Pemkot Denpasar Usulkan 6 Ranperda, Dewan Usulkan 1 Ranperda Inisiatif

BALIKINI.NET | DENPASAR —  Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar ke-17 Masa Persidangan III dengan agenda penyampaian Pidato Pengantar Walikota Denpasar tentang 6 usulan Ranperda digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (13/12). Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede ini turut dihadiri Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa bersama perwakilan Forkopimda dan pimpinan OPD di Lingkungan Pemkot Denpasar.

Tampak hadir secara langsung  Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, AA Ketut Asmara Putra serta Anggota DPRD Kota Denpasar. Hadir pula Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa mewakili Ketua TP. PKK Kota Denpasar, Ketua Gatriawara Kota Denpasar, Ny. Purnawati Ngurah Gede, serta undangan lainya.

Adapun keenam Ranperda yang diusulkan yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Pemondokan dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Sementara itu, DPRD Kota Denpasar turut mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika sebagai Ranperda Inisiatif.

Dalam pidato pengantar Walikota Denpasar yang dibacakan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa merinci satu persatu Ranperda yang diusulkan, yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma. Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Denpasar melalui optimalisasi kinerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma.

Lebih lanjut dijelaskan Arya Wibawa, Ranperda yang kedua yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan permasalahan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman yang diakibatkan oleh pesatnya tingkat urbanisasi penduduk di kota Denpasar. Hal ini sesuai amanat konstitusi dan komitmen Internasional dalam Deklarasi HAM bahwa pada prinsipnya setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

“Melalui Ranperda ini menunjukan adanya konsistensi dari Pemerintah Daerah untuk memberikan pengaturan sebagai langkah solutif dalam menangani Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,” jelasnya

Dikatakan Arya Wibawa, untuk Ranperda ketiga, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kondisi penting yang melatarbelakangi dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terdapat hambatan secara sosial budaya maupun aksesibilitas fisik dan non-fisik yang dialami oleh penyandang disabilitas di Kota Denpasar. Sehingga, dengan adanya otonomi daerah, terdapat kewenangan pemerintah Kota Denpasar untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka memberikan pelindungan dan pemenuhan kepada penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan dasar, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.

Selanjutnya yang kempat, Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, merupakan tindak lanjut atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Urgenitas pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha merupakan salah satu regulasi untuk mewujudkan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Kota Denpasar, yang didukung dengan pelayanan Perizinan Berusaha yang berkualitas, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel, 8 sehingga mampu memberikan kemudahan berusaha, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Dan yang kelima yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) khususnya terkait pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang merupakan organ vertikal pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Selain kelima Rancangan Peraturan Daerah tersebut, Arya Wibawa menyebutkan terdapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Pemondokan dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

“Urgenitas dari pencabutan dua Peraturan Daerah dimaksud untuk memberikan legitimasi dan mencegah duplikasi pengaturan terhadap penyelenggaran usaha pariwisata yang dewasa ini telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha di Daerah,” jelasnya

Sementara itu, Pidato Pengantar Ketua DPRD Kota Denpasar tentang Ranperda Inisiatif yang dibacakan Ketua Bapemperda, AA Putu Gede Wibawa menjelaskan, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat. Hal ini utamanya untuk memberikan arah dan pedoman Pemerintahan Daerah, BNN, aparat penegak hukum, swasta dan masyarakat dalam melakukan upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Ranperda ini juga diharapkan mampu emberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat di Kota Denpasar dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Jembrana Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

BALIKINI.NET | JEMBRANA — Penghujung tahun 2022, kabupaten Jembrana kembali meraih penghargaan sebagai kabupaten/kota peduli HAM. Penghargaan dari Kementrian Hukum dan HAM RI tersebut serangkaian peringatan Hari HAM SeDunia Ke-74 bertempat di Golden Ballroom, Hotel Sultan & Residence, Jakarta Pusat pada Senin (12/12).

Penghargaan diterima langsung Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna yang diserahkan oleh Direktur Jenderal HAM, Dr. Mualimin Abdi.

Kegiatan tersebut juga  dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto yang juga memberikan penghargaan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, pelaku bisnis dan korporasi, serta seluruh anggota masyarakat, atas segala upaya dan kerja keras kita bersama dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, pemajuan dan penegakan HAM (P5HAM) yang diserahkan Wapres didampingi Menkumham.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyampaikan segala capaian yang telah diraih dalam pemajuan HAM, tidak membuat kita puas sampai di titik ini saja, melainkan menjadi batu loncatan untuk menggapai sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia di bumi Indonesia tercinta,“ujarnya.

Sementara dalam laporannya Menkumham, Yasonna H. Laoly menyebut Kemenkumham mengambil peran utamanya melalui ragam kebijakan dan program seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM), Indeks Pembangunan HAM, Pelayanan Publik Berbasis HAM, PRISMA HAM, serta mekanisme pengaduan dan penanganan kasus - kasus dugaan pelanggaran HAM supaya warga negara dapat merasakan secara langsung manfaat dari kebijakan dan program tersebut. "Saya mohon kepada unsur pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah baik yang mendapatkan maupun yang belum mendapatkan penghargaan untuk bersama-sama melaksanakan secara konsisten apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara terhadap HAM",ucapnya. 

Atas penghargaan tersebut, Wabup Patriana Krisna berharap penghargaan yang didapatnya, menjadi salah satu pemicu semangat sinergitas Pemkab Jembrana untuk mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan publik atau masyarakat.  "Saya harap penghargaan ini bisa menjadi pemicu bagi kita semua di Pemkab Jembrana agar selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menjalankan setiap program maupun kebijakan - kebijakannya,"pungkasnya

15 Kali Digoyang Gempa, BPBD Kabupaten Karangasem Himbau Warga Jangan Panik

BALIKINI.NET | KARANGASEM — Wilayah Kabupaten Karangasem diguncang gempa pada Selasa (13/12/2022) sore. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa bumi di Karangasem, Bali tercatat awalnya terjadi pada pukul 17.56 WIB dan sampai saat ini diperkirakan gempa susulan masih akan terus terjadi. 

Menurut informasi dilapangan, gempa ini dirasakan hampir di seluruh Bali. 

Pusat gempa bumi yakni di Kabupaten Karangasem, Bali dengan titik koordinat 8.24LS, 115.60BT, 14 Km timur laut Karangasem, di kedalaman 10 Km.

Menurut Sekretaris BPBD Kabupaten Karangasem,  Eka Putra Tirtana saat dikonfirmasi mengatakan, jika hingga saat berita ini ditulis terdapat 15 kali gempa. 

"Benar, yang terparah yakni berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan tidak ada potensi tsunami," Katanya. 

Pihaknya, mengimbau agar masyarakat tidak panik dan tetap waspada. Sementara, dampak gempa yang tercatat di BPBD Kabupaten Karangasem untuk sementara waktu dilaporkan 4 (empat) rumah rusak di Dusun Baturinggit Kelod Desa Baturinggit, 1 (satu) rumah rusak di Dusun Pagubugan, Desa Manggis, 1 (satu) rumah Rusak di Dusun Rubaya, Desa Tulamben dan tidak ada korban jiwa. (Ami)

Bentuk Ketahanan Pangan, Dangin Puri Klod Panen 700 Ekor Ikan Lele

BALIKINI.NET | DENPASAR — Sebagai bentuk ketahanan pangan dalam rangka mengendalikan laju inflasi, Desa Dangin Puri Kelod pada Selasa (13/12) pagi melakukan panen ikan lele. Berlokasi di lahan Jalan Pegangsan Timur, sebanyak 700 ekor ikan lele berhasil dipanen. 

Perbekel Desa Dangin Puri Klod, I Made Sada ketika dihubungi mengatakan, pembudidayaan ikan lele ini merupakan bentuk ketahanan pangan hewani di wilayahnya.

"Panen kali ini merupakan panen keempat kali yang telah kami lakukan. Hasil ini sangat menggembirakan sekali karena sebagai bentuk ketahanan pangan terutama hewani kami telah berhasil untuk mewujudkan program ini sebagai bentuk pengendalian laju inflasi," jelas Made Sada. 

Dirinya menambahkan, panen ikan lele ini sendiri dilakukan setiap  dua bulan sekali, dengan melibatkan jajaran Bumdes setempat dan juga memberdayakan masyarakat Desa Dangin Puri Klod. 

"Dalam hal ini, kami berdayakan masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses ketahanan pangan ini. Kami sekaligus mengedukasi warga juga untuk bersama sama terlibat dalam program ketahanan pangan untuk menekan laju inflasi ," pungkasnya.

Ketua Dekranasda Bali Terima Kunjungan Bupati Bulukumba, Bahas Berbagai Produk Pengrajin

BALIKINI.NET | DENPASAR — Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Ny Putri Koster menerima kunjungan dari Bupati Bulukumba , Sulawesi Selatan Bapak Haji Andi Muhtar Ali Yusuf beserta Ketua Dekranasda Bulukumba Ny. Hajah Andi Herfida Attas, di Pemeran IKM Bali Bangkit, Taman Budaya Denpasar, Selasa (13/12)

Mengawali sambutannya, Ny. Putri Koster menyampaikan apresiasi atas kunjungan dari Bupati Bulukumba beserta Ketua Dekranasda dan jajarannya ke Provinsi Bali khususnya ke IKM Bali Bangkit. Wanita yang akrab di panggil Bunda Putri ini menyampaikan bahwasannya pameran IKM Bali Bangkit mulai dilaksanakan pada tahun 2021, dimana pada saat itu pandemi Covid 19 melanda dunia dan berimbas sangat signifikan terhadap perekonomian Bali termasuk di dalamnya para perajin. 

Pameran ini memberi ruang secara gratis kepada para perajin untuk memamerkan hasil kerajinannya sepanjang tahun. Disamping  itu wadah kecil ini juga kami gunakan sebagai tempat untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para perajin baik terkait peningkatan sumber daya manusia, peningkatan mutu kerajinan serta pemasaran produk. 

Bunda Putri menambahkan dari pelaksanaan pameran ini disamping para perajin tetap bergeliat di tengah sulitnya ekonomi akibat pandemi, kami dari Dekranasda Provinsi Bali juga menemukan berbagai permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi oleh para perajin yang salah satunya adalah beredarnya kain tenun di pasaran yang tidak ditenun oleh perajin Bali melainkan di tenun di luar Bali. 

Tentu saja hal ini tidak bisa kita biarkan, dimana tidak saja peredaran uang mengalir ke luar Bali tetapi hal ini juga  mengancam keberlangsungan para perajin, jika dibiarkan  perajin menjadi malas menenun karena produknya tidak laku di pasaran dan pasar akan dipenuhi dengan hasil tenun dari luar dan akhirnya lama kelamaan tidak ada lagi penenun dan warisan leluhur kita akan hilang. 

Untuk itu melalui pameran ini kami mengedukasi baik para pelaku UMKM maupun pembeli untuk menjual produk tenun yang ditenun oleh para penenun kita dan demikian pula pembeli untuk selalu membeli produk produk tenun yang ditenun asli oleh perajin Bali. Dengan demikian, para perajin akan bergeliat, semakin kreatif dan kesejahteraan para perajin meningkat dan ekonomi Bali juga semakin baik. 

Pendamping orang nomor satu di Bali ini juga menambahkan dari pelaksanaan pameran yang berlangsung sepanjang tahun, hasil yang didapatkan para perajin sangat signifikan. Di tahun 2021 tercatat selama satu tahun omzet penjualan mencapai 20 miliar atau rata rata 2 miliar per bulannya. Hal ini tentu saja memberi angin segar bagi para perajin dan mematik semangat  mereka untuk terus berkarya dan berkreativitas sekaligus melestarikan apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Baik para perajin maupun para pelaku UMKM selalu kami ingatkan untuk menjual produk yang berkualitas dengan harga yang pantas. 

Di hadapan Bupati Bulukumba beserta jajarannya, wanita multitalenta ini juga menyampaikan bahwasannya Pemerintah Provinsi Bali saat ini tengah melakukan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali yang nantinya akan memiliki fasilitas Convention Center yang dilengkapi dengan ruang pameran kerajinan, tidak hanya kerajinan Bali yang bisa berpameran disana nantinya, tetapi kerajinan dari seluruh wilayah nusantara. 

Kami ingin Pusat Kebudayan Bali menjadi etalasenya produk kerajinan nusantara. Tenun harus ditenun di daerah asal, di pasarkan ke seluruh nusantara dan di pakai seluruh dunia. Dengan demikian menenun akan menjadi pekerjaan yang bergengsi  dan menjanjikan yang dapat memberi penghasilan dan kesejahteraan bagi penenunnya sehingga kedepannya kerajinan bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah disamping pariwisata dan pertanian. 

Sementara itu Ketua Dekranasda Bulukumba dalam sambutannya menyampaikan, "Ketua Dekranasda Bulukumba yang hadir beserta dengan jajarannya menyampaikan bahwasannya kunjungannya kali ini ke Provinsi Bali untuk melihat langsung bagaimana Bali yang terkenal dengan pariwisatanya, juga kaya akan ragam produk kerajinan yang sangat bagus, unik dan berkualitas tinggi  dan terkenal di mancanegara. Dengan ragam kekayaan kerajinan yang dimiliki, pihaknya ingin mengetahui dan belajar dari Bali bagaimana Dekranasda Bali  memberdayakan UMKM, meningkatkan kualitas produknya sekaligus pemasaran produk kerajinannya. 

Pihaknya juga berharap dari kunjungan kali ini dapat mengetahui kiat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga para perajin bisa terus berkreativitas dan mampu bertahan di tengah gempuran arus globalisasi.  Dengan demikian para perajin Bulukumba yang terkenal dengan perajin daun lontar dan tenun kajang dan tenun bira dapat meningkatkan kualitas produknya sehingga  penjualan makin meningkat dan kesejahteraan perajin juga terangkat. 

Sementara itu, Bupati Bulukumba juga menyampaikan dukungannya atas pembangunan Pusat Kebudayaan Bali yang akan menjadi tempat etalase bagi produk kerajinan nusantara. Menurutnya hal tersebut merupakan langkah yang sangat baik mengingat Bali sudah sangat terkenal di seluruh dunia, sehingga dengan adanya etalase produk kerajinan nusantara di Bali maka produk kerajinan dari para perajin seluruh Indonesia akan semakin dikenal tidak hanya bagi warga Indonesia tetapi juga seluruh dunia.

Sextoys dan Barang Non Cukai Lainnya Senilai Rp.176,5 juta Dimusnahkan

BALIKINI.NET | DENPASAR — Bea Cukai Ngurah Rai musnahkan sejumlah barang impor ilegal yang disita karena tidak dapat memenuhi dokumen perizinan di bidang kepabeanan dan cukai secara simbolis di halaman Kantor Bea Cukai Ngurah Rai , Selasa (13/12).

Barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan petugas Bea Cukai Ngurah Rai periode Juli - November 2022.

“Dengan kerja sama yang baik antara Bea Cukai Ngurah Rai dengan instansi terkait dapat menghasilkan penindakan atas pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai. Atas hal tersebut saya sampaikan terima kasih dan apresiasi.” ucap Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT, Susila Brata.

Secara keseluruhan barang yang dimusnahkan senilai Rp176,5juta dengan potensi kerugian negara sebesar Rp26.48 juta yang berupa barang kena cukai ilegal. 

Sebanyak 3.167 barang dari Buku Catatan Pabean yang terdiri dari minuman yang mengandung etil alkohol, hasil tembakau jenis sigaret, liquid vape, obat-obatan, kosmetik, pakaian bekas, alat elektronik, dan sex toys.

"Pemusnahan ini atas persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar," timpal Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Mira Puspita Dewi.

Ditegaskannya bahwa pemusnahan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan penegahan atau penindakan yang dilakukan Bea Cukai Ngurah Rai. Pemusnahan ini adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat atas kegiatan pengawasan yang kami lakukan. 

Disamping itu juga terdapat peranan penting dari kegiatan penegahan hingga pemusnahan yang kami lakukan ini, yaitu menciptakan fairness bagi dunia perdagangan dan industri di dalam negeri. 

"Sebagian dari barang-barang yang dimusnahkan ini dapat diproduksi di dalam negeri, sehingga untuk importasinya mewajibkan adanya dokumen perizinan dan pengenaan pungutan negara, demi melindungi produsen di dalam negeri.” tambah Mira.

Wakil Bupati Bangli Lantik Dan Kukuhkan Pengurus KNTA

BALIKINI.NET | BANGLI — Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar melantik sekaligus mengukuhkan pengurus KTNA tingkat kecamatan se-Kabupaten Bangli yang dihadiri Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bangli, Kepala Dinas PKP Kabupaten Bangli, Ketua KTNA Provinsi Bali, Ketua KTNA Kabupaten Bangli dan pengurus KTNA Kecamatan se-Kabupaten Bangli, selasa, 13 Desember 2022 di Ruang Pertemuan Kantor Dinas PKP Kabupaten Bangli.

Ketua KTNA Kabupaten Bangli I Nengah Sandiyasa mengatakan, Adapun jalannya pemilihan yang dilaksnakaan di masing-masing kecamatan dilaksanakan dari  tanggal 31 Oktober 2022 pemilihan KTNA dilaksanakan di kecamatan tembuku, tanggal 21 nopember 2022 dilaksanakan di kecamatan Bangli, tanggal 2 Nopember 2022 dilaksanakan di kecamatan Susut dan tanggal 4 Nopember 2022 dilaksnakaan di kecamatan Kintamani.  Adapun ada beberapa kegiatan yang dilakukan selama beberapa periode diantaranya dilaksanakan pembinaan kepada siswa SMPN 1 Kintamani, SMPN 1 Bangli dan SMPN 4 Tembuku terkait pembinaan tentang bagaimana cara melakukan penanaman dipekarangan, pembuatan pupuk organik dan bagaimana cara mengolah lahan pertanian.

Ditambahkannya, Adapun ada program-program kegiatan yang kami hadapi kedepannya diantaranya yang pertama ditahun 2023 nanti KTNA Kabupaten Bangli akan mengikuti Penas Nasional di Sumatera Utara, pihaknya berharap kepada Stakholder yang ada agar memperhatikan terutama dari segi anggaran. Pihaknya juga menyampaikan KTNA Kabupaten Bangli mengikuti Penas Kalimantan mengirimkan 5 perwakilan petani, Penas malang mengirimkan 26 petani dan yang terakhir di Penas Aceh mengirimkan 30 orang petani. Artinya dari tahun ke tahun  KTNA Kabupaten Bangli mengikuti Penas terus meningkat. Pihaknya berharap kepada Bapak Wakil Bupati Bangli terkait pelaksanaan Penas Nasional di Tahun 2023 nanti, KTNA Kabupaten Bangli agar bisa mengirimkan perwakilannya minimal sama dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar dalam sambutannya mengatakan selama ini kesejahteraan kehidupan petani dirasakan masih sangat kurang oleh sebagian besar masyarakat yang kesehariannya bekerja sebagai petani. Pendapatan petani selalu berfluktuasi, sehingga petani perlu dimotivasi melalui arah usaha yang berorientasi pada agribisnis, agroindustri dan agrowisata. Akan tetapi pada saat pandemi covid-19, sektor pertanian masih bisa bertahan dalam menopang ekonomi masyarakat. Banyak pekerja yang di PHK melirik pertanian sebagai alternatif penyambung hidup. Mereka adalah kaum intelektual yang menguasai informasi dan teknologi sehingga mampu menciptakan terobosan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh para petani konvensional. 

Kelompok kontak Tani dan Nelayan Andalan merupakan organisasi yang menjembatani para pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengadopsi inovasi teknologi pertanian yang mempunyai keunggulan kompetitif, melalui sistem usaha agrobisnis, agroindustri dan agrowisata untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Ditambahkannya, melalui kesempatan ini pihaknya menghimbau kepada kontak tani dan petani Bangli pada umumnya dalam rangka mewujudkan Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Kabupaten Bangli melalui pola pembangunan berencana semesta menuju Bangli Era Baru, hendaknya para petani nelayan meningkatkan kreatifitas mencari dan menciptakan terobosan terobosan teknologi baru tentunya disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah masing-masing serta selalu aktif berkonsultasi dengan penyuluh atau instansi terkait. KTNA merupakan penyuluh swadaya di kelompoknya masing-masing dapat menyampaikan informasi teknologi yang telah diperoleh serta memotivasi para anggota kelompoknya sekaligus mencoba atau menerapkan teknologi dimaksud, sehingga nantinya kelompok tersebut  mempunyai keunggulan kompetitif di bidang produksi, sehingga mampu bersaing dalam pemasaran produksi pertanian dan pada akhirnya mampu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan. Imbuhnya.

Seminar Bersama Program New Colombo Plan Australia Tentang Pengelolaan Sampah Dan Energi Baru Terbarukan

BALIKINI.NET | BALI — Konsulat-Jenderal Australia di Bali menyelenggarakan seminar bersama sejumlah pengajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Program Mobilitas New Colombo Plan (NCP) dari Universitas Murdoch, Australia, pada Senin, 12 Desember 2022.

Seminar bertema Pengelolaan Sampah dan Energi Baru Terbarukan ini ditujukan untuk berbagi ide, mendorong pemikiran baru dan kreatif, memamerkan solusi lokal, dan 

membangun kemitraan untuk mengatasi tantangan pengelolaan sampah dan energi baru terbarukan 

di Australia dan Indonesia.

Seminar yang dilaksanakan di Coral Triangle Centre (CTC) di Sanur, Denpasar ini menghadirkan Amelia Fyfield dari Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Australia, Rili Djohani dari CTC, Made Janur Yasa dari Plastic Exchange dalam panel diskusi yang dimoderatori oleh 

Associate Prof. Martin Anda dari Murdoch University. 

Lokakarya dengan tema-tema terkait juga dilangsungkan bersama Andrew Hayim De Vries dari Waste Plant, Arief Noerhidayat dari Comestoarra, Olivia Purba dari Greenhope, Ewa Wojkowska dari Kopernik dan Prof Ida Ayu Dwi Giriantari dari Universitas Udayana dan dimoderatori oleh mahasiswa NCP dari Universitas Murdoch yang tengah 

melakukan studi berkaitan dengan pengelolaan limbah dan energi terbarukan di Bali.

“Seminar ini diselenggarakan pada waktu yang tepat mengingat minat yang jelas dari pemerintah Australia dan Indonesia untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan lingkungan, terutama sepanjang tahun G20 ini, " kata Konsul-Jenderal Australia di Bali, Anthea Griffin.

Gubernur Bali yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali, Bapak I Gede Indra Dewa Putra, yang secara resmi membuka seminar bersama Konsul-Jenderal Griffin dan menyampaikan appresiasi atas terselenggaranya acara tersebut dalam kata sambutannya. Seminar dihadiri oleh lebih  dari 150 orang peserta dari berbagai universitas, LSM, anggota asosiasi bisnis dan pariwisata di Bali serta masyarakat umum.

Konsulat-Jenderal Australia akan kembali mengadakan seminar dengan tema yang sama di Mataram, Lombok pada Jumat 16 Desember 2022. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan Konsulat-Jenderal Australia di Bali, ikuti @KonJenBali di Twitter dan Instagram.

Atasi Kekurangan Guru, Sejumlah Relawan Tawarkan Solusi Ini

BALIKINI.NET | KARANGASEM — Atasi kekurangan guru, berbagai upaya dilaksanakan pemerintah Kabupaten Karangasem. Mulai dari regrouping siswa, kerjasama dengan kampus atau universitas yang mahasiswanya tengah melaksanakan masa KKN sampai dengan membentuk relawan mengajar. 

Relawan mengajar ini, 😣, I Wayan Sutrisna mengatakan, jika mereka merupakan pensiunan tenaga pengajar yang berstatus PNS, dan masih energik. Meski tidak digaji, namun untuk mengisi waktu luang di massa pensiun dengan suka rela mau membantu mengajar siswa. Tempat mengajarnya pun didekat tempat tinggal mereka. Sementara, jumlah anggotanya baru belasan. 

Terkait kapan akan mulai aktif, para relawan ini masih menunggu pembagian jam mengajar. "Kegiatan pembagian jam mengajar sedang berlangsung 1 semester ," Katanya singkat saat dihubungi pada Selasa (13/12/2022). 

Sementara, seperti yang diberitakan sebelumnya, kekurangan guru di Kabupaten Karangasem mencapai lebih dari seribu. Untuk sekolah kekurangan guru sekitar SD yakni 475 dan SMP jumlah guru yang kurang yakni mencapai 575  orang. Yang jika dirasiokan, rata-rata SD kekurangan 1-2 orang guru persekolah sedangkan SMP rata-rata kurang 8 orang guru.(ami)

Jelang Nataru, Danramil Mapurujaya Hadiri Rapat Koordinasi

BALIKINI.NET | TIMIKA — Dalam rangka menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Danramil 07/Mapurujaya menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapan pengamanan di wilayah jajaran Koramil Mapurujaya. Rakor dilaksanakan di Kantor Distrik Mimika Timur, Kelurahan Wania, Kabupaten Mimika, Selasa (13/12/2022).

Danramil 1710-07/Mapurujaya Lettu Inf Yakonias Maniagasi menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan rangkaian awal untuk kesiapan dalam rangka mengamankan berbagai aktifitas masyarakat di wilayah atau di jajaran Koramil 07/Mapurujaya, dengan tujuan untuk membantu dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat perbatasan Papua dalam merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan lancar.

“Pengamanan kegiatan masyarakat dalam suatu momen perayaan Natal dan Tahun Baru tentu tidak akan dapat berlangsung secara optimal, lancar dan sukses apabila tidak ada sinegritas, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara TNI dan Polri, sangatlah tepat pelaksanaan rapat koordinasi ini sebagai wujud sinegritas dan tanggung jawab bersama untuk mensukseskan kegiatan masyarakat dalam merayakan Natal dan Tahun Baru,“ tambah Danramil.

Danramil Mapurujaya menambahkan kami dari unsur TNI - Polri khususnya Koramil dan Polsek Mapurujaya senantiasa akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang merayakan Natal supaya tercipta situasi yang aman dan kondusif.