Bupati Tamba dan Dirjen Bimas Hindu Tinjau Lokasi Sekolah Rintisan Hindu Di Manistutu

Balikini , Jembrana - Bupati Jembrana I Nengah Tamba bersama Direktorat Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Hindu Kementrian Agama RI Tri Handoko Seto meninjau  pembangunan gedung kelas belajar di Utama Widya Pasraman (UWP) Sila Kertha Raharja Di Desa Manistutu, Kecamatan Negara,  Jumat (23/4).

 Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Asisten II I Gusti Ngurah Sumber Wijaya, Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana I Gusti Komang Budi Santika serta  pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Jembrana.

Disela-sela kunjungan , Bupati I Nengah Tamba mengatakan  berdirinya UWP Sila Kertha Raharja di Desa Manistutu, merupakan rintisan awal.

Meski baru mengawali (perintis) dengan satu  gedung kelas baru dibangun, tidak mematahkan semangat siswa dan guru guru. Kepada siswa , kata Tamba  untuk lebih giat belajar dan bersemangat dalam menuntut ilmu .

 Sedangkan kepada guru guru lebih semangat lagi dalam mendidik siswanya. “Kepada rekan-rekan guru yang bertugas di UWP Sila Kertha Raharja tidak hanya berfokus kepada mata pelajaran saja, tetapi juga memikirkan membangun umat krama Hindu secara makro . Kedepannya jauh lebih baik lagi, karena kita yakin para guru agama Hindu memiliki kemampuan dan wawasan dalam membina umat,. Hal ini  harus dimanfaatkan dan dioptimalkan,” ucapnya.

Lebih lanjut Bupati Tamba menjelaskan , kedepan pembagunan UWP Sila Kerta Raharja Manistutu , bukan lagi kewenangan Pemkab Jembrana. Mengingat tingkatannya setara dengan SMA, secara aturan Pemkab Jembrana melalui Disdikpora tidak ada wewenang dan tidak dapat memberikan bantuan.

Melainkan hanya  sifatnya suport  berupa dukungan semangat dan moral kepada siswanya.

Namun diakui Tamba , Ia sangat bersyukur dengan keberadaan sekolah rintisan itu terwujud,  dalam mendukung peningkatkan kwalitas pendidikan di Kabupaten Jembrana. “sekali lagi, atas nama pemerintah daerah Jembrana, Saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Tri Handoko Seto selaku Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI dalam rangka mewujudkan dan mensuport penuh pendirian dari UWP Sila Kerta Raharja Manistutu.

Ini sekolah  yang pertama di Jembrana berbasis keagamaan dengan tujuan yaitu mampu melahirkan SDM yang unggul berlandaskan pada karakter agama Hindu,” tandasnya.

  

Sementara itu, Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI Dr. Tri Handoko Seto menyampaikan akan mendukung penuh didirikannya UWP Sila Kertha Raharja Manistutu di Kabupaten Jembrana ini. Tujuan di dirikannya sekolah berbasis keagaman ini tentu untuk menciptakan generasi yang unggul dan religius sehingga mampu bersaing pada dunia kerja dengan berlandaskan pada karakter agama Hindu. “Saat ini yang baru dibangun yaitu ruang kelas belajar siswa saja, untuk yang lain perlu kiranya dipersiapkan dengan perencanaan yang matang serta didukung dengan adanya master plan. Untuk itu, Saya meminta agar  direncakan dengan lebih baik, seperti apa yang dinginkan terhadap UWP Sila Kertha Raharja Manistutu, dengan harapakan kita akan membantu mengusulkan anggarannya kepada Kementrian Keuangan,” Terangnya.

Lebih lanjut Tri Handoko Seto menuturkan sekolah berbasis keagamaan jika kedepan semakin dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan sumber daya manusia Hindu di nusantara itu sendiri. “Jika sekolah kita bisa maju, dengan sekolah maka wawasan kita akan terbuka. Indonesia adalah negara yang majemuk dan heterogen, maka kementerian dan lembaga akan terus bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan sekolah agar berkualitas khususnya sekolah Hindu seperti saat ini yang ada di Kabupaten Jembrana,” Imbuhnya. (Ari/r1)

 

Majelis Hakim Putuskan Tetap Sidangkan Terdakwa Sulinggih Secara Online

BaliKini ,Denpasar - Putusan sela yang ditetapkan Majelis Hakin di PN Denpasar tetap menyatakan melanjutkan sidang I Wyn Mahardika yang Didiksa dengan nama Ida Pandita Nabe Bagawan Rsi Agung Sidimantra, dalam perkara dugaan pencabulan.

Selain memutuskan tetap menyidangkan perkara ini, Majelis Hakim yang diketuai I Made Pasek,SH.MH, menyatakan bahwa sidang tetap dijalankan secara online.

"Majelis hakim sependapat dengan JPU yang memastikan telah memenuhi unsur untuk disidangkan. Jadi putusannya, tetap disidangkan atau dilanjutkan," disampaikan Juru Bicara II PN Denpasar, Made Putra Astawa,SH.,MH.

Selain itu, dalam sidang dengan agenda putusan sela Kamis (22/4) di PN Denpasar, masih digelar secara langsung online dan dibuka untuk umun. "Untuk selanjutnya sidang tertutup dan tetap online. Soal penangguhan yang diajukan, masih dipertimbangkan oleh Majelis Hakim," singkatnya.

Putusan Sela ini dibacakan secara singkat oleh Hakim Pasek. Dimana pada poinnya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa mengacu kepada Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dan PN Denpasar berwenang mengadili dan menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan.

Sebagaiman dituangkan dalam dakwaan yang diajukan Jaksa Kejati Bali yakni Purwanti,SH dan Dayu Sulasmi,SH bahwa terdakwa dijerat dengan Pasal 289 dan Pasal 290 ayat (1), serta Pasal 281KUHP atas dugaan tindak pidana pencabulan.

Terdakwa diadili terkait adanya laporan dari korban atas dugaan pencabulan yang terjadi pada Sabtu dini hari, 4 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wita di Tukad Campuhan Pakerisan Desa Tampak Siring, Gianyar. 

Dugaan pelecehan itu dilakukan saat korban jalani ritual pelukatan (pembersihan) yang mana terdakwa bertindak selaku penyembuh. Saat ritual itu, korban hanya mengenakan dalaman celana pendek boxer tanpa mengenakan busana. 

Serta, tubuh korban yang saat itu hanya diselimuti atau ditutupi oleh kain atau kemben sampai didada. Untuk diketahui juga bahwa pria yang lahir di hari Kemerdekaan RI tahun 1983, itu oleh pihak PHDI Bali ditegaskan jika pendiksaan terdakwa tanpa mendapat rekomendasi dari pihak PHDI setempat.

DPRD Bali Usulkan Agar Diturunkan Tarif Retribusi Pengujian

Balikini ,Denpasar - Secara keseluruhan usulan inisiatif Gubernur Bali oleh DPRD Bali akomodir. Berbagai usulan juga dituangkan dalam tanggapan dan pandangan Dewan yang dibacakan dalam sidang Paripurna beberapa waktu lalu. 

DPRD Bali, melalui A.A Ngurah Adhi Ardhana, ST, selaku Koordinator Pembahas Raperda juga menanggapi masukan gubernur mengenai perlu ditinjau kembali Biaya Tarif Retribusi Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, dalam upaya peningkatan pelayanan dan penyiapan fasilitas obyek retribusi. 

Adhi Ardhana menjelaskan, peninjauan kembali biaya tarif retribusi pengujian parameter tentu secara berkala memang harus dilakukan, bukan hanya di UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada DKLH tetapi juga di Dinas Perikanan dan Kelautan. 

"Tarif retribusi pengujiannya bahkan diusulkan diturunkan, karena kompetitor yang sama, misalnya Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur memasang tarif yang jauh lebih murah yang berakibat konsumen beralih ke sana," akunya.

Disampaikan juga bahwa peralatan uji di laboratorium Dinas Perikanan dan Kelautan yang dulu berstandar internasional, justru sekarang kondisinya sudah tidak memadai lagi, akibat kurangnya peremajaan, penyusutan peralatan, dan keterbatasan ketersediaan anggaran untuk itu. 

"Tiga hal yang menjadi atensi kami dalam hal ini adalah peremajaan alat uji, peninjauan kembali biaya tarif dan penyiapan anggaran untuk kedua hal tadi," kata Adhi Ardhana.

Dewan juga setuju dengan masukan gubernur mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang sebelumnya diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2017 dapat dialihkan ke dalam Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Pengalihan Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 974-4626 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pengalihan Struktur dan besaran tarif dimaksud, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan telah mendapat pembahasan oleh Bagian Perundang-undangan Dirjen Bina Keuangan Daerah bersama Biro Hukum Sekretariat Jenderal dan Staf Khusus Kementerian Dalam Negeri. 

"Tanggapan kami, karena hal ini sudah menyangkut Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi yang didasarkan pada peraturan yang berlaku, tentu saja kami setuju, dan akan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi mengenai hal tersebut, bertimbang baik-buruknya bersama mitra kerja dan konsultasi dengan kementerian terkait," ujar Adhi Ardhana.

Ia mengatakan, seluruh masukan gubernur tersebut akan dibahas lebih lanjut nantinya oleh Dewan dan Eksekutif. "Jadi simpulannya, semua masukan Gubernur Bali tersebut, akan kami bahas bersama-sama, antara pihak eksekutif dan legislatif dalam rapat-rapat gabungan berikutnya," tegasnya.

Sebagaimana ditulis sebelumnya, bahwa tanggapan Dewan Provinsi Bali terhadap inisiatif usulan Gubernur Bali terhadap Raperda, disampaikan langsung oleh A.A Ngurah Adhi Ardhana, ST, selaku Koordinator Pembahas Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, di Gedung DPRD Bali.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama didamping Wakil Ketua I Nyoman Sugawa Korry dan Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati. Gubernur Bali diwakili Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati.[ar/5]

Stok Darah Menipis, Bupati Donor di Dpc PDIP

Balikini ,Amlapura - Bupati Karangasem I Gede Dana kemarin mendonorkan darahnya  di dpc PDIP Karangasem.  Aksi ini  dalam  rangka  hut PDIP ke 48. Selaian Gede Dana nampak beberapa kader partai  berlambang  banteng ini juga melakukan aksi yang sama.  Diantaranya ada Anggota  DPRD Bali dari  PDIP I Nyoman Oka Antara, anggota  fraksi PDIP Karangasem Made Wirta,  Bendahara  PDIP   Made Ruspita dan beberapa kader. 

Sebelum  donor  Dana sempat diperiksa terlebih dulu apa layak melakukan donor.  Begitu dinyatakan  layak Gede Dana langsung melakukan donor.  

Gede Dana mengatakan aksi donor kali ini untuk membantu penyediaan darah di Karangasem  sebagai aksi kemanusiaan.  Dana mengatakan selaian memberikan sumbangsih mendonorkan darah juga  untuk  kesehatan.  

Pdip sendiri  diakui Dana secara rutin malukan aksi kemanusiaan.  Sementara itu pemkab Karangasem juga akan melakukan aksi yang sama dengan melibatkan asn dan opd.  

"untuk pemkab kita juga akan melakukan aksi yang sama," ujar Gede Dana.  

Dirinya juga  minta masyarakat untuk  tidak takut donor.  Karena  menjadi donor darah juga  sehat. 

Sementara itu aksi donor kemarin ada kendala karena banyak kader Pdip yang belum bisa donor.  Ini karena  mereka habis vaksin.  Sebab jika habis vaksin sebelum  dua minggu tidak boleh donor.  Pdip sendiri manargetkan 80 orang pendonor.  Aksi donor  dilakukan di sekretariat  dpc  Pdip Karangasem jalan A Yani , Amlapura. [ Nik ]

Walikota Jaya Negara dan Ketua DPRD Ngurah Gede Tinjau Vaksinasi di Desa Kesiman Petilan

Teks Foto : Walikota Denpasar, IGN. Jaya Negara bersama Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede melakukan peninjauan vaksinasi  Covid-19 pada Kamis (22/4), di Banjar Abian Nangka Kaja Desa Kesiman Petilan.

Balikini ,Denpasar - Walikota Denpasar, IGN. Jaya Negara bersama Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede melakukan peninjauan vaksinasi  Covid-19 pada Kamis (22/4).  Peninjauan ini dilaksanakan guna memastikan kelancaran serta optimalisasi target vaksinasi Covid-19 di Kota Denpasar khususnya bagi lansia yang masih tercecer di wilayah Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, yang di Pusatkan di Banjar Abian Nangka Kaja Desa Kesiman Petilan.

Vaksinasi untuk lansia kali ini menyasar target sebanyak 150 orang lansia dengan sistem jemput bola di wilayah di Desa Kesiman Petilan.

Pada kesempatan ini Walikota Jaya Negara sempat membagikan masker  kepada para lansia yang ada di tempat vaksinasi. Hal ini di karenakan masih banyak lansia yang  menggunakan masker tidak memenuhi standar kesehatan.

“Kesehatan lansia memang harus lebih ketat di jaga, penggunaan masker juga harus menggunakan standar kesehatan untuk mencegah penularan virus covid 19 pada lansia," kata  Jaya Negara.

Lebih lanjut Jaya Negara mengatakan, hingga saat ini pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Denpasar terus dioptimalkan. Dimana, lansia masih menjadi target vaksinasi utama.

“Saat ini kita genjot  untuk lansia dengan sistem jemput bola sehingga dapat tercapai target vaksinasinya, dan peninjauan ini guna memastikan kelancaran pelaksanaan vaksinasi di Kota Denpasar berjalan dengan maksimal,” jelasnya.

Ditempat lain Wakil Walikota Kadek Agus Arya Wibawa juga memantau pelaksanaan vaksinasi di Pasar Cokroaminoto Pemecutan Kaja. Vaksinasi untuk pedagang pasar ini target sasaran mencapai 425 pedagang.

Sementara Kadis Kesehatan Kota Denpasar dr. Luh Putu Sri Armini mengatakan  bahwa pelaksanaan vaksinasi digencarkan dengan sistem jemput bola. terutama bagia lansia jika dilaksanakan di Fasyankes akan kesulitan untuk hadir karena faktur umur dan kesehatan. Hal ini mengingat diperlukanya pendamping serta cakupanya yang terlalu luas. Dengan hadirnya vaksinasi jemput bola ini diharapkan pelaksanaan vaksinasi dapat fokus pada satu titik.

Untuk diketahui bahwa berdasarkan data resmi Dinas Kesehatan Kota Denpasar, sebanyak 52 ribu lebih lansia di Kota Denpasar menjadi target pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Dari angka tersebut, 53 persen telah mendapatkan vaksinasi. Sehingga dengan adanya vaksinasi massal dengan cakupan harian mencapai 500 orang di satu titik diharapkan menjadi solusi untuk optimalisasi vaksinasi lansia di Kota Denpasar. (ays/r3).

Dibantu BPN, Pemkab Jembrana Tuntaskan Sertifikat Tanah Timbul 1,8 hektare diDesa Pengambengan

BaliKini , Jembrana - Komitmen Bupati Jembrana I Nengah Tamba untuk bekerja cepat dan menggenjot birokrasi terus diupayakan. Belum genap 100 hari dimasa kepemimpinannya, beberapa permasalah aset tanah milik pemkab bisa dituntaskan.

Tercatat 1600 lebih sertifikat aset milik pemkab berupa bidang tanah dan bangunan kini rampung. Termasuk juga  diselesaikan sertifikat tanah  , berupa tanah timbul didesa Pengambengan seluas 1,8 hektare.

Sertifikat diserahkan Kepala  Kanwil BPN Provinsi Bali Rubi Rubijaya kepada Bupati Jembrana I Nengah Tamba, kamis ( 24/4) , bertempat di Kantor Bupati Jembrana.

Turut mendampingi Pj Sekda I Nengah Ledang serta Kepala Kantor BPN Kebupaten Jembrana I Made Sumadra.

Bupati I Nengah Tamba memberikan  apresiasi atas kinerja BPN. Pasalnya, pihak BPN dalam waktu yang sangat cepat mampu  menyelesaikan pensertifikatan  aset-aset milik pemerintah kabupaten Jembrana.”Saya sangat senang dimana dapat menyelesaikan tugas khususnya dalam mensertifikatkan tanah milik Pemkab  Jembrana dengan waktu yang sangat cepat,”ujarnya.

Selain aset berupa tanah dan bangunan serta jalan yang telah disertifikatkan, Bupati I Nengah Tamba juga mengatakan, sangat bersyukur pihak BPN telah merampungkan pensertifikatan tanah timbul  desa Pengambengan kecamatan Negara. Dengan pensertifikatan tanah tersebut ,sekaligus mendukung  rencana besar Pemkab Jembrana untuk membangun sirkuit all in one , sebagai pengembangan kawasan serta pariwisata di Jembrana .

" hari ini baru kita terima 1.8 hektare dari 3.5 hektare yang diajukan .  nah sisanya ini akan kita upayakan status ya pinjam pakai terlebih dahulu karena masih aset dari BPN. Tentunya kita terus akan berkordinasi dengan pihak BPN untuk percepatan hal ini, " terang Bupati Tamba.

Kepada Kepala Kantor Wilayah  BPN  Provinsi Bali , Tamba juga minta dibantu menyelesaikan beberapa aset milik  Pemkab Jembrana.Terutama yang status kepemilikannya masih bermasalah.

" Kita minta bantuan dari Kanwil BPN . Ini permasalahan sejak dahulu yang coba kita selesaikan . Aset aset pemkab yang secara kepemilikan dikuasai pihak lain  ," kata Tamba.

Sementara Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali, Rudi Rubijya mengatakan, BPN tetap berupaya dengan cepat dalam mensertifikatkan tanah baik tanah masyarakat termasuk aset-aset pemerintah.”Ini komitmen kami di BPN. Selama persyaratannya lengkap sesuai aturan yang ada pasti kami selesaikan dengan waktu yang cepat juga termasuk dalam pensertifikatan tanah-tanah yang menjadi aset pemerintah kabupaten Jembrana,”ujarnya.

Kanwil BPN Propinsi Bali dan BPN Kabupaten Jembran, kata Rudi, sampai saat ini aset-aset Pemerintah Kabupaten Jembrana telah rampung tersertifikatkan sebanyak 1613 bidang.”Itu artinya BPN telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Namun yang masih belum tentu nanti akan kita kejar,” tandasnya.

Terhadap sisa tanah timbul dari total 3,5 hektare yang dimohonkan Pemkab Jembrana , Rubi berjanji akan segera menindaklanjuti.

Ia  siap memfasilitasi dengan mengajukan permohonan kepada kementerian.

" Kita siap membantu niatan pemkab itu. Pada prinsipnya  tujuannya baik dan  untuk kepentingan umum . Dari pengalaman sebelumnya , permohonan untuk kepentingan umum ini biasanya disetujui oleh bapak  menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN," pungkasnya .( Eka/r2)

Bupati Sanjaya Sangat Mengapresiasi dan Mendukung Penuh Kegiatan Penggak PKK

BaliKini, Tabanan – Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Tabanan yang dikomandoi oleh Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, semakin intens melakukan kegiatan sosial berbagi kepada masyarakat melalui program-programnya yang pro rakyat. Salah satu program tersebut adalah kegiatan Penggak PKK, yang mempunyai tujuan membantu warga kurang mampu di Kabpaten Tabanan.

Terbaru, TP PKK Kabupaten Tabanan melalui kegiatan Penggak PKK-nya yang diselenggarakan di Wantilan Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Tabanan, Rabu (21/4), berbagi dengan 100 orang warga masyarakat kurang mampu dan menyediakan 120 dosis Vaksin Covid-19 yang diperuntukan untuk para Lansia yang tersebar di Desa Kukuh.

Kegiatan Penggak yang merupakan istilah untuk tempat berjualan tidak permanen apalagi dalam pelaksanaannya tanpa memberatkan APBD, mendapat apresiasi dan dukungan dari Orang Nomer satu di Tabanan, Bupati Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE, MM. Menurutnya, kegiatan ini sangat meringankan beban warga masyarakat terutama di masa pandemi saat ini.

“Kami di Pemerintah Kabupaten Tabanan beserta jajaran sangat mendukung program ini. Karena kenapa? Karena program PKK ini hakekatnya sangat luar biasa menyentuh masyarakat, sangat menyentuh. Dan sangat sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan di Kabupaten Tabanan,” Ungkap Bupati Sanjaya saat menghadiri secara langsung kegiatan Penggak PKK itu di wantilan Desa Kukuh, Rabu, (21/4).

Ia menyebutkan, program ini sangat berkolerasi dengan visi misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM). Sehingga, Pemkab sangat mendukung secara penuh kegiatan ini apalagi tidak memberatkan APBD Kabupaten Tabanan.

“Kami juga sangat mengapresiasi, karena dalam kegiatan ini juga banyak donator yang turut membantu secara bergotong-royong, salah satunya adalah pihak BPD yang selalu membantu kita, sehingga kita bisa berbagi,” beber Sanjaya.

Ia juga beharap kedepannya, bahan-bahan pokok yang diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan, seperti beras, buah, sayur, telor dan bahan pokok lainnya, agar dikonsepkan berasal dari Desa itu sendiri. Mengingat, khususnya di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Tabanan mayoritas penduduk adalah Petani yang mengolah berbagai komoditi di lahan masing-masing.

“Baik dari beras, sayur-mayur, buah-buahan dan lain sebagainya harus dari Desa itu sendiri, sehingga dari Desa oleh Desa dan kembali lagi untuk masyarakat Desa. Itulah yang kami sebut dengan Desa berdikari, Desa yang mandiri dan Desa yang tangguh harapan kita,” imbuh Sanjaya.

Sebelumnya, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, menjelaskan, dalam momentum memperingati HKG PKK ke-49 juga Hari Kartini Tahun 2021ini diadakan kegiatan Penggak PKK agar memberikan manfaat kepada masyarakat, sekaligus dirangkaikan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan.

“Untuk itu TP PKK Kabupaten Tabanan merayakannya dengan bentuk kegiatan sosial berupa Penggak PKK yang dalam istilahnya Bali menyebutkan semacam warung rompyok atau warung dadakan. Penerima mengambil satu persatu secara gratis bantuan tersebut, secara bergiliran dan tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya juga menyebutkan, sasaran penerima bantuan saat ini adalah warga kurang mampu dan lansia sebanyak 100 Orang, sekaligus menyediakan 120 dosis Vaksin Covid-19 yang difokuskan bagi para lansia yang memenuhi persyaratan kesehatan. Ia juga menyebutkan, kegiatan Penggak PKK ini akan diselenggarakan pihaknya di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Tabanan.

“Kami berharap, kegiatan ini memberi manfaat yang positif, sesuai dengan arahan Ketua TP PKK Bali dalam situasi pandemi ini harus selalu kreatif bergerak membantu masyarakat langsung sasaran ke Desa dan terutama keluarga. Dan tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan,” tutup Ny. Rai Wahyuni Sanjaya.

Gayung bersambut, kegiatan PKK Tabanan ini disambut hangat oleh Perbekel dan masyarakat Desa Kukuh, khususnya warga masyarakat penerima bantuan. Salah satu warga paruh baya yang berasal dari Banjar Lodalang, Kukuh, An. Putu Eka Saputra, mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Tabanan, khususnya TP PKK Kabupaten Tabanan yang telah menggelar acara ini.

“Tiang mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya. Tiang selaku masyarakat apalagi di saat masa Covid ini, cukup mengalami situasi yang memprihatinkan. Dengan adanya bantuan ini, kami sangat menyambut gembira. Sekali lagi terimakasih Pemkab Tabanan, Terimakasih PKK Tabanan,” imbuhnya. *

BUPATI JEMBRANA I NENGAH TAMBA AJAK PERUSAHAAN PERCANTIK WAJAH KOTA KABUPATEN

BaliKini , Jembrana - Bupati  Jembrana I Nengah Tamba  terus mendorong seluruh perusahaan yang ada di Bumi Mekepung untuk ikut andil dalam membangun daerah. Pihaknya  ingin ada sinergitas antara Pemerintah Kabupaten dengan perusahaan dalam membangun daerah, melalui program CSR masing-masing perusahaan.

 Dengan cara seperti ini, diharapkan pembangunan Jembrana bisa maksimal lagi. Salah satunya , keinginan mempercantik dan merubah tampilan wajah kabupaten.

Dukungan itu disampaikan saat bertemu dengan jajaran direksi BPD Bali di Denpasar, rabu ( 21/4). Bupati hadir didampingi asisten II I Gusti Ngurah Wijaya, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Nengah Alit serta Kepala Dinas Pertanian Pangan I Wayan Sutama. Sementara dari BPD Bali hadir lengkap seluruh direksi dipimpin langsung Direktur Utama BPD Bali Nyoman  Sudarma.

Menurut Tamba, masa kepimpinannya selain difokuskan penanganan covid dan pemulihan ekonomi, juga ingin merubah tampilan wajah kabupaten Sebagai pintu masuk pulau Bali.dimulai dari patung mekepung di ujung timur perbatasan , civic center hingga gelung kori Gilimanuk. " Kita ingin ada sinergi penataan. Mulai dari  kawasan gilimanuk sebagai cerminan pulau bali seluruhnya. 

Begitu keluar pelabuhan , sudah bisa dilihat masyarakat. Pencahayaan yang bagus dan lampu lampu hias yang cantik, serta pohon - pohon rindang tertata rapi, " papar Tamba.

Penataan itu sambung Tamba tidak hanya untuk mempercantik tampilan, tapi sekaligus memberikan semangat baru pada masyarakat . Terlebih jelang HUT Kota Negara ke -126 sebentar lagi .Rencananya akan digelar berbagai kegiatan budaya  , seperti festival penjor ,

Nyurat lontar, parade pajegan dan kegiatan budaya lainnya.

"  Dalam pelaksanaannya nanti,   akan dikondisikan dengan situasi pandemi covid-19 . Nah kita ingin momentum itu bisa memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Sekaligus menggairahkan kembali semangat semeton Jembrana ,  baik dalam perwujudan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa , maupun  berpacu lebih bekerja keras lagi ," terangnya.

Karena itu Ia menyadari pemerintah daerah sangat membutuhkan dukungan dan peran swasta. Terlebih dengan Kondisi APBD Jembrana yang terbatas , sinergitas antara daerah dengan perusahaan harus dilakukan.

" Untuk tahun ini APBD kita belum bisa berbuat banyak , karena masih rancangan sebelumnya.

Tapi melalui berbagai kreatifitas itu , bagaimana masyrakat ada harapan , suasana baru sekaligus  memberikan  hadiah yang berbeda kepada mereka," sambung Tamba.

Sementara Direktur Utama BPD Bali Nyoman  Sudarma menyampaikan rasa terimakasihnya atas kepercayaan Pemkab Jembrana dalam bersinergi membangun daerah. Secara teknis , wujud CSR itu  akan dikordinasikan kembali . Sesuai komitmen , BPD Bali senantiasa bersinergi  membangun daerah sehingga mampu  memberikan dampak yang positif bagi masyarakat khususnya di Jembrana. (Abhi/r3)

LBH Paiketan Siap Dampingi Para Aktivis PHDI Bali

BaliKini, Denpasar - LBH Paiketan Krama Bali menyatakan siap mendampingi para aktivis PHDI Bali yang telah melaporkan Desak Made Darmawati ke Polda Bali yang patut diduga telah melakukan penistaan terhadap Agama Hindu. Kesiapan itu ditegaskan oleh Ketua LBH Paiketan, I Wayan Gede Mardika, S.H, M.H saat bertemu Ketua PHDI Bali, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si didampingi Sekretaris PHDI Bali, Ir. Putu Wirata Dwikora, S.H beserta jajaran pengurus PHDI Bali di Gedung PHDI Bali, Rabu (21/4) sore.

Tim LBH Paiketan Krama Bali ke Gedung PHDI Bali terdiri dari Ketua LBH Paiketan I Wayan Gede Mardika, Sekretaris LBH Paiketan, I Ketut Dody Arta Kariawan, S.H, M.H, Penasihat LBH Paiketan I Made Sari S.H, M.H, Anggota LBH Paiketan seperti Made Dwi Dinaya, Ngurah Susila  I Wayan Suadnyana dan Dewa Komang Wiesdya Parsana. Tim LBH Paiketan itu diantar oleh Penasihat Paiketan, Prof. Dr. Ir. Wayan Windia, S.U, Sekretaris Umum Paiketan, Made Mendra Astawa, Ketua Divisi Strategic & Urgent, I Wayan Muliana Guntur, Pembina Ekonomi dan Wirausaha Paiketan, I Nyoman Sender, Ketua Departemen Adat dan Budaya Bali, I Made Kariyasa, S.H, M.H dan Direktur Eksekutif Paiketan Krama Bali, Ir. Nyoman Merta, M.I.Kom. 

Mardika menyatakan, LBH Paiketan Krama Bali tunduk dengan konstitusi. Apabila konstitusi dilanggar, maka LBH Paiketan siap mendampingi setiap pelaporan dari masyarakat yang kepercayaannya dinodai oleh seseorang. Ia menyatakan, LBH Paiketan siap mendampingi dan mendukung gerakan dari para aktivis PHDI Bali yang melaporkan Desak Made Darmawati yang patut diduga sebagai pelaku penistaan Agama Hindu. Mardika menyarankan agar PHDI Bali membentuk team khusus untuk penanganan penodaan terhadap Agama Hindu pada saat ini dan juga untuk mengantisipasi kejadian yang serupa di masa depan sehingga kita tidak selalu kelabakan setiap kali ada kasus penodaan terhadap Agama Hindu. 

Penasihat LBH Paiketan, Made Sari mengajak semua komponen umat Hindu terutama para aktivis PHDI Bali harus komitmen dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. LBH Paiketan Krama Bali bisa menjaga komitmen yang digaungkan. Kalau kami bilang “ya” itu artinya kami benar-benar siap. Sekretaris LBH Paiketan, Dody Artha Kariawan menambahkan, tujuan didirikannya LBH Paiketan untuk memberikan bantuan advokasi bagi masyarakat Hindu (Bali) yang kurang mampu yang sering bingung mencari tempat mengadu ketika berhadapan dengan hukum. Karenanya, LBH Paiketan Krama Bali siap ngayah untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam pencarian keadilan. “LBH Paiketan Krama Bali adalah Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum non politik dan independen dalam melaksanakan tugasnya” ujar Dody. Para advokat LBH Paiketan semua sepakat untuk mendukung kesiapan LBH Paiketan untuk mendampingi para pelapor penista Agama Hindu seperti patut diduga dilakukan oleh Desak Made Darmawati.

Sekum Paiketan, Mendra Astawa justru mengajak umat Hindu melihat sisi positif dari permasalahan Desak mualaf yakni introspeksi diri kedalam  (mulat sarira). “Ini moment bagus bahwa kita harus perkuat keyakinan kita, perkuat spirit mengawal Bali, menjaga adat dan budaya Bali” ujar Mendra Astawa.  I Wayan Muliana Guntur justru menilai semakin  banyak yang melapor itu semakin bagus untuk menunjukkan bahwa banyak yang peduli dan menunjukkan power dan kepedulian masyarakat umat Hindu di Bali karena tujuannya sama. Muliana Guntur menilai, Bahwa Desak Made Darmawati patut diduga memang sudah berniat melecehkan Hindu karena dia sudah mempersiapkan slide presentasi. “Tidaklah benar kalau dia bilang tidak ada niat dan permintaan maaf itu pun ia lakukan dengan terpaksa tanpa ada rasa penyesalan” kata Muliana Guntur.

Prof Windia menilai, teman-teman di PHDI Bali sudah sangat responsif dalam kasus Desak Darmawati ini dan sudah bereaksi dengan cepat. Saran Prof. Windia, tetap jaga profesionalitas  karena yang dihadapi adalah orang yang punya kualitas intelektual yang cukup. “Jaga juga integritas intelektual, integritas moralitas dan integritas religiusitas baik ke dalam maupun ke luar” saran Prof Windia. Senior di Paiketan, I Nyoman Sender mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan. Menurutnya, kasus Desak mualaf adalah bahan introspeksi diri kedalam dengan tetap melakukan koordinasi satu dengan lainnya.

Ketua PHDI Bali, Ngurah Sudiana  mengaku senang mendapat dukungan dari LBH Paiketan Krama Bali. “Sejak dulu saya salute dengan Paiketan Krama Bali, apalagi sekarang mendapatkan support dari LBH Paiketan, saya menjadi lebih bersemangat” ujar Ngurah Sudiana. Sekretaris PHDI Bali, Putu Wirata Dwikora menguraikan perkembangan aksi pelaporan kasus pelecehan Hindu tersebut. Putu Wirata mengucapkan terima kasih atas dukungan dari LBH Paiketan walaupun PHDI telah memiliki tim 7 yang secara personal telah melaporkan Desak Made Darmawati ke Polda Bali, Senin lalu. “Sampai hari ini, Tim 7 belum memiliki tim hukum. Oleh karena itu, kami persilakan LBH Paiketan Krama Bali memberikan dukungan advokasi kepada para pelapor. Kami mohon agar siap, jika sewaktu-waktu ada yang secara personal minta bantuan kajian hukum” (ram/r1).

Pilwali Denpasar Tahun 2020 Hemat Anggaran Rp 7 Miliar Lebih

Balikini , Denpasar - KPU Kota Denpasar pada Pemilihan Walikota (Pilwali) tahun 2020 lalu berhasil mencatat penghematan anggaran sebesar Rp 7.451.111.382. Anggaran yang tersisa tersebut dikembalikan ke kas Daerah Kota Denpasar.

 Ket foto : Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara menerima  laporan hibah dari Ketua KPU KOta Denpasar I Wayan Arsa Jaya di Kantor Walikota Denpasar Rabu (21/4)

Hal ini disampaikan Ketua KPU Kota Denpasar I Wayan Arsa Jaya saat audiensi dengan Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara di Kantor Walikota Denpasar Rabu (21/4). Dalam acara ini juga dihadiri Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Gede Agung Lidartawan.

Dalam kesempatan itu  Arsa Jaya mengatakan pada Pilwali Tahun 2020 lalu pihaknya mengajukan rancangan anggaran belanja (RAB) atau kebutuhan anggaran sebanyak Rp 32.421.235.450. Dimana KPU Kota Denpasar selaku penerima hibah pemilihan tahun 2020 melakukan perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah Kota Denpasar.

Adapun perjanjian hibah tersebut yakni NPHD nomor 001/01/BKBP dan 456/PR.07-NK/5171/Kota/X/2019 tanggal 1 Oktobger 2019 sebesar Rp 25.000.000.000, ADENDUM NPHD Pertama nomor 210/088/BKBP dan 16/PP.01.2-SPj/5171/KPU-Kot/I/2020 Tanggal 22 Januari 2020 sebesar Rp 28.900.000.000 dan ADENDUM NPHD Kedua Nomor 210/473/BKBP/2020 dan 49/PP.01.2-SPj/5171/KPU-Kot/VI/2020 TANGGAL 24 Juni 2020 sebesar Rp 32. 421.235.450

Dari jumlah anggaran yang diberikan setelah di proses KPU Kota Denpasar melakukan pengurangan anggaran atau penghematan dengan menyisakan anggaran sebesar Rp 7.451.111.382.

“Penghematan anggaran menjadi upaya kami untuk mengelola keuangan daerah  secara rigid dengan berpedoman asas kebutuhan. Artinya kami berupaya untuk menghemat, berifisiensi efektif dan efisien anggaran,” ungkap Arsa Jaya.

Menurutnya yang menjadi sumber penghematan anggaran APBD karena untuk menyelenggarakan pemilihan kemarin juga mendapat anggaran dari APBN, sehingga ada sisa anggaran  daerah yang bisa dikembalikan karena kebutuhannya yang lain bisa di cover oleh dana APBN.

Lebih lanjut Arsa Jaya dalam kesempatan itu juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemkot Denpasar. Sebagai ungkapan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Denpasar dan segenap jajaran termasuk OPD yang telah ikut berpartisipasi dengan KPU serta bersinergi membuat pemilihan kepala daerah telah berjalan dengan aman, tertib  berintegritas, demokratis dan sehat. Untuk selanjutnya KPU Kota Denpasar telah mempersiapkan Pilkada tahun 2024.

“Meskipun masih dalam suasana pandemi kami ingin Pemkot Denpasar melakukan persiapan khususnya terkait pendanaan,” jelasnya.

Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara mengucapkan terima kasih kepada KPU Kota Denpasar  karena pada Pemilihan Walikota tahun 2020 bisa berjalan lancar, aman dan sukses. Meskipun Pemilihan Walikota dalam situasi pandemi covid-19 namun bisa tetap kondusif.

“Kami mengucapkan terima kasih karena Pemilihan Walikota tahun 2020 bisa berjalan lancar, aman, tertib dan  kondusif,” kata Jaya Negara.

Menurut Jaya Negara pengehematan anggaran sebesar Rp 7.451.111.382 yang dilakukan KPU Kota Denpasar tidak mengurangi kinerjanya. Untuk itu rasa syukur kepada Tuhan harus dilakukan karena kerja besar ini bisa dituntaskan dari awal sampai akhir.

“Atas nama Pemerintah Kota Denpasar dan seluruh masyarakat Denpasar saya mengucapkan terimakasih dan  kepada KPU Kota Denpasar yang menyelenggarakan Pilwali Kota Denpasar sehingga berjalan dengan lancar, tertib dan berintegritas,” katanya. (ayu/r3)