Rakor Pengelolaan Peningkatan PAD, Bupati Suwirta Motivasi Peserta Dengan Spirit Gema Santi

KLUNGKUNG - Dalam membangun daerah itu hal yang paling penting dilakukan kenali dulu potensi dan masalah sehingga nantinya benar-benar bisa menciptakan sebuah inovasi untuk dikembangkan. Motivasi tersebut disampaikan saat Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi di Fashion Hotel Legian Kuta, Kabupaten Badung, Selasa (12/9). Rakor ini dilaksanakan serangkaian kegiatan Studi Tiru Pemkab Gowa ke Provinsi Bali.

Bupati Suwirta juga berbagi pengalaman terkait membangun Kabupaten Klungkung khususnya membangun sektor Pariwisata di Nusa Penida. Bupati menyampaikan diawal masa jabatan periode pertama ditahun 2014 membangun Nusa Penida itu dari nol, bagaimana membangun infrastruktur jalan menuju destinasi objek wisata dan promosi pariwisata melalui Festival Nusa Penida sehingga sampai saat ini kunjungan wisatawan semakin ramai. "Jadi membangun Klungkung ini adalah hasil kerjasama dan komitmen kami bersama dengan spirit Gema Santi gerakan masyarakat yang santun dan inovatif. Mari perkuat komitmen dalam menjalankan program inovasi sehingga PAD semakin terus meningkat," harap Bupati Suwirta.

Sementara Bupati Gowa, Adnan Purichta mengucapkan terimakasih kepada Bupati Suwirta yang telah memberikan motivasi dan pengalaman dalam membangun PAD ini. Pihaknya mengaku sangat terkesan dengan perkembangan pariwisata ke Nusa Penida yang saat ini begitu ramai dikunjungi. "Terimakasih Bapak Bupati yang sudah menyambut kami dengan rasa penuh kekeluargaan semoga ke depan menjadi bekal dan motivasi kami dalam menjalankan tugas sehingga Peningkatan PAD bisa semakin meningkat," ucapnya.(humasklk/puspa).

Ketua K3S Ny. Antari Jaya Negara Serahkan Bantuan Kursi Roda di Kota Denpasar

 

Denpasar - Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menyerahkan bantuan kursi roda kepada Disabilitas dan Lansia di Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat, Rabu (13/9). Bantuan alat bantu kesehatan yang datang dari PT. HIN ini diterima langsung Disabilitas I Kadek Nararya dan Lansia Lie Thiam Bun yang beralamat di lingkungan Banjar Kertha Darma, Kelurahan Pemecutan. Selain itu juga diserahkan kursi roda kepada Lansia Ni Nyoman Sudri yang beralamat di lingkungan Banjar Gelogor, Kelurahan Pemecutan.

Ketua K3S Ny. Sagung Antari Jaya Negara yang hadir Didampingi Kadis Sosial, I Gusti Ayu Laxmi Saraswati mengatakan, bantuan yang diserahkan kali ini tidak terlepas dari uluran tangan pinak donatur. Hal ini sesuai dengan komitmen untuk bersama bersinergi dalam aksi mendukung kesejahteraan sosial masyarakat. 

"Kami turun langsung dan menyerahkan bantuan kursi roda kepada mereka yang membutuhkan bantuan alat kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan para penerima," ujarnya

Lebih lanjut Antari Jaya Negara menyampaikan, K3S Kota Denpasar kali ini menyerahkan tiga buah bantuan kursi roda kepada dua orang disabilitas dan satu lansia. Kehadiran bersama Dinas Sosial, Anggota K3S, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) disamping menyerahkan bantuan, juga berbagi kasih untuk memberikan dukungan serta semangat kepada para penerima bantuan. Dari bantuan kursi roda yang diserahkan kali ini diharapkan dapat membantu kegiatan sehari-hari dirumah maupun melakukan kegiatan pemeriksanaan di rumah sakit. 

"Semoga bantuan ini dapat membantu dalam beraktifitas di rumah, maupun melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit," ujarnya. 

Kadis Sosial Denpasar, I Gusti Ayu Laxmi Saraswati menyampaikan, selain penyerahan bantuan dari pihak dinatur secara langsung, juga dilaksanakan komunikasi terkait pelayanan sosial seperti mendapatkan KIS hingga BPJS. Disamping itu Dengan spirit Vasudhaiva Kutumbakam, Dinas Sosial Denpasar telah memiliki layanan Pojok Kebaikan (Pobia) mencakup 23 layanan sosial dalam ruang lingkup rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial.  Sementara untuk pemberdayaan Disabilitas telah dilaksanakan di Graha Nawasena untuk meningkatkan keterampilan dan inovasi para Disabilitas di Kota Denpasar. 

"Intinya kami ingin masyarakat tidak khawatir karena pelayanan sosial sudah dijadikan dalam satu wadah, jadi lebih efisien dan efektif,” imbuh Laxmy

Sementara Ketut Suardanaya orang tua dari  I Kadek Nararya menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan kursi roda yang telah diserahkan langsung. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan juga K3S Ny. Antari Jaya Negara atas bantuan kursi roda yang diserahkan langsung kepada anak kami," ujarnya.

Pemkab Tabanan Gelar Sosialisasi Antikorupsi dan Penggunaan Media Pengaduan

Tabanan - Korupsi adalah tindakan yang sangat merugikan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi, sosial, dan politik yang serius. Sebab itu, sebagai salah satu upaya untuk optimalisasi pembangunan di daerah, Pemkab Tabanan menggelar kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Penggunaan Media Pengaduan melalui SP4N Lapor di Kabupaten Tabanan yang bertempat di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Tabanan, Rabu, (13/9).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Sekda I Gede Susila mewakili Bupati Tabanan dan diikuti para Asisten, Inspektur dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tabanan, Narasumber serta undangan terkait lainnya. Untuk diketahui bersama, korupsi mampu menimbulkan berbagai bahaya yang meliputi, kerugian keuangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpercayaan publik, gangguan pembangunan, termasuk kerusakan lingkungan.

Dalam sambutannya, Sekda I Gede Susila menyampaikan, korupsi sesungguhnya tidak hanya bentuk pelanggaran hukum dan etika, namun juga bertentangan dengan HAM dan keadilan. Korupsi merupakan ancaman terhadap kemanusiaaan, ancaman terhadap hak publik dan ancaman terhadap keberlangsungan Bangsa dan Negara, karena korupsi merusak sendi-sendi kehidupan.

"Sebagai Bangsa yang religius dan berbudaya luhur, seharusnya menjadi pengingat yang kuat untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Semua Agama yamg dianut Bangsa Indonesia pada hakekatnya tegas melarang umatnya untuk melakukan korupsi. Korupsi bagi umat beragama merupakan bentuk pengingkaran terhadap kepercayaan dan amanah rakyat yang menginginkan keadilan dan kesejahteraan," ungkap Susila.

Untuk menutup celah korupsi, Pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan publik, dan penguatan pengawasan secara lebih transparan dan akuntable. Dalam pemberian perizinan misalnya, pemerintah telah melakukan penyederhanaan birokrasi melalui transformasi organisasi, transformasi SDM Aparatur dan transformasi sistem kerja.

Disamping itu, tata kelola manajemen ASN juga disampaikan Susila harus konsisten agar menjadi lebih profesional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital sangat penting dilakukan melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, seperti e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-catalog, e-payment, dan lainnya.

Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kepemimpinan, kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Disamping itu, perlu sinergi dan kolaborasi seluruh instansi dan komponen masyarakat. Dalam rangka penguatan, optimalisasi, dan internalisasi budaya antikorupsi, Susila minta kepada seluruh hadirin agar memanfaatkan kecanggihan teknologi, terapkan sanksi dan hukuman yang tegas serta bangun mindshet aparatur birokrasi yang berakhlak, juga gencarkan dan pupuk nilai-nilai antikorupsi agar menjadi karakter Bangsa.

Hadiri Tradisi Nyapar, Wabup Kasta Berharap Tadisi Ini Mampu Menjaga Toleransi Antar Umat di Kabupaten Klungkung

KLUNGKUNG - Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta menghadiri kegiatan tradisi Nyapar  didampingi Camat Dawan I Dewa Gede Widiantara dan Camat Klungkung I Putu Arnawa, yang bertempat di Pantai Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, rabu (13/9).

Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta sangat mengapresiasi kegiatan Nyapar tersebut. Dengan terus menggelar kegiatan ini tradisi akan terus terjaga. Selain itu, pihak juga menyampaikan rasa bahagia, karena Nyapar ini diadakan di tepi pantai karena akan mampu  melebur energi negatif atau jahat ke laut. Wabup Kasta juga berharap bisa diagendakan tahunan, agar pemerintah bisa membantu kegiatan tersebut. Dengan tradisi ini akan menjaga toleransi dan saling menghormati dengan sesama umat atau dengan umat yang lainnya agar Klungkung akan menjadi aman,  tentram dan damai.

Perbekel Kampung kusamba Syahrul Ramadan menyampaikan, kegiatan Nyapar ini digelar setiap tahun minggu terakhir bulan safar. Tujuan daripada tradisi ini adalah untuk mengungkapkan rasa syukur kepada'Nya atas semua rizki dan berdoa memohon keaelamatan serta menolak bala atau energi negatif. Kegiatan ini juga diikuti oleh Kampung Gelgel, Lebah, dan Kampung Jawa. Selain hal disampaikan tadi, tradisi Nyapar juga bertujuan untuk memupuk tali silaturohin antar umat untuk menjaga keharmonisan antar sesama agar kedamaian bisa terwujud.

Bupati Tamba Sampaikan Penanganan Tahun Depan Dihadapan Nelayan Pebuahan

Jembrana - Bupati Jembrana I Nengah Tamba menghadiri acara tasyakuran petik laut di pantai Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Rabu (13/9). Tradisi diselenggarakan oleh para nelayan di Pebuahan sebagai wujud syukur atas limpahan hasil panen ikan yang telah didapat selama melaut.

Bersama nelayan, Bupati Tamba turut mengungkapkan rasa syukurnya karena masyarakat Jembrana khususnya para nelayan dapat memperoleh hasil panen yang melimpah.

"Saya merasa bangga dan senang sekali, manakala masyarakat punya rasa syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat yang telah dinikmati," ucapnya.

Sementara, terkait dengan abrasi yang terjadi di pantai Pebuahan, pihaknya menyampaikan kepada masyarakat Pebuahan telah melaksanakan berbagai upaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk penanganan abrasi tersebut.

"Sejak bulan Januari saya telah mengirimkan surat ke pusat, dan juga sudah berulang-ulang bertemu dengan pemerintah pusat untuk penanganan abrasi yang terjadi disini," ujarnya.

Puncaknya, Jumat (8/9) kemarin, Kementerian PUPR bersama Komisi V DPR RI datang langsung ke Jembrana untuk meninjau langsung abrasi yang terjadi di pantai Pebuahan. Dalam kunjungan tersebut, Kementerian PUPR mengatakan penanganan abrasi di Pebuahan akan dilaksanakan menggunakan APBN Tahun 2024.

"Dalam catatan yang disampaikan Kementerian PUPR sudah dipasang anggaran hampir Rp 50 Miliar untuk penanganan 1,9 Kilometer abrasi di pantai Pebuahan," ucap Bupati Tamba.

Dirinya memastikan akan terus mengawal revitalisasi kawasan pantai pebuahan hingga terealisasi di tahun 2024. Ia pun meminta doa seluruh masyarakat Pebuahan  agar proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar.

"Kita berdoa bersama-sama agar penanganan abrasi di pantai Pebuahan ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya," tutupnya. (Ngr/humas)

Bupati Jembrana Komitmen Wujudkan Kabupaten Sehat di Jembrana

JEMBRANA - Masuk sebagai nominasi Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2023, kabupaten Jembrana mendapat kunjungan langsung tim verifikasi dari pemerintah pusat. Sejumlah tempat diagendakan dan sudah dikunjungi oleh tim pusat selama dua hari, Selasa (12/9) dan Rabu (13/9) 

Tim yang terdiri dari tiga Kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengunjungi berbagai tempat diantaranya sekolah, puskesmas, pasar, terminal, posyandu, TPA/TPST, kantor pemerintahan, hingga taman bermain anak di Gedung Kesenian Ir. Soekarno.

Bupati Jembrana I Nengah Tamba saat menyambut kehadiran tim verifikasi lapangan itu, mengungkapkan komitmennya akan kabupaten sehat di Jembrana.

Bupati jembrana sangat mengapresiasi dan akan terus berupaya meningkatkan jembrana menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya dengan segala program-program pemerintah demi menuju jembrana emas 2026.

"Terima kasih atas kunjungan dari tim penilai, adapun yang dilihat dan dinilai sekarang adalah murni tanpa rekayasa dan apa adanya, bukan karena ada penilaian seperti ini baru kami bersih-bersih," ucap Bupati Tamba

Lebih lanjut, dirinya juga berharap dari hasil penilaian tersebut masyarakat Jembrana agar lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan.

"Saya berharap melalui kegiatan ini kesadaran masyarakat jembrana semakin meningkat, agar terwujud Jembrana menjadi Kabupaten yang bersih, dan menjadi contoh bagi kabupaten lainnya, " tegasnya. 

Disisi lain , Ketua tim penilai kabupaten/kota sehat Inez Ayu Dhamiera meminta Pemerintah Daerah dapat menerima hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh tim pusat dan menjadi dasar untuk meningkatkan tatanan Kabupaten/Kota Sehat agar semakin baik.

 

"Secara garis besar kebersihan jembrana sudah baik, tetapi masih perlu peningkatan dibeberapa indikator,"  pungkasnya.( Gusadi/humas)

Kelurahan Sanur Tertibkan Spanduk Tanpa Ijin

  

Denpasar - Kelurahan Sanur melaksanakan penertiban spanduk tanpa ijin di seluruh kawasan Kelurahan Sanur pada Rabu (13/9). Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya menjaga ketertiban dan keindahan wilayah Sanur sebagai destinasi wisata unggulan di Kota Denpasar. 

Lurah Sanur, Ida Bagus Raka Jisnu saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa, penertiban tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Diatas Trotoar. 

Dikatakannya, banyak pengusaha, pebisnis, dan pedagang yang sering melanggar Perda tersebut. Oleh karenanya, dilakukan penurunan spanduk dan banner yang terpasang tanpa ijin demi ketertiban di kawasan sanur.

"Biasanya yang sering melanggar itu pengusaha, pebisnis, dan pedagang. Oleh karenanya kita lakukan penurunan spanduk dan banner demi ketertiban di kawasan sanur," ungkapnya. 

Dari hasil penertiban tersebut, terdapat puluhan spanduk dan banner yang berhasil diturunkan oleh Babinsa, Babinkamtibmas, serta Linmas Kelurahan Sanur. Sehingga nantinya diimbau kepada semua pihak yang hendak memasang baliho atau spanduk agar melengkapi dengan ijin. 

"Kami mengimbau kepada semua pihak yang hendak memasang baliho agar melengkapi ijin, sehingga pemasangan baliho atau spanduk sesuai dengan peruntukan untuk tetap menjaga keasrian dan keindahan wilayah Sanur," ujarnya.

Fokus Entaskan Kemiskinan Ekstrem, PJ. Gubernur Bali Minta Bantuan Sosial Tidak Salah Sasaran

DENPASAR - Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya meminta OPD terkait untuk lebih fokus memberikan bantuan kepada warga Bali yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Pembahasan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem, di Ruang Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (12/9).

“Saya minta agar bantuan pemerintah yang ada lebih diprioritaskan kepada warga yang memang membutuhkan, mereka yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem,” kata Pj. Gubernur yang terus melakukan konsolidasi dengan kepala OPD untuk menjalankan tugas barunya.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, kemiskinan ekstrem menjadi salah satu masalah prioritas yang harus diselesaikan kepala daerah. 

Data yang akurat menjadi salah satu perhatian Pj. Gubernur Bali yang memimpin rapat didampingi Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra. Disebutkan data yang benar akan mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem.

Secara nasional saat ini Bali merupakan provinsi dengan kemiskinan terendah dengan angka 4,25 persen dan kemiskinan ekstrem sebesar 0,54 persen. Pj. Gubernur S.M Mahendra berharap bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen

Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra mengutip data tahun 2022 yang menyebut dua (2) Kabupaten dengan jumlah kemiskinan ekstrem diatas 1%, yakni Kabupaten Gianyar (1,65%) dan Kabupaten Karangasem (1,80%). Menindaklanjuti hal itu Bappeda telah meminta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk turun ke lapangan dan menyampaikan kondisi riil saat ini berapa sesungguhnya warga yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem. Diharapkan dengan data yang up to date, pemerintah bisa bergerak tepat sasaran.

Beberapa Kepala OPD terkait yang hadir seperti Kadis Sosial P3A Provinsi Bali, Kadis PUPR, Kadis Kesehatan dan Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan menyampaikan Pemprov Bali telah memfasilitasi program dan bantuan sosial baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dana CSR yang menyentuh warga miskin. Hanya saja belum secara khusus menyasar warga miskin yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Penjabat Gubernur Bali meminta kepada OPD untuk menggunakan data yang transparan mengacu pada data BPS untuk mengetahui masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan sosial. 

"Jangan sampai bantuan sosial yang disiapkan salah sasaran. Saya ingin semua berjalan transparan dan masyarakat miskin tertangani dengan baik, sehingga kemiskinan ekstrem ini dapat kita nol-kan di tahun 2024. Kita harus bekerja maksimal karena masyarakat juga merupakan tanggung jawab kita sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” tegasnya lagi.

Untuk mempercepat penanganan Pj. Gubernur Mahendra akan membentuk Tim percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Ini mengingat koordinasi dan persamaan persepsi harus disatukan antara Walikota dan Bupati se-Bali agar memiliki kesetaraan kinerja dengan tujuan, target dan waktu yang sama.

"Untuk mempercepat kinerja dan hasil, kita perlu membentuk tim di masing-masing Kabupaten/ Kota se-Bali yang diawasi oleh Ketua Pelaksana Harian di wilayahnya masing-masing,” imbuhnya lagi.

Soal Penunjukan Plh. Ka BKPSDM, Sekda Dewa Indra: Niatnya Positif

DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra memberikan penjelasan terkait arahan Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya untuk menunjuk Pelaksana Harian Kepala BKPSDM Provinsi Bali yang saat ini tugas-tugasnya masih dilaksanakan Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana. Penjelasan ini disampaikan dalam siaran persnya di Denpasar, Selasa (12/9).

“Duduk persoalannya adalah bahwa Penjabat Gubernur adalah pejabat yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, tentu saja beliau sering mendengar arahan dari bapak Menteri Dalam Negeri yang selalu meminta kepada Kepala Daerah termasuk juga Penjabat Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota agar benar-benar fokus memberikan perhatian penuh terhadap tugas-tugas sebagai Kepala Daerah, seperti penurunan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 harus bisa nol, pengendalian inflasi dan penurunan stunting,” ujar Sekda Dewa Indra membuka penjelasan.

“Semua Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah diminta untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh, konsisten, berkelanjutan dalam pengendalian inflasi di daerah masing-masing sehingga inflasi tetap terkendali dengan baik, memimpin penurunan stunting terutama di daerah-daerah tertentu yang angka stuntingnya masih cukup tinggi, serta memimpin peningkatan penggunaan produk dalam negeri di daerah masing-masing baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat,” jelasnya lagi

“Itu beberapa arahan dari Bapak Presiden dilanjutkan lagi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri kepada para Kepala Daerah dan juga Penjabat Kepala Daerah yang diingat betul oleh Pj. Gubernur kita, Bapak Sang Made Mahendra. Oleh karena itu beliau memberikan arahan supaya Pj. Bupati Buleleng fokus memberikan perhatian penuh, mencurahkan seluruh energi, pikiran dan waktunya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden dan Mendagri, di Kabupaten Buleleng,” kata birokrat asal Singaraja.

Ia menambahkan, tugas itu hanya mungkin terlaksana dengan baik apabila tugas-tugas yang lainnya dibebaskan, maka dari itu Pj. Gubernur memberikan arahan agar Pj. Bupati fokus di Buleleng, sedangkan tugas-tugas sebagai Kepala BKPSDM ditunjuk Pelaksana Harian. Hal ini sesuai dengan regulasi yang ada yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota.

Dimana di dalam Permendagri ini sudah diatur bahwa Pejabat Tinggi Pratama atau Madya yang melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Daerah baik Bupati maupun Walikota, jabatannya agar diisi dengan Pelaksana Harian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Oleh karena itu maka arahan Pj. Gubernur untuk menunjuk Pelaksana Harian Kepala BKPSDM Provinsi Bali harus dimaknai secara baik dan positif yakni untuk memberikan waktu, energi, pikiran kepada Ketut Lihadnyana agar fokus melaksanakan tugas-tugas Penjabat Bupati di Buleleng, sedangkan tugas-tugas administratif di BKPSDM nanti dilaksanakan oleh Pelaksana Harian.

“Jadi sekali lagi jangan dikembangkan kemana-mana karena ini adalah satu kebijakan yang positif, satu arahan yang positif supaya sekali lagi para Penjabat Kepala Daerah dapat melaksanakan tugasnya, mencurahkan segala pikiran, energi dan waktunya sebagai kepala daerah memimpin pelaksanaan program-program prioritas di daerah masing-masing,” imbuhnya.

Terkait penunjukan Plh. Kepala BKPSDM, Sekda Dewa Indra mengatakan telah ditunjuk Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali,  I Dewa Putu Sunartha. Hal ini mengingat Asisten Administrasi dan Umum, job deskripsinya adalah mengkoordinasikan tugas-tugas beberapa perangkat daerah termasuk tugas-tugas BKPSDM, 

“Jadi sehari-hari memang koordinasi untuk Badan Kepegawaian dilaksanakan oleh Asisten Administrasi dan Umum,” pungkasnya.

Atasi Banjir Simpang Susuan, Pemkab Karangasem Rekonstruksi Ruas Jalan Susuan-Gelumpang, R A Kartini, Belong - Tiying Jangkrik

Karangasem, Bali Kini - Melihat kondisi badan jalan yang sudah mengalami kerusakan dan mengkhawatirkan pengguna jalan, apalagi setelah lebih dari 10 tahun tidak mendapatkan perbaikan, Pemkab Karangasem menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 5 Milyar untuk rekontruksi ruas jalan Susuan-Gelumpang, Jalan RA. Kartini, ruas jalan Belong hingga Tiying Jangkrik, Karangasem. 

“Atas perintah Bapak Bupati karena melihat kondisi ruas jalan tersebut yang memang sudah seharusnya untuk dilakukan perbaikan atau rekontruksi, maka tahun ini akses jalan dari Susuan, gelumoang, RA. Kartini, Belong hingga Tiying Jangkrik kita lakukan rekonstruksi,” ujar Kadis PUPR Karangasem, Ir. Wedasmara, ST, MT, di kantornya Selasa (12/9/2023).

Saat ini lajut dia, pengerjaan sedang berlangsung, dimana pengaspalan ruas jalan Susuan-Gelumpang sudah dilaksanakan, tinggal pemasangan drainase atau gorong-gorong beton box Culvert 1.2 x 1.2 dari ruas Jalan Gelumpang hingga ke Jalan RA.Kartini, Belong - Tiying Jangkrik. “Untuk rekontruksi gorong-gorong itu menggunakan gorong beton box culvert. Saat ini sedang dalam pengerjaan dan sudah sampai di Jalan RA.Kartini, Susuan,” sebutnya. 

Untuk memastikan pengerjaan, spesifikasi dan kwalitasnya sesuai dengan perencanaan, pihaknya secara ketat mengawasi pengerjaan proyek tersebut. Dimensi gorong-gorong yang dipasang menurutnya sudah melebihi dari spesifikasi. Artinya gorong-gorong yang dipasang tersebut adalah yang berukuran besar, sehingga bisa menampung limpahan debit air dari atas Bukit Gelumpang yang cukup besar. 

“Biasanya pada saat musim hujan, daerah simpang Susuan itu menjadi daerah langganan banjir. Jadi kita bersama tim sudah beberapa kali melakukan kajian sehingga proses rekontruksi ini kita lakukan untuk mengatasi luapan banjir,” terangnya, sembari menambahkan jika Simpang Susuan itu menjadi pertemuan banjir dari dua arah, yakni dari telabah Susuan dan aliran banjir dari Bukit Gelumpang. 

Dengan rekontruksi yang dilakukan ini, sesuai kajian pihaknya meyakini banjir di wilayah tersebut akan bisa teratasi dengan baik. Sementara total pagu anggaran kegiatan rekontruksi ruas jalan Susuan-Gelumpang, Jalan RA. Kartini, ruas jalan Belong hingga Tiying Jangkrik, Karangasem, tersebut sebesar Rp. 5 Milyar namun nilai kontraknya sebesar Rp. 4.6 Milyar, dimana Kontraktor atau rekanan yang mengerjakan yakni CV Budi Luhur dengan Konsultan Pengawas CV Nuansa Puri. 

Proyek rekonstruksi jalan tersebut bersumber dari anggaran APBD Tahun 2023 dengan masa pengerjaan 150 hari kalender. Sesuai rencana serah terima proyek tersebut akan dilakukan pada 5 Nopember 2023 mendatang. (Rls)