Hari Berkabung Nasional Wafatnya Wapres ke-9, Masyarakat Bali Dihimbau Kibarkan Bendera Setengah Tiang

DENPASAR , Bali Kini - Pemerintah Provinsi Bali menghimbau masyarakat Bali untuk mengibarkan Bendera Negara setengah tiang selama 3 (tiga) hari berturut turut terhitung mulai tanggal 25 Juli sampai dengan 27 Juli 2024. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Hamzah Haz (Wakil Presiden Republik lndonesia ke-9) yang telah wafat pada tanggal 24 Juli 2024 di Jakarta. Himbauan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kamis (25/7) malam.

“Menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara, kami menghimbau masyarakat Bali untuk mengibarkan bendera setengah tiang mulai hari ini sampai tiga hari kedepan dan kurun waktu ini dinyatakan sebagai Hari Berkabung Nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan segenap jajaran Pemerintah Provinsi Bali turut berduka cita dan berbelasungkawa atas wafatnya Wakil Presiden Republik lndonesia ke-9 Bapak Hamzah Haz.

“Mudah-mudahan segala jasa-jasa beliau kepada bangsa dan negara mengantarkan ke tempat yang terbaik di sisi-Nya,” ujar Dewa Indra

Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor B-46/M/S/TU.00.00/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 perihal Pengibaran Bendera Negara Setengah Tiang dan Hari Berkabung Nasional menyampaikan dalam rangka memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Hamzah Haz (Wakil Presiden Republik lndonesia ke-9) yang telah wafat pada tanggal 24 Juli 2024 di Jakarta, sesuai dengan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6) Undang Undang Republik lndonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 47 ayat (2) huruf a, ayat (3), ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019, dimohon untuk mengibarkan Bendera Negara setengah tiang selama 3 (tiga) hari berturut turut terhitung mulai tanggal 25 Juli sampai dengan 27 Juli 2024. 

“Selanjutnya kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota agar menyampaikan kepada masyarakat luas untuk mengibarkan Bendera Negara setengah tiang. Pada kurun waktu tersebut juga dinyatakan sebagai Hari Berkabung Nasional,” tulis Mensesneg Pratikno dalam surat tersebut.[rt]

Pj Gubernur Bali Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 H

 

Penjabat Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya & Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. drg. Ida Mahendra Jaya Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 H

Pj. Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya Sampaikan Laporan Capaian Kinerja Dengan Tagline Ngrombo - Satu Hati, Satu Kata, Satu Tindakan

Jakarta , Bali Kini - Sebagai pertanggungjawaban mengemban amanah selaku Penjabat (Pj.) Gubernur Bali sejak 5 September 2023, Sang Made Mahendra Jaya kembali menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Penjabat Gubernur Bali periode 5 Maret 2024 – 5 Juni 2024. Paparan dengan tagline "Ngrombo - Satu Hati, Satu Kata, Satu Tindakan" disampaikan secara langsung dihadapan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Jl. Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).

Pj. Gubernur Bali bersama rombongan diterima oleh Stafsus Mendagri Dr. Kastorius Sinaga, Sekretaris Inspektorat Jenderal M. Husin Tambunan, Inspektur I Inspektorat Jenderal Brigjen Pol. Rustam Mansur, Inspektur III Inspektorat Jenderal Dr. Elfin Elyas, S.Sos, M.Si, Plh. Inspektur IV Inspektorat Jenderal Ihsan Dirgahayu S.STP., M.AP beserta beberapa jajaran lainnya. Sementara itu, Inspektur Jenderal Inspektorat Jenderal Komjen Pol. Tomsi Tohir, M.Si berhalangan hadir dikarenakan menghadiri giat penting lainnya.

 

Terkait Laporan Capaian Pj. Gubernur  Bali S. M. Mahendra Jaya pada triwulan ketiga masa jabatannya mencakup 10 aspek yaitu pengendalian inflasi, penanganan stunting, BUMD, pelayanan publik, penanganan pengangguran, penuntasan kemiskinan ekstrem dan pengentasan kemiskinan, kesehatan, anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan.

Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Bali turut mengajak serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah yaitu Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, Plh. Kepala BPKAD Bali I Wayan Serinah, Kadis Kesehatan dr. I Nyoman Gede Anom, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Wayan Sunada, Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal I Wayan Sumarajaya, dan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali I Ketut Sukra Negara.

 

Memulai paparan, S. M. Mahendra Jaya menjelaskan terkait upaya pengendalian inflasi, yang mana dirinya mengungkapkan mengintensifkan strategi 4K yaitu memastikan Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi rantai pasok dan Komunikasi yang efektif. Lebih jauh ia menjabarkan, untuk memastikan Keterjangkauan Harga dilakukan pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis setiap hari melalui aplikasi SiGapura. Selain itu, dilaksanakan pula operasi pasar/pasar murah secara insidentil sesuai kebutuhan dan optimalisasi peran Perumda Pangan Provinsi Bali dan Paiketan Perumda Pangan se-Bali, yang hingga Mei 2024 telah dilaksanakan sebanyak 162 kali.

Berikutnya untuk menjamin Ketersediaan Pasokan, Pemprov Bali menyalurkan bantuan benih/bibit dan pemberian subsidi pupuk organik yang telah terealisasi untuk lahan seluas 54.000 Ha, Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (GENTA PATEN) serta pemberian bantuan keuangan kepada Krama Subak melalui Skema APBD Rp.10 Juta per Subak (1.598 Subak Sawah dan 1.232 Subak Abian) dimana realisasi s.d Bulan Mei mencapai Rp.950.000.000,-. Lalu untuk menjamin kelancaran distribusi rantai pasok, dilaksanakan pemantauan arus distribusi pangan yang ke luar dan masuk wilayah Bali, pemanfaatan perdagangan digital berupa e-katalog hingga mendorong percepatan pembangunan pasar induk bekerjasama dengan Bank Indonesia.

 

Sejalan dengan itu, pihak Pemprov Bali menjaga efektivitas komunikasi melalui digitalisasi berupa penyampaian informasi harga dan neraca pangan pada aplikasi SiGapura dan pasar-pasar tradisional hingga publikasi harga dan neraca pangan SiGapura melalui berbagai media. Melalui berbagai upaya tersebut, laju inflasi Bali pada bulan Mei 2024 mampu diturunkan menjadi 3,54 % YoY, yang sebelumnya pada medio April 2024 menginjak  kisaran 4,02 (YoY). 

Selanjutnya dalam penanganan stunting, diterapkan kegiatan Penggerakan Aksi Bergizi melalui  aktivitas fisik (jalan santai, senam) dengan melibatkan Pelajar SMP dan SMA/K se-Bali. Ada pula sarapan bersama (konsumsi buah dan sayur) yang dibarengi screening kesehatan pelajar putri. “Kami juga ada program pemberian tablet tambah darah di sekolah setiap minggu yang diawasi oleh Puskesmas,” ujarnya. 

Masih dalam penanganan stunting, ada aksi Bumil Sehat melalui screening kesehatan, edukasi gizi seimbang, makan buah bersama, senam hamil, pemberian paket makanan tambahan hingga sosialisasi gerakan bumil sehat melalui media. Aksi lainnya yaitu Posyandu Aktif, Penggerakan Cegah Stunting hingga Jambore Kader. Sementara Penuntasan Kemiskinan Ekstrem dan Pengentasan Kemiskinan dilaksanakan dengan pola “Ngrombo” melibatkan filantropis, orang tua asuh dan stakeholder lainnya.

Selain Pengendalian Inflasi, Penanganan Stunting dan Penuntasan Kemiskinan Ekstrem, Mahendra Jaya juga memaparkan Perkembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), upaya Penguatan Pelayanan Publik, Penanganan Pengangguran, Kesehatan, Anggaran, Kegiatan Unggulan dan Perizinan.

Sejak menjabat selaku Pj. Gubernur Bali, Mahendra Jaya menyatakan juga telah melaksanakan beberapa Program Unggulan dalam upaya merealisasikan capaian yang diharapkan.  "Kami telah melaksanakan dan mensosialisasikan pungutan bagi Wisatawan Asing (Pungutan yang sudah terkumpul sebesar Rp.101.543.250.000,- dari 676.955 wisatawan), yang nantinya akan dimanfaatkan guna mendukung APBD dalam menyelenggarakan beberapa program unggulan. Melalui pendekatan kearifan lokal Ngrombo/kroyok kami berupaya menuntaskan permasalahan kemiskinan/kemiskinan ekstrem dan stunting (Pemprov Bali Hadir)," pungkasnya.

Paparan yang disampaikan Pj. Gubernur Bali pun mendapat apresiasi dari Stafsus Mendagri Dr. Kastorius Sinaga, yang menyatakan terdapat upaya - upaya baru yang diselenggarakan Pemprov Bali dibawah kepemimpinan Mahendra Jaya dan belum ada daerah lain yang melaksanakannya. Seperti diselenggarakannya program Pungutan Terhadap Wisatawan Asing sebesar 150 ribu/orang, sehingga mampu dimanfaatkan mendukung program pelestarian kebudayaan dan pemeliharaan alam. Untuk itu, Ia pun menyatakan dukungannya terhadap program yang dilaksanakan saat ini

Sikapi Kelangkaan LPG 3 Kg, Pemprov Berkoordinasi dengan Pertamina dan Hiswanamigas

DENPASAR,  BALI KINI  - Menyikapi kelangkaan LPG 3 Kg dalam beberapa hari terakhir yang banyak dikeluhkan masyarakat, Pemprov Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM mengambil langkah proaktif dan mengkoordinasikan persoalan ini dengan pihak Pertamina dan Hiswanamigas. Informasi itu disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan dalam keterangan persnya di Denpasar, Rabu (5/6).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pertamina dan Hiswanamigas, Kadisnaker dan ESDM Bali menerangkan bahwa tidak ada pengurangan kuota LPG 3 kg untuk wilayah Bali pada tahun 2024. Hanya saja tahun ini ada penambahan jumlah pangkalan dari 3.500 di tahun 2023 menjadi 4.400 pada tahun 2024. “Karena jumlah pangkalan bertambah, maka jatah yang diterima setiap pangkalan berkurang,” jelasnya. Selain itu, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024, pemerintah mulai memberlakukan pembelian LPG 3 Kg dengan syarat NIK. Regulasi ini merupakan mekanisme yang ditempuh pemerintah untuk pengendalian dan pendataan sehingga barang bersubsidi tepat sasaran.

Seiring dengan pemberlakuan regulasi pembelian LPG 3 Kg, tim gabungan Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara intens turun melakukan monitoring dan evaluasi. Selain itu, menyikapi keluhan masyarakat yang sulit memperoleh LPG 3 Kg, tim juga melaksanakan operasi pasar di sejumlah lokasi. “Kami terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan Hiswanamigas Bali,” tambahnya sembari menghimbau masyarakat yang memenuhi kriteria memperoleh subsidi agar membeli LPG 3 Kg di pangkalan.[rl/pro]

Lahirkan Generasi Kuat dan Berkualitas, Pj. Ketua TP PKK Bali, Ny. Ida Mahendra Minta Kader Rutin Periksa Gigi Warganya

DENPASAR , BALI KINI  - Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. drg. Ida Mahendra Jaya menyambut baik pelaksanaan Penguatan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu (Posyandu), dalam Integrasi Layanan Primer (ILP) tingkat provinsi. 

Pokjanal Kelompok Kerja Operasional Posyandu merupakan kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Hal ini dipaparkannya dalam pembukaan Pokjanal kelompok kerja Posyandu di Quest Hotel San Denpasar, Senin (3/6).

Dijelaskannya lagi, bahwa Pokjanal kelompok kerja Posyandu merupakan integrasi dari berbagai instansi, yang diharapkan dapat membangun kesepahaman bahwa Posyandu merupakan tanggung jawab bersama, dalam rangka memberikan layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga.

Selaku Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah, Ny. Ida Mahendra mengatakan kegiatan ini sangat penting dan sangat relevan, karena keberadaan Pokjanal Posyandu merupakan wadah yang diperlukan dalam rangka pembinaan Posyandu di masing-masing level pemerintahan, yang tentunya saat ini, sedang fokus dalam penanganan masalah kesehatan, terutama stunting, untuk menuju generasi emas di tahun 2045.

Saat ini, posyandu juga telah terbukti membantu pemerintah dalam mewujudkan tingkat derajat kesehatan masyarakat. Hal ini nampak dari implementasi posyandu yang perlu dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan dengan harapan dapat memenuhi standar sesuai dengan pedoman yang berlaku. 

Dalam rangka menentukan dan melahirkan kualitas penerus bangsa yang sehat dan mumpuni, pengelolaan posyandu harus dilakukan dengan pola yang baik dan terstruktur. Selain dimana juga harus dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan yang dilakukan secara optimal, seperti yang sedang dikembangkan saat ini adalah memiliki keterkaitan dengan Posyandu Siklus Hidup, Integrasi Layanan Primer (ILP), Kapasitas Pokjanal Posyandu baik mulai dari bayi dalam kandungan, hidup, lanjut usia sampai meninggal. 

Pokjanal posyandu sebagai wadah Pembinaan Posyandu yang mempunyai tugas melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal.

"Program PKK lainnya dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting adalah kegiatan berkunjung dan berbagi ke-9 Kabupaten/Kota yang berintegritas bersama Perangkat Daerah terkait yang bertujuan memberikan stimulan dan mengakselerasi upaya pencegahan stunting, yang bertujuan untuk memantau secara langsung pelaksanaan Posyandu,” tegas Ny. Ida Mahendra.

Ditambahkannya lagi, bahwa di Tahun 2024, kegiatan Berkunjung dan Berbagi sudah terlaksana di 3 Kabupaten yaitu Tabanan, Buleleng dan Gianyar. Khusus untuk di Kabupaten Gianyar, Tim Penggerak PKK Provinsi Bali  mengembangkan kegiatan Model Desa binaan Telajakan Bersemi Aku Hatinya PKK dan Desa Peduli Gigi (Deligi) yang dibentuk dalam rangka mendukung Bali Bebas Karies di Tahun 2030 nanti. 

Berdasarkan data RISKESDAS 2018, prevalensi karies terbesar terdapat pada kelompok usia 5 tahun (93,4%), 12 tahun (68,8%), 15 tahun (68.1%), 35-44 tahun (92,1%) dan usia 65-74 tahun (95,2%). 

"Kader Posyandu saya harapkan mampu melakukan pemeriksaan sederhana karies dan memberikan edukasi tentang kesehatan gigi kepada pengunjung Posyandu. Karena kesehatan gigi sangat penting untuk seluruh usia terutama pada anak-anak. Beberapa penelitian menunjukkan anak yang mengalami karies gigi akan berdampak pada gangguan pengunyahan sehingga asupan makanan terganggu yang kemudian akan berisiko pada anak mengalami masalah gizi dan juga stunting,” imbuhnya. 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. I Nyoman Gede Anom bahwa upaya untuk menjadikan keluarga yang sehat, cerdas, berdaya, beriman dan bertakwa menuju Indonesia Maju di Tahun 2024 melalui Posyandu. Dengan adanya Pembinaan Pokjanal Posyandu akan ada koordinasi yang baik dan sinergitas, setiap program yang disusun diharapkan dapat terinventarisnya data, jumlah dan kegiatan Posyandu mulai tingkat Desa/ Kelurahan/ Kecamatan, Kabupaten dan Kota.

Data inventarisasi posyandu inilah yang nantinya akan disamakan untuk menentukan arah dalam kebijakan upaya-upaya pengembangan Pokjanal.[r4]

Pj Gubernur Bali Dorong Pemilahan Sampah Sebelum Masuk ke TPA

Denpasar , Bali Kini  - Penjabat (Pj) Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya akan mendorong percepatan penanganan sampah di Bali dengan memaksimalkan pemilahan sampah organik dan organik di tingkat rumah tangga hingga Kabupaten/Kota. “Kita akan segera buat aturan agar sampah yang masuk ke TPA Suwung sudah dipilah. Kalau tidak maka tidak diterima,” kata Pj. Gubernur dalam audiensi bersama Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi) dan sejumlah lembaga swasta terkait penanganan sampah di Jaya Sabha, Denpasar pada Senin (3/6) siang. 

Pemilahan menurut Pj. Gubernur sudah begitu urgen dilakukan mengingat masalah sampah terutama penumpukan di TPA-TPA sudah sedemikian mendesak untuk diselesaikan, sehingga perlu langkah cepat guna penanganannya. “Ini bentuk intervensi kita. Tentu akan disosialisasikan dulu agar Kabupaten/Kota dan masyarakat bisa mengetahui hal ini sesegera mungkin,” tandasnya. 

Sembari proses sosialisasi dan penyiapan peraturan, Pj. Gubernur juga mengatakan pihaknya akan segera membagi zona di kawasan TPA di Kelurahan Pedungan, Kabupaten Denpasar Selatan tersebut menjadi zona organik dan anorganik serta menyiapkan petugas serta SOP yang digunakan guna memastikan sampah terpilah yang bisa masuk. 

Pemilahan sampah dikatakan Pj. Gubernur pula, akan jadi dasar untuk melaksanakan pengolahan sampah lanjutan dan proses revitalisasi atau penghijauan kawasan TPA Suwung. Dengan demikian, kawasan lahan seluas 32,4 hektar tersebut nantinya akan bisa dimanfaatkan untuk sarana olahraga, rekreasi hingga venue event. 

Metode waste to energy dan sanitary landfill kerjasama dengan lembaga swasta asal Belanda diharapkan akan menjadi solusi kedepan guna mengurangi timbunan sampah sekaligus menghasilkan potensi ekonomi dari energi terbarukan serta daur ulang sampah. “Nantinya kita ingin ada saling koordinasi antar lembaga yang luwes dan tidak diganggu kepentingan-kepentingan lain,” imbuhnya. “Kolaborasi yang luar biasa ini akan membangkitkan lagi semangat kita apalagi masyarakat Bali akan sangat positif dengan upaya kita dalam mengatasi masalah sampah,” tambahnya lagi.  

Dalam kesempatan tersebut,  Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi) Christine Halim menyebut pihaknya dan sejumlah lembaga swasta seperti Afvalzorg (Belanda), Multriwell (Belanda), Indonesia Solid Waste Association (InSWA), Sekolah Sampah Nusantara, Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI) hingga Bank Sampah Bersinar siap mendukung upaya Provinsi Bali dalam menuntaskan masalah sampah di Pulau Dewata. “Kami siap hadir untuk mengatasi ‘gap’ yang ada dalam rangkaian pengelolaan sampah di Bali, tentu juga dengan dukungan Pemerintah, Kabupaten/kota hingga masyarakat yang harus ‘janjian’ untuk komitmen tersebut,” ungkapnya. “Tapi sekali lagi pemilahan sampah harus yang utama karena kita berangkat dari sana,” tuturnya lagi.(*)

Ny Ida Mahendra Jaya Dukung Penuh Paduan Suara Voice of Bali berlaga di Thailand

Denpasar , Bali Kini - Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Bali, Ny. drg Ida Mahendra Jaya, mendukung perjuangan Paduan Suara Voice of Bali yang akan berlaga di ajang Thailand International Choral Festival 2024. “Saya mendukung Voice of Bali, semoga bisa tampil baik dan mudah-mudahan berhasil, bisa bersaing dengan lawan-lawannya,” kata Ny Ida Mahendra Jaya saat menerima audiensi Komunitas Paduan Suara Voice of Bali di Jaya Sabha, Denpasar pada Selasa (28/5) pagi. 

Menurut Ny. Ida Mahendra Jaya, Voice of Bali yang merupakan paduan suara independen yang berdomisili di Bali sangat potensial untuk lebih berkembang dan mengharumkan nama Bali bahkan Indonesia di kancah internasional. “Anak-anak ini potensinya luar biasa, saya dorong untuk lebih mengeksplorasi lagi terutama lagu-lagu daerah kita,” katanya tentang kelompok yang terdiri dari pelajar, mahasiswa hingga pekerja dengan latar belakang yang berbeda-beda mulai dari agama, umur, pekerjaan dan lainnya.

Ny. Ida Mahendra Jaya pun mengharapkan Voice of Bali bisa memaksimalkan latihan, aransemen hingga mampu tampil greget dan mampu memukau para juri. Dirinya pun mengajak tim Voice of Bali untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di Jaya Sabha untuk memaksimalkan latihan rutin hingga tryout sebelum berangkat ke Thailand September mendatang. 

Dalam persiapan jelang Thailand International Choral Festival 2024, Voice of Bali akan mengikutsertakan 42 personil dan akan membawakan lagu-lagu termasuk lagu daerah Bali Janger (arr Rangga Aristo Kulas), lagu daerah Maluku Hela Rotane (arr Ken Steven) serta sejumlah lagu pop.

Turut mendampingi Ny. Ida Mahendra Jaya, Ketua Pokja 1 TP PKK  PRovinsi bali Ni Komang Suyastini.[rls]

Gelar Aksi Sosial, Ny. Ida Mahendra Berbagi Kasih dengan Warga "Kolok" di Desa Bengkala

Buleleng , Bali Kini  - Pj. Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. drg. Ida Mahendra Jaya berbagi kasih dengan menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada 22 warga "kolok" (istilah untuk penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara, red) di Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Jumat (24/5/2024). 20 paket sembako dibagikan secara terpusat di Balai Tenun Cam, Desa Bengkala, sedangkan dua paket lainnya diserahkan secara langsung ke kediaman warga oleh Ny. Ida Mahendra yang didampingi Pj. Ketua TP PKK Buleleng Ny. Paramita Lihadnyana dan jajaran pengurus TP PKK Bali. Agenda berbagi kasih dengan warga "kolok" di Desa Bengkala ini merupakan aksi sosial serangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52 Tingkat Provinsi Bali. 

Dalam sambutan singkatnya, Ida Mahendra menyampaikan rasa bahagia karena bisa hadir di Desa Bengkala dan bertatap muka secara langsung dengan warga setempat. Sebelumnya, ia mengetahui informasi tentang keberadaan warga “kolok” di Desa Bengkala dari Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra yang menemuinya beberapa waktu lalu. "Beliau menginformasikan tentang Desa Bengkala yang memiliki cukup banyak warga tuna rungu dan tuna wicara," cetusnya. Informasi itu menggugah rasa keprihatinannya sehingga ia pun berkeinginan untuk bertatap muka dengan warga “kolok” di Desa Bengkala. "Akhirnya saya bisa hadir dan bertatap muka dengan warga di sini, membawa bingkisan sembako sebagai wujud tali kasih," urainya sembari berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga “kolok” yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani.

Pada kesempatan itu, Ida Mahendra menyemangati mereka agar tidak berkecil hati. Ia kagum, keterbatasan yang dimiliki tak membuat warga "kolok" di Desa Bengkala patah semangat. Bahkan, banyak dari mereka yang menunjukkan bakat dan keterampilan di bidang tenun, seni dan keterampilan lainnya. "Saya lihat, mereka menghasilkan karya tenun yang luar biasa. Semoga makin banyak lagi yang berkunjung ke sini dan membeli karya mereka," ujarnya. Tak kuasa menahan haru, perempuan berparas ayu itu menitikkan air mata tatkala menyapa dan merangkul warga “kolok”.

Usai menyerahkan bantuan sembako, Ida Mahendra beranjak ke bale tenun yang dikelola Kelompok Ekonomi Masyarakat Kolok Desa Bengkala. Ia nampak kagum menyaksikan kelihaian warga “kolok” dalam menenun dan menghasilkan karya wastra yang begitu indah. Sebagai bentuk apresiasi, Ida Mahendra memborong beberapa potong kain tenun endek karya mereka. 

Dalam kunjungan ke Desa Bengkala, Ida Mahendra juga beranjangsana ke kediaman Pekak Getarika dan Wayan Pindi, dua warga “kolok” yang hidup dalam keterbatasan. Pekak Getarika, warga “kolok” yang berusia 80 tahun hidup prihatin dengan seorang cucunya yang hanya mengenyam bangku SMP. Dalam bahasa isyarat yang diterjemahkan oleh Perbekel Bengkala Made Mastika, Pekak Getarika menyampaikan terima kasih atas bantuan dari jajaran TP PKK Bali. 

Ida Mahendra juga mendapat sambutan antusias ketika mengunjungi pondok Wayan Pindi. Dalam bahasa isyarat, Pindi menyampaikan rasa bahagia karena dikunjungi oleh Pj. Ketua TP PKK Bali. Ia pun menyampaikan terima kasih atas bingkisan berupa beras, minyak goreng, telur, gula dan kopi dari jajaran TP PKK Bali.

Sementara itu, Pj. Ketua TP PKK Buleleng Ny. Paramita Lihadnyana menyampaikan terima kasih atas kepedulian jajaran TP PKK Bali kepada warga Bengkala. Ucapan terima kasih juga diutarakan Perbekel Bengkala Made Mastika. Diterangkan olehnya, keberadaan warga tuna rungu dan tuna wicara yang tergabung dalam Kelompok Ekonomi Masyarakat Kolok Desa Bengkala menarik simpati dari berbagai kalangan di dalam hingga luar negeri. Sejumlah penelitian telah dilakukan terhadap fenomena ‘kolok’ di Desa Bengkala. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti bagaimana cara mencegah kelahiran “kolok” di desa itu. Mastika menambahkan, pasangan orang tua kolok tidak mesti melahirkan keturunan “kolok”. Sebaliknya, dalam beberapa kasus, pasangan orang tua yang normal bisa melahirkan anak yang “kolok”. Ia menginformasikan, saat ini jumlah warga “kolok” di Desa Bengkala tercatat sebanyak 41 orang.[rls]

Kebebasan Berekspresi, Pj Gubernur Mahendra Jaya Tidak Pernah Larang Kegiatan People's Water Forum (PWF)

Tidak Ada Arahan untuk Membubarkan Kegiatan PWF di Bali

Denpasar , Bali Kini  - Penjabat (Pj) Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya menanggapi insiden Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) yang mengusir peserta dan pemateri People's Water Forum (PWF), yang disebut merupakan tandingan acara World Water Forum (WWF) pada Selasa (21/5).

Mahendra mengungkapkan dirinya tidak pernah memberikan arahan lisan maupun tertulis pada pihak manapun terkait berita yang menyebut ada pihak-pihak yang mengklaim mengikuti arahan dari Pj. Gubernur Bali terkait pembubaran acara tersebut. Bahkan bertemu dan bertatapan muka pun tidak pernah dengan pihak bersangkutan. “Saya bahkan tidak tahu ada Ormas PGN, apalagi ketemu dengan Ketua ataupun Pengurus PGN,” ungkapnya di Denpasar Rabu (22/5).

People's Water Forum (PWF) atau Forum Air untuk Rakyat yang digelar oleh Pro Demokrasi (Prodem) Bali di Denpasar menurut Mahendra tidak perlu dipermasalahkan apalagi ada upaya untuk dibubarkan. Mahendra berpendapat forum ini merupakan hak warganegara untuk berekspresi. “Kami tidak melarang kegiatan untuk berekspresi menyampaikan pendapat, apalagi dilakukan dalam forum akademik, karena agenda PWF tersebut sebenarnya sejalan dengan agenda WWF,  yaitu sama-sama bertujuan menjaga ketersedian air untuk kelangsungan kehidupan,” kata Pj. Gubernur. 

Kritik yang dilontarkan PWF pada penyelenggaraan forum air terbesar dunia WWF ke 10 tahun 2024 dimana Bali menjadi tuan rumah, menurut pria kelahiran Singaraja, Buleleng ini, adalah hal biasa yang harus disikapi dengan positif, karena pada dasarnya WWF dan PWF memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga ketersediaan air guna kelangsungan kehidupan. “Yang utama, kita semua harus sepakat bersama-sama menjaga situasi di Bali agar tetap aman, shanti dan nyaman bagi siapapun,” katanya. 

Mahendra Jaya pun memastikan kejadian tersebut tidak mengganggu jalannya ajang WWF ke 10 tahun 2024 yang telah dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, Senin (20/5) lalu di Kawasan ITDC, Nusa Dua.[rl]

Untuk yang Ke-11 Kali-nya, Pemerintah Provinsi Bali Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

 Apresiasi Kinerja BPK, Pj. Gubernur Susun Action Plan Tindak Lanjut Pemeriksaan 

Denpasar , Bali Kini  – Untuk yang ke-11 kalinya, Pemerintah Provinsi Bali raih predikat BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini BPK tersebut disampaikan oleh Anggota VI BPK RI selaku pimpinan pemeriksaan keuangan negara VI, Prof. Dr. Pius Lustrilanang pada Rabu (22/5) sore dalam Rapat Paripurna ke-9 DPRD Provinsi Bali dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal,” kata Pius Lustrilanang.

Ia menyampaikan selamat kepada Pemerintah Provinsi Bali atas capaian opini WTP tersebut. “Selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Bali atas capaian keberhasilan ini semoga dapat lebih baik lagi untuk tahun-tahun mendatang,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut disampaikan juga Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2023 untuk memberikan dorongan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk meningkatkan fungsi pembinaannya kepada Pemerintah Provinsi Bali dan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah sehingga akan berdampak pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang lebih tertib, transparan dan akuntabel. 

Disamping itu dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diharapkan Pemerintah Provinsi Bali dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta dapat lebih menekan tingkat pengangguran. “Salah satu yang harus digarisbawahi pencapaian opini wajar tanpa pengecualian meskipun dengan paragraf penekanan suatu hal menjadi kurang sempurna jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di Provinsi Bali,” katanya.

Sementara Penjabat Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Anggota VI BPK RI Bapak Prof. Dr. Pius Lustrilanang beserta seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Bali terhadap masukan, koreksi serta langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan yang dilakukan. 

“Dengan adanya pemeriksaan terinci oleh Tim BPK RI tentunya kami dapat mengetahui begitu banyak kekurangan dan kealpaan kami dalam menyajikan laporan keuangan selama ini,” jelasnya.

Ia menyampaikan untuk menindaklanjuti temuan-temuan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun rencana aksi (action plan) agar tindak lanjut hasil pemeriksaan terinci dapat terselesaikan tepat sasaran dan tepat waktu. “Kami berkomitmen untuk mengikuti segala aturan, sebagai acuan bagi kami untuk dapat menyiapkan laporan keuangan yang lebih baik, akuntabel, terukur, dan terarah di masa yang akan datang,” imbuh Mahendra Jaya.

Diketahui sebelumnya Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2023 secara bersama-sama pada tanggal 22 Maret 2024, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali. Selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bali telah melakukan pemeriksaan terinci yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira kepada Bupati/Wali Kota se-Bali. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Bali disampaikan bahwa seluruh Kabupaten/Kota se-Bali telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemprov Bali Hadir Serahkan Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu Untuk Salah Satu Warga Desa Tukad Sumaga

Buleleng , Bali Kini- Program Ngrombo kemiskinan "Pemprov Bali Hadir" kembali mengunjungi warga kurang mampu di Br. Dinas Poh Kembar, Desa Tukad Sumaga, Gerokgak, Buleleng, Kamis (9/5).

Kali ini bantuan "Rumah Sejahtera Terpadu" diserahkan kepada Gde Sudarmayasa (35). Warga Desa Tukad Sumaga ini, merupakan warga kurang mampu dengan latar belakang pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar. Tanpa berbekal ijazah, Gde Sudarmayasa hanya mampu bekerja sebagai buruh serabutan, mulai dari menjadi tukang pungut kelapa muda dan meburuh kerik kelapa daksina.

Masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, pasangan Gde Sudarmayasa dan Komang Ariasih, yang memiliki anak difabel (Putu Sintia Dewi, umur 9 Tahun) hanya mengandalkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk berobat. Sedangkan untuk tempat tinggal, mereka menempati lahan milik orang lain dengan bangunan yang tidak layak huni.

Perbekel Desa Tukad Sumaga, Anak Agung Sri Wathi mengatakan bahwa pihaknya sudah bertemu dengan pemilik tanah. Setelah difasilitasi oleh Kepala Dusun, pemilik tanah menyatakan keikhlasannya dan tidak keberatan  jika  di atas tanahnya akan didirikan Rumah Sejahtera Terpadu, dengan lampiran surat pernyataan oleh pihak desa. 

Ditambahkannya lagi, untuk membantu warganya saat ini, selain bantuan Rumah Sejahtera Terpadu, juga dibutuhkan bantuan bibit babi, yang merupakan bagian dari program pemberdayaan bibit ternak.

Bantuan kali ini diserahkan langsung oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I.G.W Samsi Gunarta, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali, I Dewa Tagel Wirasa dan Kepala Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali, Ayu Aryani.

Selain bantuan Rumah Sejahtera Terpadu, juga diserahkan paket sembako dari Dinas Sosial Provinsi Bali.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah menyampaikan ucapan terima kasih kepada perangkat daerah dan pihak terkait yang sudah ikut terlibat membantu dan turun langsung ke lapangan. "Kegiatan ini merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai perwakilan pemerintah untuk membantu dan meringankan beban masyarakat yang masih tergolong kurang mampu. Jangan biarkan mereka berjuang hidup tanpa perhatian. Kita adalah orangtua mereka, oleh sebab itu mari bersama kita wujudkan Bali yang sejahtera dengan kehidupan masyarakat yang juga sejahtera dan terangkat derajatnya. Kami harapkan, bantuan ini akan bermanfaat dan tersalurkan dengan baik, sehingga keluarga ini berada di tempat tinggal yang nyaman dan aman, sekaligus mampu menyetarakan kedudukan mereka di atas bumi yang sama-sama berhak mendapatkan perhatian dari pemerintah,” tegas Serinah yang juga menjabat Plh. Kepala BPKAD selama Dewa Tagel Wirasa menjadi Pj. Bupati Gianyar.

Pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Kepala BPKAD Provinsi Bali dan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali.

Pemprov Bali Hadir, Bantu Tiga Krama Bangli Miliki Rumah Layak Huni

Bangli , Bali Kini - Setelah sebelumnya turun ke Kabupaten Buleleng dan Karangasem, program ‘Pemprov Bali Hadir’ melanjutkan kegiatan penyerahan bantuan bagi keluarga kurang mampu di wilayah Kabupaten Bangli, Senin (15/4/2024).

Rombongan pimpinan Perangkat Daerah Pemprov Bali yang dikoordinir langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyalurkan bantuan kepada tiga keluarga kurang mampu di wilayah Kabupaten Bangli. Bantuan yang disalurkan merupakan aksi "Ngrombo" pegawai Pemerintah Provinsi Bali. Bantuan yang disalurkan oleh Dinas Kesehatan, RS Bali Mandara, RS Mata Bali Mandara, RS Jiwa dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali ini dialokasikan untuk bedah dan rehab rumah, bantuan pendidikan serta paket sembako.

Penyerahan bantuan diawali di kediaman Pekak Nyoman Sayang yang berlokasi di Banjar Sukawana, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Untuk sampai di rumah Pekak Sayang, rombongan harus melewati jalan kecil berkelok-kelok terjal, dilanjutkan dengan jalan setapak yang tak bisa dilalui kendaraan. Bersama sang istri dan dua putranya, Pekak Sayang menempati rumah tak layak huni berlantai tanah dengan tiang penyangga miring. Untuk melindungi dari hujan, atap yang sudah bolong sana sini ditutup dengan terpal. Dengan penerangan seadanya, keluarga Pekak Sayang tidur menyatu dengan dapur.

Prihatin dengan kondisi Pekak Sayang, Sekda Dewa Indra menyerahkan bantuan uang tunai untuk membangun rumah dan membeli kelengkapan seperti tempat tidur dan lainnya. Ia berharap, dana itu bisa sepenuhnya dimanfaatkan untuk membangun rumah beserta kelengkapan yang dibutuhkan sehingga nantinya keluarga Pekak Nyoman Sayang bisa menempati kediaman layak huni. Agar tidak habis untuk ongkos pengerjaan, Sekda Dewa Indra menyarankan pola 'ngrombo' atau gotong royong dengan dikoordinir aparat desa beserta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Selain biaya bedah rumah beserta  kelengkapannya, pekak yang memiliki sembilan anak ini juga menerima bantuan sembako berupa beras, minyak goreng dan telur. 

Selanjutnya, di Banjar Kuum, Desa Sukawana, ‘Pemprov Bali Hadir’ menyerahkan bantuan perbaikan rumah kepada keluarga Kadek Ginawan. Kadek Ginawan beserta istri dan dua anaknya menempati rumah tidak layak huni berbahan anyaman bambu beratapkan asbes yang telah berlubang di beberapa bagian. Selain itu, diberikan pula bantuan biaya pendidikan kepada kedua anak Kadek Ginawan serta bantuan sembako.

Program ‘Pemprov Bali Hadir’ mengakhiri kegiatan di kediaman Ni Made Kayun yang berlokasi di Banjar Penaga, Desa Landih. Made Kayun yang telah ditinggal suami menerima bantuan rehab rumah serta bantuan sembako berupa beras dan dana pendidikan untuk putrinya yang masih bersekolah.

Sekda Dewa Made Indra menyampaikan bahwa penyaluran bantuan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Mengingat pondasi rumah Nyoman Kayun dinilai masih kokoh, maka bantuan diarahkan untuk merehab bagian atas bangunan. 

Pada bagian lain, Sekda Dewa Indra kembali menggugah rasa kepedulian seluruh komponen terhadap krama kurang mampu yang membutuhkan uluran tangan. Ia berharap, semua pihak bergandengan tangan untuk menuntaskan persoalan sosial yang masih dihadapi sebagian krama Bali. Aparat desa yang paling tahu kondisi riil di lapangan diharapkan proaktif sehingga seluruh warganya yang kurang mampu masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Kalau sudah masuk DTKS, mereka akan rutin menerima bantuan,” sebutnya. Ia juga berharap agar semua pihak mengedepankan semangat bahu-membahu dan mengabaikan ego dalam membantu warga. 

Perbekel Desa Landih I Wayan Suarta menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemprov Bali kepada warga di wilayahnya. Ucapan terima kasih juga diutarakan Sekdes Sukawana I Wayan Selamat.[rls]

Sekda Dewa Indra Apresiasi Hasil Rilis BPS terhadap Perkembangan Perekonomian di Bali

Denpasar , Bali Kini – Sekretaris Daerah (Sekda) Dewa Made Indra menghadiri acara pembacaan Berita Resmi Statistik yang dibacakan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiyandani, bertempat di Kantor BPS Bali, Denpasar pada Senin (1/4).

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Dewa Indra mengapresiasi acara pembacaan berita statistik tersebut, karena menyangkut data dan angka tentang perekonomian Bali. “Data yang disampaikan ke kita tentu mempunyai makna penting, karena itu menunjukkan kinerja perekonomian kiat, juga sebagai acuan ekonomi makro dan mikro Provinsi Bali,” jelasnya dalam kesempatan siang tersebut. 

Melalui publikasi data dari pihak BPS ini, bisa dilihat dinamika perekonomian Bali dari bulan ke bulan. “Pasti ada peningkatan, penurunan maupun angka yang tetap. Semua penting untuk referensi Pemerintah Daerah atau instansi lain dalam membuat kebijakan ataupun langkah berikutnya,” imbuhnya.  

Lebih lanjut, mengenai angka ketahanan pangan, birokrat asal desa Pemaron, Buleleng tersebut mengatakan bahwa saat ini indeks Ketahanan Pangan Provinsi Bali masih menjadi terbaik tingkat nasional. “Pangan itu bukan hanya beras, namun juga termasuk bahan pangan lainnya. Jika ada defisit beras bukan ketahanan pangan yang kurang tapi kita lihat faktor penentu, seperti musim, atau petani beralih menanam komoditas lainnya bukan padi,” ujarnya seraya menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat Bali.

Adapun berbagai upaya tersebut, mencakup menjaga luasan lahan sawah hingga terus berinovasi dengan teknologi baru di bidang pertanian. “Salah satunya dengan pengenalan benih padi Nutri Zinc kepada petani. Nutri Zinc bisa menambah hasil panen padi, yang jika menggunakan benih padi biasa hasilnya sekitar 7,5 ton per hektar namun dengan Nutri Zinc bisa menjadi 10 hingga 11 ton per hektar. Tentu kita masih melakukan berbagai pendekatan kepada petani agar menggunakan benih tersebut,” bebernya.

Menanggapi pertanyaan terkait impor beras, ia pun mengatakan itu merupakan kebijakan nasional oleh Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan nasional. Dan Bali tentu mendapat jatah dari program pemerintah tersebut. “Saat ini harga beras sudah turun, kecuali harga beras premium, karena pemerintah sudah menetapkan harga eceran beras premium,” tutupnya.

Kepala BPS Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiyandani menyampaikan Berita Resmi Statistik per 1 April 2024 dalam enam bagian, yakni Perkembangan Inflasi Provinsi Bali Maret 2024, Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2024, Perkembangan Ekspor dan Impor Februari 2024, Perkembangan Transportasi Udara Februari 2024, Perkembangan Pariwisata Februari 2024, dan Luas Panen dan Produksi Padi 2023 (Angka Tetap).

Untuk inflasi di Bali terjadi kenaikan sebesar 3,67% inflasi dari Maret 2023 hingga Maret 2024, yang sampai saat ini komoditi makanan masih menjadi penyumbang terbesar inflasi. Sementara Nilai Tukar Petani Provinsi Bali mengalami penurunan 0,43%, namun berbanding dengan perkembangan Nilai Tukar Usaha Pertanian yang naik sebesar 0,68%.

Ekspor Barang Provinsi Bali mengalami penurunan sebesar 0,28% dari Maret 2023 hingga Maret 2024, dengan angka mencapai US$ 49,46 juta. Hal itu berbanding terbalik dengan kenaikan impor Barang Provinsi Bali yang mengalami kenaikan sebesar 138,37% dari Maret 2023 terhadap Maret 2024 dengan total nilai US$ 19,75 juta.

Untuk jumlah kunjungan wisman ke Bali mengalami kenaikan dari bulan Februari 2023 hingga Februari 2024 sebesar 40,58%. Hingga saat ini wisatawan Australia masih menjadi wisatawan mancanegara dengan jumlah kunjungan terbanyak.[rt/4]

Pj. Gubernur Bali Apresiasi Dukungan Semua Pihak Sukseskan Pelaksanaan Karya IBTK Pura Agung Besakih

KARANGASEM , Bali Kini - Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya didampingi Ny. drg. Ida Mahendra Jaya melaksanakan persembahyangan Puncak Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) di Pura Penataran Agung Besakih, Rendang, Karangasem, Minggu (Redite Kliwon Pujut), 24 Maret 2024

Seusai melaksanakan  persembahyangan dan mengikuti serangkaian upacara puncak IBTK 2024, Pj. Gubernur Bali menyampaikan apresiasi atas dukungan, kerjasama semua pihak dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten/ kota dalam mempersiapkan pelaksanaan upacara yang digelar setiap tahunnya pada Purnama Kadasa. Pj. Gubernur berharap dengan sinergitas dan kerjasama seluruh komponen masyarakat, upacara IBTK Pura Agung Besakih Tahun 2024 akan berjalan lancar. 

“Terima kasih kepada panitia karya dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya upacara ini, saya sangat mengapresiasi dan semoga upacara yang kita laksanakan labda karya,” imbuhnya. 

Pj. Gubernur Bali yang turut didampingi oleh Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra beserta Ny. Widiasmini Indra dan seluruh pimpinan Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Bali menghaturkan sembah bakti persembahyangan yang dipuput oleh 11 sulinggih diantaranya Ida Pedanda Gd Karang Putra Keniten, Ida Pedanda Suwabawa Karang Adnyana, Ida Sri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa Pemayun, Ida Jro Dukuh Ulaka Darna dan Sire Mpu Pandya Dharma Putra. 

Seusai melaksanakan persembahyangan bersama, rangkaian karya IBTK Pura Agung Besakih dilanjutkan dengan nedunang Ida Bhatara kapaselang mepurwa daksina dan dilanjutkan dengan prosesi upakara paselang. Setelah itu dilanjutkan kembali dengan muspayang upakara paselang dan setelah itu Ida Bhatara mewali ke Pesamuan Agung. 

Turut hadir dalam kesempatan kali ini Raja Puri Agung Klungkung Ida Dalem Semara Putra, Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama, Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023 Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Bupati/Walikota se-Bali, jajaran Kementerian Agama Provinsi Bali serta para pejabat di lingkungan Pemprov Bali dan Pemkab Karangasem. 

Seusai melaksanakan persembahyangan  karya IBTK Pura Agung Besakih, Pj. Gubernur Bali  beserta rombongan menghadiri Upacara Pepada Agung dan melaksanakan persembahyangan Puncak  Karya Ngusaba Kadasa, bertempat di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani Bangli, yang akan berlangsung hingga tanggal 5 April mendatang.[rl/r5]

Dukung Puteri Bali, Ny drg Ida Mahendra Jaya Turut Nobar Grand Final Puteri Indonesia 2024

DENPASAR , Bali Kini  - Penjabat (Pj) Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny drg. Ida Mahendra Jaya, mengikuti acara nonton bareng (nobar) Grand Final Pemilihan Puteri Indonesia 2024 dari Gedung Kertha Sabha, Denpasar pada Jumat (9/3) malam. 

Ny drg Ida Mahendra Jaya, bersama jajaran Dekranasda Provinsi Bali serta License Holder Puteri Indonesia Bali 2024 mengadakan nobar untuk mendukung Ketut Permata Juliastrid Sari sebagai Puteri Indonesia Bali 2024 yang turut serta di ajang tersebut.

Menurut Ny Ida Mahendra Jaya, Permata sebagai perwakilan Bali sudah sangat meyakinkan untuk bersaing memperebutkan gelar Puteri Indonesia. "Saya lihat, dari 4 finalis di Top 4 jawaban Tata (Permata,red) sangat bagus. Cara berbicara, pembawaan menarik dan 'menjual'. Mudah mudahan bisa jadi yang terbaik," harapnya. 

Tak sia-sia, Permata yang berasal dari Sanur, Denpasar tersebut secara meyakinkan lolos ke 16 besar, lalu enam besar dan akhirnya melaju ke babak top 4. Permata bersaing dengan wakil Jawa Barat Harastha Haifa Zahra, wakil D.I. Yogyakarta Sophie Kirana dan wakil Jawa Timur Melati Tedja. 

Pada babak top 6, Permata dengan lugas menjelaskan dalam bahasa Inggris makna wanita modern di Indonesia yang ditanyakan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. "Wanita modern adalah seseorang yang menghargai karier dan pendidikan mereka. Adalah wanita yang memiliki pekerjaan bergengsi. Tapi bagiku, wanita modern tidak harus seseorang yang memiliki pekerjaan bergengsi. Wanita modern adalah wanita yang tahu dirinya didengar untuk suatu tujuan atau sesuatu. Meskipun mereka belum sampai di situ, wanita modern adalah yang nyaman dengan dirinya sendiri," kata gadis yang akrab disapa Tata ini. 

Di babak Top 4 pun dalam babak tanya-jawab dengan Ketua Dewan Pembina Yayasan Puteri Indonesia (YPI) Putri Kuswisnu Wardani, Tata cukup meyakinkan menjawab pertanyaan bagaimana peran perempuan dalam pembangunan bangsa. "Peran perempuan dalam mempercepat pembangunan bangsa tentu sangat penting dan dibutuhkan bahu-membahu antara pria dan wanita," jawab Tata sambil mencontohkan sepak terjang Menlu RI Retno Marsudi dengan kiprahnya selama ini di pemerintahan. 

Sayangnya, dalam penilaian akhir dewan juri Tata harus puas berada di posisi runner-up sekaligus menyandang gelar Sebagai Puteri Indonesia Pariwisata 2024. Di akhir acara, Puteri Indonesia 2023 Farhana Nariswari memahkotai Harashta Haifa dari Jawa Barat sebagai penerusnya sebagai Puteri Indonesia 2024.

Ajang yang merupakan edisi ke-27 dari kontes kecantikan Puteri Indonesia yang diselenggarakan pada 8 Maret 2024 di Plenary Hall, Jakarta Convention Center di Jakarta, Indonesia.[rls/r5]

Sekda Dewa Indra Harap Sosialisasi “Tourist Levy” Bisa Menyempurnakan Penerapan Pungutan Wisatawan di Bali

Laporan : Tim Liputan 

Denpasar, Bali Kini  – Guna mengevaluasi penerapan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) atau Tourist Levy yang sudah berlangsung selama satu minggu ini, Pemprov Bali melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali pun menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Pungutan Bagi Wisatawan Asing di Provinsi Bali, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Kamis (22/2). 

Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam kesempatan wawancara mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendapat masukan, kritik dan saran tentang sistem pemungutan Tourist Levy. Ia menyadari bahwa penerapan PWA ini pasti belum sempurna, karena hal ini masih terbilang baru. “Untuk itu dengan kerendahan hati, seperti yang sudah kami sampaikan saat sosialisasi di awal, pasti akan ada masukan, dan ternyata benar. Maka kami berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem ini,” ujarnya seraya berkata bahwa minggu depan akan diadakan evaluasi lagi. 

Foto : Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra 

Lebih lanjut ia pun mengatakan jika pada tanggal 24 Februari mendatang akan ada kapal pesiar pertama yang sandar di Bali sejak penerapan sistem PWA ini. Untuk masalah pemungutan di kapal pesiar, birokrat asal Pemaron itu pun mengatakan akan bekerja sama dengan agen kapal, agar bisa dipungut langsung di atas kapal. “Jadi wisatawan pas turun langsung menuju destinasi wisata,” imbuhnya.

Mengenai endpoint, Sekda Dewa Indra menegaskan tugas mereka bukan memungut Tourist Levy. Mereka hanya bertugas untuk mengedukasi wisatawan membayar PWA serta bagaimana tata cara pembayarannya. “Wisatawan tetap membayar menggunakan aplikasi Love Bali, serta meyakinkan para wisatawan jika aplikasi ini sangat aman dan tidak akan disalahgunakan,” tutupnya.

Sebelumnya saat memberi sambutan Sekda Dewa Indra yang mewakili Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya berharap Para Duta Besar hingga Konsul Jenderal negara sahabat yang ada di Indonesia bisa memberikan masukan yang komprehensif tentang sistem pemungutan PWA ini. Ia pun mengakui berbagai masukan sangat diperlukan, sehingga ke depan sistem pemungutan ini bsia berjalan lebih baik lagi.

Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri RI Simon D.I. Soekarno mengatakan bahwa pihaknya tetap mendukung program ini serta terus menyebarluaskan ke negara-negara sahabat. Adapun beberapa kriteria yang mendapatkan pengecualian atau exemption bagi warga asing untuk PWA ini seperti pemegang visa diplomatik, pemegang KITAS dan KITAP, pemegang visa reunifikasi keluarga, visa pelajar, hingga golden visa. “Agar dapat exemption, mereka harus mengajukan lima hari sebelum tiba di Bali melalui sistem Love Bali,” imbuhnya.

Ia juga berharap, agar peserta yang hadir pada pertemuan tersebut untuk menggunakan kesempatan yang telah disediakan oleh Pemprov Bali pada siang ini untuk bertanya atau memberikan kritikan tentang Tourist Levy. 

Simon juga meyakinkan bahwa penerapan PWA ini tidak berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan asing ke Bali. “Saya mendapat info kemarin teman saya susah mendapat tiket pesawat  ke Bali karena penerbangan penuh. Jadi pungutan ini tidak akan mengurangi keinginan wisatawan berkunjung ke Bali,” tutupnya.

Pertemuan yang digelar secara daring dan luring ini melibatkan perwakilan negara sahabat dan organisasi internasional.[r4]

Sekda Dewa Indra Minta TPID Antisipasi Potensi Kenaikan Angka Inflasi Jelang Hari Raya Beruntun

TABANAN , Bali Kini - Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota mengantisipasi kemungkinan naiknya angka inflasi menjelang hari raya beruntun mulai dari Galungan, Kuningan, Nyepi yang kemudian diikuti dengan datangnya bulan ramadhan. Penekanan tersebut diutarakannya saat membuka Rapat Koordinasi TPID dan Penyusunan One Page Summary dalam rangka TPID Award 2024 di Ballroom HOMM Saranam Baturiti Tabanan, Jumat (16/2/2024).

Lebih jauh Sekda Dewa Indra mengungkap, rangkaian hari raya biasanya diikuti meningkatnya kebutuhan masyarakat. "Akhir Februari ada Galungan, kemudian awal Maret ada Kuningan yang dirangkai dengan Nyepi. Setelah itu, lanjut datangnya bulan ramadhan," urainya. Diimbuhkan olehnya,  berdasarkan pengalaman yang sudah lewat, rangkaian hari raya cenderung diikuti meningkatnya  kebutuhan. "Oleh sebab itu, kita harus bisa pastikan ketersediaan suplai agar tak terjadi inflasi. Ini merupakan tanggung jawab semua," cetusnya.

Dewa Indra meyakini jajaran TPID mampu menyikapinya dengan melakukan langkah antisipasi yang dibutuhkan. Selama ini, Dewa Indra menambahkan, Bali beberapa kali menghadapi situasi yang memicu inflasi. "Dan sejauh ini kita mampu mengendalikan angka inflasi pada rentang yang aman sehingga lonjakan harga tak terkendali dapat dicegah," tambahnya.

Terkait antisipasi hari raya beruntun, birokrat kelahiran Singaraja ini mengajak jajaran TPID melakukan pengawasan intensif pada ketersediaan kebutuhan seperti daging dan bahan makanan lainnya. Selain itu, ia juga menaruh perhatian terhadap naiknya harga beras. "Untuk menekan laju kenaikan harga beras di pasaran, kami terus melakukan koordinasi dengan Bulog," imbuhnya. 

Masih dalam arahannya, Sekda Dewa Indra kembali mengingatkan TPID untuk memedomani prinsip 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif. Lebih dari itu, ia mendorong penguatan koordinasi dan kerjasama lintas kabupaten/kota. "Pola ini sudah kita bangun dan saya harap terus dioptimalkan. Semua kabupaten jaga kestabilan produksi sesuai potensi masing-masing," harapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja dalam paparannya mengapresiasi keberhasilan jajaran TPID seluruh Bali dalam pengendalian  angka inflasi yang terakhir tercatat 2,6 persen. Menurutnya, capaian ini adalah buah kerja keras jajaran TPID provinsi dan kabupaten/kota yang telah melakukan langkah tepat dalam pengendalian inflasi. Pada bagian lain, ia juga menyinggung keunikan Bali sebagai daerah tujuan pariwisata. "Suplai untuk Bali bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tapi juga untuk wisatawan yang berkunjung. Karena itu, Bali bukan hanya menjadi daerah penghasil tapi juga tergantung pada daerah lain," bebernya.

Rakor TPID menghadirkan sejumlah pembicara yaitu Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M. Sc dan Analis Kebijakan Ahli Muda Kemenko Perekonomian RI Sri Purwanti. Prof. Bustanul dalam paparannya memberikan langkah-langkah dalam menjaga ketersediaan suplai bahan kebutuhan pokok.[prov/rl]

Pemerintah Provinsi Bali Dukung Pengembangan Ekosistem Kedirgantaraan di Bali

DENPASAR , Bali Kini - Pemerintah Provinsi Bali menyambut baik inisiatif Kementerian PPN/Bappenas dan PT. Dirgantara Indonesia untuk mengembangkan industri kedirgantaraan dengan memanfaatkan Bandar Udara Letkol Wisnu melalui Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya saat menghadiri penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Buleleng dan PT. Dirgantara Indonesia terkait pengembangan ekosistem industri kedirgantaraan di Provinsi Bali dalam rangka mendukung Transformasi Ekonomi Kerthi Bali bertempat di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada Jumat (16/02) siang.

Ia menyampaikan bahwa pengembangan ekosistem kedirgantaraan di Bali akan memberikan dampak yang sangat baik bagi pengembangan perekonomian Bali khususnya di Kawasan Bali Utara. “Transformasi ini akan membuka peluang lapangan kerja di industri kedirgantaraan untuk masyarakat lokal serta pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lainnya karena aktivitas Bandara Letkol Wisnu menjadi jauh lebih besar dan melibatkan banyak pihak,” kata Mahendra.

 

Pengembangan Bandar Udara Letkol Wisnu merupakan First Milestone bagi pengembangan kedirgantaraan di Provinsi Bali. Selain mengembangkan SDM kedirgantaraan nantinya juga akan dikembangkan Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) serta pengembangan wisata bahari dan konektivitas antar pulau.

Seperti diketahui saat salah satu persoalan utama pembangunan Bali adalah terkait pemerataan. Kepariwisataan Bali hanya terpusat di Bali Selatan yang mengakibatkan kesenjangan perekonomian antara Bali Utara dan Bali Selatan. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya mendorong peningkatan pembangunan di Wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat dengan menggali dan memanfaatkan potensi yang tersedia di wilayah tersebut. Sehingga pengembangan ekosistem kedirgantaraan di Bandara Letkol Wisnu diharapkan dapat menjadi pengungkit aktivitas ekonomi dan bisnis di Bali Bagian Utara.

Sementara Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah meluncurkan Master Plan pengembangan sistem industri kedirgantaraan Indonesia Tahun 2023-2045 dengan visi membangun industri kedirgantaraan yang tangguh dan berdaya saing menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Ia menjelaskan bahwa pengembangan kedirgantaraan Indonesia saat ini tidak hanya pada industri kedirgantaraannya saja namun juga ekosistem industri kedirgantaraan lainnya antara lain pendidikan dan pelatihan, riset, kerekayasaan dan rancang bangun, tata kelola kelembagaan dan regulasi serta infrastruktur kedirgantaraan.[rls] 

Belum Berlaku, Usulan Voucher Tourism Levy Akan Dibahas Lebih Lanjut Dengan Pelaku Pariwisata

DENPASAR , Bali Kini - Usulan Penjabat Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya untuk memberikan voucher potongan harga pada destinasi wisata bagi wisman yang telah melakukan pembayaran pungutan wisatawan asing (Tourism Levy) pada pertemuan di Kantor Gubernur bali, Selasa (6/2) lalu dibenarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Tjok Bagus Pemayun. Namun, Ia menegaskan perlu waktu, mekanisme serta pembahasan lebih lanjut khususnya dengan pelaku pariwisata untuk mewujudkan hal tersebut. Demikian disampaikan birokrat asal Gianyar, Sabtu (10/2).

Hal ini menanggapi beredarnya pemberitaan mengenai voucher potongan harga yang melakukan pembayaran pungutan wisatawan asing. Pemayun memastikan bahwa untuk saat ini belum ada pemberian voucher tersebut karena memang baru sekali usulan tersebut dimunculkan.

“Seperti yang disampaikan Bapak Pj. Gubernur, usulan ini untuk merangsang antusiasme dan minat wisman untuk membayarkan Tourism Levy. Namun masih perlu dibahas dan dimatangkan lagi bagaimana baiknya dapat dilakukan. Tentunya dengan melibatkan pelaku pariwisata yang mengelola destinasi wisata,” kata Pemayun.

Sebelumnya Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya saat menghadiri rapat terkait Pungutan Bagi Wisatawan Asing bersama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Badan Pendapatan Provinsi Bali dan Biro Hukum Setda Provinsi Bali pada Selasa (6/2) lalu di Ruang Rapat Kantor Gubernur Bali berharap kedepannya Tourism Levy dapat dikerjasamakan dengan destinasi-destinasi wisata yang ada di Bali berupa voucher potongan harga bagi wisman yang telah melakukan pembayaran Tourism Levy. Menurutnya hal ini dapat merangsang antusiasme dan minat wisman untuk membayarkan Tourism Levy. Karena disamping mereka memiliki andil dalam upaya pelestarian budaya dan alam Bali, mereka pun mendapatkan manfaat langsung berupa voucher potongan harga pada destinasi-destinasi unggulan di Bali. Begitu pun dengan destinasi wisata baik destinasi wisata alam, budaya maupun buatan yang bekerjasama dengan Tourism Levy akan mendapatkan keuntungan karena dapat mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan khususnya wisman pada destinasi tersebut. Ia menilai hal ini dapat menjadi simbiosis mutualisme yang baik antara pemerintah daerah dengan industri pariwisata Bali.

Namun tentu dalam pelaksanaannya diperlukan waktu dan mekanisme lebih lanjut antara Pemerintah Provinsi Bali dengan industri-industri Pariwisata di Bali. Perlu dikoordinasikan bersama bagaimana mekanisme agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kepariwisataan Bali, bagi industri dan masyarakat Bali. Disamping itu, yang terpenting adalah bagaimana agar wisatawan dapat membayarkan Tourism Levy tanpa merasa terbebani. Oleh sebab itu, Mahendra Jaya selalu menegaskan untuk terus mensosialisasikan tujuan diberlakukan pungutan bagi wisatawan asing tersebut.[r3]

Dinkes Bali Gelar Simulasi Lapangan Pusat Kendali Krisis Kesehatan

Denpasar , Bali Kini  - Dinas Kesehatan Provinsi Bali didukung Australian Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) dan bekerjasama 

dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM menggelar Field Training Exercise (FTX) Pusat Kendali Krisis Kesehatan/Health Emergency Operation Center (HEOC). Hasil simulasi ini nantinya akan menjadi kelengkapan Dokumen Pedoman HEOC. 

FTX HEOC digelar selama dua hari, 6 hingga 7 Februari 2024 mengambil tempat di dua lokasi yaitu Aula Hotel Inna Heritage Bali

dan Halaman Kantor Dinkes Bali. Pada hari pertama, Selasa (6/2), seluruh peserta menerima pembekalan materi dari OPD terkait. BPBD Bali membawakan materi kebijakan penanggulangan bencana di daerah. Peserta juga mendapat materi tentang sinergi pentahelix dalam penanganan bencana, kebijakan penanganan krisis kesehatan akibat wabah flu burung serta  kebijakan dan pedoman HEOC di 

Provinsi Bali.

Kadis Kesehatan Provinsi Bali dr. I Nyoman Gede Anom dalam sambutannya saat membuka kegiatan FTX HEOC menyampaikan bahwa pedoman ini dirancang untuk memberikan panduan komprehensif bagi organisasi untuk pembentukan klaster kesehatan dan HEOC penanggulangan krisis kesehatan pada masa pra krisis, tanggap darurat dan pasca krisis. Kadiskes menyadari, penyusunan pedoman HEOC ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dan kontribusi berbagai pihak, utamanya AIHSP) serta Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM. Mengakhiri sambutannya, dr. Gede Anom berharap pedoman HEOC ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat nyata dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. "Pedoman ini mencakup beragam aspek, mulai dari struktur organisasi, tata laksana, pelaporan dan evaluasi pada siklus penanggulangan bencana,” ujarnya.

Pengendali utama simulasi FTX HEOC Gde Yulian Yogadhita menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menguji secara spesifik komponen/ fungsi dengan menilai proses pengambilan keputusan, koordinasi dan komunikasi, serta 

kesiapan sumber daya dengan melihat operasionalisasi pedoman HEOC serta menguji kelengkapannya. Oleh sebab itu, ia sangat berharap dukungan dari lintas sektoral yang terlibat dalam kegiatan simulasi. 

Kegiatan simulasi yang dipantau evaluator dari Kemenkes RI, AIHSP dan akademisi ini berjalan lancar. Para peserta memainkan peran sesuai dengan tugas pokok masing-masing.[rls]