Denpasar,Balikini.Net - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mendengarkan pandangan umum dari lima fraksi terhadap Raperda tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 dalam Rapat Paripurna ke-5 masa
persidangan III tahun sidang 2017, bertempat di ruang sidang utama DPRD Prov
Bali, Kamis (12/10). Kelima fraksi yang berkesampatan membacakan pandangan
umumnya adalah fraksi Panca Bayu, Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar
dan Fraksi Demokrat. Dalam pandangan kelima fraksi tersebut, rata-rata
menyampaikan apresiasi terhadap penyusunan APBD 2018, karena sudah mengedepankan
unsur-unsur partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran,
serta mengedepankan program tepat sasaran. Akan tetapi masih ada beberapa hal
yang menjadi catatan para fraksi yang mendapatkan sorotan serentak dari kelima
fraksi tersebut yaitu penuruan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu seperti
disampaikan oleh fraksi Golkar yang dibacakan oleh Tjokorda Raka Kerthyasa yang
menyayangkan terjadinya penurunan PAD tahun 2018 hingga mencapai 24,51% atau
sebesar Rp. 4.697 triliun lebih dari total APBD sebesar Rp. 5.175 triliun lebih.
Memang diakui ekonomi akhir-akhir ini sedang melemah karena pengaruh ekonomi
global nasional yang melemah, apalagi ditambah dengan bencana Gunung Agung yang
memerlukan anggaran yang cukup tinggi, namun fraksi Golkar beranggapan masih
bisa memaksimalkan sumber pendapatan dari sektor lain seperti dari BUMD. Hal senada
juga disampaikan oleh fraksi PDIP yang dibacakan oleh Ni Kadek Darmini. Menurutnya
agar kinerja BUMD semakin profesional harus dikelola oleh orang-orang kompeten.
Selain itu, Ia menambahkan diperlukan langkah-langkah yang efektif dan efisien
dibarengi dengan kebijakan tegas agar pendapatan dapat tercapai optimal.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah menurunnya
Belanja Tak terduga APBD induk tahun 2018 yang direncanakan hanya sebesar Rp. 5
milyar dari tahun lalu yang sebesar Rp. 10 milyar. Seperti yang disampaikan
oleh fraksi Gerindra yang dibacakan oleh I Wayan Tagel Arjana. Menurutnya hal
tersebut perlu dikaji lagi, mengingat saat ini Bali menghadapi bencana alam
Gunung Agung yang memerlukan dana yang cukup tinggi.
Sementara fraksi Demokrat mengajak seluruh
komponen baik legislatif maupun eksekutif memperjuangkan untuk merevisi UU no
33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
daerah, diarahkan dalam rangka mewujudkan keseimbangan kemampuan keuangan
secara adil melalui dana bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya
Lainnya. Akan tetapi, seperti dibacakan oleh I Komang Nova Sewi Putra,
penjabaran SDA tersebut hanya sebatas
pertambangan, kehutanan, gas bumi dan yang lainnya, sedangkan penjabaran Sumber
Daya Lainnya tidak detail sehingga menurutnya sangat merugikan Bali yang
tergantung dengan sektor pariwisata.
Di sisi lain Fraksi Panca Bayu yang dibacakan oleh
I Ketut Jengiskan, menekankan tentang pengoptimalan serapan anggaran yang
diharapkan bisa mempercepat pencapaian visi –misi Pemerintah Provinsi Bali.
Selanjutnya kelima fraksi juga serentak menyorot
besarnya anggaran Pilgub Bali 2018 yang mencapai 200 milyar. Jengiskan
menyampaikan bisa berkaca dari anggaran pilgub Jawa Barat yang sebesar Rp.
1,687 triliun. Mengingat jumlah penduduk Bali hanya 1/10 penduduk jabar,
setidaknya anggaran pilgub Bali hanya mencapai maksimal 120 milyar.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD I
Gusti Bagus Alit Putra, kelima fraksi tersebut juga mengapresiasi langkah sigap
Pemprov Bali dalam menanggulangi bencana pra Erupsi Gunung Agung. Mereka berharap
kinerja ini bisa dipertahankan atau setidaknya bisa ditingkatkan.
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram