-->

Iklan

Menu Bawah

Fraksi Partai Golkar DPRD Bali Pertanyakan Penyaluran Dana Stimulus Covid-19

BaliKini.Net
Senin, 10 Agustus 2020, 20.22 WIB Last Updated 2020-08-10T13:22:23Z
Foto:  I Ketut Suwandhi saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Golkar terhadap sejumlah Ranperda pada Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (10/8).
Denpasar,Balikini.Net - Tercatat ada Rp756 Miliar hasil realokasi anggaran Pemprov Bali dialokasikan untuk penanganan Covid-19 di Pulau Dewata, termasuk dana stimulus kepada masyarakat.

Dana sebanyak itu dipertanyakan Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali terkait penyaluran bantuan sosial dan stimulus usaha bagi terdampak Covid-19 oleh Pemprov Bali. 

Hal itu disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi Golkar terhadap sejumlah Ranperda pada Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (10/8), yang dibacakan oleh politikus senior Golkar I Ketut Suwandhi.  

 "Mengawali penyampaian Pandangan Umum ini, kami Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi atas disepakatinya anggaran Covid 19 sebesar Rp756 Miliar, dan selanjutnya kami berharap baik bantuan pusat maupun daerah agar penyalurannya  sesuai dengan mekanisme. Masih banyak keluhan tentang sistem penyalurannya melalui mekanisme yang kurang akurat dan terkesan pemberian stimulus melalui pendekatan politis," tegas Suwandhi.

Wakil rakyat dari Kota Denpasar yang dijuluki Jendral Kota ini mengatakan, jika mekanisme penyalurannya tidak diatur dengan baik, maka berbagai bantuan itu justru tidak berdampak positif bagi masyarakat terdampak Covid-19.

"Kalau hal semacam ini terjadi dan terus dilanjutkan, dikhawatirkan pemberian stimulus tersebut tidak berdampak positif terhadap upaya membantu masyarakat terdampak Covid-19," kata Suwandhi.

Lebih lanjut Fraksi Golkar meminta adanya akurasi data penerima bantuan stimulus, agar bantuan tersebut bisa tetap sasaran. Terkait dengan program stimulus kepada masyarakat seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), BST (Bantuan Sosial Tunai), BSU (Bantuan Stimulus Usaha).

"Dalam pelaksanaannya banyak terdapat keluhan tentang kelayakan masyarakat yang berhak menerima. Oleh karena itu mohon akurasi data penerima sehingga ke depan penyaluran bantuan stimulus tepat sasaran," pungkas Suwandhi. 

Gubernur Bali I Wayan Koster berkesempatan menanggapi sorotan fraksi Golkar ini dalam rapat Paripurna berikutnya dengan agenda penyampaian jawaban gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Bali.[ar/R5]
Komentar

Tampilkan

BERITA TERBARU

Kabar Internasional

+