DPRD Karangasem Sahkan Perubahan APBD 2025, Pendapatan dan Belanja Naik Rp12,9 Miliar

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem bersama Pemerintah Kabupaten Karangasem resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Jumat (15/8/2025).

Dalam laporan Gabungan Komisi DPRD yang disampaikan Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, didampingi pelapor I Gusti Ngurah Gede Subagiartha, disebutkan bahwa pendapatan daerah naik sebesar Rp12,9 miliar dari rancangan semula Rp1,785 triliun menjadi Rp1,798 triliun. Kenaikan ini terutama bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kota Denpasar senilai Rp10 miliar dan tambahan dana hasil audit BPK RI sebesar Rp2,9 miliar.

Seiring itu, belanja daerah juga meningkat Rp12,9 miliar, dari Rp1,927 triliun menjadi Rp1,940 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran tercatat Rp142,08 miliar, yang ditutup melalui pembiayaan neto senilai sama.

Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk belanja hibah pembangunan pura, antara lain Pura Penataran Agung, Pura Luhur Lawang, Pura Batu Jinang di Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, serta Pura Merajan Agung Kawitan Ida Bang Manik Angkeran Sidhimantra Besakih di Kecamatan Rendang. Sementara dana tuntutan ganti rugi sebesar Rp2,9 miliar akan digunakan untuk belanja gaji ASN serta kebutuhan prioritas perangkat daerah, termasuk kelembagaan DPRD.

Seluruh fraksi di DPRD Karangasem – PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan NasDem – menyatakan setuju terhadap Ranperda perubahan APBD 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, meski dengan sejumlah catatan dan usulan.

Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya efisiensi, digitalisasi pajak, serta optimalisasi pelayanan RSUD. Fraksi Golkar menyoroti transparansi dan efektivitas pelaksanaan program. Fraksi Gerindra meminta optimalisasi PAD dan pengawasan belanja agar tidak terjadi kebocoran. Fraksi Demokrat menekankan percepatan realisasi program prioritas dan penguatan fasilitas pelayanan masyarakat. Sementara Fraksi NasDem menekankan evaluasi pajak dari sektor galian C dan pariwisata serta meminta pelaksanaan program fisik tepat waktu.

Dengan persetujuan ini, DPRD Karangasem berharap Perubahan APBD 2025 benar-benar menjawab kebutuhan prioritas masyarakat dan mendorong terwujudnya visi Karangasem “Agung, Gemah Ripah Loh Jinawi.” 

Wabup Pandu: Semua Desa Harus Bergerak, Sampah Dikelola dari Sumbernya

Laporan Reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini – Pemerintah Kabupaten Karangasem terus mengakselerasi Gerakan Bali Bersih Sampah (GBBS) melalui pengelolaan sampah berbasis sumber. Komitmen ini ditegaskan Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, saat memimpin Rapat Koordinasi dan Arahan Bupati Karangasem tentang percepatan GBBS di Ballroom Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, Amlapura, Senin (11/8/2025).

Wabup Pandu mengungkapkan, sebelum terbitnya SK Nomor 757, penumpukan sampah masih menjadi masalah di TPA Linggasana dan Butus. Setelah kedua TPA resmi ditutup, penanganan sampah kini difokuskan langsung dari sumbernya.

“Semua desa harus bergerak, jangan hanya membuat proposal TPS3R tanpa realisasi. Mari belajar dari desa yang sudah berhasil,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, tiga desa mendapat perhatian khusus: Sengkidu, Tumbu, dan Nongan. Desa Sengkidu ditunjuk sebagai desa percontohan, sehingga studi banding pengelolaan sampah cukup dilakukan di desa-desa lokal tersebut tanpa perlu keluar daerah.

Saat ini, Karangasem memiliki 19 TPS3R, dengan 14 unit aktif dan 5 unit tidak aktif. Pandu menawarkan solusi mengintegrasikan TPS3R dengan tebe modern—teknologi pengolahan sampah organik di tingkat banjar. “Di setiap banjar bisa dibuat tebe modern, asalkan tidak ada selembar plastik yang tercampur. Sampah plastik dan residu dipisahkan untuk pengelolaan lanjutan,” jelasnya.

Pemkab Karangasem menyiapkan anggaran Rp500 juta per desa untuk pembangunan TPS3R di 78 desa. Dalam penguatan regulasi, Dinas Lingkungan Hidup akan fokus menyediakan sarana-prasarana dan sosialisasi, sementara Dinas Pariwisata dan Dinas PMD menguatkan pararem desa adat terkait pengelolaan sampah.

Pengalaman tiga desa menjadi sorotan.

Desa Sengkidu telah mengelola sampah sejak 2010 dengan sinergi pemerintah desa dan desa adat, didukung aturan mengikat dan kerja sama pihak ketiga. Prinsipnya: perencanaan matang, pelaksanaan konsisten, dan pertanggungjawaban jelas.

Desa Tumbu menekankan aksi nyata dengan memanfaatkan lahan desa untuk mengolah sampah residu, menghindari prosedur yang berbelit.

Desa Nongan yang mulai mengelola sampah sejak 2022 di lahan 22 are, melibatkan partisipasi warga meski edukasi masih menjadi tantangan. Upaya ini berhasil mengurangi keluhan warga terkait sampah plastik.

Pandu juga mendorong sektor pariwisata, khususnya hotel, untuk mengelola sampah dari sumbernya. Ia mengapresiasi lomba inovasi pengelolaan sampah tingkat desa yang digelar Dinas PMD sebagai pemicu semangat desa dalam menjaga lingkungan.

“Pengelolaan sampah yang baik adalah bagian dari yadnya untuk Ibu Pertiwi, wujud nyata dari Tri Hita Karana. Mari kelola sampah dari sumbernya demi Karangasem yang bersih, indah, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Ami)

Mulai 1 Agustus, Bayar Pajak Pakai Qris, Dapat 1 Liter Minyak Goreng Gratis

Laporan Reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini - Mendukung Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem membuat reward. Bagi masyarakat yang membayar pajak menggunakan Qris akan mendapatkan 1 liter minyak goreng secara gratis.

Kepala BPKAD Karangasem I Wayan Ardika mengatakan bahwa reward tersebut mulai diberlakukan sejak Jumat (1/8/2025) sampai persediaan habis. Selain sebagai upaya untuk percepatan digitalisasi daerah juga untuk menyambut hari Kemerdekaan RI yang ke-80.

“Reward ini merupakan salah satu upaya kami untuk merangsang masyarakat agar taat membayar pajak menggunakan Qris. Kami harap animo masyarakat untuk bayar pajak bisa meningkat,” kata Ardika, Sabtu (2/8/2025).

Pihaknya mengaku untuk sementara ada sebanyak 180 paket minyak goreng yang disediakan. Mengingat reward tersebut baru mulai diberlakukan hari ini belum ada yang melakukan pembayaran menggunakan Qris. Tapi Senin depan kemungkinan ada yang mulai bayar pakai Qris.

Jika seandainya stok minyak goreng habis, pihaknya juga telah meminta CSR kepada bank BPD Bali. Supaya minimal reward tersebut bisa berlangsung sampai akhir bulan Agustus 2025. 

“Selain minyak goreng, kami juga berupaya untuk memberikan souvenir lain sebagai reward melalui CSR tersebut kepada para wajib pajak yang membayar pajak pakai Qris,” ujar Ardika.

Reward tersebut juga dikatakan berlaku untuk seluruh pembayaran pajak daerah. Jadi bagi siapapun yang membayar pajak apapun menggunakan Qris akan mendapatkan minyak goreng secara gratis. Untuk pengambilannya bisa langsung ke BPKAD atau tempat pembayaran lainnya karena di tempat tersebut juga telah disediakan minyak goreng.

“Reward seperti ini akan kami laksanakan setiap tahun, namun reward yang didapat kemungkinan berbeda. Tahun ini minyak goreng tahun depan pasti berbeda tergantung hasil koordinasi,” ucap Ardika.

Wakil Bupati Karangasem Resmi Buka Kejurkab FORKI Karangasem ke-I Diikuti 385 Atlet dari 9 Dojo

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini– Kejuaraan Kabupaten (Kejurkab) FORKI Karangasem ke-I resmi dibuka oleh Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, pada Sabtu (2/8) di GOR Gunung Agung. Kejuaraan yang berlangsung pada 1–3 Agustus 2025 ini diikuti oleh 385 atlet dari 9 dojo se-Kabupaten Karangasem dan mempertandingkan kategori open dan festival.

Wakil Bupati pada media menyampaikan bahwa kejuaraan ini menjadi ajang penting untuk melahirkan dan mengasah talenta-talenta karate Karangasem. Diharapkan dapat  mengharumkan nama daerah hingga ke tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.

“Kami yakin pemuda Karangasem punya jiwa gigih memperjuangkan, nasib karate di Karangasem, jangan sampai terpuruk. Kalah menang kita senang, itu semboyan yang mengajarkan kita bertarung dengan jiwa kesatria,” tegas Pandu.

Ia mengakui keterbatasan fasilitas olahraga yang ada, namun ia berkomitmen untuk membenahi GOR Gunung Agung melalui kerja sama dengan DPRD Karangasem agar ke depannya bisa menjadi venue layak untuk kejuaraan tingkat Bali maupun nasional. Pembinaan terhadap dojo-dojo juga disebut perlu dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Sementara, Ketua Umum FORKI Karangasem, I Gusti Bagus Subagiarta alias Ode, menyampaikan bahwa sejak dirinya dilantik tahun lalu, FORKI Karangasem telah aktif mengikuti berbagai kejuaraan, termasuk di tingkat provinsi dan Porjar di Lombok.

“Kali ini kita mulai dari kelas kabupaten, tapi ke depan kami targetkan bisa naik ke provinsi bahkan nasional. Yang terpenting, atlet kami mendapatkan pengalaman bertanding agar lebih percaya diri dan mampu meraih prestasi,” ujar Ode. 

Ia berharap Kejurkab ini bisa menjadi event tahunan dan skalanya terus diperluas dari tahun ke tahun.

Sekda Karangasem Gaungkan Pelestarian Warisan Pertanian Dunia di Forum Nasional GIAHS

Laporan Reporter : Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Karangasem terus menunjukkan komitmen menjaga warisan pertanian dunia yang menjadi identitas sekaligus penopang kehidupan masyarakatnya. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, Ir. I Ketut Sedana Merta, ST., MT, saat menjadi narasumber pada Forum Konsolidasi Nasional untuk Penguatan Warisan Sistem Pertanian Dunia (Globally Important Agricultural Heritage Systems/GIAHS) di Jakarta, Jumat (1/8).

Forum yang diselenggarakan oleh Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian RI ini menjadi ajang penting memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk pelestarian, peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan sistem pertanian warisan dunia di Indonesia.

Sekda Karangasem hadir bersama Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem, I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT, mewakili Bupati Karangasem dalam memperkenalkan dan memaparkan keberhasilan Agroforestry Salak Bali di Sibetan yang telah ditetapkan FAO sebagai salah satu sistem GIAHS sejak tahun 2024.

Dalam paparannya, Sekda menekankan bahwa keberhasilan Karangasem mempertahankan agroforestry salak adalah buah dari kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun.

"Sistem ini tidak hanya menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga memberi manfaat ekonomi dan sosial yang besar bagi masyarakat. Keberlanjutan hanya bisa terjaga jika kita bersama-sama melindunginya," ujar Sekda.

Sistem agroforestry salak memadukan konservasi lingkungan dengan produktivitas pertanian. Kebun salak dikelola sedemikian rupa sehingga tetap mempertahankan tutupan lahan, mengurangi erosi, menjaga ketersediaan air, serta menghasilkan buah berkualitas yang menjadi kebanggaan Karangasem.

Sekda juga memaparkan rencana pengembangan agroforestry salak ke depan, termasuk strategi peningkatan nilai tambah produk melalui inovasi olahan, penguatan branding, serta perluasan pasar. Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan seperti perubahan iklim, regenerasi petani dan kebutuhan teknologi yang tepat guna.

"Kami berharap dukungan semua pihak, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan sistem ini tetap ada, lestari, dan memberi manfaat bagi generasi mendatang," tegasnya.

Forum ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga riset, hingga mitra internasional. Pertemuan ini menjadi sarana saling bertukar pengalaman, memperkuat sinergi kebijakan dan merumuskan langkah strategis untuk memperkuat sistem GIAHS di Indonesia.

Kabupaten Karangasem kini menjadi salah satu contoh nyata keberhasilan pelestarian sistem pertanian tradisional yang adaptif, berkelanjutan, dan memiliki nilai budaya tinggi. Pengakuan FAO pada tahun 2024 menjadi bukti bahwa Karangasem mampu mengharmonikan pertanian, lingkungan dan kebudayaan sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan.

Melalui forum ini, Karangasem meneguhkan komitmennya menjaga warisan pertanian dunia sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional dan pelestarian lingkungan hidup. Sebuah langkah pasti menuju Karangasem AGUNG – Aman, Gigih, Unggul, Nyaman dan Gemah Ripah Loh Jinawi.( rl)

Rapat Paripurna DPRD Karangasem Tetapkan Rancangan KUPA dan Perubahan PPAS Semesta Berencana TA 2025

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini -  DPRD Karangasem bersama jajaran Eksekutif akhirnya menyepakati dan menetapkan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025. Penetapan ini digelar dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada Jumat (25/7/2025), setelah melalui pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRD Karangasem dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa selama pembahasan banyak masukan dan rekomendasi disampaikan oleh anggota Badan Anggaran. Semua itu bertujuan merumuskan kebijakan fiskal terbaik demi pembangunan Karangasem yang lebih optimal.

Ditegaskannya pula, bahwa dokumen KUPA dan Perubahan PPAS 2025 ini akan menjadi pijakan dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Ia menggarisbawahi, meskipun masih ada persoalan terkait Silpa yang menjadi perdebatan, pihaknya tetap mengapresiasi kinerja Pemkab Karangasem yang berhasil menaikkan PAD hingga Rp 35 miliar.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat tersebut, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 491.362.674.756,00. Sementara itu, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat mencapai Rp 1.148.833.102.000,00 dan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 132.537.466.606,00. Di sisi lain, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah naik signifikan dari Rp 1.973.316.420,00 menjadi Rp 12.456.625.376,00.

Dari sisi belanja, terjadi defisit anggaran sebesar Rp 142.086.468.729,00. Namun angka tersebut tertutup oleh pembiayaan netto dengan jumlah yang sama, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tercatat nihil. Pemerintah daerah pun diberikan ruang untuk melakukan penyesuaian pada rincian target pendapatan pajak maupun pos belanja, menyesuaikan kebutuhan dan skala prioritas pembangunan.

Suastika juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan, terutama dari sektor pajak pertambangan mineral bukan logam. Ia mendorong eksekutif untuk terus mencari terobosan inovatif dalam menggali potensi PAD serta menjaga efisiensi pengelolaan anggaran di seluruh OPD.

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh seluruh Pimpinan dan anggota DPRD Karangasem, Bupati, Forkopimda, serta para kepala OPD. Suasana berlangsung serius namun tetap kondusif dalam semangat sinergitas eksekutif dan legislatif untuk pembangunan daerah. 

Rapat Paripurna DPRD Karangasem, Sepakati APBD 2024, Anggaran Rp. 1,8 Triliun Lebih

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

KARANGASEM, Bali Kini  — Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada Jumat, 4 Juli 2025, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Karangasem.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh unsur legislatif dan eksekutif, yakni Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karangasem; Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata; Wakil Bupati; Sekretaris Daerah; para Asisten dan Staf Ahli; seluruh Kepala Perangkat Daerah; serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Turut hadir pula wartawan dari media cetak dan elektronik.

Dalam rapat ini dibahas secara menyeluruh realisasi pelaksanaan APBD tahun 2024 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun capaian keuangan daerah meliputi:

Realisasi Pendapatan: Rp 1.840.886.441.359,72

Realisasi Belanja: Rp 1.881.895.709.920,04

Surplus: Rp 41.009.268.560,32

Penerimaan Pembiayaan: Rp 188.595.737.290,03

Pengeluaran Pembiayaan: Rp 1.500.000.000,00

Pembiayaan Neto: Rp 187.095.737.290,03

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA): Rp 146.086.468.729,71

Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Karangasem menyatakan setuju agar Raperda ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas peningkatan PAD dan mendorong inovasi serta efisiensi anggaran, khususnya dalam program BPJS berbasis data yang akurat.

Fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD.

Fraksi Partai Gerindra mendorong agar peningkatan PAD didasarkan pada perhitungan rasional dan agar anggaran diarahkan untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, jalan, kesehatan, dan pendidikan.

Fraksi Partai Nasdem juga menyatakan dukungan dengan penekanan pada optimalisasi PAD dan efisiensi penggunaan anggaran.

Fraksi Partai Golkar mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dan berharap prestasi tersebut dipertahankan serta terus ditingkatkan.

Sementara, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama yang solid. Ia menyatakan bahwa pembahasan telah berjalan dengan lancar dan demokratis sejak 2 hingga 4 Juli 2025.

"Semua pertanyaan dan saran dari Anggota Dewan telah kami jawab secara maksimal. Kesepakatan ini merupakan hasil kerja bersama antara legislatif dan eksekutif. Sebagai langkah selanjutnya, Raperda ini akan kami ajukan ke Pemerintah Provinsi untuk evaluasi lebih lanjut," ujar Bupati.

Dengan disetujuinya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Karangasem berharap tata kelola keuangan daerah semakin akuntabel dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

Peringatan HANI 2025 di Karangasem: Komitmen Bersama Perangi Narkoba Menuju Indonesia Emas

 

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini — Pemerintah Kabupaten Karangasem bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karangasem memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2025 di Wantilan Kantor Bupati Karangasem, Kamis malam Kamis (26/6/2025) .Acara ini menjadi momentum reflektif dan penguatan kolaborasi lintas sektor dalam memerangi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. 

Dalam sambutannya, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menegaskan bahwa HANI bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momen penting untuk mengevaluasi dan memperkuat upaya bersama dalam memberantas narkoba.

“Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional mengangkat tema ‘Memutus Rantai Peredaran Gelap Narkoba Melalui Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan Menuju Indonesia Emas 2045’. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar Bupati.

Ia juga mengajak seluruh elemen untuk mendukung program Karangasem Bersinar (Bersih dari Narkoba), selaras dengan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi P4GN, serta menyerukan “War On Drugs” sebagai aksi bersama lintas sektor.

Sementara itu, Kepala BNNK Karangasem Alvin Andrew Dias, SH mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Karangasem yang menempatkan isu narkoba sebagai program prioritas daerah. Ia juga menekankan bahwa narkoba merupakan musuh bersama yang menghancurkan masa depan bangsa.

“Ini merupakan pertama kalinya seorang Bupati menempatkan isu narkoba secara khusus dalam program prioritas. Kami sangat mengapresiasi hal ini,” ungkapnya.

 “Setiap 26 Juni, kita diingatkan untuk bersatu membangun solidaritas global dalam perang melawan narkoba. Tanpa keterlibatan semua pihak, upaya ini tidak akan maksimal,” tambahnya.

Sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan dukungan terhadap program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), BNNK Karangasem menganugerahkan penghargaan kepada unsur Forkopimda Karangasem. Penghargaan ini diberikan kepada:

Polres Karangasem

Kodim 1623/Karangasem

Kejaksaan Negeri Karangasem

Pengadilan Negeri Karangasem

Kesbangpol Karangasem

Pemkab Karangasem

Mereka dinilai aktif menjalin kerjasama dan kolaborasi yang berkelanjutan dengan BNNK dalam mendukung kegiatan pencegahan, rehabilitasi, hingga penegakan hukum terhadap peredaran narkoba.

Tak hanya itu, dalam rangkaian kegiatan juga digelar Renungan Keprihatinan untuk Korban Penyalahgunaan Narkoba, serta pembacaan pantun oleh dua tokoh utama sebagai penutup penuh makna dan semangat.

Acara yang berlangsung dengan penuh khidmat ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, tokoh adat dan agama, relawan, pelajar, serta pegiat anti narkoba di Karangasem. Seluruh peserta menyatakan komitmen bersama untuk menjadikan Karangasem daerah yang aman, sehat, dan bebas dari ancaman narkoba menuju Karangasem AGUNG (Aman, Gigih, Unggul, Nyaman, dan Gemah Ripah Loh Jinawi).