Duta Kesenian Denpasar, Sekaa Semara Pegulingan Dharma Winangun Tampilkan Legong Kuntul di PKB 2022

Denpasar – Duta Seni Kota Denpasar, Sekaa Semara Pegulingan Dharma Winangun Banjar Pemalukan Kelurahan Peguyangan  tampilkan Tari Legong Kuntul pada Pesta Kesenian Bali (PKB)  ke-44 (XLIV) di Kalangan Ayodya, Taman Budaya Art Center pada Selasa (5/7).

Pementasan tarian ini disaksikan langsung oleh Walikota Denpasar, IGN. Jaya Negara, turut hadir dalam acara tersebut Kadis Kebudayaan Kota Denpasar, Raka Purwantara, Camat Denpasar Utara, I Wayan Yusswara, Camat Denpasar Timur, I Made Tirana serta tim Pembina dari Sekaa Semara Pegulingan Dharma Winangun. Dalam kesempatan ini juga ditampilkan berbagai tarian dan tabuh seperti Tabuh Sumambang Bali, dan Tarian Legong Tri Sakti.

“ Penampilan tarian dan tabuh dari Sekaa Semara Pegulingan Dharma Winangun tadi merupakan salah satu bukti eksisnya seni tradisi di Kota Denpasar yang hingga kini terus berkembang. Semoga kedepan seni  budaya dan tradisi yang khas di Kota Denpasar dapat tetap ajeg dan lestari, tentunya tanpa meninggalkan pakem yang sudah ada," ujar Jaya Negara.

Sementara Pembina Tari Legong Kuntul, Kadek Diah Pramanasari, mengatakan, Tari Legong Kuntul sendiri merupakan tari yang menceritakan tentang sekelompok burung kuntul (Bangau)  sebagaimana mereka melakukan kebiasaan sehari-hari di sawah yang asik bercengkrama, tarian legong kuntul ini biasa dibawakan oleh 4 sampai 8 penari putri.  Lebih lanjut, penari dan penabuh dalam pementasan ini lebih didominasi oleh generasi muda atau talenta muda yang ada di Banjar Pemalukan Peguyangan.

Kedepan pihaknya berharap melalui kegiatan PKB ini dapat menciptakan generasi-generasi muda yang bertalenta dan tentunya akan menjadi penerus seni dan budaya yang tak terlepas dari adat istiadat serta sebagai umat beragama tentunya.

Bupati Tamba komitmen Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Jembrana - Bupati Jembrana I Nengah Tamba berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jembrana. Hal tersebut dicapai dengan menindaklanjuti rekomendasi pencegahan Korupsi dan perbaikan tata kelola Pemkab Jembrana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat "Monitoring Tindak lanjut Rekomendasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan" oleh KPK RI bersama Pemkab Jembrana. Kegiatan rapat berlangsung di Ruang Rapat Lt. 2 Jimbarwana, Selasa (5/7/2022). Rapat monitoring dan evaluasi kali ini, membahas mengenai pengelolaan aset daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta pengadaan barang dan jasa (pbj)

Tamba menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada KPK RI yang telah melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama Pemkab Jembrana. Kegiatan ini menurutnya sangat penting bagi Pemkab Jembrana untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan serta penyelamatan keuangan dan aset daerah.

Bupati Tamba ketika membuka rapat "Monitoring Tindak lanjut Rekomendasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan" mengucapkan selamat datang dan selamat melaksanakan evaluasi. Menurutnya, Monitoring Centre for Prevention (MCP) memberikan standar bagi pemda dalam membangun suatu kerangka kerja. Untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor atau wilayah instansi yang rentan terhadap korupsi.

“Tim monitoring Evaluasi KPK wilayah Bali memfokuskan capaian pada bidang perencanaan dan penganggaran bidang keuangan, pelayanan terpadu satu pintu, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan dan aset, pengawasan APIP, manajemen ASN, pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD).  Peningkatan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan aparatur dan penangangan pengaduan masyarakat dengan hasil yang diharapkan adalah perbaikan kinerja perangkat daerah,” ucapnya.

MCP Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) merupakan terobosan KPK RI dalam pemberantasan korupsi terintegrasi dengan sistem pelaporan melalui aplikasi. Terdapat delapan area intervensi dalam MCP Korsupgah, yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengawasan APIP, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Tata Kelola Keuangan Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah. Atas rekomendasi-rekomendasi dari hasil penilaian yang dilakukan KPK RI,  Bupati Tamba menginstruksikan jajarannya untuk menindaklanjuti dengan baik. Menurutnya, perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama dalam upaya membangun Kabupaten Jembrana yang lebih baik di masa mendatang.

“Semoga rapat ini menjadi acuan yang baik untuk mendorong dan meningkatkan tata kelola pemerintah di Jembrana. Saya  mohon arahan serta bimbingan KPK RI sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat terwujud sesuai dengan rencana,” paparnya.

Lebih lanjut, Bupati Tamba menambahkan pelaporan aksi program pemberantasan Korupsi terintegritas tahun 2021 di Pemerintahan Kabupaten Jembrana yang telah terverifikasi oleh KPK per 31 Desember 2021 pemerintah kabupaten Jembrana memperoleh nilai 89,32 persen , ini menunjukkan bahwa Jembrana dalam melaksanakan pemberantasan Korupsi terintegritas sudah dalam kategori baik.

“Untuk tahun ini hingga semester I 2022 yang sudah di upload melalui aplikasi 83,15 persen tetapi belum mendapat verifikasi dari tim untuk mengetahui persentase capaian sampai dengan saat ini,”  ujarnya menambahkan. 

Pada kesempatan yang sama, Abdul Haris, Ketua Satgas Korsup Wilayah V KPK RI, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Jembrana atas raihan MCP Tahun 2021. Di mana, Kabupaten Jembrana mencapai nilai 89,32 persen.

”Jadi artinya seluruh sistem-sistem yang kita anggap baik sudah dilaksanakan," ungkapnya.

Menurutnya, di Kabupaten Jembrana sudah cukup baik hanya perlu dilakukan evaluasi nilai aset kembali.

“Terkait dengan aset, kita lihat di sini sudah sertifikasi, kami minta untuk dilakukan evaluasi nilai aset kembali, nilai aset 10 tahun yang lalu dengan sekarang jelas berbeda. Setelah itu kita minta nanti di Tahun 2023 setelah aset itu dievaluasi harus dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan daerah. Kita harapkan Pemkab Jembrana ini Mandiri ,” kata Abdul Haris.

Lebih lanjut, Abdul Haris menambahkan Untuk pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Jembrana sudah sangat bagus karena sudah menggunakan e-katalog.

“Saya lihat di sini sudah bagus karena sudah mengarah ke e-katalog. Kita berharap barang-barang dari daerah kita yang menjadi prioritas untuk menghidupkan ekonomi daerah kita, karena belanja modal itu 40 persen diarahkan ke produk setempat,” tandasnya.

Pengurus BMPS Kabupaten Klungkung Dilantik, Bertekad Wujudkan Sekolah yang Bermutu dan Terjangkau

KLUNGKUNG, Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra mewakili Bupati Klungkung menghadiri Acara Pelantikan Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Klungkung di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Selasa (5/7). Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung, I Ketut Sujana, Ketua BMPS Provinsi Bali, Gede Ngurah Ambara Putra serta undangan terkait lainnya.

Pengurus BMPS Kabupaten Klungkung masa bakti 2022-2027 dilantik oleh Ketua BMPS Provinsi Bali, Gede Ngurah Ambara Putra. Sebagai ketua dalam kepengurusan ini, Drs. I Gusti Lanang Made Puji, M.Pd dengan beranggotakan 19 orang yang terdiri dari 3 orang pengawas, 5 orang pengurus, serta 11 anggota dari 5 bidang kepengurusan. BMPS Kabupaten Klungkung dalam keberlangsungannya melibatkan sejumlah yayasan yang memiliki SMA/SMK/MA dan SMP/Mts, antara lain Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati, Yayasan PGRI Klungkung, Yayasan Wisata Darma Santi (WDS) yang memiliki SMK-TI Bali Global, Yayasan Panca Atma Jaya,Yayasan Hasanudin, Yayasan Wisata Darma,Yayasan Eka Widya, Yayasan Yapparindo, dan Yayasan Bintang Persada Bali.

Bupati Suwirta dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Winastra menyampaikan apresiasinya kepada BMPS Klungkung, yang keberadaanya sangat penting dalam upaya mencerdaskan anak bangsa, dan selalu sedia mengantar mereka melewati wajib belajar 9 tahun, bahkan sudah sampai pada wajar 12 tahun. 

“Saya berharap perguruan swasta dapat terus meningkatkan layanan pembelajaran yang inspiratif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi bagi peserta didik guna implementasi Kurikulum Merdeka, selamat bertugas menjadi yang terdepan dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas,” ucap Sekda Winastra.

Ketua Pengurus BMPS Kabupaten Klungkung masa bakti 2022-2027 I Gusti Lanang Made Puji menyampaikan bahwa terbentuknya BMPS Kabupaten Klungkung ini sebagai isyarat bahwa Perguruan Swasta senantiasa mendukung penuntasan Wajib Belajar baik di tingkat dasar maupun menengah, sehingga nantinya seluruh masyarakat Kabupaten Klungkung dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas. 

“Kedepannya BMPS Klungkung sebagai wadah koordinasi penyelenggara perguruan swasta, bertekad untuk mewujudkan sekolah yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat,” ucap Lanang Puji. 

Sejumlah Fraksi DPRD Bali Menerima Jawaban Gubernur

Denpasar - Sejumlah Fraksi di DPRD Bali menerima penyampaian jawaban Gubernur Bali yang dibacakan Wagub Cok Ace pada sidang Paripurna di Gedung Dewan Provinsi Bali.  

Jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi atas RAPERDA Provinsi Bali mengenai Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, didengarkan langsung oleh masing-masing ketua Fraksi dan Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama.

Pada kesempatan itu, Adi Wiryatama meyakinkan akan memberikan kesempatan kepada sejumlah Fraksi di DPRD Bali untuk menyampaikan pendapatnya kembali sebagai tanggapan akhir terhadap Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Bali 2022-2042. 

"Pada rapat paripurna selanjutnya semoga sudah memutuskan hasil yang maksimal atau akhir dari masing-masing Fraksi nantinya," singkatnya.

Pada kesempatan ini, Wagub Bali menyampaikan bahwasannya  pembagian zona-zona wilayah dalam RTRW memiliki tingkat kedetailan yang berbeda-beda. Untuk RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan RTRW Kota disusun dengan muatan dalam lingkup kawasan dengan skala peta 1:250.000 sampai dengan skala 1:25.000. 

"Pada tingkat Rencana Detail Tata Ruang, pengaturan pemanfaatan ruang disusun dengan muatan yang lebih detail, tegas, dan terperinci dalam lingkup blok dan sub blok kawasan dengan skala 1:5.000.," jelas Cok Ace.

Terkait RAPERDA mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, disampaikan bahwa dalam proses Penyusunan APBD seluruh tahapannya telah melalui pembahasan dan persetujuan bersama eksekutif dan DPRD.

Pembahasan mulai dari pembahasan KUA PPAS, kesepakatan bersama KUA PPAS, rapat-rapat Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Pemerintah Provinsi Bali, rapat gabungan Komisi-komisi DPRD dengan TAPD dan Perangkat Daerah dalam rangka pembahasan dan persetujuan RAPBD Tahun 2021.

Ia juga menyampaikan  terkait komposisi besaran SiLPA Tahun 2021, jika dihitung secara keseluruhan menunjukkan jumlah SiLPA per 31 Desember 2021 lebih kecil dibandingkan kebutuhan untuk belanja yang sifatnya terikat, kondisi ini memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap APBD tahun 2022. 

Besaran SILPA terikat Tahun 2021 sebesar 684,43 miliar rupiah lebih yang tersaji dalam Catatan atas Laporan Keuangan merupakan SILPA terikat yang pemanfaatannya tidak dapat digunakan untuk tujuan lain selain yang sudah ditetapkan sebelumnya sesuai petunjuk teknis yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

 

Di samping SILPA terikat tersebut di atas, terdapat Utang Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal per 31 Desember 2021 yang wajib dianggarkan Tahun 2022 yang seharusnya secara keseluruhan dapat dibiayai dari SILPA Tahun 2021 baik SILPA yang ada di Kas Daerah dan SILPA BLUD.

KPU Kabupaten Karangasem Audensi Dengan Kajari Karangasem

Karangasem, Bali Kini - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karangasem melakukan audiensi dengan Kejaksaan Negeri Karangasem, Selasa (05/07/2022). Rombongan KPU Karangasem yang terdiri dari Ketua Divisi Perencanaan,Data,dan Informasi I G Krisna Adi Widana, Ketua Divisi Parmas dan SDM, Putu Deasy Natalia.,SPd, Ketua Divisi Hukum Luh Kusmirayanti.,SH beserta staf KPU Karangasem, datang tepat pukul 11.00 Wita dan diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem, Aji Kalbu Pribadi.,SH.MH, di ruang kerja Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem. Ikut menyambut rombongan KPU Karangasem yakni Kepala Seksi Intelejen, I Dewa Gede Semara Putra, Kasi Datun, dan Kasi Pidum.

Krisna menjelaskan bahwa maksud kedatangan KPU Karangasem adalah untuk silaturrahmi dan perkenalan serta dalam rangka koordinasi menjelang pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Lebih lanjut, Krisna juga menjelaskan tentang masa tahapan yang sudah ditetapkan dan akan dilaksanakan. 

“Sebagai informasi, tahapan yang sebentar lagi akan kita laksanakan adalah verifikasi pendaftaran partai politik”, jelas Krisna.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem, Aji Kalbu, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan silaturrahmi KPU Karangasem.  Kejaksaan Negeri Karangasem akan selalu mencoba menjalin kerjasama dengan KPU Karangasem sebagaimana tugas dan fungsi yang berlaku. Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem juga menyampaikan harapan agar kondisi Kabupaten Karangasem tenang dan kondusif dalam penyelenggaraan pemilu.

Pesan penting Aji Kalbu kepada KPU Karangasem terkait penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemilu adalah agar KPU Karangasem dalam penggunaan anggaran pemilu dilaksanakan sebagaimana ketentuan dan aturan perundangan yang berlaku. (Ami)

Duta Kota Denpasar Sukses Torehkan Prestasi di Ajang Jantra Tradisi Bali II Tahun 2022

Denpasar, Duta Kota Denpasar sukses mendulang prestasi pada gelaran Jantra Tradisi Bali II Tahun 2022. Dimana, Kota Denpasar sukses keluar sebagai Juara I di tiga kategori, yakni Lomba Metajog (Enggrang), Lomba Balok Balik Balok dan Lomba Deduplak. Sedangkan untuk Lomba Megala-Gala (Hadang) Duta Kota Denpasar meraih Juara III. 

Kabid Dokumentasi, Perfilman dan Pemuseuman Dinas  Kebudayaan  Kota Denpasar, AA Gede Dharma Putra saat dikonfirmasi Senin (4/7) menjelaskan, sejumlah lomba olahraga tradisional digelar di Lapangan Puputan Margarana Renon, Denpasar, untuk memeriahkan agenda Jantra Tradisi Bali  yang diikuti perwakilan duta kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dimana, Jantra Tradisi Bali menjadi salah satu agenda penanda Pesta Kesenian Bali (PKB) Era Baru, sehingga dalam PKB juga digabung dengan ajang Jantra Tradisi Bali dan Bali World Culture Celebration (BWCC). 

"Terimakasih atas semangat  seluruh Duta Kota Denpasar yang ikut lomba dengan optimal, sehingga kita mendapatkan juara di masing-masing kategori lomba," ujarnya

Lebih lanjut dijelaskan, Pemkot Denpasar melalui Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI)  terus berkomitmen melestarikan permainan tradisional. Karenanya, selain kegiatan, pembinaan juga dilaksanakam secara berkelanjutan. 

"Tentu dengan torehan prestasi ini tidak membuat kita cepat puas, melainkan terus mengasah diri agar lebih baik kedepanya, semoga permainan tradisional tetap lestari sebagai warisan budaya," kata Dharma Putra. 

Pasca PMK Melanda, Ketua DPRD Minta Pemerintah Sigap, Kapolres Karangasem Perketat Penjagaan

Karangasem, Bali Kini - Pasca maraknya PMK (Penyakit Mulut Kaki) yang kini tengah masuk ke Kabupaten Karangasem, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, I Wayan Suastika prihatin. Untuk mencegah lebih meluasnya penyakit ini, pihaknya meminta dinas terkait segera ambil langkah - langkah sigap. 

"Harus mengambil langkah yang jelas untuk pencegahan penyebaran PMK agar tidak semakin luas. Misal antisipasi dengan penyemprotan disinfektan di Pasar hewan dan dikandang ternak," Pihaknya juga meminta agar dilakukan lockdown  jika ada ditemukan kasus khususnya di Pasar Hewan. 

Pemerintah juga diharapkan agar melakukan pendekatan persuasif dan pemahaman, utamanya kepada peternak yang sapi - sapinya terserang PMK.

Sementara, Kapolres Karangasem, AKBP. Ricko AA Taruna langsung memperketat jalur penyebrangan di Pelabuhan Padangbai, Manggis, Karangasem dengan membentuk satgas kecil yang berfungsi mengawasi  agar tidak ada hewan ternak berkuku genap yang dikirim keluar Bali melalui pelabuhan Padangbai. 

"Kami berkordinasi dengan otoritas pelabuhan untuk memastikan tidak ada hewan ternak berkuku genap yang dikirim ke luar melalui pelabuhan Padangbai," Ujarnya Senin (4/7/2022). 

Selain itu rapat dengan dinas terkait juga sudah digelar, dalam rangka melaksanakan pengawasan hewan kurban menjelang Idul Adha khususnya ditempat penjualan hewan kurban dan di Masjid - Masjid yang nantinya akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. (Ami)

5 Fraksi Sampaikan Pandangan Umum pada Rapat Paripurna III Tahun 2022

 

JEMBRANA, Bupati Jembrana, I Nengah Tamba bersama Wabup, I Gede Ngurah Patriana Krisna menghadiri undangan Rapat Paripurna III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021/2022 DPRD Kabupaten Jembrana bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Jembrana pada Senin (4/7). 

Sidang dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Ni Made Sri Sutarmi dengan kehadiran anggota DPRD sebanyak 29 anggota , 6 anggota tidak hadir dengan alasan ijin. 

Sidang kali ini mengagendakan ,pemandangan umum masing masing fraksi  terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pandangan umum ini dilakukan oleh 5 Fraksi, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat Jaya (Partai Demokrat dan Partai Hanura), dan Fraksi Kebangkitan Persatuan (Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan). 

Semua Fraksi diawal pandangan umumnya menyampaikan  apresiasi dan ucapan selamat atas raihan Penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Tahun 2021.

Dari Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Ni Komang Sri Kendel menyampaikan 4 pandangan, yaitu (1) Secara umum dapat disampaikan bahwa serapan anggaran dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 sudah bagus, meskipun kita ketahui bersama tahun 2021 masih dalam kondisi pemulihan akibat pandemi covid-19. Target PAD tercapai 126,95%, di mana pendapatan transfer realisasi 98,88% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai target 134,36%. 

" Realisasi PAD yang sebesar Rp. 185.003.223.370,63 atau mencapai 126,95% tentu ada peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Untuk itu perlu penjelasan Bupati memberikan penjabaran visi misi Bupati untuk dapat meningkatkan pendapatan setiap tahunnya, agar pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat terpenuhi dan memberikan harapan lebih pasti untuk target pendapatan ditahun 2022, (2) Realisasi belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 1.036.416.144.213,54 atau 92,07% dari yang dianggarkan Rp. 1.125.718.616.621,77. 

Atas uraian ini kami memahami situasi dan kendala mengenai tidak tercapainya target belanja daerah di tahun 2021 namun kami meminta pada saat dilakukan pembahasan dalam rapat lanjutan nanti, Bupati agar melibatkan DPRD dalam setiap perumusan kebijakan program dan kebijakan anggaran, mengingat tantangan dimasa pemulihan ekonomi ini akan membutuhkan strategi kebijakan yang komprehensif dan realistis, (3) Begitupun mengenai belanja modal, belanja tak terduga, belanja transfer, kemudian dalam pembiayaan yaitu antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang hampir keseluruhan realisasinya belum dilaksanakan secara maksimal maka kami meminta nantinya Bupati dapat memberikan pemaparan program yang konkrit yang mampu meminimalisir pengendapan anggaran dari masing-masing program pada setiap dinas yang ada, (4) SILPA yang tercantum dalam dokumen a quo yaitu sebesar Rp. 129.876.737.090,53 SILPA tahun 2021 ini masih sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah SILPA di tahun sebelumnya.

Pandangan Umum Partai Golkar yang dibacakan oleh Ni Wayan Witri menyampaikan 3 hal terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yaitu (1) Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2021, terealisasi sebesar 1,067 triliun rupiah dari target 1,027 triliun rupiah atau pencapaian sebesar 103,9%. Pendapatan hasil daerah juga melebihi dari target sebesar 145,7 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 185 miliar rupiah lebih atau mencapai 126,9%. Akan tetapi untuk tahun ke depan rasionalisasi peningkatan target PAD harus dilakukan dengan menggali dan memaksimalkan segala potensi sumber-sumber Pendapatan asli daerah Kabupaten Jembrana, (2) Pada sisi belanja daerah pada tahun anggaran 2021 pencapaian sebesar 1,035 triliun dari target sebesar 1,125 triliun rupiah atau pencapaian sebesar 92,03%. Perlu evaluasi kinerja OPD secara menyeluruh guna memaksimalkan serapan anggaran dalam melaksanakan program pembangunan daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Jembrana untuk mewujudkan masyarakat Jembrana Bahagia, (3) Evaluasi dan penyempurnaan terkait program pemerintah yang belum maksimal seperti Jembrana Emergency Service (JES) dan program yang belum bisa terlaksana seperti pemberian makanan kepada lansia agar dicarikan solusi agar dapat berjalan dengan maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat.

Oleh Fraksi Golkar juga disampaikan beberapa hal catatan untuk percepatan terwujudnya visi misi Pemkab Jembrana, yaitu: (1) Terkait dengan Perumda Tribuana yang belum bergerak maksimal agar segera ditindaklanjuti dan perlu dicarikan solusi dalam permodalan sehingga Perumda Tribuana bisa sesegera mungkin berjalan dengan mengajukan Perda pernyataan modal, (2) Dalam rangka pencapaian Jembrana emas tahun 2026 pemerintah wajib memastikan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pertanian dalam arti luas menjadi prioritas, (3) Terkait akan berakhirnya masa jabatan direktur Perumda Tirta Amertha Jati agar segera dibentuk pansel sesuai mekanisme yang berlaku sehingga perekrutan Direktur bisa betul-betul transparan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, (4) Mohon kegiatan gotong royong pembersihan lingkungan di masing-masing banjar dan telanjakan setiap awal bulan lebih diaktifkan untuk menghindari dampak penyakit yang bisa ditimbulkan akibat lingkungan yang tidak bersih serta untuk mewujudkan Jembrana yang ASRI, (5) Mohon saudara Bupati melalui dinas terkait untuk membuat taman di area depan Taman Makam Pahlawan untuk memberikan nuansa yang indah dan sejuk, (6) Saudara Bupati agar mencermati dan memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan persepakbolaan nasional di mana pada poin 13 menginstruksikan Kepada Bupati untuk mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan kemampuan daerah masing-masing untuk pembangunan sarana dan prasarana sepak bola dan pembinaan dan kompetisi di wilayah masing-masing. 

Sementara Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan oleh I Ketut Sadwi Darmawan, SE, menyampaikan 4 pandangan, yaitu: (1) Mengingat komponen pendapatan daerah lebih didominasi oleh pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat sehingga kami mendorong Bupati beserta SKPD/OPD untuk lebih intens dan maksimal dalam hal melakukan lobby, koordinasi dan komunikasi kepada Pemerintah Pusat agar alokasi dana transfer yang akan dialokasikan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, (2) Belanja daerah yang terdiri dari Belanja Operasi (BO) terealisasi sebesar 90,80%. Belanja Modal (BM) terealisasi sebesar 95,52%, Belanja Tak Terduga (BTT) terealisasi sebesar 75,31% dan untuk transfer mencapai 99,87%. Secara keseluruhan pada sisi belanja Daerah hanya mencapai 92,03%. Dan ini tergolong kurang maksimal, (3) Komponen pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan mencapai 98,83% dan pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar 77,50% mohon kiranya dapat dikaji kembali dan kedepannya dapat dimaksimalkan, (4) Kabupaten Jembrana sekarang ini sudah menjadi daerah tujuan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya ke depan akan berpotensi menjadi daerah kawasan perindustrian. Kondisi ini tidak terlepas dari usaha dan kerja keras Bupati Jembrana dalam menciptakan iklim investasi dan memberikan karpet merah kepada investor untuk datang dan berinvestasi di Kabupaten Jembrana. Usaha ini tentu harus kita apresiasi dan didukung secara bersama-sama dalam mendongkrak pendapatan daerah Kabupaten Jembrana. Dalam memberikan rasa nyaman dan aman bagi investor berinvestasi.

Lanjut Pandangan Fraksi Partai Demokrat Jaya yang dibacakan oleh I Komang Gde Leon Satriana Wijaya, menyampaikan beberapa hal, yaitu: (1) Terkait  Ranperda tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2021 secara umum realisasi Pendapatan belanja dan pembiayaan serta pencapaian kinerja keuangan daerah Tahun anggaran 2021 menurut kami sudah mendekati apa yang direncanakan dan kami berterima kasih atas kinerja Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Untuk Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2021 kiranya dapat menjadi acuan untuk perbaikan pada tahun-tahun mendatang demi peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, seperti; (1) Perlu sinergitas yang lebih baik antar lembaga eksekutif dan legislatif dalam rangka menciptakan harmonisasi sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik, (2) Kedepannya dalam perencanaan di masing-masing dinas agar dibuat secara matang, sehingga dalam eksekusinya tidak terkesan ragu-ragu yang mengakibatkan SILPA anggaran yang berlebihan, utamanya di dinas pendidikan, (3) Bersama-sama memperkuat anggaran kebutuhan infrastruktur khususnya jalan-jalan poros yang membutuhkan pembiayaan tidak sedikit seperti jalan dari Lelatang menuju Baluk Rening dan yang menuju ke Awen serta jalan di Desa Yeh Sumbul.  Kami juga sampaikan masukan untuk perehaban lapangan Pergung utamanya fasilitas olahraga dan saluran irigasi di daerah Selatan Lingkungan Terusan yang sudah jebol karena hampir 30 tahun belum pernah ada perbaikan, (4) Terus mempromosikan dan memfasilitasi anak-anak muda atau kaum milenial untuk bekerja ke luar negeri sehingga dapat mengurangi pengangguran, (5) Perumda secepatnya agar bisa dimulai operasionalnya, dan (6) Mengintensifkan penanganan rabies jangan sampai Banyak masyarakat meninggal karena rabies.

Dan terakhir dari Pandangan umum dari Fraksi Partai Kebangkitan Persatuan yang dibacakan oleh Mujahidin, menyampaikan hal-hal sebagai berikut: (1) Realisasi pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan asli daerah terealisasi dengan persentase 126,95% pendapatan transfer terealisasi 98,88% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi 134,36%, (2) Meminta OPD untuk lebih meningkatkan pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern, (3) Terkait SILPA, meminta kepada Bupati dan OPD untuk meningkatkan sistem efektivitas, sistem pengendalian internal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mempertajam sistem efektivitas manfaat APBD dalam meningkatkan derajat dan kemakmuran kepada seluruh rakyat, (4) Terciptanya mekanisme check and balance antara DPRD dengan Pemkab (Lembaga Legislatif dengan Eksekutif) guna menjalin sinergitas yang solid antar lembaga menuju Jembrana Bahagia, (5) Bupati untuk dapat mengoptimalkan anggaran guna mengoptimalisasi fasilitas umum, terutama sektor kebersihan dan akses jalan, dan (6) Menyarankan kepada Bupati untuk lebih mengedepankan pembangunan/perbaikan infrastruktur jalan yang ada di kota maupun di desa yang belum tersentuh selama ini, seperti beberapa ruas Jalan Yang Mengalami Kerusakan diantaranya; (a) Sepanjang Jalan Gunung Merapi Kelurahan Loloan Timur, yang mana jalur ini merupakan akses menuju Kantor Lurah Loloan Timur.  dalam hal ini sudah 4 (empat) kali kami sampaikan, namun hingga saat ini belum ada langkah pasti terkait akan dilaksanakannya perbaikan jalan tersebut, (b) Jalan di Perumahan ABRI (BTN) di Desa Tegal Badeng Timur, yang mana proyek perbaikan ini sudah masuk pada APBD Perubahan, namun kami memohon agar diprioritaskan, mengingat jalan tersebut mengalami kerusakan sangat yang parah, (c) Sepanjang Jalan Dsn. Pebuahan Menuju Tukadaya, menjadi salah satu jalan yang sudah tak layak untuk dilalui, (d) Jalan MI Banyubiru, jalan yang sering dilewati murid-murid ini sudah tak layak untuk dilewati, karena jalan sudah rusak dan permukaannya tidak rata (bergelombang).

Menutup sidang, ketua DPRD meminta kepada Bupati untuk dapat memberikan Tanggapan dan atau jawaban pada rapat paripurna berikutnya. 

Wujudkan Kesetaraan Gender, Data Terpilah Mempunyai Peran Penting

DENPASAR, Untuk mewujudkan kesetaraan gender pemilahan data berdasarkan jenis kelamin sangat penting untuk menghasilkan data gender. Dalam perspektif gender, penyediaan data, analisis, dan pelaporan menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus dalam kehidupan sebagai perempuan dan laki-laki. "Data terpilah berdasarkan jenis kelamin ini menjadi inti dalam menghasilkan data gender, yaitu informasi yang mengandung isu gender, termasuk di dalamnya isu anak," ujar Luh Emik Eka Indriyani, Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar (P3AP2KB) mewakili Kepala Dinas I Gusti Agung Sri Wetrawati di acara Bimbingan Teknis Penyusunan Data Terpilah pada Perangkat Daerah se-Kota Denpasar di ruang pertemuan BKPSDM Kota Denpasar, Senin (4/7).

Lebih lanjut Luh Emik menuampaikan dengan adanya data terpilah diharapkan tidak adanya kesenjangan gender untuk proses perencanaan pembangunan. Sesuai Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. Dimana mengamanatkan semua kementerian dan lembaga, pemerintah daerah melakukan pengarusutamaan gender sehingga seluruh proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan program mempertimbangkan aspek gender. Lebih lanjut Emik mengatakan, data gender akan menjadi elemen pokok dalam pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan pemenuhan hak anak. "Dengan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, maka akan dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut," kata dia.

Lebih lanjut Luh emik memastikan bahwa data akan menjadi dasar dalam proses pembangunan sehingga dibutuhkan data setiap tahapannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Data gender juga penting mengingat status kesetaraan gender masih timpang. Data terpilah yang telah dibuat kemanfaatannya sangat besar diantaranya mempersempit ruang pemecahan masalah, sebagai alat analisis gender dan sebagai evaluasi atas dampak kebijakan gender. Disamping itu adanya data terpilah membuka wawasan tentang kesenjangan gender. Dan pemilahan gender juga dapat menunjukkan status dan peran kondisi masyarakat laki dan perempuan di bidang pembangunan.

Kabid Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Dinas Komunikasi & Informatika Kota Denpasar I Gede Wirakusuma yang membawa materi tentang kebijakan dan tata kelola satu data Denpasar sangat penting dalam menunjang pemilahan data gender. Dengan adanya tata kelola satu data Denpasar diharapkan mempermudah memperoleh semua data termasuk juga data gender. “Tata kelola satu data mempunyai peran penting bagi perencanaan pembangunan di Kota Denpasar. Kami harapkan semua perangkat daerah mempu mengidentifikasi data dimasing-masing perangkat daerah,” ujarnya. Salah satunya di Dinas P3AP2KB Kota Denpasar dalam membuat data pemilahan gender.(Gst)

Bupati Gede Dana Buka Loka Sabha III Pratisentana Sira Arya Gajah Para Bretara Sira Arya Getas

Karangasem, Bali Kini - Bupati Karangasem I Gede Dana membuka secara resmi Loka Sabha ke III Pratisentana Sira Arya Gajah Para Bretara Sira Arya Getas  bertempat di Wantilan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem, Saniscara Wage Medangsia (2/7/2022).

Loka Sabha yang digelar dalam rangka penyegaran pengurus ini akhirnya memilih Kepengurusan Periode 2022-2027 sebagai Ketua I Ketut Udiana, SH, Sekretaris, I Nyoman Orta Susila, S.Sos dan Bendahara, I Nyoman Mardana Wimbawa, ST. Dihadiri langsung oleh Ketua Pusat Pratisentana Sira Arya Gajah Para Bretara Sira Arya Getas I Ketut Suadnyana, Ketua DPRD Karangasem I Wayan Swastika, Tokoh, Pengurus dan anggota sebanyak 600 orang. Seluruh undangan merupakan Semeton Pratisentana Sira Arya Gajah Para Bretara Sira Arya Getas dari Kecamatan se Kabupaten Karangasem serta perwakilan dari Kabupaten Gianyar, Buleleng hingga Lombok.

Bupati Gede Dana dalam sambutannya berharap pengurus baru yang terbentuk nantinya dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia juga berharap acara Loka Sabha ini menjadi momentum persatuan baik internal dan eksternal untuk masyarakat Bali pada umumnya, bersama-sama membangun Karangasem pada khususnya. 

“Saya berharap Pratisentana Sira Arya Gajah Para Bretara Sira Arya Getas, ikut serta membangun Karangasem menuju Karangasem yang Prakethi Nadi. Pradnyan, Kertha, Santhi lan Nadi, menuju Karangasem Era Baru. Karangasem yang lebih baik," pesannya.

Bupati juga berpesan agar Pratisentana Sira Arya Gajah Para Bretara Sira Arya Getas, bisa benar-benar berbakti dengan leluhurnya, bersama-sama menjaga keajegan Bali. Tidak ada maksud mengkotak kotakan  pasemetonan, tapi benar benar menyadarkan para semeton agar menghargai sejarah perjalanan leluhurnya hingga sampai ke Karangasem.

"Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax. Tetap ngajegang budaya Bali meski teknologi terus menggempur,tetap pertahankan persatuan Pasemetonan,”tegasnya kembali.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat I Ketut Suadnyana, menyampaiakan rasa syukur dan bangganya atas terselenggaranya Loka Sabha ke III Pratisentana Sira Arya Gajah Para Bretara Sira Arya Getas  di Kabupaten Karangasem. 

Ketut Suadnyana menyebutkan, barometer keberadaan Pasemetonan yang ada di Bali terletak di Kabupaten Karangasem. Hal ini dikarenakan dari sejarah, dahulunya pasemetonan Pratisentana Sira Arya Gajah Para Bretara Sira Arya Getas  ditugaskan secara khusus oleh Raja untuk memimpin Karangasem. Untuk itulah bersama-sama Pasemetonan dari seluruh Bali hingga luar Bali yang hadir pada Loka Sabha ini diajak menyatukan tujuan, mendukung serta membantu Pemerintah Kabupaten Karangasem mewujudkan pembangunan,  seperti apa yang diharapkan oleh Bupati Karangasem.

“Saya mengajak seluruh pasemetonan untuk mendukung visi misi pembangunan di Karangasem. Mendukung program pemerintah, bahu membahu membangun Karangasem melaksanakan dharma agama sesuai dengan bishama Bhatara Kawitan masing-masing. Terutama dalam menjaga keajegan Bali dari gempuran pengaruh luar, agar Bali tetap berbudaya,” tutup Ketut Suadnyana.