Grand Inna Bali Beach Raih Sertifikasi Tatanan Kehidupan Era Baru

Denpasar ,Balikini.net - Erupsi Gunung Agung, kebakaran yang sempat terjadi, hingga kondisi pandemi saat ini. Tidak menyurutkan Grand Inna Bali Beach dalam meningkatkan pelayanan terhadap tamu yang menginap.

Hal ini dibuktikan Hotel tertinggi di Bali ini dengan meraih sertifikasi Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Artinya hotel yang menjadi langganan acara jamuan dan kongres partai politik ini dinyatakan siap menyambut tamu dengan standar protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah.

Grand Inna Bali Beach merupakan hotel BUMN yang menjadi bagian dari PT Hotel Indonesia Natour (Persero) berkomitmen menyediakan pengalaman perjalanan yang aman dengan menerapkan protokol kesehatan untuk memberikan kenyamanan dan keamaan bagi para tamu serta seluruh karyawan/wati hotel.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi para tamu, oleh karena itu kami siap menyambut para tamu yang ingin menginap dan mengadakan pertemuan (meeting) dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam situasi pandemi saat ini" ujar General Manager Grand Inna Bali Beach Ibu IGK. Ayu Ariani. 

Beberapa acara yang telah terselenggara di situasi saat ini telah menerapkan protokol kesehatan dan pihak hotel senantiasa selalu menghimbau kepada para tamu dan staff baik himbauan yang disampaikan secara langsung maupun himbauan dalam bentuk visual berupa tayangan dan poster.

"Serta didukung dengan peralatan seperti cek suhu tubuh, tempat cuci tangan dan hand sanitizer di lokasi yang strategis," imbuhnya, menyudahi.[ar/r5]

Peluncur Sabu Wilayah Tabanan Dituntut 9 Tahun Penjara

Denpasar BaliKini.Net  - Dalam lingkaran peredaran narkoba juga memiliki wilayah daerah kekuasaan. Seperti khusus wilayah Kuta, Denpasar hingga masing-masing pelosok desa. Seperti terdakwa Alexander Angga Laksmana, spesialis peluncur sabu untuk wilayah Kediri, Tabanan.

Pemuda 24 tahun asal Banyuwangi ini, dituntut hukuman pidana selama 9 tahun penjara, dengan barang bukti kepemilikan 10 paket sabu berat 3,58 gram. 

"Terdakwa tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (I) UU RI No.35 tahun 2009., Tentang Narkotika," sebut Jaksa Ida Ayu Ketut Sulasmi,SH selaku penuntut umum.

Disebutkan jaksa bahwa terdakwa spesialis khusus mengedarkan atau sebagai perantara dan penyedia sabu di wilayah Jalan Ngurah Rai, Kediri Tabanan. Saat diamankan, ditemukan 10 paket sabu dengan berat total keseluruhan 3,58 gram.

"Memohon kepada majelis hakim agar terdakwa dihukum selama 9 tahun dan denda sebesar Rp.1 miliar subsider empat bulan penjara," tuntut Jaksa dari Kejati Bali, didengarkan secara telekonferens oleh Hakim Koni Hartanto,SH.MH.

Menanggapi tuntutan jaksa, pihak Posbakum Peradi Denpasar yang mendampingi terdakwa secara singkat langsung menyatakan permohonan keringanan hukum secara lisan. Dimana pada intinya terdakwa masih muda dan punya harapan untuk memperbaiki diri serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Sebagaimana diuraikan Jaksa, bahwa terdakwa diamankan pada Selasa, 23 Juni pukul 19.30 Wita. Saat itu, Polisi yang sudah memburu terdakwa membututi dari Tabanan hingga ke Denpasar.

Terdakwa diamankan saat mengambil tempelan di depan Barta Medika, Clinic Jalan Gunung Andakasa, Padangsambian Denpasar Barat. "Dari penggledahan petugas, ditemukan 10 paket klip berisi sabu berat 3,58 gram," sebut Jaksa.

Pengembangan dilanjutkam ke alamat tinggal terdakwa di Jalan Ngurah Rai, Banjar Anyar, Kediri Tabanan. Disini Polisi hanya menemukan alat bukti penguat posisi terdakwa sebagai pengedar dan perantara.

Kepada petugas, terdakwa mengaku selama ini mendapat barang sabu dari Pak Kadek (DPO). Diakuinya, sebelumnya telah mengedarkan 23 paket sabu yang hanya khusus ditempel di wilayah jalan Ngurah Rai, Kediri.[ar/r5]

Simpan Bahan Exstasy dan Puluhan Gram Sabu, Pria Surabaya ini Dihukum 10 Tahun

Denpasar ,BaliKini.Net - Terdakwa asal Kota Surabaya bernama Hari Hanto (43) yang menguasai puluhan paket sabu dan bahan racikan exstasy, pada sidang yang digelar secara online di PN Denpasar diputus hukuman 10 tahun.

Ketok Palu hakim Esthar Oktaviani, SH.MH sama dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Rika Ekayanti,SH.,MH, yang menyatakan terdaka terbukti bersalah melawan hukum pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 114 Ayat (2)  Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

"Mengadili dan menghukum terdakwa Hari Hanto pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp.1 miliar dan subsider tiga bulan penjara," ketok palu hakim melalui sidang online.

Terdakwa yang didampingi pihak Posbakum Peradi Denpasar, tidak dapat berbuat banyak kecuali menerima putusan tersebut. Terlebih bagi JPU yang menuntut sama dengan putusan hakim, langsung menyatakan menerima.

Diuraikan dalam dakwaan, bahwa terdakwa diamankan pada 13 Mei sekitar pukul 19.50 Wita di pinggir Jalan Mudu Taki VI, Banjar Tegal Jaya, Dalung, Kuta Utara. Saat itu gerak gerik terdakwa yang mencari sesuatu disemak-semak, mamatik kecurigaan petugas. 

"Saat diamankan, ditemukan satu paket sabu di saku celana yang dikenakan terdakwa dan dua paket sabu disembunyikan di celah gabus helm yang dikenakan terdakwa," sebut Jaksa Rika.

Kemudian Polisi menggiring ke tempat kosnya di Jalan Kebo   Iwa Utara, Gang II No. IA, Banjar Batu Kandik,  Padangsambian. Dalam perjalanan menuju tempat kos, terdakwa mengatakan jika sabu yang diambilnya tadi adalah bayaran hutang. 

Dikatakannya, seseorang yang dikenalnya sebagai kurir di Kuta bernama Ismed (DPO) berhutang padanya Rp.4 juta dan dibayarkan dengan satu paket sabu berat 3,88 gram netto. 

Selanjutnya dalam penggledahan di kamar kos terdakwa, petugas menemukan 50 puluh paket sabu dengan berat 10,15 gram netto yang dibelinya seharga Rp.10 juta dari seseorang bernama Bang Anis(DPO).

Serta satu paket terpisah berisi sabu berat 20,06 gram. Untuk satu paket sabu ini, diakuinya dibeli dari seseorang bernama Junaidi (DPO). "Dari Junaidi, diakuinya sering memesan untuk sabu dan ekstasi. Termasuk bahan untuk buat ekstasi," kutipnya dalam dakwaan.

Selain itu, petugas juga menemukan sebungkus serbuk halus berwarna merah yang mengandung sediaan narkotika untuk bahan racikan buat pil ekstasi. "Terdakwa mengaku serbuk untuk membuat ekstasi itu didapat dari Junaidi (DPO)," tutup Jaksa.[ar/r5]

Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali Gelar Lomba Reportase dan Menyanyi Lagu Pop Indonesia Akhir Oktober Mendatang

Denpasar ,BaliKini.Net - Menindaklanjuti arahan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam Reksa Bahasa 2020, Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali turut serta dalam melaksanakan Krida Nasional yakni Abdi Bahasa, Jaga Bahasa, dan Niaga Bahasa. 

Karsa Gempita adalah sebuah program Niaga bahasa yang dilaksanakan oleh Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali di tahun 2020 ini. Karsa Gempita ini meliputi Kedai bahasa dan sastra Indonesia (Karsa) serta Gema Lomba Reportase dan Menyanyi Lagu Pop Indonesia (Gempita). 

Ketua Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali periode 2018–2020, I Made Bayu Mahardika, S. M. mengatakan bahwa Gempita merupakan  kegiatan akhir tahun yang rutin dilaksanakan oleh Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali yang berfokus pada penguatan kreatifitas antar peserta dan panitia. 

"Selain untuk mempromosikan Balai Bahasa dan Duta Bahasa, kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkembangkan kreativitas serta ajang penyaluran bakat generasi muda dalam menjaga bahasa Indonesia dalam bentuk perlombaan," jelasnya. 

Lebih lanjut, Bayu menjelaskan bahwa Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali merupakan wadah atau ikatan purna program Duta Bahasa dari tahun 2006 hingga saat ini. “Fungsi dari Paguyuban ini guna menampung aspirasi-aspirasi Duta Bahasa dalam bentuk kegiatan serta menjaga ikatan persaudaraan antara setiap anggota Paguyuban," ungkapnya. 

Kepengurusan Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali dibentuk pertama kali pada tahun 2011 dan telah konsisten hingga saat ini membuat kegiatan yang berkaitan dengan kebahasaan, kesastraan, dan literasi melalui berbagai kegiatan, salah satunya kegiatan Gempita tersebut. 

"Setiap generasi muda, komunitas, pegiat literasi, dan duta bahasa agar mampu berkolaborasi aktif guna menjaga sastra dan bahasa Indonesia, salah satunya dengan berpartisipasi dalam kegiatan Gempita pada akhir Oktober mendatang," tegas Bayu. 

Kegiatan Gempita tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 30–31 Oktober 2020 dengan konsep yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini.

Gema Lomba Reportase dan Menyanyi Lagu Pop Indonesia (Gempita) akan dilaksanakan secara daring kombinasi. Seleksi akan dilaksanakan secara daring dan 20 peserta terbaik akan mengikuti babak penilaian secara langsung. 

"Peserta akan diminta untuk membuat video, lalu dari keseluruhan video yang terkumpul akan di seleksi sebanyak 20 peserta terbaik yang kemudian akan mengikuti babak penilaian langsung di Balai Bahasa Provinsi Bali,” jelas I Gede Sumitra Jaya selaku Ketua Panitia Karsa Gempita 2020. 

Pendaftaran lomba dapat dilakukan secara daring. Peserta dapat melihat unggahan pamflet lomba dan/atau Panduan Gempita 2020 melalui tautan di bio instagram @dutabahasaprovbali.

"Sebentar lagi akan penutupan pendaftaran pada tanggal 18 Oktober 2020, namun kemungkinan akan diperpanjang untuk memberikan kesempatan para generasi muda di seluruh Bali,” ungkap Detra.

Harapan dengan terselenggaranya kegiatan Gempita adalah meningkatkan minat dan bakat generasi muda dalam bidang reportase dan tarik suara serta bahasa dan sastra untuk dapat menjadi bagian terdekat dalam kehidupan masyarakat.

“Semoga melalui lomba ini akan muncul bibit-bibit unggul calon pewara, pembawa berita, reporter, dan penyanyi pop di Bali,” harapnya. [hms]

Supadma Rudana ; UU Omnibus Law Harus Selaras Filosofi Tri Hita Karana

Foto: Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Putu Supadma Rudana

Denpasar ,Balikini.Net –  Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang disahkan DPR RI pada 5 Oktober itu hingga kini masih menjadi polemik. Masyarakat terbelah dalam pro dan kontra terhadap UU tersebut. Fraksi-fraksi di DPR RI juga tak bulat mendukung pengesahan UU itu. Dua dari sembilan fraksi DPR RI, Demokrat dan PKS, menolak UU tersebut.

Sikap penolakan ini kembali ditegaskan anggota Fraksi Demokrat DPR RI Dapil Putu Supadma Rudana di sela-sela Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VI DPR RI di Bali. Dirinya sebagai kader Partai Demokrat, tentunya akan tegak lurus dengan keputusan partai yang menolak UU itu.

Alasan penolakan partai Demokrat selain yang banyak disampaikan petinggi Demokrat di Jakarta, Supadma juga memberberkan alasan pribadinya menolak UU Ciptaker itu dalam konteks kepentingan Bali. Ia tidak ingin UU Omnibus Law melamgkahi filosofi Tri Hita Karana di Bali, yang salah satunya menjaga keharmonisan dengan lingkungan. 

Menurut dia, pembangunan di Bali harus menjaga dengan baik alam dan lingkungannya, dan manusinya harus sejahtera. "Dari saya melihat itu penting untuk menjaga, pertama menjaga Bali, karena saya Dapil Bali agar alamnya terjaga, manusianya mendapat kesejahteraan, Filosofi Tri Hita Karana juga langgeng di Bali menjadi destinasi utama dalam bidang pariwisata dan kebudayaan. Jangan melawan filosofi Bali Tri Hita Karana," tegas Supadma.

Lebih lanjut Wakil Sekjen DPP demokrat ini mengatakan, sebagai Wakil Rakyat, dirinya ingin setiap keputusan harus berpihak dan menguntungkan masyarakat. Maka dari itu, fungsi pengawasan sangat diperlukan. 

"Kita ini di Parlemen, harus ada cek & balance. Jika ada satu UU, tentu kita harus menjaga agar kedepannya yang diuntungkan itu masyarakat dan lingkungan terjaga," pungkas Supadma.[ar/r5]

Dukung Keamanan dan Kenyamanan di Jalan Raya, Dishub Denpasar Intensifkan Perawatan LPJU

Denpasar , BaliKini.Net - Keberadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) merupakan elemen penting dalam berkendara. Karenanya, sebagai upaya untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan saat berkendara di Jalan Raya, Dinas Perhubungan Kota Denpasar terus mengintensifkan perawatan LPJU di sepanjang jalanan Kota Denpasar. Kali ini, perawatan dilaksanakan dengan menyasar beberapa titik yang pada Kamis (15/10) dilaksanakan di Jalan Tukad Balian, Wilayah Kelurahan Renon.

Kadishub Kota Denpasar, I Ketut Sriawan saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa Disbuh Kota Denpasar senantiasa berupaya untuk memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat. Hal ini termasuk pelayanan LPJU guna mewujudkan keselamatan dan kenyamanan berkendara bagi masyarakat.

“Jadi secara berkelanjutan dan bertahap kami laksanakan secara rutin, selain menindaklanjuti aduan masyarakat, juga dilaksanakan secara rutin dan berkala untuk memastikan LPJU berfungsi baik,” jelasnya

Dikatakan Sriawan, maksimalnya fungsi LPJU selain mendukung keselamatan dan kenyamanan, juga diharapkan mampu menekan angka kriminalitas di jalan raya. Dishub Denpasar sendiri hingga saat ini menangani sedikitnya 17.666 titik LPJU yang menerangi jalanan di Kota Denpasar. Secara bertahap, peremajaan terus dilaksanakan yang juga disertai perawatan rutin.

“Saat ini secara bertahap kita mulai terapkan Smart Lighting yang merupakan bagian dari Smart City Denpasar,” ujarnya

Lebih lanjut Sriawan menjelaskan bahwa hingga saat ini sejak awal dimulai beberapa tahun silam, peremajaan LPJU telah dilaksanakan di beberapa titik. Seperti halnya di Jalan Danau Tamblingan, Jalan Veteran, Jalan Hasanudin, Jalan Thamrin, Jalan Gajah Mada telah dilaksanakan pergantian dari konvensional ke LED. Sehingga diharapkan masa pakai teknisnya lebih lama.

“Kedepan tentu kami berharap LPJU dapat seluruhnya menggunakan LED, sehingga lebih hemat, dan minim perawatan, namun ini akan dilaksanakn secara bertahap kedepanya,” kata Sriawan.

Dalam kesempatan tersebut Sriawan juga turut mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan peduli terhadap kondisi LPJU.

“Kami berterimakasih kepada masyarakat, utamanya Perbekel dan Lurah yang telah aktif memberikan informasi perihal kondisi LPJU, sehingga dapat segera tertangani, dan masyarakat juga dapat mengirimkan pengaduan melalui Pro Denpasar atau dengan menghubungi Kordinator Per Kecamatan,” pungkasnya. (hms).

Kejari Badung Eksekusi Koruptor IB Surya Bhuwana

Denpasar ,BaliKini.Net - Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Badung bersama dengan Tim Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan eksekusi terhadap Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus tindak pidana korupsi atas nama Terpidana Ida Bagus Surya Bhuwana. 

Terpidana Ida Bagus Surya Bhuwana ditangkap di Hotel Jimbaran View, Jalan Raya Uluwatu sekira pukul 16.00 WITA saat sedang berada di hotel tersebut.

Penangkapan terhadap DPO atas nama Terpidana Ida Bagus Surya Bhuwana dilakukan sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1230 K/Pid.Sus/2020 yang dibacakan pada sidang terbuka tanggal 29 Juni 2020. 

Terpidana Ida Bagus Surya Bhuwana dinyatakan terbukti bersalah secara sah melakukan tindak pidana korupsi yang melanggaran Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Terpidana Ida Bagus Surya Bhuwana dalam tingkat kasasi yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST tanggal 05 September 2019 dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar lima belas milyar rupiah. 

"Apabila Terpidana tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memeroleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut," jelas Kajari Badung, I KT Maha Agung,SH.MH.[ar/r5]

Penyerahan Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme oleh LPSK Pusat dan Komis III DPR RI

Denpasar,BaliKini.net  - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) menghadiri acara "Penyerahan Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme yang terjadi di Poso dan Wonokromo", di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kamis (15/10).

Pihaknya sangat mengapresiasi atas pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana Poso dan Wonokromo. Sehingga ke depan kompensasi ini dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup para korban dan keluarganya.

"Aksi terorisme ini harus terus di waspadai karena yang pergerakan dan jaringannya sulit dilacak,"Kata Cok Ace, mengingatkan.

Serangkaian pemenuhan hak korban terorisme dalam bentuk kompensasi yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang akan dibayarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Pusat.

Provinsi Bali yang dipilih sebagai daerah dilakukannya penyerahan karena salah satu penerimanya sudah dipindah tugaskan ke Polda Bali, disamping Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Pusat yang dipimpin oleh Ketuanya yakni Asto Atmojo Suroyo.

Juga akan melakukan assessment terhadap korban Bom Bali yang merupakan amanat Undang Undang Nomor 5 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan kompensasi restitusi bantuan kepada saksi dan korban tindak pidana terorisme.

Penyerahan kompensasi tindak pidana terorisme Poso dan Wonokromo ini diserahkan langsung kepada : KOMPENSASI POSO 2 ( Putusan. Nomor 1383/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr) yang menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ARDIANSYAH BAKRI. diserahkan kompensasi tindak pidana kepada para korban yakni

1. YACOB TAPPI sejumlah 100.500.000 

2. BASO IRWANTO sejumlah 33.250.000

3. ANDREW MAHA PUTRA sejumlah 1.932.445.143 3. 

Untuk kompensasi Wonokromo ( Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Tim) yang menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Imam Musthofa, membebankan kepada Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan RI untuk memberikan kompensasi kepada: 

1. AGUS SUMARSONO sejumlah 66.244.528 

2. FEBIAN LASADEWA KUNCORO sejumlah 20.000.000 

Hingga saat ini tercatat sebanyak 207 proyeksi penerima kompensasi tindak pidana terorisme se-Indonesia dari 46 peristiwa. Dan khusus untuk Bali tahun ini sdh tercatat sebanyak 60 korban tindak pidana masa lalu yang terdaftar. 

Sedangkan bagi korban tindak pidana terorisme yang belum mendapatkan bantuan dan haknya diperkenankan untuk melaporkan datanya kepada LPSK di daerahnya masing-masing.[ar/r5]