Jutaan kepala keluarga tersebut tergabung ke dalam kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), sejenis koperasi yang mengelola produk-produk hasilnya,” kata Mahfudz. 

Mahfudz juga menjelaskan sejumlah komoditas mampu diberdayakan dengan baik seperti kopi, kelapa, kayu putih, rotan dan bambu, getah, tanaman pangan, hingga lebah madu. Sampai saat ini 6,37 juta hektare sudah mampu dikelola dan diberdayakan dan mampu secara signifikan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar,” katanya lagi. 

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Yusup dan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali I Made Teja.[rl/r5]

Bali Sosialisasikan Pungutan Wisman Kepada Perwakilan RI di Luar Negeri

DENPASAR , Bali Kini - Difasilitasi Kementerian Luar Negeri RI dalam hal ini Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik, Pemprov Bali mensosialisasikan rencana pemberlakuan pungutan wisatawan mancanegara (wisman) kepada pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang tersebar di berbagai negara pada Rabu (24/1/2024). Pada sesi pertama, sosialisasi menyasar pejabat KBRI di kawasan Amerika dan Pasifik. Berikutnya untuk sesi kedua yang digelar sore hari, sosialisasi pungutan wisman melibatkan pejabat KBRI di kawasan Eropa, Afrika, Timur Tengah dan Asia. Digelar secara virtual, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra bersama pimpinan OPD terkait mengikuti kegiatan sosialisasi dari ruang vidcon Kantor Gubernur Bali. Sementara sejumlah pejabat Kemenlu RI dan KBRI di berbagai negara mengikuti dari kedudukan masing-masing. 

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Dewa Made Indra menyampaikan terima kasih atas respon cepat jajaran Kemenlu RI dalam menindaklanjuti surat dari Pj. Gubernur Bali terkait permohonan fasilitasi sosialisasi pungutan wisman melalui KBRI. "Terima kasih karena Kemenlu sudah memfasilitasi pertemuan dengan jajaran KBRI yang berkedudukan di berbagai negara. Bagi kami, ini merupakan sebuah kehormatan," ucapnya. 

Lebih jauh ia menjelaskan, pemberlakuan pungutan wisman telah memiliki payung hukum yang kuat dan lengkap yaitu UU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing. “UU Tentang Provinsi Bali mengizinkan Daerah Bali untuk melakukan pungutan bagi wisman karena kami tak memiliki sumber daya alam berupa hasil tambang, jadi selama ini perekonomian Bali banyak bergantung pada sektor pariwisata. Pusat kemudian mengapresiasi penguatan fiskal melalui pemberlakuan pungutan wisman ini,” jelasnya.  

Terkait dengan pemberlakuan pungutan wisman, Pemprov Bali telah menyiapkan berbagai hal agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik serta mencegah konflik yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan. “Dalam persiapannya, kami melakukan mitigasi sebaik mungkin dan terus mematangkan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait,” tambahnya sembari menyampaikan bahwa Disparda selaku leading sektor mengintensifkan sosialisasi dan memperluas komunikasi dengan perwakilan negara sahabat dan komponen pariwisata. Sejalan dengan itu, Pemprov Bali juga telah membangun komunikasi dengan maskapai dan manajemen kapal pesiar yang punya rute pelayaran ke Pulau Dewata. 

Pada bagian lain, Sekda Dewa Indra menegaskan bahwa Pemprov Bali terbuka menerima masukan dan saran agar penerapan pungutan wisman ini tidak mengganggu kenyamanan wisman dan merusak citra Bali di dunia internasional. Dalam pelaksanaannya, Pemprov Bali berkomitmen untuk melakukan update informasi guna memudahkan proses pembayaran. 

Kegiatan sosialisasi juga diisi paparan dari Kadis Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana. Dalam paparannya, Gede Pramana menyampaikan pengecualian pungutan bagi pemegang visa diplomatik dan visa dinas, crew pada alat angkut, pemegang Kartu Izin Tingkat Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pemegang visa penyatuan keluarga dan visa pelajar. Selain itu, ada pula pengecualian yang diperoleh melalui proses pengajuan bagi pemegang golden visa atau visa lainnya di luar kunjungan wisata yang berkaitan dengan urusan kedinasan, kewarganegaraan dan kemanfaatan bagi pembangunan Bali dan Negara Indonesia. “Untuk pengecualian jenis ini, permohonan diajukan minimal 5 hari sebelum masuk ke Bali,” sebutnya. Ditambahkan olehnya, pungutan akan dilayani melalui beberapa mekanisme yaitu pembayaran langsung oleh wisatawan melalui sistem LoveBali yang dapat diakses melalui Website maupun mobile berbasis iOS dan Android. Selain itu, Pemprov Bali juga memfasilitasi pembayaran onsite di bandara melalui konter khusus. “Mekanisme lainnya adalah endpoint yang difasilitasi agen cruise, travel, akomodasi dan daerah tujuan wisata,” ujarnya sembari menginformasikan bahwa Diskominfos Bali telah melakukan langkah yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan data wisatawan yang melakukan pembayaran secara online. 

Menambahkan penjelasan Kadis Kominfos, Kabid Pemasaran Pariwisata Disparda Bali Ida Ayu Indah Yustikarini memberi penekanan bahwa pungutan ini berlaku bagi seluruh warga asing yang datang ke Bali dengan tujuan untuk berwisata. “Pungutan ini berlaku bagi balita hingga lansia, tak ada batasan usia,” cetusnya. Untuk menghindari antrian panjang pada konter yang akan dibuka di bandara, Dayu Indah mengimbau wisman agar melakukan pembayaran sebelum tiba di Pulau Dewata melalui sistem LoveBali.

Sosialisasi juga diisi paparan tentang peran BPD Bali sebagai Bank Pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam mendukung suksesnya penerapan pungutan bagi wisman. Direktur Operasional dan TI Bank BPD Bali Ida Bagus Gede Setia Yasa menyampaikan, selaku Bank RKUD, BPD Bali berperan dalam perluasan ekosistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi Bali. “Penunjukan BPD Bali sebagai bank persepsi pungutan wisman sejalan dengan peran RKUD,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Setia Yasa juga menjabarkan mekanisme dan teknis pemungutan yang akan difasilitasi oleh BPD Bali.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu Siti Nugraha Mauludiah berharap kegiatan sosialisasi ini memberi kejelasan informasi bagi pejabat KBRI yang menjadi ujung tombak dalam sosialisasi program pungutan wisman ini. Dalam kesempatan itu, Siti Nugraha juga mengingatkan agar penerapan pungutan ini dikelola dengan baik untuk menjaga momentum pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi Covid-19 yang sejauh ini telah berjalan sangat baik. Melansir catatan UNWTO, ia menyampaikan bahwa secara global pemulihan sektor pariwisata telah mencapai 90 persen. “Hal yang sama juga berlaku untuk Bali, bahkan pada tahun 2023 capaiannya melampaui target,” katanya. 

Berikutnya, Siti Nugraha juga menyinggung pembangunan sektor pariwisata nasional yang saat ini diarahkan pada quality tourism. “Penerapan pungutan wisman yang dananya akan dimanfaatkan untuk budaya dan lingkungan ini kita harapkan mendukung terwujudnya quality tourism,” ungkapnya. Mengakhiri uraiannya, Siti Nugraha mengingatkan pentingnya memberi perhatian pada implementasi di lapangan agar kebijakan ini tak menimbulkan sentimen negatif bagi sektor pariwisata Bali.

Acara sosialisasi mendapat respon positif dari semua perwakilan RI di luar negeri. Jajaran KBRI berkomitmen untuk membantu melakukan sosialisasi di tempat kedudukan mereka bertugas [rl/r4]

Launching Bali Calendar of Event 2024, Dispar Bali Gandeng Telkomsel untuk mendeksi Jumlah Kunjungan Wisatawan di DTW

Denpasar , Bali Kini - Dinas Pariwisata Provinsi Bali meluncurkan Bali Calendar of Event 2024, Selasa (23/4). Dalam peluncuran yang berlangsung di Ruang Etna Kantor Dinas Pariwisata di Denpasar tersebut, didukung oleh Telkomsel yang memperkenalkan aplikasi Telkomsel Msight untuk mendeteksi asal wisatawan. 

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun mengatakan, sepanjang tahun 2024, di Bali bakal digelar 58 event, terdiri dari festival seni budaya sebanyak 48 event, kemudian empat event sport, dan enam MICE. 

Menurutnya, 58 event tersebut bakal berlangsung selama setahun penuh, dan tersebar di sembilan kabupaten/kota se-Bali. “Ini bakal menjadi pilihan bagis wisatawan yang akan berlibur ke Bali,” ungkapnya. 

Tjok Bagus menambahkan, penyusunan Bali Calendar of Events 2024 ini bertujuan untuk memberikan informasi serta referensi tentang event-event yang akan dilaksanakan di Bali di tahun 2024.

“Besar harapan kami dengan banyaknya event event yang akan dilaksanakan di Bali dapat mendatangkan wisatawan yang lebih banyak untuk berwisata ke Bali sesuai dengan slogan kami #marikeBaliaja. Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Bali Calendar of Events 2024,” tandasnya.

Tjok Bagus juga menuturkan, seiring dengan membaiknya kondisi Pariwisata di Bali, kini seluruh pelaku usaha pariwisata di Bali telah tersenyum berseri kembali.

Dikatakan, saat ini pariwisata di Bali sudah bangkit dari keterpurukan pascapandemi Covid-19. Dengan bukti, jumlah kunjungan wisatawan ke Bali tahun 2023 meningkat, hampir mendekati seperti sebelum pandemi. 

Yakni kunjungan wisatawan domestik sebanyak 10 juta orang, sedangkan wisatawan asing mencapai 5,3 juta orang.

“Kami selaku pemerintah Provinsi Bali mengajak semua masyarakat agar ikut bersama-sama dalam menjaga serta bersatu untuk memperkuat pariwisata di Bali agar lebih maju lagi,” ajaknya. 

Lebih  jauh Tjok Bagus Pemayun menyampaikan bahwa membangun pariwisata tidak bisa bekerja sendiri. Harus melibatkan semua komponen sesuai dengan bidangnya. Seperti saat ini, ia mengajak Telkomsel untuk ikut andil dalam mendata wisatawan khususnya yang berkunjung ke Daya Tarik Wisata. Dengan aplikasi dari telkomsel, pemerintah akan tahu berapa jumpah wisatawan yang datang, jelasnya.

Sementara itu, Manager Digital Solution Telkomsel, Meirani mengatakan, Tekomsel Msight merupakan layanan analisa wisata dari Telkomsel. Salah satunya untuk medeteksi jumlah wisatawan dalam satu objek wisata. 

“Aplikasi ini juga mampu menganalisa pola pergerakan manusia dari titik asal (origin) ke suatu titik tujuan (destination),” katanya. 

Pemetaan distribusi dan kepadatan populasi di area tertentu berbasis Mobile Positioning Data (MPD). 

“Pengukuran traffic di suatu titik spesifik hingga ke level titik/ pusat keramaian untuk memahami asal dan profil pengunjung lokasi tersebut,” pungkasnya. 

Berikut Bali Calendar of Events 2024:

1. Januari

- Asia Pacific Tourism, Hospitality Summit & Digital Brand Award 2024 11 - 12 January 2024

Kongres ini akan membahas tiga isu utama: teknologi dalam pariwisata, investasi pariwisata, dan keberlanjutan pariwisata. Teknologi dan investasi harus disinergikan dengan alam untuk menjaga kelestarian alam sebagai salah satu aset terpenting dalam pariwisata.

2. Februari

- APAO 2024 39th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress February 22 - 25, 2024

Kongres Dokter Mata se-Asia Pasifik ke 39 yang juga diadakan bersamaan dengan Peringatan Hari Dokter Mata Indonesia yang ke 49.

3. Maret

- Pokemon Adventure, 2 - 3 Maret 2024

Acara hiburan yang menghadirkan banyak aktivitas dan atraksi seru yang menjadikan Pokemon sebagai tema utama

- Mekotek, 9 Maret 2024 

Salah satu tradisi tolak bala dari Desa Munggu, Mengwi Badung dengan tujuan memohon keselamatan. Tradisi ini digelar setiap 210 hari sekali pada hari raya Kuningan.

- Pawai Ogoh-ogoh Kota Denpasar, 10 Maret 2024 

Merupakan iringan boneka raksasa yang diarak keliling desa atau wilayah tertentu menjelang malam sebelum Hari Raya Nyepi di Perempatan Catur Muka, Denpasar.

- Parade Lomba Ogoh-ogoh Jembrana

- Omed-omedan 12 Maret 2024

Omed-omedan merupakan acara adat di mana kita bisa belajar soal rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang erat. Acara ini biasanya digelar sehari setelah perayaan Hari Raya Nyepi.

4. April

- Festival Semarapura 28 April - 1 Mei

Festival Semarapura dilaksanakan untuk mengenang peperangan Puputan Klungkung yang merupakan puncak perang Kerajaan Klungkung melawan penjajahan kolonial Belanda pada tahun 1908 untuk mempertahankan kemerdekaan. Festival ini merupakan acara tahunan dimana setiap acara akan menampilkan berbagai pertunjukan seni tradisional yang dimiliki oleh Kabupaten Klungkung.

5. Mei

- Bali Spirit Festival, 1 - 5 Mei 2024

Festival tahunan internasional yoga, musik, dan tari. Festival ini mewujudkan antara Hinduisme Bali – Tri Hita Karana untuk hidup selaras dengan lingkungan, spiritual, sosial dan alam melalui yoga, tari, musik dunia penyembuhan.

- Bali Rockin Blues Festival, 5 - 6 Mei 2024

Bali Rockin Blues Festival merupakan acara menyajikan pertunjukan musik yang memadukan genre musik Rock and Blues. Lokasi di Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar Bali. 

- Batur Trail Run (BTR) Ultra, 11 - 12 Mei 2024

Merupakan ajang lari lintas alam pertama di Gunung Batur, Kintamani yang tercipta berkat kerja sama antara komunitas pelari lintas alam Bali, Bali Trail Running bersama Pemerintah Kabupaten Bangli.

- 10th World Water Forum, 18 - 24 Mei 2024

Forum Air Dunia ke-10 menyediakan platform unik di mana komunitas air dan pengambil keputusan utama dapat berkolaborasi dan membuat kemajuan jangka panjang dalam tantangan air global.

- Ubud Food Festival, 24-26 Mei 2024

Festival di Taman Kuliner, Ubud, Gianyar ini merayakan keragaman lanskap kuliner Indonesia serta membawa sejarah kuliner, ide-ide segar dan inovatif, perubahan serta dinamisnya industri kuliner, juga kisah di balik piring-piring makanan kita.

6. Juni

- Tenganan Pegringsingan Culture Festival, 5 - 6 Juni 2024

Prosesi perang pandan atau mekare-kare di Tenganan merupakan upacara persembahan untuk menghormati para leluhur dan juga Dewa Indra yang merupakan Dewa Perang, Upacara perang pandan ini, memakai senjata pandan berduri yang perlambang sebuah gada yang dipakai berperang.

- Bali Beyond Travel Fair, 12 - 14 Juni 2024

Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) adalah pameran perjalanan internasional terkemuka di Indonesia. Acara ini bertujuan memperkenalkan produk pariwisata Indonesia secara global dengan mengundang operator tur ke seluruh dunia sebagai Pembeli dan menghubungkan mereka dengan pemasok pariwisata sebagai penjual.

- Pesta Kesenian Bali, 15 Juni - 13 Juli 2024

Pergelaran seni tradisional yang dijadikan sebagai wadah aktivitas dan kreativitas para seniman dalam upaya ikut mendukung program pemerintah dalam hal penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai nilai seni budaya Bali.

- Tanah Lot Art and Culture Festival, 22 - 25 Juni 2024

Kegiatan seni, budaya, kuliner, dan pameran digabungkan menjadi satu konsep kegiatan dengan lebih mengutamakan potensi lokal Tabanan serta pelibatan generasi milenial lokal di dalamnya.

- Bhineka Pantai Jerman Culture Festival

Event yang meliputi pertunjukkan seni budaya seperti festival bapang barong dan mekendang tunggal, tari legong keraton, lomba spearfishing, bazar UMKM, pameran karya hasil olahan plastik residu, serta pementasan tari kecak perempuan inovatif.

- Jatiluwih Festival

Festival yang memadukan budaya dan kesenian tradisional. Seni, musik, seni rupa, produk-produk kreativitas, kuliner, dan hal menarik yang ada di Jatiluwih, Tabanan. 

- Makepung Kapolres Jembrana Cup

Festival yang bertujuan untuk melestarikan tradisi budaya balap kerbau yang merupakan tradisi warisan budaya yang hanya ada di Jembrana.

- Bali Jagadhita Culture Week

Program pemberdayaan dan pengembangan UMKM, pariwisata dan investasi di Bali, yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Bali Jagadhita bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM, memperluas akses UMKM ke pasar domestik dan global, dan lain-lain. Acara ini menampilkan pameran UMKM, lomba-lomba, dan pergelaran seni dan musik

7. Juli

- Penglipuran Village Festival, 7 - 9 Juli 2024

Penglipuran Village Festival merupakan ajang promosi, pelestarian budaya, pelestarian alam, dan memberikan peluang kepada UMKM untuk berinovasi dan berkreativitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

- Lovina Festival

Lovina Festival mengedepankan kemajuan di sektor seni dan budaya serta sektor ekonomi kreatif dan juga diperingati sebagai momentum kebangkitan pariwisata di Kabupaten Buleleng. Festival ini akan diselenggarakan selama tiga hari yang menampilkan pertunjukan seni dan budaya serta kuliner khas Buleleng.

- Nusa Penida Kite Festival

Nusa Penida Kite Festival merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk membangkitkan dan menggairahkan lagi pariwisata di Pulau Nusa Penida dan sebagai wadah bagi para penghobi layang-layang untuk menunjukkan kreativitasnya.

- Festival Bali Jani

Festival kesenian tahunan di Taman Budaya Denpasar (Art Centre) yang diprakarsai oleh Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Bali sebagai wadah aktivitas dan kreativitas para seniman dalam penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai nilai seni budaya Bali modern.

- Gianyar Layang-layang Festival

Festival yang bertujuan untuk menyediakan tempat bagi para pecinta layang layang untuk menyalurkan bakat dan kreativitas. Festival bakal berlangsung di Pantai Masceti Gianyar. 

- Denpasar Layang-Layang Festival di Sanur

- Festival Bahari Kuta 2024

Salah satu festival untuk pengembangan sektor wisata bahari terutama wilayah badung.

- PICA Fest

PICA Fest adalah Paradise Island Clothing Association (PICA) Festival merupakan festival clothing terbesar di Bali. Dalam festival ini tidak hanya ada 100 booth clothing saja melainkan ada konser music dengan 100 penampil dari local bali dan nasional, komunitas lokal dan juga terdapat 100 booth kuliner yang menyuguhkan kuliner Bali.

- Mas Village Festival

Mas Village Festival ini bertujuan untuk mengangkat nama Desa Mas sebagai promosi desa wisata, sehingga dapat membangkitkan potensi ekonomi dan kearifan lokal yang ada di desa, di mana kegiatan ini dapat memajukan perekonomian masyarakat. Pada pelaksanaan kegiatan akan diadakan beberapa lomba dan pentas seni budaya serta pameran UMKM.

8. Agustus

- Ubud Village Jazz Festival, 2 - 3 Agustus 2024

UVJF merupakan festival musik yang lahir dari idealisme komunitas Jazz di Bali. Selain menjadi festival musik, acara ini juga hadir sebagai upaya mewujudkan daya tarik wisata baru di Bali.

- Buleleng Development Festival, 15 - 24 Agustus 2024

Salah satu rangkaian kegiatan peringatan HUT Ke-78 RI di Kabupaten Buleleng diisi dengan menyelenggarakan Buleleng Development Festival (BDF). BDF dilaksanakan dengan semangat membangun, dari Buleleng untuk Buleleng.

- Independence Boxing Day, 19 Agustus 2024, di Finns Recreation Club, Canggu, Badung

- Makepung Bupati Cup

Festival yang bertujuan untuk melestarikan tradisi budaya yang merupakan tradisi warisan budaya yang hanya ada di jembrana.

- Sanur Village Festival

Acara tahunan yang mewadahi dan memberikan ruang bagi segala bentuk kreativitas masyarakat Desa Sanur serta usaha Pelestarian nilai-nilai luhur budaya Hindu Bali. Festival ini dimeriahi oleh seniman-seniman lokal bali dan luar bali, bazar UMKM dan kegiatan yang menarik lainnya.

- Parade Budaya Kabupaten Jembrana

Parade budaya di Alun-alun Kota Negara mempertunjukan berbagai macam jenis kebudayaan yang dimiliki dari Kabupaten Jembrana

- Ubud Beyond and Festival 

Ubud & Beyond Festival merupakan ajang landmark untuk menunjukkan sejauh mana inovasi ini berkembang dengan menampilkan karya-karya baru yang lahir dari para seniman termasuk Ubud, Bali, namun tidak terbatas di nusantara. Dengan tagline: Alam, Budaya, Masa Depan, berdasarkan konsep Tri Samaya (masa lalu, sekarang, dan masa depan).

- Celuk Jewelry Festival

Merupakan menjadi ajang promosi dan penjualan hasil karya dan kreatifitas masyarakat Desa Celuk baik dalam bentuk seni kerajinan perak, produk kuliner, produk fashion, dan lainnya.

- Festival Layang-Layang Jembrana

Festival ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Negara yang diikuti oleh peserta lokal dan peserta dari berbagai negara. Event ini diharapkan dapat mendatangkan wisatawan ke Kota Jembrana. Lokasi Sirkuit All in One, Pengubengan, Jembrana.

- Kendran Living Culture Festival

Festival ini bertujuan mengangkat potensi wisata Desa Kendran yang dikemas dengan profesional serta mengangkat tradisi adiluhung yang dimiliki untuk diperkenalkan ke dunia, salah satunya Mekukung, Ngaturang Tirta Ening, Mepeed dengan atraksi In-situ. Selain itu keunikan lainnya, berupa situs arkeologi berupa Nekara dan Sarkofagus, sebelas beji dan tiga puri yang ada di Desa Kendran.

- Maybank Marathon

Perlombaan lari marathon di Gianyar yang diikuti oleh peserta dari nasional dan internasional

9. September 

- Sanur Motor Show III, 7 - 8 September 2024

Dilaksanakan oleh komunitas motor yang ada di Sanur salah satu rangkaian Event Road to Sanur Festival untuk mewadahi komunitas otomotif di Bali.

- Fest Gokil Petitenget, 14 - 16 September 202 4

Festival ini mempertunjukkan potensi seni, budaya, kuliner dan tempat eksotik yang layak dikunjungi sebagai destinasi wisata untuk meningkatkan PAD Badung. 

- Bali Hockey Festival, 16 - 17 September 2024

Merupakan ajang perkumpulan komunitas Hockey di Indonesia maupun Internasional. Lokasi Lapangan Banteng, Badung.

- Barong Festival Superstar, 21 - 22 September 2024

Sebagai bentuk pelestarian Budaya Bali serta melestarikan 2 warisan dari UNESCO yaitu Pura Taman Ayun dan Tari Barong. 

- Royal Creative Market

Merupakan sebuah forum yang menumbuhkan kolaborasi dan interaksi kreatif para visioner dan membuka pintu bagi inspirasi untuk mengalir dari pikiran kreatif mereka ke ide-ide lain. Acara Royal Creative Market juga menampilkan pilihan produk dari berbagai industri, mulai dari makanan dan minuman hingga produk herbal, kerajinan tangan, dan fashion.

10. Oktober

- Nusa Penida Festival, 5 - 7 Oktober 2024

Festival yang memberikan semangat baru terhadap peninggalan budaya para leluhur dalam mengelola wilayah pesisir dengan kearifan tinggi yang membuat lingkungan tetap lestari, kreativitas berkesenian

- Seraya Culture Festival, 6 - 8 Oktober 2024

Tradisi yang diwariskan turun temurun ini memiliki makan untuk memohon kepada Ida Sang Hyang Widhi agar diturunkan hujan untuk kesuburan. 

- Denpasar Film Festival

Festival yang bertujuan untuk mempertunjukkan kepada masyarakat bahwa ada banyak sineas muda di denpasar dengan kualitas film yang mereka buat. Festival film yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 yang melibatkan partisipasi dari siswa / siswi SMP, SMA/K se-Kota Denpasar. Diharapkan dapat merangsang jiwa kreativitas anak muda Kota Denpasar dalam bidang perfilman.

- Makepung Jembrana Cup, 15 Oktober 2024

Festival yang bertujuan untuk melestarikan tradisi budaya yang ada di Jembrana

- D’Youth Festival, 20 - 21 OKTOBER 2024

Event tahunan bagi kawula muda Kota Denpasar, memberikan ruang kreatifitas generasi muda untuk menciptakan aksi, memberikan reaksi dan menghasilkan kreasi dalam pengembangan potensi melalui berbagai macam perlombaan, UMKM, hingga hiburan sebagai puncak acara.

- Kuta Beach Festival, 22 - 24 Oktober 2024

Festival yang menampilkan berbagai kegiatan seni budaya, olahraga dan potensi UMKM serta industri kreatif itu diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pantai Kuta. 

-Ubud Writers and Reader Festival, 23 – 27 Oktober 2024

Festival ini merupakan wadah sebuah pertukaran ide dan merayakan kisah kisah luar biasa serta mengangkat isu isu global. Festival ini adalah tempat bertemunya ratusan sastrawan dan seniman dari berbagai belahan dunia untuk bersama mengenal Indonesia, sekaligus mempertunjukkan di hadapan kancah internasional.

11. November

- Makepung Lampit

Kegiatan Festival Makepung Lampit dilaksanakan selain untuk memperkenalkan pariwisata Jembrana dan mempertahankan nilai-nilai tradisi yang telah kita warisi dari para leluhur dan juga menjaga populasi kerbau dan sapi bali yang ada di Jembrana. Berbeda dengan mekepung lainnya, makepung lampit diadakan di arena persawahan dan berlumpur. Lokasi Subak Kaliakah Jembrana. 

- Pemuteran Bay Festival

Pemuteran Bay Festival menaungi segala bentuk seni budaya dan Pelestarian Lingkungan, Heritage Culture, Beach Art Parade, Lomba - lomba Seni dan Budaya, Pameran Produksi Seni dan Kerajinan budaya, berwawasan lingkungan. Lokasi Tanjung Budaya, Pemuteran, Buleleng

12. Desember

- Denpasar Festival, 22 - 25 Desember 2024

Denpasar Festival merupakan acara pergelaran/ festival yang menampilkan keragaman dan kekayaan ekspresi dan kreativitas yang lekat dengan kota Denpasar. Lokasi Catur Muka Denpasar.

- Pandawa Beach Festival

Pertunjukan seni musik dan tari hinggan festival dari rumput laut khas pantai pandawa bali, ada juga atraksi dan pertunjukkan kebudayaan Bali. Lokasi Pantai Pandawa

- Sedang Barong Festival Festival

Festival ini bertujuan untuk melestarikan seni dan budaya di Bali khususnya seni Bapang Barong. Lokasi di Desa Sedang, Badung

- Besakih Festival

Festival seni dan budaya dan ajang untuk mempromosikan potensi-potensi yang ada disekitar desa Besakih seperti UMKM yang berlatar di Pura Besakih.[rls/r5]

Pemprov Bali Konsisten Dorong Pertumbuhan UMKM di Bali

Denpasar , Bali Kini – Sekretaris Daerah Provinsi Bali (Sekda) Dewa Made Indra menekankan bahwa pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Bali selalu mendukung dan mendorong pertumbuhan UMKM di Bali. Karena UMKM membantu pemerintah dalam pertumbuhan perekonomian di Bali.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Gebyar UMKM Bali dengan tema ‘Sosialisasi Peraturan Obat dan Makanan Pelaku Usaha UMKM’, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama (WSU), Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Kamis (18/1) pagi.

Sekda Dewa Indra mengungkapkan berbagai upaya pemerintah dalam membantu UMKM di Bali. “Salah satu program pemerintah dalam membantu permodalan UMKM adalah KUR. Nah jika UMKM kesulitan dalam penjaminan, Pemprov Bali membentuk Jamkrida Bali Mandara untuk membantu para UMKM yang terhalang penjaminan,” jelasnya.

Selain itu, Pemprov Bali juga gencar serta mensosialisasikan para hotel dan restoran untuk menggunakan produk lokal yang diproduksi oleh UMKM Bali. Tidak hanya mensosialisasikan, bahkan hal itu sudah tertuang dalam Pergub Bali No. 99 tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali. 

Untuk itu, ia pun memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada UMKM di Bali. Karena, salah satu tugas pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sudah dibantu oleh para pelaku UMKM. “Pelaku UMKM secara mandiri membuka usaha dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah sudah sangat terbantu,” ujarnya. 

Ia pun berujar, agar para pelaku UMKM bisa mendapatkan informasi yang baik tentang standar produksi bahan pangan dan kosmetik, sehingga mereka menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya bagi konsumen. “Para pelaku UMKM perlu mendapatkan pengetahuan yang benar tentang peraturan obat dan makanan, serta bagaimana cara mengolahnya dan mengemasnya,” tutupnya.

Sementara sebelumnya, Kepala BPOM Denpasar I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt melaporkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Instruksi Presiden bahwa seluruh kementerian dan Lembaga harus mendampingi UMKM. “Karena BPOM ranahnya mengawasi obat, kosmetik dan pangan maka kami mengundang UMKM yang berkecimpung di bidang itu untuk mendapatkan wawasan tentang peraturan Obat dan Makanan,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengatakan bahwa secara nasional BPOM telah memberikan kemudahan kepada UMKM di bidang registrasi sarana produksi maupun produk, bahkan UMKM dibantu hingga bisa mengeluarkan produknya. “Kami memberikan diskon 50% registrasi produk, sampai uji laboratorium gratis bagi UMKM yang registrasi di BPOM,” imbuhnya.

Ia mengatakan hal tersebut sesuai dengan semangat BPOM untuk membantu UMKM mengeluarkan produk dengan target 26 UMKM pada tahun ini. “Jikapun lebih yang mendaftar tetap kita dampingi,” tambahnya. Untuk mendukung hal tersebut ia mengatakan sudah merekrut lima fasilitator di Bali untuk membentuk sekitar 25 fasilitator di seluruh Kabupaten/Kota di Bali. “Sehingga para fasilitator tersebut yang akan mendampingi para UMKM di Bali,” tutupnya.[rl/r6]

Bertemu Moeldoko, Pj. Gubernur Mahendra Jaya Sampaikan Progres Implementasi KBLBB di Bali

JAKARTA , Bali Kini  - Penjabat (Pj) Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya menghadiri rapat koordinasi terkait implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan yang dipimpin langsung Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, pada Rabu (17/1) siang di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya yang pada kesempatan ini didampingi Kadis Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta, Kadis Ketenagakerjaan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali Arifin Efendi, menyampaikan langkah yang telah dilakukan untuk percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik di Provinsi Bali diantaranya dengan telah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, kemudian terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.

"Selain itu juga telah dikeluarkan Instruksi Gubernur Bali Nomor 11/Dishub/2021 tentang Pengadaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Yang terbaru, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengurangan Emisi Karbon Melalui Penggunaan Transportasi Ramah Lingkungan Setiap Hari Jumat Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali," ungkapnya.

Dikatakan Mahendra Jaya, kendala yang dihadapi selama ini yakni tidak terimplementasikannya Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sehingga berpengaruh terhadap penggunaan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Bali yang tidak masif.

"Tidak optimalnya implementasi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik dalam membangun pembangkit EBT skala besar di Bali. Selain itu juga akibat pandemi Covid-19, sehingga implementasi tidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga perlu disesuaikan," jelasnya.

Lebih lanjut untuk percepatan adopsi KBLBB di Bali yakni dengan pemberian insentif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tak hanya itu, juga dilakukan proyek pilot EV Shuttle di Ubud serta penggunaan kendaraan dinas KBLBB pada instansi pemerintah dan BUMN/BUMD.

"Untuk mendukung semua itu, ketersediaan dan sebaran pengisian daya dan penukaran daya harus memadai. Tak hanya itu, sumber daya manusia juga harus disiapkan dengan baik," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Bali yang telah menyambut progran KBLBB dengan baik dan telah berproses sangat maju dibandingkan daerah lainnya.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Bali yang telah menyambut baik hal ini. Bali selalu paling depan dari daerah lain. Bali merupakan kawasan wisata yang menjadi concern kita untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Karena ini akan menjadi value bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali,” ungkap Moeldoko sembari meminta Pj. Gubernur Mahendra Jaya untuk terus melaporkan progres implementasi KBLBB di Bali.[rl]

Sekda Dewa Indra: Capaian RPJPD Bali Tahun 2005-2025 Cukup Baik dan di Atas Rata-Rata Nasional

DENPASAR , Bali Kini – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan bahwa Target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 secara makro sudah tercapai, bahkan banyak angka yang berada di atas rata-rata nasional. 

Hal tersebut dikatakannya saat memberikan sambutan mewakili Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya pada acara Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI, dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Selasa (16/1).

“Target makro pertumbuhan ekonomi selama 19 tahun dikurangi masa Covid-19 ini relatif tercapai. Kecuali masa Covid karena itu di luar kontrol manusia,” jelasnya pada kesempatan yang turut dihadiri oleh Pimpinan DPD RI Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M, Pimpinan MPR RI Prof. Fadel Muhammad, Wakil Ketua Komite IV Fernando Sinaga, S.Th., serta Koordinator Tim/Prov. Bali Dr. Made Mangku Pastika, M.M.

Secara umum, birokrat asal Desa Pemaron, Buleleng, tersebut menjabarkan inflasi di Bali selama hampir 20 tahun ini cukup terkendali. “Pengecualian terjadi pasca (pandemi, red) Covid-19, karena pariwisata baru dibuka dan daya beli masyarakat tiba-tiba melejit sehingga berdampak inflasi. Namun, tahun 2023 inflasi kembali terkendali,” imbuhnya. Selain itu, angka baik juga diikuti oleh Indeks Gini Ratio, yang bisa dilihat ketimpangan di Bali jauh di bawah Nasional. 

Lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa tingkat kemiskinan di Bali jauh di bawah Nasional. Menurutnya kemiskinan tidak bisa dinihilkan karena ada aspek fisik yang menentukan seperti disabilitas dan demografi. Tentang kemiskinan ekstrim yang mencuat akhir-akhir ini juga menurutnya masih sangat rendah di Bali.

Mengenai beberapa penurunan seperti di bidang peternakan, perikanan dan pertanian, ia tidak menampik memang ada produksi yang turun. Namun, ada indikator lain yang harus dilihat seperti nilai tukar petani yang cukup naik. “Produksi menurun tapi dibarengi dengan kenaikan nilai tukar petani, sehingga hal itu bisa diimbangi,” tutupnya.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Fernando Sinaga mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun yang bertujuan untuk merancang sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara. Menurutnya RPJPN juga menjadi acuan Kepala Daerah dalam Menyusun RPJPD. Ia juga menambahkan permasalahan yang terjadi di Indonesia yang menjadi fokus DPD RI Komisi IV yaitu tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, pendapatan negara yang masih menengah serta kesenjangan pembangunan dalam daerah.

Pimpinan DPD RI Mahyudin menekankan RPJPN harus bisa memperjuangkan kepentingan daerah yang belum terwakili, sehingga dalam kesempatan ini diharapkan aspirasi daerah Bali bisa diserap sebanyak-banyaknya. Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota DPD Dapil Bali Made Mangku Pastika yang berharap pertemuan ini bisa menyerap aspirasi komprehensif untuk pembangunan Bali.[pro/r4]