Denpasar,BaliKini.Net - Di tengah pandemi Covid-19 ini, sektor ekonomi dan kesehatan hendaknya menjadi prioritas alokasi anggaran dalam APBD Perubahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020, khususnya soal alokasi anggaran bantuan Sosial (Bansos).
Hal ini disampaikan Fraksi Gabungan NasDem, PSI dan Hanura DPRD Bali saat menyampaikan pandangan Umum terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020, dalam Rapat Paripurna DPRD Bali.
"Hal yang tak boleh dilupakan lainnya adalah peningkatan jumlah Bansos. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini harus sejalan dan mendapat dukungan di daerah, karena maksud dari bansos-bansos ini adalah mengembalikan daya beli masyarakat sekaligus membuat perputaran ekonomi yang lebih baik," kata juru bicara Fraksi gabungan NasDem, PSI dan Hanura Grace Anastasi Surya Widjaja.
Pada kesempatan itu, Fraksi Gabungan NasDem, PSI dan Hanura juga meminta penjelasan Gubernur Bali Wayan Koster, yang pada sidang paripurna sebelumnya menyebutkan bahwa Bansos bagi anggota DPRD provinsi Bali pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 diambil dari APBD Induk Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.
Terminologi "Bansos" yang disebutkan Fraksi Gabungan NasDem, PSI dan Hanura ini maksudnya adalah Hibah untuk masyarakat yang difasilitasi anggota DPRD Provinsi Bali. "Belum dijelaskan oleh Saudara Gubernur bagaimana mekanisme yang dirancang pada Tahun Anggaran 2021," kata Grace.
Terlepas dari soal mekanismenya, disebutkan Grace, Fraksi Gabungan pada intinya mendukung adanya alokasi dana hibah yang difasilitasi anggota Dewan pada APBD Perubahan Tahun 2020.
Selain itu, Fraksi NasDem PSI Hanura berharap Perda RZWP3K nantinya dapat menjadi landasan hukum dan daya tarik bagi investasi yang akan masuk ke Bali.
"Dengan adanya Perda RZWP3K, niscaya ada landasan hukum dan daya tarik bagi investasi-investasi yang akan masuk ke Bali," tutur Grace.
Fraksi NasDem PSI Hanura DPRD Provinsi Bali juga sepakat bahwa investasi-investasi di bidang perikanan ataupun terkait kekayaan alam hayati yang terkandung di dalamnya, sangat memungkinkan sebagai penopang perekonomian Bali sehingga tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata.
Namun, tentu saja kehadiran investor nantinya harus bermanfaat bagi warga sekitar, baik terkait sumbangan sosial hingga penyerapan tenaga kerja.
"Setidaknya investor harus diwajibkan memberikan kontribusi bagi masyarakat ataupun desa adat agar sama-sama mendapat manfaat, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dan tak kalah pentingnya, harus ada payung hukum agar ekosistem lingkungan hidup dan budaya masyarakat setempat harus terus dijunjung tinggi," tandas Grace.
Srikandi PSI itu menambahkan, Provinsi Bali memang hanya memiliki pesisir dan perairan yang terbatas, yakni luas perairan lebih dari 9.440 km2 dan panjang garis pantai kurang lebih 633 km. Namun di dalamnya terkandung beragam sumber daya alam, baik sumber daya hayati maupun potensi-potensi lainnya.
Potensi tersebut di antaranya seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, perdagangan produk ornamental atau aquaria tropis, industri rumput laut, tangkapan ikan air laut dalam, pemanfaatan energi baru terbarukan, pariwisata pesisir dan bahari, serta transportasi laut. (Ar/R5)
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram