Pendaftaran Ditutup, Sebanyak 3.752 Pelamar Berebut 1.299 Formasi PPPK Kota Denpasar

Denpasar, Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Denpasar Tahun 2023 resmi ditutup Rabu (11/10) pada pukul 23.59 Wita. Dari pendaftaran seleksi yang dibuka pada tanggal 20 September hingga 11 Oktober 2023 ini, tercatat total sebanyak 3.752 pelamar yang telah mendaftar dari formasi tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga guru. 

"Total 3.752 pelamar telah melakukan pendaftaran pada portal pendaftaran seleksi CASN Tahun 2023 yang akan memperebutkan 1.299 formasi PPPK Kota Denpasar Tahun 2023," ujar Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Wayan Sudiana saat dikonfirmasi pada Kamis (12/10). 

Lebih lanjut disampaikan total jumlah pelamar tersebut terdiri dari tenaga kesehatan dengan jumlah pelamar sebanyak 992 orang, tenaga teknis sebanyak sebanyak 1.967 orang dan tenaga guru tercatat sebanyak 793 pelamar. Jumlah tersebut memperebutkan formasi PPPK Kota Denpasar yakni tenaga kesehatan sebanyak 600 formasi, tenaga teknis sebanyak 105 formasi dan tenaga guru sebanyak 594 formasi. 

"Pelamar tertinggi ada di tenaga teknis yang mencapai 1.967 pelamar yang memperebutkan 105 formasi," ujarnya. 

Sementara untuk proses verifikasi berkas telah dilaksanakan sejak pendaftaran online dimulai. Dan sampai saat ini verifikasi berkas ini masih terus dilaksanakan sampat tahap pengumuman nanti. 

"Untuk verifikasinya masih terus dilakukan. Untuk pengumuman hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada tanggal 15-18 Oktober 2023," ujarnya.  

Sudiana juga menyampaikan, pelaksanaan masa sanggah dan jawab sanggah administrasi akan dilaksanakan pada tanggal 19-21 Oktober 2023. Sementara pengumuman pasca sanggah akan dilaksanakan pada tanggal 22-28 Oktober 2023, dan tanggal 5 - 8 November 2023 dilaksanakan pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi. 

  

Ditambahkannya, Pelaksanaan seleksi kompetensi dilaksanakan dari tanggal 10 November - 4 Desember 2023 mendatang. Disamping itu juga pelaksanaan  seleksi kompetensi teknis tambahan  dilaksanakan tanggal 15 November - 6 Desember 2023.

"Jadwal pengumuman kelulusan dilaksanakan pada tanggal 6-15 Desember 2023," ujarnya.

Desa Kesiman Kertalangu dan Desa Tegal Harum Raih Nominasi Penghargaan Nasional Tahun 2023

Denpasar, - Dua Desa di Kota Denpasar kembali sukses menjadi nominasi Penghargaan Nasional Tahun 2023. Keduanya yakni Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur yang berhasil masuk dalam 45 besar dalam kategori II Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2023 dan Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat yang juga berhasil lolos masuk tahap visitasi apresiasi keterbukaan informasi publik desa tahun 2023. 

Perbekel Desa Tegal Harum, I Komang Adi Widiantara saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil verifikasi kuesioner apresiasi keterbukaan, maka Desa Tegal Harum lolos ke tahap berikutnya, yaitu Visitasi Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik dan menjadi satu-satunya wakil dari Provinsi Bali.

Dikatakannya, Desa Tegal Harum telah dipercaya menjadi salah satu perwakilan desa di Provinsi Bali dalam mengikuti Penilaian dan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa 2023. Pihaknnya menyatakan, Desa Tegal Harum siap untuk mengikuti kegiatan ini dan tetap memohon bimbingan serta tuntunan dalam persiapan kedepannya.

"Terima kasih kepada Komisi Informasi Provinsi Bali karena mempercayai Desa Tegal Harum sebagai salah satu perwakilan di Provinsi Bali dalam mengikuti Penilaian dan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa 2023," ungkapnya. 

Sementara, Perbekel Desa Kesiman Kertalangu, I Made Suena menuturkan bahwa banyak potensi yang dimiliki oleh Desa Kesiman Kertalangu termasuk di dalamnya Kawasan Pertanian, Muara Tangtu, Sumber Mata Air, dan Pantai Biaung. Salah satu titik terang dari desa ini adalah Wisata Edukasi Subak Teba Majalangu, yang menjadi tempat bagi anak-anak untuk belajar tentang alam dan pertanian Bali. 

Lebih lanjut dikatakan, Desa Wisata Nusantara menekankan pengembangan desa pada aspek kemajuan dan kemandirian. Sehingga secara berkelanjutan dapat menggali dan mengembangkan potensi desa yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. 

"Program ini melibatkan masyarakat desa dalam pembangunan desa wisata, dengan dana yang bersumber dari dana desa. Kami nantinya juga harus mengikuti tahapan seleksi berikutnya, yaitu Presentasi Desa Wisata Nusantara yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 12-18 Oktober 2023," ungkap Suena.

Pemkot Denpasar Raih Penghargaan JDIHN Award Terbaik I Tahun 2023

Jakarta - Pemerintah Kota Denpasar berhasil meraih penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik I Kategori Pemerintah Kota pada ajang JDIHN Award Tahun 2023 dari Kementerian Hukum dan HAM. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.  yang diterima Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIHN Tahun 2023 yang digelar di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center Jakarta, Kamis (12/10). 

Turut mendampingi Walikota Jaya Negara dalam kesempatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar, I Made Toya, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi, dan Tim JDIHN Kota Denpasar. 

JDIHN Award diberikan kepada perwakilan Kementerian dan Lembaga (K/L), Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota (Pemkot) serta Skretariat DPRD yang dinilai berhasil dalam mengelola sistem JDIHN dengan kinerja terbaik. Dalam kesempatan yang sama turut diserahkan penghargaan  Legal Development Content Creator Award Tahun 2023. 

Dimana, Kota Denpasar menjadi yang terbaik untuk Kategori Pemerintah Kota. Adapun diposisi kedua diraih Pemerintah Kota Bogor, posisi ketiga diraih Pemerintah Kota Bandung, selanjutnya posisi Keempat diraih Pemerintah Kota Batam dan Posisi kelima diraih Pemerintah Kota Tegal.

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly mengatakan, pengelolaan JDIHN sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional telah sejalan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Sehingga hal tersebut patut diapresiasi mengingat keseriusan pengelolaan JDIHN secara tidak langsung turut mendukung program reformasi birokrasi serta penataan regulasi di Indonesia. 

Yasonna menekankan agar semua pihak terus mengembangkan JDIHN disetiap unit. Hal ini utamanya dalam memberikan layanan keterbukaan hukum dan informasi hukum guna mencapai tujuan nasional yang lebih progresif, merata dan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. 

Sementara, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengaku bersyukur atas keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar meraih penghargaan JDIHN Award  Peringkat I Kategori Pemerintah Kota Tahun 2023. Tentunya ini menjadi angin segar, bahwasanya inovasi dan terbosan di lingkungan Pemkot Denpasar diapresiasi pemerintah pusat, termasuk JDIHN yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum dan produk hukum daerah. 

Jaya Negara berharap, keberadaan JDIHN di Kota Denpasar harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Hal ini sesuai dengan fungsi JDIHN dalam menyimpan hasil kegiatan penyusunan produk hukum daerah serta penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Lebih lanjut dijelaskan, prestasi yang diraih ini hendaknya menjadi cambuk untuk terus bekerja, berinovasi serta merancang berbagai program yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. 

"Tentunya kami berharap penghargaan ini menjadi cambuk positif untuk terus berinovasi dan bekerja guna memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat, termasuk juga kebijakan strategis yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Denpasar," ujarnya. (Ags/HumasDps).

Dekranasda Bangli Kunjungi Tiga Pelaku IKM Binaan

BANGLI - Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja perajin bambu dan IKM Kopi di Kabupaten Bangli, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANSDA) Kabupaten Bangli melaksanakan pembinaan lapangan terhadap IKM binaan. IKM yang dikunjungi diantaranya Perajin Linda Sari Br.Mampeh Desa Kayibihi Kecamatan Bangli, IKM Kopi Kecak dan IKM Catur Paramita di Desa Catur Kecamatan Kintamani.

Kunjungan yang dilaksanakan pada Rabu (11/10/2023) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Bangli, Ny.Sariasih Sedana Arta, didampingi Ny.Suciati Diar beserta Ny. Ida Ayu Giri Putra dan  Pimpinan OPD terkait dilingkungan Pemkab Bangli. 

Ketua Dekranasda Kabupaten Bangli, Ny.Sariasih Sedana Arta dalam kesempatan tersebut menyampaikan, kegiatan pembinaan lapangan terhadap IKM binaan  merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh Dekranasda Kabupaten Bangli dalam upaya peningkatan produksi hasil kerajinan dan pertanian khususnya kopi kintamani. 

Ketua Dekranasda yang juga memiliki hobi bertani tersebut menambahkan, saat ini kopi Kintamani merupakan salah satu komoditas pertanian terbaik di Kabupaten Bangli yang mana kopi kintamani sudah masuk di pasar nasional bahkan hingga ekspor ke luar negeri.

Pihaknya berharap, melalui kegiatan pembinaan ini dapat terjalin komunikasi yang baik antara Dekranasda kabupaten Bangli dengan pelaku IKM  serta untuk kedepannya produksi kerajinan dan hasil pertanian dapat ditingkatkan untuk menunjang perekonomian masyarakat.

Bupati Suwirta Serahkan Bantuan Hibah Mobil Kepada Polres Klungkung

KLUNGKUNG - Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menyerahkan bantuan Hibah Mobil berupa Toyota / Inova M/T dengan Nomor Polisi DK 1263 M kepada Kapolres Klungkung, AKBP I Nengah Sudiarta di ruang rapat Bupati Klungkung, Kamis (12/10). Penyerahan diawali dengan penandatanganan berita serah terima barang. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana serta Kepala OPD terkait lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Suwirta berharap melalui bantuan ini nantinya bisa bermanfaat dan meringankan tugas-tugas Polres Klungkung dalam melayani masyarakat. Selain itu, Bupati juga meminta agar kerjasama dan koordinasi yang baik selama ini antara Pemkab Klungkung dengan Polres Klungkung tetap dijaga dengan sebaik-baiknya sehingga kedepan Klungkung bisa selalu dalam keadaan damai. “Terimakasih atas kerjasama selama ini semoga kedepan kerjasama dan koordinasi yang sudah terjalin dengan rasa kekeluargaan ini kedepan bisa terus terjaga dengan sebaik-baiknya,” harap Bupati Suwirta.

Sementara Kapolres Klungkung, AKBP I Nengah Sudiarta mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Klungkung atas kontribusi yang sangat luar biasa selama ini. “Terimakasih Pemkab Klungkung yang sebelumnya sudah banyak membantu kami dan hari ini bantuan satu unit kendaraan sangat bermanfaat bagi kami. Ke depan semoga bisa terus berkolaborasi dan bekerjasama yang baik dalam melayani masyarakat,” harapnya.(humasklk/puspa).

Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra Pastikan SP4N-LAPOR Terus Berlanjut di Bali

DENPASAR - Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra membuka Sosialisasi SP4N-LAPOR! dan FGD Strategi Keberlanjutan Implementasi Rencana Aksi SP4N-LAPOR bertempat di The Trans Resort Bali (11/10). Dalam kegiatan tersebut ia menyampaikan bahwa akan memastikan kanal SP4N-LAPOR! akan terus berlanjut di Provinsi Bali.

Dalam sambutannya membuka Sosialisasi SP4N-LAPOR! dan FGD Strategi Keberlanjutan Implementasi Rencana Aksi SP4N-LAPOR, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengapresiasi pemanfaatan SP4N-LAPOR! di Provinsi Bali. Menurutnya layanan aspirasi dan pengaduan online tersebut sangat membantu pemerintah sebagai penghubung dengan masyarakat. 

SP4N-LAPOR! atau Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat merupakan layanan satu pintu nasional dalam penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik dan tata kelola pemerintah. Melalui kanal SP4N-LAPOR! masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduannya terkait pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali. Dewa Made Indra menyampaikan bahwa SP4N-LAPOR! dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat terkait kinerja pemerintah. "Rakyat mendapatkan keyakinan bahwa apa yang dikerjakan pemerintah sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat,” ujar Dewa Made Indra.

Di sisi lain Asistenn Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik KemenPANRB, Yanuar Ahmad menyampaikan bahwa ‘A Complaint is a Gift’ (keluhan adalah hadiah,red). Menurutnya penyelenggara pelayanan tidak akan tahu bagaimana meningkatkan pelayanan jika tidak mengetahui apa yang perlu diperbaiki di samping keluhan juga dapat memberikan ide dalam melakukan inovasi dan perbaikan layanan. Ia menyampaikan bahwa pengaduan dapat memberikan informasi mengenai apa yang dianggap penting oleh masyarakat. “Pengaduan yang ditindaklanjuti dapat memperbaiki citra dari instansi,” imbuhnya.

Hal serupa disampaikan oleh Dewa Made Indra. Ia menyampaikan bahwa seluruh aspirasi dan pengaduan wajib ditindaklanjuti untuk meningkatkan pelayanan pemerintah. Menurutnya SP4N-LAPOR dapat menjadi media untuk me-review kebijakan pemerintah. Ia pun memastikan bahwa pemanfaatan kanal pengaduan SP4N-LAPOR! akan terus berlanjut di Provinsi Bali sebagai media pengaduan dan aspirasi masyarakat guna peningkatan layanan pemerintahan di Provinsi Bali.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Head of UNDP Siprianus Bate Soro, Deputy Country Director KOICA Park Sooyoung, Kabid Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Kemendagri Rega Tadeak Hakim serta Perangkat Daerah Provinsi Bali.

Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza, Puluhan Anak Binaan LPKA Kelas II B Karangasem Jalani Tes Urine

Karangasem Bali Kini - Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem melalui program Laksana (Layanan Kesehatan Sapa Anak) menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan Anak Binaan. Berbeda dengan sebelumnya, pada Laksana kali ini juga dilaksanakan tes urine terhadap seluruh Anak Binaan (11/10/2023). 

Kegiatan diawali dengan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pengkajian kesehatan anak oleh Tim Perawat internal. Tim juga memberikan edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat seperti selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah berkegiatan, mengganti dan mencuci pakaian secara teratur, dan konsumsi makanan yang mengandung gizi.

Selanjutnya sejumlah 40 orang Anak Binaan menjalani tes urine dengan pengamatan langsung oleh Tim Perawat dan Tim Pengawasan dan Penegakkan Disiplin. Tes menyasar pada 10 parameter, yaitu Amphetamine (AMP), Methamhetamine (MET), Marijuana (THC), Benzodiazepines (BZO), Opiates (OPI), Carisoprodol (SOMA), Cocaine (COC), Methylenedioxymethamphetamine (MDMA, Methadone (MTD), dan Phencyclidine (PCP) yang terkandung dalam urine setiap Anak Binaan. Adapun dari hasil pengamatan urine, seluruh Anak Binaan negatif Napza.

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilaksanakan, terdapat tujuh orang Anak Binaan yang mengalami gejala sakit ringan yang selanjutnya diberikan therapi yang sesuai dengan keluhan," Kata Kalapas kelas IIB Karangasem, Mohammad Sjaefoedin. 

Melalui Program Laksana kali ini, selain dapat memberikan pencegahan dan pengobatan secara dini terhadap sakit yang diderita Anak Binaan, juga sebagai upaya deteksi terhadap penyalahgunaan Napza, khususnya di LPKA Kelas II Karangasem.(ami)

Kepala Basarnas Tinjau Langsung Kesiapsiagaan Pada KTT AIS Forum 2023 Di Bali

BALI - Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Kabasarnas) Marsekal Madya TNI Kusworo, S.E.,M.M. turun langsung menyampangi posko-posko Satgas Evakuasi KTT AIS Forum yang diselenggarakan di Bali. Langkah ini merupakan upaya memastikan kesiapsiagaan personil ataupun Alut serta sinergitas dengan lintas sektoral, yakni TNI bersama potensi SAR.

Pada pelaksanaan tugas Satgas Evakuasi,  kekuatan gabungan ini tersebar di beberapa titik strategis dan terukur. "Selama KTT AIS ini Basarnas berada dibawah satuan tugas pengamanan Mabes TNI," terang Kabasarnas, Marsekal Madya TNI Kusworo, S.E.,M.M. Dalam event internasional tersebut kecepatan respon time apabila terjadi kondisi darurat, sangat diperlukan. Adanya rencana-rencana pergerakan SRU darat, laut dan udara telah dirumuskan pada rapat-rapat sebelumnya. 

Pagi ini, Selasa (11/10/2023) mengawali pengecekan kesiapan Heli Dauphin 3606 di Posko Satgas Udara bertempat Pangkalan TNI AU I Gusti Ngurah Rai. Kabasarnas didampingi Direktur Kesiapsiagaan Agus Haryono, S.S., M.A.B. serta Kepala Kantor SAR Denpasar, I Nyoman Sidakarya, S.H. Kedatangannya diterima diterima langsung oleh Danlanud I Gusti Ngurah Rai, Kolonel Pnb Agni Prayogo, S.E. Selang beberapa jam, kembali merapat Heli Dauphin 3604 yang sementara ditempatkan dalam mendukung kegiatan dan nantinya akan melanjutkan tugas untuk kegiatan GP di Mandalika. 

Usai memastikan Alut udara siap dikerahkan, Kabasarnas beserta rombongan bergeser ke Posko Puja Mandala. Dimana tempat tersebut merupakan posko utama Satgas Evakuasi yang dikendalikan langsung Kasdam IX Udayana Brigjen TNI Sachono, selaku Komandan Satgas Evakuasi. Pada posko Puja Mandala, Basarnas menempatkan 7 personil beserta Alut darat. Peran serta dukungan potensi SAR yang tergabung dalam FKP3 juga hadir dan sinergitas itu mendapatkan respon positif oleh Kabasarnas. "Saya selalu menekankan kepada rekan-rekan di Basarnas untuk mempersiapkan  atau memprediksi kondisi yang terburuk supaya kita alert," pungkasnya. 

Tujuan terakhir pengecekan yakni Alut Laut di Pelabuhan Benoa. Selain disiagakan KN SAR Arjuna 229 dengan panjang kappal 40 meter juga dan ada perbantuan Rescue Boat (RB) 220 dari Kantor SAR Mataram. "Kapal ada 7, yang standby di sini ada 2 dan yg standby di masing-masing pos ada 5," jelas Kabasarnas. 

Disela rangkaian kunjungan Kabasarnas, Marsekal Madya TNI Kusworo, S.E.,M.M. menyempatkan diri bertatap muka dengan seluruh pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, sekaligus melakukan pengecekan peralatan SAR. (Hms)

Masuk Nominasi Innovative Government Award, Tim Validasi Lapangan Lakukan Peninjauan Inovasi Penagihan Metaksu dan Samsat Kerthi Digital

GIANYAR - Dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, salah satunya adalah pemetaan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali, maka Pemerintah Provinsi Bali melakukan gebrakan dengan meluncurkan Inovasi aplikasi penagihan “METAKSU”  dan Samsat Kerthi Digital yang merupakan upaya penagihan bagi masyarakat wajib pajak yang masih belum melakukan daftar ulang untuk pembayaran pajak kendaraannya. 

Inovasi yang dikembangkan dan diinisiasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali ini masuk ke dalam nominasi penghargaan Innovative Government Award. Untuk itu, dalam rangka memvalidasi inovasi tersebut, Pemprov Bali menerima kunjungan Tim Validasi Lapangan yang bertempat di Balai Banjar Semaon, Payangan, Gianyar pada Rabu (Buda Kliwon, Matal), 11 Oktober 2023. 

Dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali I Made Santha menyampaikan kepada Tim Validasi Lapangan yaitu Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo dan Perwakilan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri RI Darmillah, bahwa pelaksanaan  kegiatan Razia Door To Door dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang hadir langsung ke rumah masyarakat guna melakukan pemutakhiran data kepemilikan kendaraan sehingga diharapkan data kendaraan pada database yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali menjadi lebih valid.

Sebelumnya kegiatan Razia Door to Door dilaksanakan dengan cara konvensional, yang diawali dengan admin petugas door to door harus mencetak Surat Pemberitahuan Pajak untuk setiap data wajib pajak yang menunggak kemudian membaginya untuk setiap petugas Door to Door sebelum melaksanakan tugas ke rumah wajib pajak. Giat Razia Door To Door yang dilakukan secara konvensional dan manual tersebut menyebabkan kinerja petugas penagihan untuk mendata potensi Pajak kendaraan bermotor dirasakan belum efektif dan efisien. Tidak real timenya update data kendaraan berakibat pada sulitnya pemantauan dan pengukuran tingkat kinerja petugas door to door.

Untuk itu, seiring perkembangan teknologi digital, dibuat terobosan inovasi berupa aplikasi penagihan “METAKSU” yang merupakan akronim dari Mendata, Eling, Tanggungjawab, Akuntabel, Kreatif, Selaras, Unggul. Aplikasi Penagihan “METAKSU” merupakan solusi dari kendala dan permasalahan yang dihadapi pada sistem Razia Door to Door konvensional, sehingga diharapkan dapat mempermudah petugas dalam menjalankan tugasnya untuk mendata dan melakukan upaya penagihan secara digital dan terintegrasi langsung dengan database Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan lebih cepat, tepat/pasti, efektif dan efisien, fleksibel dalam pemutakhiran data kendaraan yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, serta yang tak kalah penting adalah tingkat kinerja petugas penagihan dapat lebih terukur / akuntabel dalam melakukan Razia Door To Door.

Proses penggunaan aplikasi penagihan "METAKSU" yaitu Bidang Inovasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mengupload data tunggakan pada aplikasi Samsat Online, lalu Admin Penagihan di UPTD mengakses data tunggakan untuk selanjutnya dilakukan assign kepada Petugas door to door melalui Sistem Samsat Online. Selanjutnya petugas door to door mengakses data tunggakan sesuai dengan pembagian oleh Admin Penagihan melalui Aplikasi Web Penagihan. Lalu petugas door to door melakukan penagihan dan update status kendaraan melalui Aplikasi Web Penagihan berdasarkan keterangan Wajib Pajak. Kemudian petugas door to door melakukan follow-up hingga Wajib Pajak melakukan pembayaran. Terakhir, Admin Penagihan dapat melakukan monitoring kinerja dari setiap petugas door to door secara real time melalui menu laporan yang telah disediakan oleh aplikasi.

Manfaat dari Inovasi Aplikasi Penagihan "METAKSU" ini untuk memudahkan masyarakat atau wajib pajak menerima layanan publik. Dengan adanya Inovasi Aplikasi Penagihan "METAKSU"  ini diharapkan dapat membantu memonitoring pergerakan data tunggakan yang telah ditetapkan. Aplikasi Penagihan "METAKSU" juga dapat mempermudah untuk memantau kinerja dan prestasi UPTD PPRD Provinsi Bali terutama Petugas Door to Door dalam mengejar pembayaran tunggakan serta memudahkan integrasi identifikasi data oleh petugas. 

Lebih jauh, Made Santha juga menjelaskan setelah dilakukan penagihan METAKSU, maka dilanjutkan dengan Inovasi “Samsat Kerthi Digital”, dimana petugas yang sudah membuat janji dengan Wajib Pajak, melakukan jemput bola ke Rumah Tinggal (Kerthi) guna melakukan penagihan melalui pembayaran digital. 

Diharapkan dengan adanya inovasi ini, tingkat kepuasaan masyarakat akan layanan publik menjadi meningkat, Sehingga Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Bali bisa terwujud.

Dalam kunjungan tersebut, Tim Validasi didampingi oleh Kepala Badan Riset Inovasi Daerah I Made Gunaja beserta tim dari Bapenda Provinsi Bali dan BRIDA Provinsi Bali.

Kasus Rabies Kembali Mencuat, Desa Adat Di Karangasem Didorong Untuk Membuat Perarem

Karangasem, Bali Kini - Menyikapi tingginya kasus gigitan anjing liar di Kabupaten Karangasem, pemerintah mendorong seluruh desa adat agar segera membuat Pararem tentang penanggulangan Rabies. Di Kabupaten Karangasem sendiri ada sekitar enam desa yang telah memiliki Pararem penanggulangan Rabies dan dampaknya sangat bagus karena di desa tersebut kasus gigitan anjing menurun drastis. 

“Kami mendarong agar seluruh desa adat di Karangasem agar segera membuat Pararem tentang penanggulangan Rabies. Ini cukup bagus karena beberapa desa yang telah memiliki Pararem, kasus gigitan anjing di desa tersebut menurun drastis,” tegas Bupati Karangasem, I Gede Dana saat kegiatan gerakan vaksinasi Rabies serentak yang diselenggarakan di seluruh kecamatan di Karangasem, dalam peringatan Hari Rabies Sedunia pada Sabtu (7/10/2023) lalu. 

Karena menurut Bupati Gede Dana dalam pararem tersebut memuat aturan bagi warga yang memelihara anjing, diantaranya kewajiban warga untuk mengikat dan memvaksin anti rabies anjing peliharaannya. Artinya dengan adanya Pararem tersebut membuat warga menjadi sangat disiplin dalam memelihara anjing. Karena sanksi yang dikenakan cukup berat jika anjing peliharaannya menggigit warga lainnya. 

Salah satunya pemilik anjing yang anjingnya mengigit warga lainnya, wajib menanggung seluruh biaya pengobatan dan biaya tiga kali suntikan Vaksin Anti Rabies (VAR) serta biaya upacara jika korban gigitan meninggal dunia. Sementara itu berdasarkan data dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem, hingga saat ini jumlah kasus gigitan anjing liar di Karangasem berjumlah 1700 kasus, sementara anjing yang dinyatakan positif rabies berjumlah 80 ekor. 

Untuk vaksinasi rabies, dari estimasi populasi anjing sebanyak 77.092 ekor, sampai dengan akhir bulan September, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem sudah melakukan Vaksinasi sebanyak 44.695 ekor (57,98 %). Melalui vaksinasi rabies terutama pada anjing, dengan cakupan minimal 70 % di wilayah tertular akan bisa melindungi masyarakat dari ancaman rabies.(rls)