-->

Selasa, 05 Juli 2022

Sejumlah Fraksi DPRD Bali Menerima Jawaban Gubernur

  Sejumlah Fraksi DPRD Bali Menerima Jawaban Gubernur


Denpasar - Sejumlah Fraksi di DPRD Bali menerima penyampaian jawaban Gubernur Bali yang dibacakan Wagub Cok Ace pada sidang Paripurna di Gedung Dewan Provinsi Bali.  
Jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi atas RAPERDA Provinsi Bali mengenai Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, didengarkan langsung oleh masing-masing ketua Fraksi dan Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama.

Pada kesempatan itu, Adi Wiryatama meyakinkan akan memberikan kesempatan kepada sejumlah Fraksi di DPRD Bali untuk menyampaikan pendapatnya kembali sebagai tanggapan akhir terhadap Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Bali 2022-2042. 

"Pada rapat paripurna selanjutnya semoga sudah memutuskan hasil yang maksimal atau akhir dari masing-masing Fraksi nantinya," singkatnya.

Pada kesempatan ini, Wagub Bali menyampaikan bahwasannya  pembagian zona-zona wilayah dalam RTRW memiliki tingkat kedetailan yang berbeda-beda. Untuk RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan RTRW Kota disusun dengan muatan dalam lingkup kawasan dengan skala peta 1:250.000 sampai dengan skala 1:25.000. 

"Pada tingkat Rencana Detail Tata Ruang, pengaturan pemanfaatan ruang disusun dengan muatan yang lebih detail, tegas, dan terperinci dalam lingkup blok dan sub blok kawasan dengan skala 1:5.000.," jelas Cok Ace.

Terkait RAPERDA mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, disampaikan bahwa dalam proses Penyusunan APBD seluruh tahapannya telah melalui pembahasan dan persetujuan bersama eksekutif dan DPRD.

Pembahasan mulai dari pembahasan KUA PPAS, kesepakatan bersama KUA PPAS, rapat-rapat Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Pemerintah Provinsi Bali, rapat gabungan Komisi-komisi DPRD dengan TAPD dan Perangkat Daerah dalam rangka pembahasan dan persetujuan RAPBD Tahun 2021.

Ia juga menyampaikan  terkait komposisi besaran SiLPA Tahun 2021, jika dihitung secara keseluruhan menunjukkan jumlah SiLPA per 31 Desember 2021 lebih kecil dibandingkan kebutuhan untuk belanja yang sifatnya terikat, kondisi ini memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap APBD tahun 2022. 

Besaran SILPA terikat Tahun 2021 sebesar 684,43 miliar rupiah lebih yang tersaji dalam Catatan atas Laporan Keuangan merupakan SILPA terikat yang pemanfaatannya tidak dapat digunakan untuk tujuan lain selain yang sudah ditetapkan sebelumnya sesuai petunjuk teknis yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
 
Di samping SILPA terikat tersebut di atas, terdapat Utang Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal per 31 Desember 2021 yang wajib dianggarkan Tahun 2022 yang seharusnya secara keseluruhan dapat dibiayai dari SILPA Tahun 2021 baik SILPA yang ada di Kas Daerah dan SILPA BLUD.

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2021 BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA | All Right Reserved