Bali Kini ,Denpasar - Rapat Paripurna ke- 16 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021, dengan agenda “Pandangan Umum Fraksi terhadap; Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.”
Dari Fraksi Nasdem-PSI Hanura, biacara soal anggaran pendapatan dari Provinsi Bali tahun 2020, dinali tidak memenuhi target. Hal itu didasari pada Anggaran Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp 6.092.766.638.277,00 terealisasi sebesar Rp 5.718.735.299.014,49. Perolehan yang didapat mencapai 93,36 persen dari target.
"Padahal jika dibandingkan sebelum-sebelumnya, Pemprov Bali berhasil melampaui target, seperti contohnya pada tahun anggaran 2019 lalu mencapai 102,26%. Begitu pula pada 2018 mencapai 100,96%," sebut Grace Anastasia WS, SE mewakili membacakan pandangan dari Fraksi Nasdem-PSI Hanura.
Kembali dihdapan Ketua DPRD Bali selaku pimpinan sidang dan Gubernur Bali, disampaikan bahwa pencapaian di bawah target ini menunjukkan banyak kalkulasi yang meleset sekalipun sudah dilakukan beberapakali refocusing, termasuk APBD-Perubahan yang saat itu dilakukan saat pandemi Covid-19 sedang berjalan.
Mungkin saat itu, kata dia semua pihak terlalu optimis pandemi bisa berlalu dan pembukaan pariwisata Bali saat itu juga diplaining berjalan pada September 2020. Sayangnya hingga saat ini pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara masih terus tertunda.
"Ini mengingatkan pada pandangan umum dari Fraksi Nasdem-PSI Hanura, terdahulu yang menyatakan pariwisata baru akan bisa bergerak di akhir 2021 mengingat dua negara penyumbang wisatawan terbanyak ke Bali, yakni, Tiongkok dan Australia memberlakukan kebijakan ketat terkait warga negaranya yang ke luar negeri. Bahkan Australia sejak jauh hari menutup border hingga akhir 202," bebernya.
Selanjutnya soal serapan di bawah target yang juga menjadi perhatian pihaknya adalah Anggaran Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp 6.924.582.165.725,65 terealisasi sebesar Rp 6.358.467.725.722,61 atau pencapaiannya 91,82%. Maka berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja terdapat defisit sebesar Rp 639.732.426.708,12.
Pencapaian di bawah target ini kembali terkait planning atau
keinginan untuk menahan anggaran terkait dengan target pendapatan yang sulit terpenuhi. Namun di balik itu perlu diingatkan bahwa APBD di masa pandemi ini juga menjadi komponen penting untuk dijalankan guna mendorong percepatan perekonomian daerah.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang 2020 juga cukup rendah dan tercatat terkontraksi 23,74% dibanding tahun sebelumnya. Pandemi memang menjadi alasan, tapi angka minus tersebut jauh melampaui kontraksi ekonomi di Bali secara keseluruhan pada tahun 2020 yang mencapai 9,3%.
Harapan, di tahun 2021 ini PAD akan membaik, karena pada sektor otomotif tahun ini ada kebijakan penghapusan PPNBM (Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah) untuk sejumlah kendaraan roda empat. [ar/r5]
FOLLOW THE BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram