Gubernur Pastika Ambil Sumpah 50 PNS di Lingkungan Pemprov Bali

Renon,Balikini.Net - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengambil sumpah / janji 50 PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Gedung Nari Graha, Selasa (17/7). Dalam sambutannya, Gubernur Pastika menyampaikan bahwa pengambilan sumpah/janji merupakan ikrar dalam melaksanakan tugas dan sebagai satu usaha agar PNS sebagai Aparatur Negara dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah.

Gubernur Pastika juga menyampaikan sejalan tuntutan publik akan kinerja Aparatur Pemerintah yang lebih profesional, efektif dan efisien akan menjadi tantangan tersendiri bagi setiap PNS untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya. “Saya secara pribadi maupun selaku Pembina Kepegawaian berkewajiban mengingatkan dan mengarahkan seluruh jajaran PNS Pemprov Bali untuk mempunyai nilai tambah dan bermanfaat bagi kemajuan organisasi serta jadi figure dan teladan masyarakat, “imbuhnya.

Lebih jauh dalam sambutannya, Gubernur Pastika juga mengingatkan para PNS yang disumpah hari ini untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat disertai dengan niat tulus untuk membangun dan meningkatkan prestasi sehingga memberikan kontribusi yang positif bagi percepatan kinerja instansi masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berkualitas dari sebelumnya.

Sementara itu Kepala BKD Provinsi Bali dalam laporannya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali I Wayan Suarjana menyampaikan bahwa pengambilan sumpah/janji PNS dilaksanakan dalam rangka membina PNS yang bersih, jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Negara yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Dengan demikian PNS dapat melaksanakan tugas  dengan penuh kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah serta bermental baik, bersih, jujur dan bertanggung jawab.

Pengambilan sumpah/janji PNS juga dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Bali dan undangan lainnya.[pr/r4]

Perlahan Penuhi Kuota Ideal, Kepala BPSDM Lantik Widyaiswara

Denpasar,Balikini.Net- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bali dalam mengelola proses pembelajarannya tidak bisa lepas dari keberadaan para pengajar yakni widyaiswara, baik dalam jumlah idealnya maupun tingkat kompetensi widyaiswara itu sendiri. Untuk itu, dalam memenuhi kebutuhan widyaiswara pada BPSDM Provinsi Bali yang idealnya berjumlah 20 orang, maka Kepala BPSDM Provinsi Bali terus melakukan usaha terbaik dalam pemenuhan kuota ideal para pengajar tersebut. Demikian disampaikan Kepala BPSDM Provinsi Bali  Ida Bagus Sedhawa dalam upacara Pelantikan Widyaiswara Ahli Madya dan Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Tematik Kepariwisataan Angkatan XL Provinsi Bali, di Aula Melati, BPSDM Provinsi Bali, Selasa (17/7). 

Lebih lanjut, Kepala BPSDM Bagus Sedhawa mengungkapkan bahwa dengan dilantiknya Ibu Made Wiryani menjadi widyaiswara maka total tenaga pengajar yang dimiliki BPSDM adalah 15 orang. Sedangkan untuk memenuhi kekurangan  kuota ideal sebanyak 20 orang, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan  Universitas Udayana untuk memenuhi kuota tersebut. “Saat ini kami memiliki 14 orang widyaiswara, dan dengan bergabungnya Ibu Made Wiryani maka jumlah widyaiswara saat ini menjadi 15 orang, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan 20 orang kuota ideal tenaga pengajar, kami telah melakukan berbagai upaya termasuk bekerjasama dengan Universitas Udayana, "ungkapnya.  Selanjutnya, ia berharap dengan keberadaan widyaiswara ini dapat memberikan dampak positif pada pengembangan SDM di lingkungan PNS baik ditingkat Provinsi/Kabupaten dalam mengikuti diklat.

Dalam acara yang juga dirangkaikan dengan pembukaan pelatihan kepemimpinan tingkat IV tematik kepariwisataan angkatan ke XL, Kepala BPSDM menyampaikan bahwa pada pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi menejemen kepemimpinan operasional, dimana para PNS ini diharapkan dapat membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut.  Selain itu, para peserta pelatihan juga diharapkan mampu membangun sikap akuntabilitas, integritas dan sikap perilaku yang baik serta mampu mengakselerasi operasional pelaksanaan program, melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dan “out of the boxs”.

Sementara itu, dalam laporan Ketua Panitia Pelaksana  Gede Ari Utama menyampaikan bahwa jumlah peserta yang mengikuti diklat sebanyak 30 orang, terdiri dari Kabupaten Tabanan 2 orang, Badung 9 orang, Gianyar 4 orang, Buleleng 2 orang dan Klungkung 9 orang. Diklat kepemimpinan ini akan dilaksanakan dari tanggal 16 Juli sampai dengan 5 Nopember 2018, sedangkan kurikulum yang dipergunakan sesuai dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedeoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV. Ia berharap dengan pelatihan ini dapat mengembangkan kompetensi operasional pejabat struktural eselon IV yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing.[pr/r4]

Komitmen BNPB dan Kementerian PPPA Dalam Perlindungan Anak Saat Darurat Bencana

Jakarta ,Balikini.Net – Indonesia merupakan negara tergolong rawan bencana. Dalam 15 tahun terakhir, jumlah kejadian bencana meningkat hampir 20 kali lipat. Selama tahun 2017 bencana di Indonesia terjadi sebanyak 2.372 kali dengan dampak bencana sebanyak 377 jiwa meninggal dunia/hilang dan 3,49 juta jiwa terdampak/mengungsi. Tren bencana meningkat. Pada keadaan darurat bencana yang paling menderita adalah anak-anak, mereka belum bisa menyelamatkan diri sendiri, sehingga peluang menjadi korban lebih besar.

Demi mewujudkan perlindungan terhadap anak dalam situasi bencana, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan Workshop dan  Knowledge Sharing “Perlindungan Anak Dalam Keadaan Darurat Bencana” di Jakarta. 

Kegiatan ini bertujuan agar Kementerian PPPA dapat menjalin kerjasama dengan BNPB terkait perlindungan anak pada tahap mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah bencana. 

Selama ini, Kementerian PPPA telah melakukan beberapa hal terkait perlindungan anak pada situasi bencana, diantaranya menyusun Pedoman Kesiapan Keluarga menghadapi Bencana, melakukan sosialisasi penanganan anak korban bencana bagi relawan sosial di 4 provinsi, dan melakukan pelatihan penanganan anak korban bencana bagi pemuda relawan sosial di 5 provinsi.

“Anak - anak belum bisa menyelamatkan diri sendiri, sehingga peluang mereka menjadi korban pada saat bencana lebih besar. Mereka juga bisa mengalami trauma fisik dan psikis. Selain itu, keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti pangan, mengakibatkan mereka mengalami kekurangan gizi. Terbatasnya pelayanan kesehatan, sanitasi, dan air bersih di tempat penampungan (pengungsian) mengakibatkan mereka mudah terserang berbagai macam penyakit. Akses terhadap pendidikan, perolehan informasi dan hiburan dari media massa juga terbatas. Demikian pula anak-anak beresiko terhadap tindak kekerasan seperti menjadi sasaran perdagangan anak dan pengiriman keluar daerah bencana,” pungkas Menteri PPPA, Yohana Yembise.

Sebagai contoh, berdasarkan data dari Dinas PPPA Kab. Karo, Prov. Sumatera Utara, hingga saat ini masih ada 970 balita dan anak-anak yang masih berada di pengungsian akibat bencana alam erupsi Gunung Sinabung.

“Perlu kita sadari bersama bahwa penanganan perlindungan anak dalam situasi bencana selama ini belum maksimal. Marilah kita kerjasama membangun kesadaran mengenai pentingnya melakukan perlindungan anak dalam situasi bencana. Prioritas yang dilakukan adalah melakukan pencegahan agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak dan memastikan setiap hak-haknya terpenuhi. Sehingga, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik,” tutup Menteri Yohana.

Sementara itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan, “Menurut data BNPB jumlah pengungsi akibat bencana yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (Januari 2015 s.d. Juni 2018) mencapai 176.480 KK atau 730.657 jiwa, dimana terdapat kelompok bayi sejumlah 5.077 jiwa, balita : 13.167 jiwa dan kebutuhan khusus : 156 jiwa. Sehubungan dengan hal tersebut, kita perlu melakukan terobosan baru dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat  korban bencana, termasuk perhatian kita kepada anak-anak korban bencana.

Pada pertemuan kali ini diharapkan dapat mensinergikan kapasitas sumber daya untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, seiring dengan peningkatan frekuensi, intensitas, dan dampak bencana yang permasalahannya semakin kompleks. Selain  itu, adanya komitmen kerjasama dan rencana tindak lanjut dari kementerian/lembaga dalam  Perlindungan Anak pada Saat Keadaan Darurat Bencana untuk mewujudkan sinergitas Kementerian/Lembaga dalam penanganan anak korban bencana,“ujar Willem.[tim/r4]

Pertemuan Puncak Trump-Putin Timbulkan Kemarahan di AS

Presiden AS Donald Trump (kiri) dan Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) saat menggelar konferensi pers bersama di Istana Presiden di Helsinki, Finlandia, 16 Juli 2018.

Konferensi pers bersama para pemimpin Amerika dan Rusia setelah pertemuan puncak mereka di Helsinki telah menimbulkan berbagai reaksi dari para anggota Kongres Amerika dan kalangan lainnya.

Para pengecam menuduh Presiden Amerika Donald Trump mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yakni berpihak pada presiden Rusia dalam menentang berbagai institusi Amerika yang telah menetapkan bahwa Moskow campur tangan dalam pemilihan presiden Amerika tahun 2016.

Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut pembicaraan langsung mereka pada hari Senin (16/7) lalu produktif. Trump mengatakan pertemuan semacam itu seharusnya telah berlangsung sejak lama. Tetapi pernyataannya yang menyalahkan kedua negara atas campur tangan Rusia dalam proses pemilu Amerika menimbulkan reaksi marah terbanyak, khususnya dari kubu fraksi Demokrat.

Chuck Schumer, pemimpin minoritas di Senat, mengatakan, "Bagi presiden Amerika Serikat, berpihak pada Presiden Putin dalam menentang penegak hukum Amerika, para pejabat pertahanan Amerika, badan-badan intelijen Amerika, itu tidak bijak, berbahaya, itu lemah.”

Beberapa analis dan komentator berita mengatakan Trump gagal menunjukkan kekuatan.

Di antara yang berpendapat demikian adalah Jeffrey Rathke dari lembaga kajian Center for Strategic and International Studies yang berbasis di Washington DC. Ia mengatakan, "Presiden bersikap hormat terhadap Vladimir Putin. Ia takut, ia tidak menolak apapun aksi Rusia di dalam maupun di luar negaranya yang telah menimbulkan begitu banyak kesulitan di mata Amerika selama bertahun-tahun.”

Dengan beberapa perkecualian, para anggota fraksi Republik menahan diri untuk secara terbuka mengkritik Trump, dan sebagian lagi membela serangan Trump terhadap penyelidikan mengenai campur tangan Rusia dalam pemilu 2016.

Anggota DPR Darrell Issa dari fraksi Republik mengatakan, "Meragukan sesuatu hingga hal itu diperiksa secara teliti dan diverifikasi merupakan hal yang masuk akal. Saya ulangi: menurut saya Putin adalah seseorang yang harus kita hadapi, seseorang yang jelas merupakan bagian dari kerajaan tua yang jahat dan ia tidak berubah sikapnya.”

Tetapi petinggi fraksi Republik Senator John McCain menyebut penampilan presiden Trump bersama Putin sebagai suatu “kekeliruan tragis.” Dalam pernyataan tertulisnya, senator dari Arizona yang sedang sakit itu mengatakan Trump telah mengambil “pilihan secara sadar untuk mendukung seorang tiran.”

Pertemuan Trump dengan sejawatnya dari Rusia itu mengakhiri lawatannya ke Eropa, di mana ia mengritik NATO dan menyebut Uni Eropa sebagai “musuh.”

Anggota DPR Eric Swalwell, Demokrat dari California, mengemukakan,"Ia menghina dan mengancam sekutu-sekutu NATO kita. Ia berusaha mengacaukan pemilu yang tertunda di Inggris, dan kemudian memihak Rusia.”

Seorang senator dari Florida meminta kedua partai di Kongres agar bersatu menghadapi ancaman Presiden Rusia Vladimir Putin, mantan mata-mata Soviet, terhadap demokrasi Amerika.

Senator Demokrat Bill Nelson menyatakan, "Saya berharap kita akan segera bersatu secara bipartisan untuk membela diri dan pada akhirnya menyerang balik Putin.”

Media berita Rusia mengutip Putin yang menyebut pertemuan puncak itu berlangsung sukses. [sub /voa / uh/ab] 

https://www.voaindonesia.com/a/pertemuan-puncak-trump-putin-timbulkan-kemarahan-di-as/4485953.html

Tak Gunakan Ipal Bio Sistem, Resto Apung Sering Ditegor DLH

Bangli,Balikini.Net- Pelanggaran sempadan danau Batur, Kintamani banyak terjadi, namun paling parah adalah dicaploknya badan danau sepanjang kurang lebih 25 meter dari bibir danau oleh Restoran Resto Apung, dekat Desa Kedisan. Rumah makan tersebut tidak mengantongi ijin lingkungan. Fatalnya tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (Ipal) dengan bio sistem, hingga limbahnya merusak lingkungan.

Kabid Penataan dan Pengolahan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangli, Gusti Ngurah Laksana seijin Kepala DLH, Ida Ayu Gede Yudi Sutha, Selasa (17/07/2017) mengakui adanya pelanggaran sempadan danau dimaksud. Diakui pembangunan di badan danau tidak dibenarkan oleh aturan.Pihaknyapun mengaku telah seringkali memberikan tegoran kepada pemiliknya, namun kurang ditanggapi. Diakui juga kalau Resto Apung itu tidak memiliki Ipal dengan bio sistem, sehingga dia menduga limbahnya merusak lingkungan sekitar.Limbah yang ada di sekitar, dia tuding sebagai limbah yang dihasilkan Resto Apung bila dilihat dari karakteristik limbahnya. “Kami tahu karakter limbah,mana limbah kamar mandi, limbah dapur dan limbah alami”, ujarnya.Beberapa kali dianjurkan untuk membuat Ipal bio sistem justeru diabaikan begitu saja. Dia hanya menggunakan penampungan limbah dengan septic tank. Itu tidak bisa menampung dan mengolah limbah dalam volume besar.   Ditanya mengapa setelah begitu lama Resto Apung berdiri (sekitar 10 tahun-an) tidak ada tindakan dari DLH, dia mengatakan karena Pemkab Bangli belum memiliki payung hukum alias belum ada Perda-nya, sehingga belum bisa diambil tindakan hukum. Pihaknya mengaku seminggu lagi kembali turun ke Resto Apung, namun kalau pemilik masih membandel pihaknya ancang-ancang akan mengambil tindakan”ujarnya.    

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bangli, Ida Ayu Gede Yudi Sutha mengakui kalau Danau Batur telah mengalami pencemaran di atas ambang batas. Pencemaran disebabkan oleh limbah pertanian bibir danau serta keramba jaring apung. Sehingga pendangkalan yang terjadi hingga menenggelamkan lahan pertanian dan terrendamnya rumah-rumah di Desa Terunyan, tak lain akibat terjadi sidementasi oleh limbah dimaksud”jelasnya.

Untuk diketahui terkait persoalan yang semakin parah, bahwasannya Pemkab Bangli telah membuat Pokja Danau Batur. Dan Pokja ini dan menyusun program jangka lima tahunan. Program tersebut pada Agustus 2018 nanti bakal dipresentasikan ke pemerintah pusat. Pasalnya Danau Batur, Kintamani  masuk dalam 15 danau perioritas penanganan pemerintah pusat.Bahkan masuk dalam dua danau paling perioritas untuk dibantu pemerintah pusat.[ag/r4]

Bupati Suwirta Buka Sosialisasi pendaftaran SIM-K online dan Virtual Account

Klungkung,Balikini.Net - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menghadiri acara Pelantikan Pengurus, Dewan Pertimbangan dan Komisariat DPD PPNI Se-Kabupaten Klungkung periode 2018-2023 serta Sosialisasi Pelaksanaan SIM-K online dan Virtual Account bertempat di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya, pada Selasa  (17/7).

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Klungkung Periode 2018-2023 Ns. I Putu Sebita, S.Kep melaporkan keberadaan Organisasi PPNI Kabupaten Klungkung sampai dengan 31 Desember 2016, mempunyai 6 Komisariat, Yakni Komisariat Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, Komisariat RSUD Klungkung, Komisariat Kecamatan Banjarangkan, Komisariat Kecamatan Klungkung, Komisariat Kecamatan Dawan, dan Komisariat Kecamatan Nusa Penida. Jumlah Anggota PPNI saat ini per 31 Desember 2016 mencapai 414 belum termasuk Kontrak Pemda, BLU RSUD, RSU Pratama. Pada tahun ini akan diupayakan agar perawat yang belum terdaftar bisa terdaftar di SIMK Online.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dalam sambutannya menyampaikan mudah-mudahan pengurus yang baru dilantik dapat memberikan support dan motivasi untuk peningkatan profesionalisme sebagai seorang perawat. Perawat, Dokter, Bidan, dan profesi terkait lainnya di bidang kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam pemenuhan terhadap kebutuhan pokok masyarakat di Bidang kesehatan.

Bupati Suwirta mengharapkan kepada perawat, dokter, serta profesi terkait lainnya, untuk tetap bisa meningkatkan profesionalisme melalui berbagai kegiatan, seperti seminar, pelatihan, dan lainnya. Bupati Suwirta meminta kepada organisasi PPNI Kabupaten Klungkung agar tidak hanya sekedar sebagai tempat berkumpul antar anggota, tetapi juga dapat sebagai tempat untuk mengevaluasi kinerja permasalahan yang terjadi, baik itu meliputi anggotanya, maupun yang terjadi di Rumah Sakit Umum, Puskesmas, maupun Rumah Sakit Swasta. Bupati Suwirta juga meminta agar keanggotaan dari PPNI ini, tidak hanya berasal dari golongan Pegawai Negeri Sipil, tetapi juga berasal dari tenaga Kontrak maupun perawat yang baru tamat yang berasal dari Klungkung.

Acara Sosialisasi dimulai dengan ditandai pemukulan Gong yang dilakukan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta,  didampingi Sekretaris PPNI DPW Provinsi Bali Ns. I Made Artana, S. Kep, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Klungkung Periode 2018-2023 Ns. I Putu Sebita, S.Kep. serta Ns. I Wayan Suardana, S. Kep. Acara dihadiri Oleh Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Klungkung dr. Ni Made Adi Swapatni  dan undangan terkait lainnya. (Cok/r4)