Bali Kini ,Denpasar - Dileburkannya Badan Kesatuan Bangsa, Politik (Kesbangpol) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hadirnya OPD ini dimaksudkan untuk melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sekaligus urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan subbidang Kebakaran.
"Khusus poin ketiga ini ada kesan dipaksakan, meskipun masih relevan jika digabungkan. Karena kami melihat bahwa tugas Satpol PP selama ini juga tidak ringan. Satpol PP yang pada dasarnya memiliki tugas mengawasi dan menegakkan Perda tampak masih kewalahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya," terang I Wayan Karisubali, Ketua Fraksi Gabungan Hanura dan PSI Nasdem.
Ditegaskannya jika perubahan ini nantinya membuat Satpol PP bisa bergerak lebih lincah, maka FRAKSI NASDEM PSI HANURA mendukung peleburan dua institusi ini. Oleh karena itu perampingan-perampingan OPD ini harus memberi penegasan yang kuat agar OPD-OPD yang baru, memiliki daya dobrak yang lebih baik lagi.
Tantangannya tidak ringan karena perampingan OPD ini harus mampu menghemat anggaran.Karena jika perampingan malah akan membuat anggaran membengkak, tentu saja bukan menjadi tujuan dari perampingan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Bali.
Jika anggaran memang bisa dihemat hingga seratusan miliar rupiah per tahun, tentu bukan jumlah yang sedikit. Dan anggaran yang bisa dihemat ini bisa dialokasikan untuk masyarakat Baliyang masih berjuang menghadapi pandemi COVID-19.
"Karena seperti diketahui bersama, saat ini kita masih berada dalam situasi belum normal, dan pemulihan pasca pandemi nantinya juga memerlukan waktu yang tidak cepat. Di sisi lain FRAKSI NASDEM PSI HANURA juga mengingatkan agar sumber daya manusia yang sudah mengabdi pada OPD-OPD dimaksud tetap diperhatikan kepentingannya," jelasnya.
Perampingan OPD ini pastinya akan mengurangi jabatan Eselon II, Eselon III dan bahkan Eselon IV. Karena itu FRAKSI NASDEM PSI HANURA mengingatkan, agar mereka yang selama ini sudah memberikan pengabdian terbaiknya tidak dipangkas begitu saja.
"Jangan melupakan aspek kemanusiaannya. FRAKSI NASDEM PSI HANURA juga mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Bali soal transformasijabatan struktural ke fungsional dilakukan secara cermat agar kinerja birokrasi berjalan lebih efektif," kata Karisubali.
Sementara itu terkait dengan pengisian jabatan, pihaknya meminta agar bisa mendapatkan para pejabat yang kompeten dan terbaik. Karena itu pengisian jabatan agar dilaksanakan lebih selektif dan kompetitif.
Selanjutnya, struktur perangkat daerah yang dibentuk juga harus lebih memiliki kemampuan pelayanan yang lebih baik. "Kami mengingatkan agar pemanfaatan teknologi informasi dioptimalkan. Masyarakat harus mendapatkan informasi dan pelayanan mudah melalui aplikasi atau layaknya customer service pada sebuah perusahaan swasta. Jika perlu nomor telepon para Kepala Dinas pun harus dishare sebagai bagian bentuk bekerja untuk melayani masyarakat," jelasnya.[ar/r5]
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram