Faksi di DPRD Bali Cermati APBD Induk 2022 / 2023 mengalami kenaikan sebesar 13,82%.

Denpasar, Balikini - Tahun 2023 harus dijadikan tahun kebangkitan bagi Provinsi Bali. Setelah tahun 2020 dan 2021, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi minus masing-masing -9,31% dan -2,47%, kini di tahun 2022 pertumbuhan Bali sudah positif di angka 2,27%.

Berdasarkan perkiraan Bank Indonesia, angka pertumbuhan Bali hingga akhir 2022 berada di kisaran 3,80% hingga 4,60%. Hal ini menunjukkan Bali sudah on the track. Terlebih, Saudara Gubernur menargetkan pertumbuhan Bali pada tahun 2023 berada di angka 5%.

Dengan demikian, maka pertumbuhan Bali akan setara dengan pertumbuhan nasional di kisaran tersebut. Walaupun secara. normal sebelum masa pandemi, Bali sejatinya selalu lebih tinggi dalam hal pertumbuhan ekonomi dibandingkan pertumbuhan secara nasional.

Data ini perlu disampaikan sebagai landasan bagaimana kita mencanangkan angka-angka dalam Perda APBD 2023 mendatang. Adalah sangat tepat Pendapatan Daerah Bali ditargetkan lebih besar dibandingkan tahun ini. Jika

APBD Induk 2022 dipasang Rp 5,04 triliun lebih, maka pada tahun 2023 dipasang Rp 5,74 triliun lebih atau mengalami kenaikan sebesar 13,82%.

Namun jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019, sebelum pandemi, angkanya masih di bawah dari realisasi pencapaian tahun

2019, sebesar Rp 6,64 triliun lebih. Karena itu FRAKSI NASDEM PSI HANURA mendorong target pencapaian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dipasag lebih besar dari yang tertera pada Raperda APBD 2023.

" Jika melihat situasi Bali saat ini, khususnya melihat tren kedatangan wisatawan mancanegara serta berbagai event nasional dan

internasional di Bali, akan lebih bagus lagi jika angka Pendapatan Daerah dipasang lebih besar. Kami melihat ada beberapa komponen yang masih bisa dioptimalkan.

Hal ini pernah kami sampaikan saat pada Pandangan Umum Fraksi pada

Rapat Paripurna 2021 lalu, FRAKSI NASDEM PSI HANURA sempat menyampaikan jika target Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022. Terlihat pesimis. Saat itu kami mengatakan bahwa situasi pandemi sudah tekendali, dan ekonomi dunia sudah menggeliat. Dan faktanya sampai semester I tahun 2022 ini, pencapaian Pendapatan Daerah sudah berhasil melebihi 50%.," Harapnya.

Hampir seluruh komponen Pendapatan Daerah 2023 dipasang dengan kenaikan. Namun Retribusi Perizinan Tertentu justru mengalami penurunan. Dari angka Rp 9, 2 miliar lebih menjadi Rp 4,2 miliar. Mohon dijelaskan kendala hingga sampai anjlok hamper 50%. Selanjutnya FRAKSI NASDEM PSI HANURA mencermati Pendapatan

Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1,3 triliun lebih. Sebelumnya di Tahun Anggaran 2022 dipasang angka Rp 2 triliun lebih. Demikian juga pada Transfer

Pemerintah Pusat yang mengalami penurunan dari Rp 2 triliun lebih menjadi Rp 1,3 triliun lebih. Kita juga belum tahu berapa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023. Mohon Saudara Gubernur memperjuangkan ke pusat agar dana untuk Bali tidak mengalami penurunan.

FRAKSI NASDEM PSI HANURA sebagaimana di awal tadi menyampaikan bahwa Saudara Gubernur berhasil meningkatkan aset sewa lahan Pemprov di kawasan ITDC Nusa Dua. Terobosan inilah yang kami dorong agar terus dilakukan dengan berbagai kreativitas dan inovasinya guna meningkatkan Pendapatan Daerah.

Perlu juga dilakukan langkah Pemprov yang tidak hanya menyewakan lahan atau menelantarkan aset-aset lahannya. Dengan perhitungan matang, lahan-lahan tersebut juga bisa didirikan bangunan sesuai trend kawasan. Bisa dibangun

akomodasi pariwisata, perkantoran ataupun ruang bisnis bersama. Tentunya hal ini memberi peningkatan nilai keekonomian pada aset Pemprov.

FRAKSI NASEM PSI HANURA juga melihat masih besarnya potensi pajak terhadap kendaraan-kendaraan dari luar Bali yang digunakan oleh berbagai

perusahaan nasional. Kendaraan dimaksud berbulan-bulan bahkan bertahuntahun beroperasi menjalankan usaha di Bali, namun kontribusi terhadap perpajakan tidak masuk di Bali.

Potensi lain adalah adalah bisnis-bisnis yang tidak berkantor di Bali, namun menjalankan usaha dan mendapatkan nilai keekonomian di Bali. Untuk kelompok ini juga harus menjadi objek memberi kontribusi bagi Bali, karena mereka mendapatkan nilai keekonomian dari Bali. Jadi jangan semata-mata memanfaatkan Bali, sehingga terjadi capital flight.

Bahkan untuk pajak rokok harus lebih ditingkatkan lagi. Karena selama ini Bali terjadi kebocoran dengan masuknya rokok-rokok tanpa cukai, dan pemetaan kantong-kantong rokok ilegal ini sebenarnya mudah terdeteksi berdasarkan raziarazia yang sudah dilakukan oleh Satpol PP.

Sikap optimisme yang sedang kita rancang juga harus dibarengi dengan kehati-hatian, mengingat situasi ekonomi global yang dinilai tidak dalam kondisi baik. Perang Rusia dan Ukraina masih berdampak pada perekonomian dunia.

"Dan yang terasa paling nyata saat ini adalah inflasi yang cukup besar. Untuk di Bali, tingkat inflasi pada Triwulan II-2022 mencapai 5,75%. Data Bank Indonesia ini cukup mengkhawatirkan, karena inflasi di Bali dalam tiga tahun terakhir paling tinggi hanya 3,94%. Bahkan secara normal harusnya di kisaran 1%-2%.," Jelasnya [*]