Hal itu dibacakan Nyoman Wirya.S.Sos saat Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020, Rabu (18/11) di DPRD Bali, Renon Denpasar. Dalam penyampaian Pandangan Umum terhadap Raperda Provinsi Bali Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun 2021.
"Kami dari Fraksi Partai Golkar mendukung sepenuhnya bantuan-bantuan dan stimulus untuk UMKM dan Koperasi, sebagai upaya penganggulangan dampak pandemi covid-19. Namun mengingat saat ini masih dalam masa kampanye Pilkada kami mengharapkan bantuan dan stimulus tidak disalahgunakan untuk dapat mempengaruhi dan memenangkan salah satu calon kepala daerah," ungkapnya.
Ditegaskan kembali, untuk penyaluran bantuan dan stimulus harus dilakukan secara ketat. "Kami mengharapkan sodara Gubernur, aparat penegak hukum, ombusdman dan bawaslu turut serta melakukan pengawasan sebaik-baiknya," tambahnya.
Hal itu diungkapkan dalam rapat ini, mengingat beredar informasi bahwa Desa Adat yang tidak memenangkan calon tertentu tidak akan mendapatkan bantuan atau bantuan. Bahkan informasinnya kepada desa adat tersebut akan dikurangi atau dicabut.
Fraksi Partai Golkar menyatakan informasi tersebut tidak benar dan keliru. Sesuai dengan Perda Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, bahwa bantuan –bantuan desa adat adalah hak masing-masing desa adat diseluruh Bali, dan anggarannya ditetapkan dalam Perda tentang APBD Provinsi Bali, yang disetujui oleh Gubernur dan DPRD (seluruh fraksi-fraksi) yang ada di DPRD Bali.[ar/r5]
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram