Denpasar,BaliKini.Net - Ada Rp756 Miliar hasil realokasi APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan dampak Covid-19, banyak dipertanyakan sejumlah fraksi di DPRD Bali.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali, misalkan. Mempertanyakan soal penyaluran bantuan stimulus usaha kepada koperasi, Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Tentunya sangat diharapkan penyaluran bantuan stimulus usaha itu tepat sasaran, tidak ada muatan politiknya. Hal itu disampaikan Fraksi Demokrat dalam Pandangan Umumnya terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020, yang dibacakan I Komang Wirawan dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (10/8) lalu.
"Berkaitan dengan pemberian bantuan stimulus usaha yang ditujukan kepada Koperasi, IKM dan UMKM melalui Dinas Koperasi Kabupaten/Kota yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Bali, Kami Fraksi Partai Demokrat mengharapkan murni dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan tidak ada muatan politik sehingga yang menerima bantaun benar-benar tepat sasaran, sesuai dengan data dan fakta lapangan dan berkeadilan," kata Wirawan.
Fraksi Demokrat berharap demikian karena ada aroma tak sedap dalam penyaluran bantuan stimulus usaha tersebut. Tidak seperti apa yang saat ini terjadi di lapangan. Ada saja pengaduan masyarakat penerima bantuan hanya dari kalangan dan atau kelompok tertentu saja.
"Untuk itu Kami Fraksi Partai Demokrat berharap kepada saudara Gubernur dan Dinas Koperasi bertindak tegas dan tidak parsial," tandas Wirawan. (Ar/R5)
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram